Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menampung hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak bekerja., Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan harus membuat kebijakan dan berbuat pemantauan hak-hak di bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas bisa dipenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengkaji penerapan aturan dan norma dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 13 Oleh Disnakertrans, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitikmendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Disnakertrans terhadap manusia cacat tubuh. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode Pengumpulan data yaitu penelitian pustakawan dan wawancara langsung dengan Informan yaitu pegawai Disnakertrans kemudian dianalisis dengan metode analitik kualitatif. Dinaskertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pemberdayaan meliputi kegiatan kewirausahaan, pemberian keterampilan, dan pelatihan kerja untuk pekerja penyandang disabilitas, serta melakukan sosialisasi untuk digunakan meningkatkan pemahaman bagi pengusaha tentang hak-hak pekerja cacat tubuh. Disnakertrans telah mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun masih belum optimal karena belum ada regulasi tentang pengawasan khusus tentang pekerja penyandang disabilitas. Karena itu di masa depan Disnakertrans bisa membuat aturan khusus tentang pengawasan pekerja cacat tubuh.

---

East Java Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities which mandates the Regional Government to accommodate the rights of persons with disabilities, including the right to work. monitoring of the employment rights of persons with disabilities can be fulfilled. This research is a normative legal research that examines the application of rules and norms in the East Java Regional Regulation Number 13 by the Manpower and Transmigration Office. This type of research is a descriptive analytic study.

describe and analyze Disnakertrans policies towards disabled people. The data used are secondary data with data collection methods, namely librarian research and direct interviews with informants, namely Disnakertrans employees then analyzed by qualitative analytic methods. The Dinaskertrans of East Java Province provides empowerment including entrepreneurial activities, providing skills, and job training for workers with disabilities, as well as conducting socialization to be used to increase understanding for employers about the rights of disabled workers. Disnakertrans has supervised these companies employing persons with disabilities in accordance with applicable regulations. However, it is still not optimal because there is no regulation on special supervision regarding workers with disabilities. Therefore, in the future, the Department of Manpower and Transmigration can make special rules regarding the supervision of disabled workers."

"Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja.

---

This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients."