Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reksadana berbentuk KIK sebagai salah satu instrumen pasar modal yang cukup populer dalam berinvestasi melibatkan banyak pihak dalam proses penawarannya, terutama profesi penunjang pasar modal termasuk Notaris. Dengan meningkatnya jumlah reksadana berbentuk KIK yang ada di pasar, maka peranan notaris menjadi semakin meningkat pula. Peranan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam penyusuhan akta KIK serta perlindungan investor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam Reksadana berbentuk KIK menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, sehingga hasil penelitian bersifat evaluatif analitis. Pada umumnya peran notaris dalam penawaran reksadana berbentuk KIK sangat terbatas dan pasif, sehingga dengan demikian peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan KIK haruslah dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pihak yang terkait sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. KIK yang dibuat dalam bentuk akta notaril merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.Konsekuensi logisnya adalah bahwa pemegang Unit Penyertaan juga merupakan pihak yang terkait dalam KIK meskipun kepentingan pemegang Unit Penyertaan dianggap "terwakili" oleh kepentingan dari Manajer Investasi sebagai salah satu pihak yang menandatangani KIK. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal harus memiliki prinsip independen, dimana pendapat dan penilaian yang diberikan dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasanya dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar."

"Keputusan Pemerintahan untuk menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) pada pertengahan tahun 2006 lalu merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan dalam rangka menutupi "Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)" yang tidak lain merupakan bentuk lain dari Surat Utang Negara (SUN) yang dijual secara Ritel kepada Publik. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak terkait dalam transaksi Obligasi Negara Retail (ORI), bisa dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga-lembaga atau organ-organ yang terlibat pada saat terjadinya transaksi ORI. Organ-organ yang terlibat dalam transaksi di pasar perdana meliputi Pemerintah, Bank Indonesia (central registry), Agen Penjual dan Investor. Sedangkan di pasar sekunder, selain organ-organ yang terlibat di pasar perdana ada juga organ-organ lainnya, yang meliputi Bursa Efek Surabaya (BES), Perusahaan Efek, serta Bank Lembaga Kustodian yang merupakan subregistry dari Bank Indonesia. Sedangkan dukungan hukum bisnis terkait dengan kebijakan penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) oleh pemerintah, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dukungan hukum bisnis yang cukup baik terhadap penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan penjualan ORI baik itu di pasar perdana maupun di pasar sekunder Oleh karena itu, Pemerintah selaku regulator hendaknya terus memperbaiki dan menambah regulasi-regulasi yang terkait dengan keberhasilan ORI sebagai benchmark investasi masyarakat individual pada umumnya."

"Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara, sehingga transaksi terkait pasar modal adalah bersifat nasional dan international, sehingga landasan hukum suatu negara harus benar-benar mendasari semua jenis kegiatan perekonomian di negara tersebut, dengan kata lain transaksi pinjam meminjam yang menjadi bagian dari transaksi di pasar modal Indonesia diperlukan analisis yuridis yang mendalam atas jenis transaksi tersebut, konstruksi hukum Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat menimbulkan permasalahan yang menarik bila dibandingkan dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsepsi hukum pasar modal (Undang-Undang Pasar Modal) dan konsepsi hukum Perdata (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berkaitan dengan objek, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.Dari Uraian di atas bahwa transaksi Pinjam Meminjam Efek merupakan konsekuensi perkembangan mekanisme pasar modal yang terus berkembang, transaksi pinjam meminjam dengan objek surat berharga berupa Saham Tanga Warkat sebagai pembatasan dalam penelitian dan penulisan tesis ini merupakan jenis transaksi yang baru terjadi di Pasar Modal Indonesia, banyak hal yang masih perlu kajian mendalam dari sisi hukum tentang keabsahan transaksi pinjam meminjam saham tanpa warkat ditinjau dari semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, penelitian ini menempatkan Transaksi Pinjam Meminjam Efek tanpa warkat berupa Saham dan penerapan di KPEI sebagai obyek penelitian dan penulisan dengan masalah-masalah dibawah ini:1. Apa yang dimaksud dengan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat dan bagaimana mekanismenya?2. Aspek-aspek yuridis dan mekanisme umum dari Transaksi Pinjam Meminjam Efek?3. Bagaimana aspek legal dari pelaksanaan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Eanpa Warkat secara nyata?"

"ABSTRAKTujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa gadai saham dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank di dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal-24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan no 14 tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu pinjaman kredit, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk Gadai (pand) dan Fiducia sedangkan untuk benda yang tidak bergerak dikenal dalam bentuk Hipotik dan Creditverband. 1 Saham, yang merupakan bagian dari modal suatu Perseroan Terbatas, menurut hukum termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka saham dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang yang pengikatannya adalah dengan cara gadai. Gadai adalah hak kebendaan yang bersifat ineniberi jaminan. Obyek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dewasa ini di dalam praktek perbankan saham seraakin banyak dijadikan sebagai jaminan kredit. Penggadaian saham umumnya diperlukan untuk sebagai tambahan jaminan .di dalam pemberian kredit yang bernilai cukup besar. Saham ada yang sebagai Efek (saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang terbuka, yang dijualbelikan di Pasar modal/Bursa), dan ada pula saham yang bukan sebagai Efek yaitu saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup. Di dalam prakteknya, khususnya pada BNI 1946 dan BRI j^ang sering digadaikan adalah saham-saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup, namun demikian hal ini bukan berarti saham yang sebagai Efek tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas dapat berupa saham atas I nama ataupun saham atas unjuk/saham blangko. Terdapat perbedaan raengenai cara penggadaian saham atas nama dan saham atas unjuk, dan juga terdapat perbedaan mengenai saat lahirnya hak gadai. Sehubungan dengan penggadaian saham ini maka ada beberapa pendapat mengenai apakah hak dan kewajiban pemilik saham beralih atau tidak kepada penerima gadai."

"ABSTRAKA. Masalah pokokPemer±ntah dalam usahanya untuk mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai satu masyarakat yang adil makmur mengadakan suatu pembangunan yang menyeluruh yang melingkupi kebutuhan hidup manusia. Pembangunan ini disamping harus dapat menaikkan produksi nasional juga sekaligus harus dapat memperkecil jurang pemisah antara Si Kaya dan Si Miskin, untuk itu maka pembangunan harus dapat menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya agar terdapat pemerataan pendapatan. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam ponbangunan ini maka pemerintah memberikan macam macam fasilitas antara lain fasilitas perkreditan mtuk investasi maupun modal kerja,, Persyaratan yang ketat dalam rangka pengambilan kredit ini sesuai dengan UU No, .14/67 tentang pokok pokok perbankan mengakibatkan yang dapat menikmati fasilitas ini hanyalah beberapa, pengusaha/perusahaan besar saja karena. mereka dapat menenuhi persyaratan yang diminta oleh bank pelaksana, Bagi pengusaha/perusahaan kecil/ menengah yang potensinya sangat besar karena banyak menyerap tenaga kerja dan tersebar sampai pelosok pelosok daerah di Indonesia, fasilitas tersebut sulit untuk dinikmatinya karena terbentur pada persyaratan bank yang tidak dapat dilaksanakan oleh mereka. Persyaratan itu adalah tersedianya modal sendiri dan tersedianya jaminan yang cukup sesuai kreditnya. Untuk menanggulanginya maka pemerintah mengeluarkan P.P. 18/73 sebagai dasar untuk mendirikan suatu Lembaga Keuangan bukan bank yang diberi nama P.T. Bahana pembinaan Usaha Indonesia atau disingkat dengan nama PT Bahana PUI, yang bertugas membantu pengusaha kecil/ menengah dalam mengatasi kekurangannya itu. B. Metode penelitian, Dua macam metode penelitian yang biasa dipakai dalam penulisan suatu skripsi penulis gunakan dalam penulisan ini, Metode itu adalah metode penelitian kepustakaan yang dipergunakan untuk mempelajari data secondair yang terdapat pada buku ilmiah, peraturan peraturan, catatan catatan dan sebagainya, Metode penelitian lapangan guna mengumpulkan data yang bersifat primair yang langsung diambil dari sumber pertama. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. C. Hal hal yang diketemukan, Beberapa hal yang diketemukan antara lain adalah : 1. Beberapa pamegang saham dalam suatu P.T. yang didirikan tidak menyetorkan uangnya sebagai uang pembeli sahamnya yang telah disanggupinya pada waktu mengadakan perjanjian antar pemegang saham maupun pada waktu pembuatan akte pendirian dimuka notaris, 2. Beberapa perusahaan yang \ melakukan wan prestasi karena situasi extern tidak dilakukan likwidasi tetapi diusaha kan agar dapat tetap berjalan dengan usaha lain. 3. Ada beberapa perusahaan yang terpaksa diambil tindakan terhadap Direksinya karena tidak menunjukan suatu prestasi yang diharapkan dan untuk sementara waktu terpaksa komisaris mengambil alih kedudukan direksi tersebut. D. Kesimpulan, Beberapa kesimpulan dapat ditarik antara lain adalah : 1. Fasilitas yang diberikan oleh P,T, Babana P,U,I, kepada para perusahaan kecil/ menengah sangat menibantu untuk nengatasi kekurangannya dari sudut perbankan. 2. Masih diperlukan cukup waktu untuk menyadarkan para pengusaha kecil/ menengah tersebut dalam bekerja sesuai dengan kebiasaan tata. kerja sebuah Perseroan Terbatas. E. Saran. Meskipun tugasnya untuk membantu namun pengamanan terhadap dana yang telah diberikan berupa kredit modal investasi dan modal kerja kepada para pengusaha itu harus tetap dijaga. Oleh karena itu jaminan berupa penggadaian saham dan borg tocht, dapat ditambahkan kepada jaminan yang berupa harta kekayaan perusahaan baik yang sudah dimiliki maupun yang masih akan dimilikinya dikemudian hari."

"Saham sebagai agunan kredit dilakukan dengan cara gadai. Sebagai bukti penyertaan modal suatu perusahan, saham tergolong surat berharga dan termasuk dalam benda bergerak. Bank Rakyat Indonesia menerima saham atas nama, saham atas unjuk dan saham yang ditawarkan langsung di Bursa Efek sebagai agunan kredit. Henurut pasal 2 SK Bank Indonesia No. 26/68/93 saham hanya berfungsi sebagai agunan tambahan. Mengenai tata cara penggadaian saham di Bank Rakyat Indone sia mengaou pada Surat Edaran No. S. 61-Dir/SDH/4/89 tentang Jaminan Saham' Perseroan Terbatas. Tata cara penggadaian saham atas unduk/blangko berbeda dengan tata cara pengga daian saham atas nama. Untuk saham atas nama, dimana pada saham tersebut tercantum nama dari pemiliknya, pengalihannya selalu mendapat pengawasan dari pengurus perseroan terbatas. Oleh karena itu, sahnya gadai saham atas nama terjadi pada saat terjadi pemberitahuan perihal penggadainnya itu kepada pengurus perseroan terbatas. Sedangkan untuk saham atas unjuk, dimana pemegangnya dianggap sebagai pemilik saham, maka sahnya gadai saham atas unjuk terjadi pada saat penyerahan (constitutum possesorium). Tata cara gadai saham yang penawarannya melalui Bursa Efek, sama dengan tata cara gadai saham atas nama. Proses pelaksanaan saham sebagai agunan tambahan kredit terjadi melalui dua tahapan, yaitu pertama perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya, kemudian tahap kedua yaitu perjanjian gadai saham. Dalam perdanjian gadai saham diatur diantaranya mengenai kuasa untuk mendual saham apabila debitur wanprestasi, hak hak pemberi gadai beralih kepada penerima gadai pada saat penanda tanganan perdandian gadai. Dalam prakteknya Bank Rakyat Indonesia belum pernah melakukan eksekusi dengan cara melelang saham."

"ABSTRAKAkhir-akhir ini, banyak sekali pengadilan yangmenjatuhkan putusan volunter/ permohonan volunter terhadapstatus hak milikpun, pengadilan berani mengabulkannyasecara deklaratoir. Dalam tesis ini akan dibahas mengenaiapakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untukmengeluarkan putusan volunter yang menyatakan bahwapemegang gadai berhak untuk menjual jaminan saham yangtelah digadaikan secara tertutup dan menyatakan bahwa jualbeli saham adalah sah, serta upaya hukum apa yang harusditempuh oleh pemberi gadai dengan adanya penetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Untuk menjawabpermasalahan tersebut, penulis melakukan penelitiankepustakaan yang bersifat juridis normatif. Penelitian iniakan berbentuk evaluatif; yaitu menjelaskan sebuah kasuspenjualan jaminan gadai saham dengan akta notaris yangdilakukan oleh kreditur berdasarkan penetapan PengadilanNegeri dan pengesahan akta jual beli saham melaluipenetapan Pengadilan Negeri, padahal dalam ketentuanPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan BukuII, dinyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengabulkansuatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orangsebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang,sehingga bila debitur/pemasang gadai tidak setuju, makaharus diajukan gugatan dalam peradilan contensiosa, karenaada sengketa. Upaya hukum yang harus dilakukan olehpemberi gadai dengan dikeluarkannya penetapan tersebutialah dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada MahkamahAgung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 jo Pasal 43(1)UU No. 5/2004 tentang perubahan atas UU No. 14/1985tentang Mahkamah Agung dan/atau dengan cara mengajukangugat perdata ke Pengadilan Negeri dan dalil gugatanbertitik tolak dari penetapan volunter yang dikeluarkanoleh Pengadilan Negeri tersebut."

"Saham adalah merupakan benda bergerak yang memberikan kepada pemilik atau pemegangnya hak-hak yang dimiliki oleh saham tersebut sedangkan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. oleh karena seluruh modal perseroan terbagi atas saham, maka terdapat beberapa bentuk penyetoran saham sebagai bentuk penyertaan dalam Perseroan. salah satunya adalah dengan cara melakukan kompensasi tagihan-tagihan pemegang saham atau kreditor perseroan menjadi setoran saham. terkait dengan kompensasi tagihan menjadi setoran saham perseroan tersebut, terdapat kewajiban pengumuman di dalam surat kabar harian setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui dilakukannya kompensasi. dengan dilakukannya kompensasi tagihan menjadi setoran saham ini maka terjadi perubahan pada struktur modal perseroan dan dengan perubahan struktur modal perseroan tersebut maka dengan sendirinya mengubah anggaran dasar perseroan. perubahan anggaran dasar ada yang membutuhkan persetujuan Menteri ada yang cukup hanya diberitahukan kepada Menteri. pengumuman dalam surat kabar harian adalah merupakan salah satu syarat dari diterimanya persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, karena dengan disetujui atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar maka perubahan tersebut di daftarkan dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. pencatatan dalam Daftar Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi asas publisitas dari kompensasi tagihan menjadi setoran saham dan dengan pencatatan tersebut maka anggaran dasar perseroan menjadi mengikat kepada pihak ketiga

---

Share is a movable thing that gives to the owner or the holder the rights owned by the share itself and limited liability company is a legal entity constitutes a capital alliance, established based on agreement, conduct business activity with the authorized capital devided into shares. because of the limited liability company capital is devided into shares, there are several forms of payment of shares as a form of participation in the company. one of them is debt equity swap. related to debt equity swap, there are an obligation to announced in the newspaper after the Geneal Meeting of shareholders approved the debt equity swap. with this debt equity swap occuring changes in the company capital structure an the chenges also impact to the changes of articles of association of company. there's the amandement of the articles of association which need approval from the minister and there are sufficient only notified to the minister. announcment in daily newspaper is one of the conditions of admissibility of approval and notification of change of artices of association of the company because by approved or accepted the amandement of articles of association so that the amandement registered in Company Registry Ministry of Justice and Human Rights and that registry is fulfill the publicity in debt equity swap transaction and that this amandement of articles of association become binding to a third party"

"Penulisan ini membahas mengenai mekanisme pencatatan kembali (relisting) saham di Bursa yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang mendasari perusahaan untuk melakukan relisting. Mekanisme pencatatan kembali saham di Bursa ini tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BEJ No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Berkaitan dengan mekanisme pencatatan kembali saham ini harus dikaitkan dengan alasan perusahaan dihapus pencatatan sahamnya di Bursa. Sebagai konsekuensi dari pencatatan kembali saham di Bursa tentunya memberikan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas dari perusahaanperusahaan yang melakukan relisting. Penulisan tesis ini menekankan studi pada tiga perusahaan yakni: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan alasan bahwa ketiga perusahaan tersebut sudah delisting sejak tahun 2009 dengan alasan yang berbeda sehingga mengakibatkan dipilihnya mekanisme relisting yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan pendekatan perbandingan (comparative approach) atas tindakan hukum yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang hendak mengajukan permohonan relisting. Pendekatan perbandingan ini juga membandingkan proses dan mekanisme delisting dan relisting di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai suatu landasan teori.

---

This thesis concerns on the mechanism of relisting share in Indonesia Stock Exchange related to legal consideration for the company to relist. The mechanism of relisting is not stipulated on BEJ Regulation No. I-I regarding Delisting and Relisting Share in Indonesia Stock Exchange. Pursuant to the mechanism of relisting, it must also be considered with the causes why a company was delisted. As a consequence of relisting share in Indonesia Stock Exchange, it can be stated that it will give legal effect on minority shareholder protection. Research of this thesis will be studied on three companies, such as: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, and PT Apexindo Pratama Duta Tbk, due to the similarity of company's status and the time when these companies were delisted on 2009. It can be said that with different causes creates different mechanism to relist their shares so that creates legal uncertainty among the investors. Because of that legal uncertainty it is also explained about which one of the mechanism is correct to be done. This thesis used doctrinal research with comparative approach on legal consideration that is taken by these three companies and on different mechanism to relist their share and the comparison on delisting and relisting process between Indonesia and United States."