Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan dapat dilakukan pembatalan seperti dalam kasus pada putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah berkaitan dengan akibat hukum pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang cacat hukum, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang cacat hukum, serta proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Metode penilitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, dan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap tesis ini. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama akibat hukum adanya pembatalan sertipikat, mengakibatkkan pihak yang namanya tertulis di sertipikat kehilangan haknya dan pemilik yang sesungguhnya dapat memperoleh haknya, kedua PPAT dalam putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun pidana karena akta jual beli yang cacat hukum tidak tidak terdaftar di kantor PPAT dan tidak dibuat oleh PPAT yang bersangkutan, ketiga Proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG belum dapat dilaksanakan karena menurut Badan Pertanahan Nasiolan Kota Depok, belum ada permohonan dari pihak penggugat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 Ayat (1) PMNA 11/2016. Sehingga Menurut BPN Kota Depok walaupun telah diterima putusan pengadilan, tidak serta merta sertipikat menjadi otomatis batal melainkan harus dilakukan permohonan terlebih dahulu. Agar permasalahan pada tesis ini tidak terulang di masa mendatang sebaiknya Badan Pertanahan Nasional lebih cermat dan teliti lagi dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.

---

This thesis discusses the cancellation of a certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase which is used as the basis for land registration has legal defects. Deed of sale and purchase becomes important in the process of land registration because its validity affects the validity of the certificate to be issued, so that if the sale deed is legally flawed, the certificate issued can be canceled as in the case in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG. The problem in this thesis is related to the legal consequences of the cancellation of certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase is legally defected, PPAT's responsibility for the legal defect, and the process of cancellation the certificate based on court decision at BPN Depok City. This thesis research method uses a form of juridical-normative research with descriptive research typology, and uses secondary data which is supported by interviews with resource persons who have the competence and knowledge of this thesis. The results of research in this thesis are, firstly due to the legal existence of certificate cancellation, resulting in the party whose name is written on the certificate losing their rights and the real owner can obtain their rights, secondly PPAT in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG, cannot be held liable for administrative, civil or criminal liability because deed of sale and purchase is legally flawed are not registered at the PPAT office and not made by the relevant PPAT, thirdly, the process of certificate cancellation is based on decision number 72/G/2018/PTUN.BDG cannot be implemented because according to the BPN Depok City, there is no application from the plaintiff as mandated in Article 50 Paragraph (1) PMNA 11/2016. So according to the BPN Depok City even though a court decision has been received, it does not necessarily mean that the certificate will automatically be canceled, unless the application must be done in advance. In order for the problem in this thesis are not repeated in the future, the National Land Agency should be more carefully and more thorough in the process of issuing certificates of land rights."

"Pembatalan akta jual beli yang dibuat PPAT haruslah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani obyek sengketa berdasarkan kompetensi absolut dari lembaga peradilan tersebut. Namun pada kasus kepemilikan obyek bidang tanah terdapat perbedaan penafsiran hukum dalam menangani sengketa tersebut yaitu antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan untuk membatalkan penerbitan Akta Jual Beli No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 yang dibuat oleh Camat Tombasian yang bertindak sebagai PPAT karena pejabat yang bersangkutan dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang jabatannya dan tidak jelasnya alas hak dari penjual dalam pembuatan akta jual beli tersebut sedangkan Peradilan Umum dalam penyelesaian gugatan secara perdata memutuskan bahwa dasar dari syarat sahnya peralihan hak atas tanah dalam perbuatan hukum, yaitu jual beli yang obyeknya adalah bidang tanah yang dibuat oleh para pihak didalam akta jual beli dihadapan Camat Tombasian yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai PPAT telah memenuhi syarat dan sah secara hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang telah membuatnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini memperoleh kesimpulan bahwa kewenangan dalam menangani dan memutuskan tentang keabsahan dan/ kebatalan akta jual beli tentang kepemilikan obyek bidang tanah adalah kewenangan peradilan umum/perdata. Akta jual beli bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang membatalkan penerbitan Akta Jual Beli No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 yang dibuat Camat Tombasian yang bertindak sebagai PPAT. Kewenangan peradilan dalam menangani suatu sengketa tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam menciptakan suatu kepastian hukum bagi penegakan dan penerapan aturan hukum yang akan dipakai dalam memutuskan sengketa kepemilikan obyek bidang tanah.

---

Nullification of sale and purchase deed issued by PPAT (land conveyancer) has to be rendered by a judicial agency which has the authority to handle the dispute in accordance with the absolute competence of such judicial agency. However, in case of land ownership, there are different legal interpretations between State Administrative Court and General Court in handling the dispute. Makassar State Administrative Court decides to nullify the issuance of Sale and Purchase Deed No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995, which is issued by Tombasian Subdistrict Head as PPAT, due to abuse of position of power by the authority and ambiguity of the seller entitlement in the sale and purchase deed, whereas in the dispute settlement under civil laws, the General Court decides that the basis of validity of transfer of land title in the legal act, which is the sale and purchase of a land by the parties in a sale and purchase deed entered into before the Tombasian Subdistrict Head, who in this case is acting in his authority as PPAT, has complied with the provisions and is valid and binding to the parties to the deed.

This normative jurisdiction study concludes that general/civil court possesses the authority in handling and deciding the validity and nullification of land sale and purchase deed. Sale and purchase deed is not a product of State Administrative Court, hence such court does not have the authority to nullify the issuance of Sale and Purchase Deed No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 issued by Tombasian Subdistrict Head as PPAT. Judicial authority in handling territorial dispute is crucial in creating legal certainty for the enforcement and implementation of the laws and regulations that will be used in resolving disputes over land ownership."

"Sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan lain. Akan tetapi jika terdapat suatu perjanjian dimana sertipikat menjadi obyeknya, manakah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lebih kuat. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kekuatan perjanjian dibandingkan dengan sertipikat untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan serta bagaimanakah hakim menerapkan hukum mengenai keabsahan perjanjian dibandingkan dengan bukti kepemilikan sertipikat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2972 K/Pdt/2002 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 PK/Pdt/2012. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriftif analitis. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang berlaku sah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat, hal ini berkaitan dengan pemenuhan syarat sahnya perjanjian serta dalam bentuk apa perjanjian tersebut dituangkan tertulis ataukah lisan oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian itu sendiri yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang kuat. Sementara penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim, yaitu bahwa perjanjian dalam kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris dari pihak yang membuat perjanjian yang dimaksud.

---

The certificate is a powerful evidence, as long as it can not be proved otherwise. But if there is an agreement whereby the certificate becomes its object, which one can serve as a stronger evidence. The issue discussed is how is the power of the agreement compared with the certificate to be used as an evidance of ownership and how the judges apply the law regarding the validity of the agreement compared with the evidence of ownership of the certificate in the Supreme Court Decision Number 2972 K/Pdt/2002 jo. Supreme Court 191 PK/PDT/2012. This research is normative juridical with analytical descriptive research type.

Based on the research it can be concluded that a valid agreement can be used as a strong evidence, it relates to the fulfillment of the validity of the agreement and in what form the agreement is written or oral by the parties involved in the agreement itself which may cause a Agreements can be used as a powerful evidence. While the application of the law by the judge, namely that the treaty in this case can not be said as a strong evidence, it is not in accordance with the provisions of Article 1875 Civil Code which states that an agreement also binds to the heirs of the party making the agreement in question."

"Jual beli secara lisan yang menjadi dasar penguasaan sertipikat objek jual beli oleh Pembeli dan dititipkan oleh Pembeli kepada Notaris/PPAT, seharusnya disimpan dan dikembalikan oleh Notaris/PPAT kepada Pembeli. Hal ini disebabkan walaupun sertipikat objek jual beli masih terdaftar atas nama Penjual, Notaris/PPAT harus menjaga sertipikat objek jual beli yang dititipkan kepadanya sebagai kewajiban menjaga amanah yang diberikan oleh Pembeli yang melakukan penitipan sertipikat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai status kepemilikan tanah dalam jual beli tanah yang dilakukan secara lisan, serta tanggung jawab Notaris/PPAT yang menerima penitipan sertipikat dari Pembeli namun menyerahkan sertipikat tersebut kepada Penjual berdasarkan kasus yang diangkat dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2548 K/PDT/2022. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis putusan dengan wawancara sebagai pendukung. Untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa status kepemilikan tanah dalam jual beli tanah yang dilakukan secara lisan harus memenuhi asas terang dan tunai pada saat yang bersamaan untuk beralihnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Tindakan Notaris/PPAT yang menerima penitipan sertipikat dari Pembeli namun menyerahkan sertipikat tersebut kepada Penjual telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk senantiasa bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak. Serta melanggar Pasal 3 Kode Etik PPAT mengenai kewajiban untuk bekerja penuh tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak serta memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pengguna jasanya. serta telah melanggar Pasal 1719 KUHPerdata mengenai larangan penerima titipan mengembalikan barang titipan kepada pihak yang tidak menyerahkan barang titipan kepadanya. Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut maka Notaris/PPAT bertanggung jawab secara perdata dan berisiko untuk menerima sanksi baik dalam jabatannya selaku Notaris maupun PPAT berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian sementara.

---

The verbal sale and purchase binding agreement which forms as the basis for the possession of the land certificate of the object of sale and purchase by the Buyer and is handed over by the buyer to the Notary/PPAT, should be kept and returned by the Notary/PPAT to the Buyer. This is because even though the land certificate of the object of sale and purchase is still registered in the name of the Seller, the Notary/PPAT must keep the land certificate of the object of sale and purchase handed over to him as an obligation to maintain the trust given by the Buyer who carried out the safekeeping of the land certificate. The issues discussed in this study are regarding the status of land ownership in the sale and purchase of land that is conducted verbally, as well as the responsibility of the Notary/PPAT who received the land certificate for safekeeping from the Buyer but handed over the land certificate to the Seller based on the case raised from the Supreme Court Cassation Decision Number 2548 K/PDT/2022. The discussion of this research was conducted through a literature study and analysis of the Supreme Court's Cassation Decision Number 2548 K/PDT/2022 supported by interviews. To answer the problems in this study, the doctrinal research method was used, with an explanatory research typology. Based on the results of the analysis it is known that the status of land ownership in the sale and purchase of land that is conducted verbally must fulfill the principle of terang and tunai simultaneously for the transfer of land ownership from the Seller to the Buyer. The action of a Notary/PPAT who received the land certificate from the Buyer but handed over the land certificate to the Seller has violated Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 regarding Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding the Notary Profession to always act in a trustworthy manner, honest, thorough, independent, impartial. As well as violating Article 3 of the PPAT Code of Conducts regarding the obligation to work responsibly, independently, honesty and impartially and provide the best possible service to service users. Also, having violated Article 1719 of the Indonesian Civil Code regarding the prohibition of the recipient of the deposit from returning the item entrusted to a party who does not hand over the item entrusted to him. For violations of these articles, the Notary/PPAT has civil liability and is at risk of receiving sanctions both in his position as a Notary and PPAT in the form of a written warning to temporary dismissal."

"Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalansalah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi padaPutusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuanmengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian ataspembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakangtersebut muncul permasalahan penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hakimdalam pembatalan Akta Jual Beli, menganalisis upaya hukum pihak pembeli yangmengalami kerugian atas pembatalan Akta Jual Beli, serta menganalisis tanggung jawabPPAT terhadap batalnya Akta Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun analisis menggunakanpendekatan kualitatif. Tipologi penelitian adalah diagnostic-deskriptif analitis. Hasilpenelitian bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Sertipikat yang dinyatakan bataladalah Sertipikat Hak Milik No. 01/Desa Sudirman dikarenakan terdapat cacat hukumdalam proses penerbitan sertipikat tersebut yaitu dalam proses pengukuran tidak diketahuioleh pemerintah Desa dan tidak terdapat pengumuman. Dapat dimungkinkan terbitnyasertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan dikarenakan salah penetapan batas, yang manaKantor Pertanahan pada saat melakukan pengukuran tanah tidak mengonfirmasi batasbatasdesa dari Pemerintah Desa setempat. Hal demikian terjadi karena tidak adanyakoordinasi antara instansi Kantor Pertanahan dengan instansi Pemerintah Desa.Selanjutnya pembeli yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi secara hukummelalui litigasi maupun non litigasi. Kemudian PPAT wajib memikul tanggung jawabadministratif dan perdata atas ketidakabsahan akta jual beli yang ditandatangani olehnya,yang mana sanksi yang diterima PPAT yaitu pengembalian biaya pembuatan akta kepadapihak yang mengalami kerugian.

---

This thesis discusses about overlapping ownership of one plot and the cancellation of a

certificate based on unauthorized ownership that occurred in court decision Number

9/Pdt.G/PN.Mrs. This research is based on curiosity about legal protection for the buyer

who suffers losses on the purchase of land based on unauthorized ownership. From this

background, research problems emerge to identify judges’ considerations in canceling

sale and purchase deed, analyze the legal efforts of the buyer who suffered a loss on the

cancellation of the sale and purchase deed, and analyze PPAT’s responsibility for the

cancellation of the sale and purchase certificate. The research method used in this

research is normative legal research. The analysis uses a qualitative approach. The

typology of the study is analytical-descriptive diagnostic. The result of the research shows

that based on the consideration of the judge, the certificate which was declared canceled

was the certificate of ownership right Number 01 /Sudirman Village, because there is a

legal flaw in the process of issuing the certificate, namely the measurement process is not

known by the Village government and there is no announcement. It may be possible to

issue a double certificate by the Land Office due to the incorrect boundary determination,

in which the Land Office when conducting land measurements did not confirm village

boundaries from the local Village Government. This happens because there is no

coordination between the Land Office and Village Government agencies. Furthermore,

buyers who experience losses can seek legal damages through litigation or non-litigation.

Then PPAT is obliged to assume administrative and civil responsibility for the invalidity

of the sale and purchase deed signed by it, which is the sanction that PPAT receives,

namely the refund of the deed making fee to the party who suffered the loss."

"Kasus sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada hukum terkait pertanahan di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat perselisihan antar individu, individu berhadapan dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Permasalahan sengketa tentu membutuhkan penyelesaian melalui jalur mediasi atau gugatan yang dikenal melalui lembaga pengadilan negeri yang berkaitan dengan perdata atau pidana dan pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional. Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/K/TUN/2022 yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada kasus ini menganalisis bagaimana hubungan hukum sertipikat hak milik penggugat & milik tergugat dan riwayat penerbitan sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoris dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dari analisis putusan tersebut dapat diketahui bahwa penggugat merupakan pemegang sertipikat tanah terbit lebih dahulu pada tahun 1982 yang dibeli dari Setia Arhiap seluas 48.330 m2 pada tahun 2006 nomor sertipikat 28243/Desa Limbung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak, dan atas dasar Akta Jual Beli dilakukan pemindahan nama kepada WP (Penggugat) di Kantor Pertanahan Nasional namun pada tahun 2017 telah diterbitkan sertipikat oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kubu Raya atas nama NV seluas 7.500 m2 pada tahun 2017 dengan nomor 10112/Desa Limbung. Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta namun gugatan pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut ditolak sehingga penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung berpendapat putusan di tingkat pertama dan banding adalah keliru dan membatalkan sertipikat milik tergugat serta mencoret dari daftar buku tanah.

---

Land disputes frequently occur in Indonesia, arising from conflicts between individuals, individuals versus groups, and groups versus groups. These disputes often require resolution through civil court involving civil or criminal case and administrative courts related to the issuance of land ownership certificates by officials of the National Land Agency. One notable case is found in the Supreme Court Decision Number: 158/K/TUN/2022, which took place in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. In this case, the author analyses correlation between the land ownership certificates of the plantiff and defendant, and whether the issuance history of the certificates complies with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This study employs a doctrinal research method with a explanatory typology, utilizing secondary data. From the analysis of decision, it is revealed the plaintiff holds and earlier land certificate issued in 1982, Purchased from Setia Arhiap, covering and area of 48,330 m2 in 2006 with certificate number 28243/Village of Limbung, in the presence of Land Deed Official Pontianak Regency. Based on the Sale and Purchased deed, the name was transferred to WP (the plaintiff) at the National Land Agency. However, in 2017, certificate was issued by the Kubu Raya Land Office in the Name of NV for an area 7,500 m2 with certificated number 10112/Village of Limbung. The Plaintiff filed a lawsuit at the Administrative Court of Pontianak, which was subsequently rejected by the High Administrative Court of Jakarta at both the first instance and appellate levels. The plaintiff then filed for cassation at the Supreme Court, which opined that the decisions at the both the first instance and appellate levels were erroneous, thus annulling the defendant certificate and striking it from the land book."

"Seiring dengan berkembangnya zaman bertambah pula kebutuhan akan jasa Notaris. Pengguna jasa Notaris pun semakin beragam, termasuk dengan penggunaan kuasa dalam pembuatan akta. Pembuatan kuasa tidak hanya sebatas kuasa umum melainkan kuasa khusus termasuk kuasa substitusi. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa substitusi, namun perlu Notaris perhatikan bahwa dibutuhkan sifat hati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan batalnya surat kuasa substitusi yang dibuatnya seperti kasus dalam putusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MDN. Pokok masalah dalam tesis ini adalah peran Notaris dalam pembuatan surat kuasa subtitusi dan tanggung jawabnya pada putusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur.Hasil dari penelitian ini, ialah Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa substitusi namun pembuatan surat kuasa subtitusi dalam Putusan Nomor 199/PDT/2018/PT MDN tidak dibenarkan, karena sebelum surat kuasa subtitusi dibuat terdapat surat kuasa khusus yang melarang penerima kuasa mensubtitusikan kuasanya sehingga surat kuasa subtitusi yang dibuat oleh penerima kuasa batal, selanjutnya pertanggungjawaban yang dapat dimintakan dalam Putusan Nomor 199/PDT/2018/PT MDN adalah pertanggungjawaban administrasi dan perdata. Saran dari penulis adalah Notaris harus lebih berhati-hati dan teliti sebelum membuat surat kuasa subtitusi serta sebaiknya Majelis Pengawas Daerah mengingaktkan kepada para Notaris untuk seksama dalam menjalankan jabatannya.

---

Along the times, the need for Notary services increasing. Notary service users are also increasingly diverse, including the use of power of attorney in making the deed. The making of power is not limited to general power but special power including the power of substitution. The notary has the authority to make a substitution power of attorney, but it is necessary for the notary to note that caution is needed in order not to make a mistake which results in the cancellation of the substitution power of attorney he made as in the case in the decision of Number 199/PDT/ 2018/PT.MDN. The main problem in this thesis is the role of the Notary in making the power of attorney for substitution and its responsibility in decision Number 199/PDT/2018/ PT.MDN. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies.

The results of this study, the Notary has the authority to make a substitution of power of attorney, but the substitution of power of attorney in Decision No.199/PDT/2018/PT MDN is not justified, because before the power of attorney was made there was a special power of attorney that prohibits the power of attorney from substituting their power of attorney so letter of substitution of attorney made by the recipient of the power of attorney is canceled, furthermore the responsibility that can be requested in Decision Number 199/PDT/2018/PT MDN is administrative and civil liability. The suggestion from the author is that the Notary must be more careful and thorough before making a substitution of attorney and the Regional Supervisory Council should notify the Notaries to be careful in carrying out their positions."

"Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan  mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka waktu pendirian perseroan telah berakhir dan memiliki aset yang tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, perlu dikaji bagaimana status hukum perseroan dan proses pembubarannya serta status tanah yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses pembubaran yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyesuaikan anggaran dasar dengan UUPT Tahun 2007 dilanjutkan dengan proses Likuidasi. Tanah milik perseroan harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan agar mendapatkan status hak sehingga dapat dimasukan ke dalam boedel likuidasi untuk dilakukan proses perubahan dari harta tetap menjadi harta yang likuid sehingg dapat dibagikan kepada pemegang saham.

---

Limited Liability Company as a legal entity can have rights, obligations and  own property like human being. The Company has a period of establishment, and if the period has expired it can be extended or dissolved. When the Company Law was issued in 1995 and 2007, all company was obliged to adjust its articles of association. If there is a company that have an expired period of establishment and also has asset that never been registered at the local Land Office, this condition need some attention and  it is necessary to analyze the legal status of the company itself and the process of dissolution as well as the status of the land owned. To answer these problems the author uses a normative juridical research method. The first dissolution process is to adjust the articles of association with the 2007 Company Law, and followed by the liquidation process. The Company also need to register their property to obtain the status of land ownership so it can be included in the liquidation list to transfer from the fixed asset to liquid assets and distributed to shareholders."

"Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang menyebabkan peralihan hak atas tanah tidak dapat dijalankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah prosedur pencatatan peralihan hak atas tanah sertipikat hak milik yang dilakukan oleh pembeli secara sepihak dalam jual beli tanah berdasarkan putusan nomor 799/Pdt.G/2020/PN. Sby serta bagaimana kekuatan hukum atas kuitansi jual beli kepemilikan hak atas tanah sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan putusan nomor 799/Pdt.G/2020/PN. Sby. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitif. Pengumpulan data juga dilakukan secara studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan ialah prosedur pencatatan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Ampel yang dilakukan di bawah tangan, yaitu setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn Sby bersifat Inkracht/ berkekuatan hukum tetap, Pengurusan Akta Jual Beli di PPAT harus segera dilakukan dimana PPAT wajib melakukan pengecekan PBB, validasi BPHTB. Selain itu dengan adanya Putusan Pengadilan pembeli dapat meminta Berita Acara Eksekusi kepada Pengadilan guna mendaftarkan sendiri peralihan haknya di Kantor Badan Pertanahan tanpa melalui PPAT. Kuitansi dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam pelaksanaan jual beli tersebut telah memenuhi unsur hukum adat dimana jual beli dilangsungkan secara terang, tunai, dan rill. Terjadinya kesepakatan antara para pihak yang lahir dari jual beli dengan bukti kuitansi tersebut merupakan implementasi dari syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kuitansi bermaterai yang merupakan surat di bawah tangan dan menjadi kunci utama dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn Sby memiliki kekuatan pembuktian yang sah, karena tidak ada pihak yang menyangkalnya walaupun tidak sesempurna bukti autentik.

---

The process of transferring ownership rights from the seller to the buyer according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (Law No. 5 of 1960) requires the government to hold land registration/registration of transfer of rights throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia to ensure certainty. law for rights holders. However, in practice there are several things that cause the transfer of land rights cannot be carried out. The formulation of the problem in this study is the procedure for recording the transfer of land rights to a certificate of ownership that is carried out by the buyer unilaterally in the sale and purchase of land based on decision number 799/Pdt.G/2020/PN. Sby and how the legal force of the sale and purchase receipt of land rights as evidence in court based on decision number 799/Pdt.G/2020/PN. Sby. The research method used in this research is descriptive analytical method. Data collection was also carried out by means of a literature study. The conclusion obtained is the procedure for recording ownership of the Certificate of Ownership Number 278/Ampel which is carried out under the hands, namely after the Surabaya District Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn Sby is Inkracht / has permanent legal force, Management of the Sale and Purchase Deed in PPAT must be carried out immediately where PPAT is obliged to check PBB, validate BPHTB. In addition, with the Court's Decision, the buyer can request the Minutes of Execution to the Court to register the transfer of his rights at the Land Agency Office without going through PPAT. Receipts in the sale and purchase of land and buildings are in accordance with the Civil Code which in the implementation of the sale and purchase has fulfilled the elements of customary law where the sale and purchase is carried out in an open, cash, and real manner. The occurrence of an agreement between the parties born from the sale and purchase with the receipt is an implementation of the legal terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. A stamped receipt which is an underhand letter and is the main key to the Surabaya District Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn Sby has valid evidentiary power, because no party denies it even though it is not as perfect as authentic evidence."

"Ketentuan dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dengan status hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1208 PK/PDT/2022, Orang Asing ternyata menggunakan konsep pinjam nama (nominee arrangement) untuk dapat memiliki tanah hak milik di Gianyar, Bali. Konsep tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yaitu Surat Pernyataan dan Perikatan yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu kedudukan hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement) yang dibuat dalam bentuk perjanjian di hadapan notaris dan kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement). Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode doktrinal denganmenggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pinjam nama (nominee arrangement) tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga untuk menentukan kedudukan hukumnya menggunakan aspek perikatan dan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan aspek larangan pengasingan tanah dalam UU Pokok Agraria. Berdasarkan kedua peraturan tersebut konsep penggunaan pinjam nama (nominee arrangment) dianggap melanggar Pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 26 ayat (2) UU Pokok Agraria. Sedangkan terhadap notaris yang turut serta membuat akta autentik terkait pinjam nama telah tidak memenuhi kewajibannya dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi untuk bersikap cermat dan menjaga kepentingan para pihak. Selain itu, penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement) oleh majelis hakim sesuai dengan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang memutuskan bahwa kepemilikan hak milik atas tanah tetap menjadi milik WNI sebagai pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat. Namun ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berbeda dengan akibat hukum yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Pokok Agraria.

---

Agrarian Law (UU Pokok Agraria) stated that land with freehold status can only be owned by Indonesian citizens. However, as happened in Supreme Court Decision No. 1208 PK/PDT/2022, foreigners apparently use the concept of nominee arrangement to be able to own freehold land in Gianyar, Bali. This concept made in the form of a notarial agreement. This research was carried out by raising 2 (two) research questions, namely the legal position of nominee arrangements made in the form of a notarial agreement and the suitability of the panel of judges' considerations in using Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung) compared to Agrarian Law (UU Pokok Agraria) as the legal basis for nominee arrangements. This research employs doctrinal legal methods using secondary data and alo supported by primary data. The results of the research shows that the concept of nominee arrangement is not regulated in Indonesian law, so to determine its legal position need to use the agreement aspect in the Civil Code (KUHPerdata) and the prohibition aspect of land alienation in the Agrarian Law (UU Pokok Agraria). Based on these two regulations, the concept of using nominee arrangements is considered to violate Article 1337 of the Civil Code (KUHPerdata) and Article 26 paragraph (2) of the Agrarian Law (UU Pokok Agraria). Meanwhile, notaries who participate in making authentic deeds related to nominee arrangements have not fulfilled their obligations in the Notary Law and the Professional Code of Ethics to be careful and safeguard the interests of the parties. Apart from that, the use of Surat Edaran Mahkamah Agung as a legal basis for determining the subject who has the right to own land in a nominee arrangement case by a panel of judges is correct. However, the provisions in the Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung) are different from the legal consequences regulated in Article 26 paragraph (2) of the Agrarian Law (UU Pokok Agraria)."