Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh notaris atas akta autentik yang dibuatnya yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Tesis ini mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 terkait kebatalan akta autentik yang dinyatakan oleh pengadilan akibat munculnya Undang-undang baru. Perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki sifat yang mengikat dan sempurna. Sekalipun sifat tersebut melekat, namun apabila pembuatan akta tersebut tidak sejalan dengan undang-undang sekalipun yang baru terbit maka akta batal demi hukum. Akta yang sudah dibuat masih tersimpan dalam protokol Notaris dan Notaris masih terikat kewajiban untuk mengeluarkan salinan serta memindahkan protokol Notaris dalam kondisi tertentu, kondisi tersebut rawan bagi akta notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah terkait akibat hukum terhadap akta yang telah dibuat dimana didalamnya terdapat ketentuan baru yang mengatur adanya suatu larangan yang menjadikan kerjasama tersebut tidak sah serta tindak lanjut yang harus dilakukan notaris bilamana pengadilan menyatakan akta autentik yang dibuatnya batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah sejak ada peraturan yang melarang kerjasama antara pemegang IUP dengan perusahaan afiliasi maka dalam kasus ini isi perjanjian harus menyesuaikan dengan ketentuan yang baru, apabila tidak maka akta batal demi hukum. Selanjutnya tindak lanjut notaris dalam hal ini berbeda-beda, namun tetap diperlukan peran notaris untuk mencatatkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, pihak ketiga, maupun notaris. Sebaiknya dibuat peraturan sehingga terdapat kepastian hukum bagi notaris untuk mensikapi kasus-kasus seperti ini.

---

This thesis discusses the follow-up actions that must be taken by the notary on the authentic deeds he made which were declared null and void by the court. This thesis takes a case study from the Decision of the Supreme Court Number 1751 K / Pdt / 2018 related to the nullification of authentic deeds stated by the court due to the emergence of a new Law. The agreement in the form of an authentic act has a binding and perfect nature. Even if the nature is inherent, but if the making of the act is incompatible with the newly enacted law then the act is null and void. The deed that has been made is still stored in the Notary protocol and the Notary is still bound by the obligation to issue a copy and move the Notary protocol under certain conditions, the condition is vulnerable to the notary deed. Based on that background, the problem statement is related to the legal consequences of the deed which has been created where there is a new provision governing a prohibition that makes the cooperation unlawful and follow-up to be done by a notary when the court declares the original deed made null law. The research method used in this writing is normative juridical with descriptive analytical research typology. The results of the study are that since there are regulations that prohibit cooperation between IUP holders and affiliated companies, in this case the contents of the agreement must adjust to the new provisions, otherwise the deed is null and void. Furthermore the follow-up of the notary in this case varies, but the role of the notary is still needed to register with the aim of protecting the interests of the parties, third parties, and notaries. Regulations should be made so that there is legal certainty for the notary to address cases like this."

"Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap Pembatalan Akta Autentik yang disebabkan penyalahgunaan keadaan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta autentik Notaris/PPAT harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak yang membuat perjanjian dihadapannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang salah satu penghadap menyalahgunakan keadaan dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dibuatnya, dalam hal salah satu pihak menyalahgunakan keadaan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu, keabsahan akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang salah satu penghadap menyalahgunakan keadaan, adalah akta yang dibuat Notaris/PPAT tersebut merupakan akta autentik dan dinyatakan tetap sah sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dibuatnya dalam hal salah satu pengahadap menyalahgunakan keadaan apabila terbukti ada pihak yang menyalahgunakan keadaan dan merugikan salah satu pihak maka, Notaris/PPAT tersebut dapat dituntut secara perdata yaitu dengan mengganti kerugian. Notaris/PPAT harus menjalankan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum, mengenal klien dan memahami keadaan klien, Notaris/PPAT harus berani menolak membuatkan akta jika akta itu akan merugikan para pihak atau dirinya sendiri.

---

This thesis researching about the responsibilities of the Notary/Land Deed Making Official (LDO) on the Cancellation of the Authentic Deed due to misuse of circumstances, in the exercise of its duty and authority in the making of an Notary/LDO authentic deed shall put forward precautionary principles in the making of the Deed, thereby not causing harm to the parties to the agreement in front of him. Further the essence in this research is how the validity of the deed was made before the Notary/LDO, which was one of the parties to misuse the situation and how the responsibility of the Notary/LDO on the authenticity of the deed he made, one of which faced one of them abusing the situation. Research method used in this research is library research which is normative juridical by researching material of library or secondary material consisting of primary law material, secondary law materials and tertiary legal material. The result of this research is that the validity of the deed made before the Notary/LDO which is one of the parties to misuse the situation is that the deed made by the Notary/LDO is an authentic deed and is declared to be valid as long as there can be no circumtance abuse, and the Notary/LDO against the original Deed of which he is dealing with one of them abusing the circumstances is if it proves that the party is abusing the circumstances and disadvantage one of the party then the Notary/LDO can be prosecuted in a civil law by compensating for the loss. Notary/LDO must carry out procedures in carrying out their duties and obligations as public officials, get to know the client and understand the client`s situation, Notary/LDO must dare to refuse to make a deed if the deed will harm the parties or themselves."

"Notaris mempunyai peran penting dalam bidang kewarisan, terutama dalam membuat akta autentik terkait wasiat. Pembuatan akta wasiat dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ketidaktahuan seseorang mengenai ketentuan wasiat dapat menimbulkan permasalahan, terlebih apabila dibuat dibawah tangan oleh warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia, dan tidak pernah diserahkan kepada Notaris selama hidupnya. Setelah Pewaris meninggal dunia, surat wasiat tersebut disimpan oleh Notaris. Permasalahan timbul ketika surat wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari keabsahan surat wasiat tersebut yang mana berdasarkan Hukum Perdata Internasional di Indonesia mengenai wasiat berlaku hukum nasional Pewaris, sedangkan mengenai bentuk formal wasiat berlaku hukum negara tempat surat wasiat dibuat. Menarik untuk diteliti bagaimana tugas dan tanggung jawab Notaris terhadap surat wasiat tersebut dan bagaimana kedudukan hukum surat wasiat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitiaan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier berkaitan dengan hukum waris, surat wasiat, kewajiban Notaris yang berkaitan dengan wasiat dan kewarisan dalam Hukum Perdata Internasional, yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh simpulan terhadap surat wasiat tersebut. Notaris memiliki tugas untuk membuat berita acara atas surat wasiat tersebut sebagai bukti untuk dibawa ke Pengadilan untuk dimintakan pengesahan. Pengesahan dari Pengadilan dijadikan dasar oleh Notaris untuk membuat akta penyimpanan untuk selanjutnya dilaporkan kepada ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat wasiat tersebut secara substansial adalah sah karena telah mendapatkan autentisitasnya dan mempunyai kekuatan hukum atas pengesahan dari Pengadilan di Indonesia.

---

A Notary has an important role in inheritance, especially in making an authentically deed related to testament. The construction of deed of testament made accordingly to the legal procedure determined by the Civil Code of Indonesia. Unknowingness of the provision of testament may cause problem, especially if the testament made by private deed (self written) by a Dutch who domiciled in Indonesia and never handed over by the testator to a Notary during his lifetime. The testament was just kept by a Notary after the testator decease. Problem emerges when the testament can not be executed. Inseparable from the validity of testament which is according to Internasional Civil Law in Indonesia, concerning on testament shall be determined by the national law of the testator, while regarding to the formal form of testament shall be determined by the internal law of the State where the testator made the testament. Therefore, it is interesting to research how is the duty and liability of a Notary towards the testament and how is the legal standing/validity of the testament. This research uses the juridical normative, by scrutinizing the secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials relevant to inheritance law, testament, the duty of Notary related to testament and inheritance law in the Private International Law, supported by interview with resource persons. The obtained data are then analyzed descriptively so that obtained conclusion to the testament. A Notary has duty to make an official report of the testament as evidence in a court for attestation. The attestation from the Court shall serve as the principle by the Notary to draw up notarial deed to be subsequently reported to the Testament Register Center at the Ministry of Law and Human Rights. The testament is substantially valid as it has gained its authenticity and legal power for an attestation by Indonesian Court."

"Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Jika tidak maka akan melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini seperti mengenai bersikap sesuai undang-undang yang dimana seharusnya mendaftarkan Akta Wasiat tersebut dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat analisis deskriptif, Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta wasiat yang dibuatnya, artinya Notaris wajib mengirim Akta Wasiat tersebut dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat; dan Pemberhentian tidak hormat sesuai pasal 16 ayat (11) UUJNP dan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sesuai pasal 16 ayat (12) UUJNP. Pada UUJNP, tidak ada pasal yang menyebabkan Akta wasiat menjadi akta dibawah tangan. Selain itu Akta wasiat bukanlah perjanjian jadi pasal 1446 KUHPerdata tentang Batal Demi Hukum tidak dapat diberlakukan. Maka Akta Wasiat seharusnya tidak batal demi hukum maupun menjadi akta dibawah tangan. Tanggung jawab Notaris jika lupa mendaftarkan akta wasiat seharusnya notaris dapat menyusulkan pendaftaran akta wasiat tersebut maupun terlambat dikarenakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan kebijakan bahwa Notaris dapat memberikan surat dan ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menyertakan Surat resmi mengenai alasan jelas atau alasan terang mengenai keterlambatan pendaftaran tersebut, Salinan akta wasiat yang terlambat didaftarkan dan Fotokopi reportorium yang didalamnya wasiat tersebut dicatatkan guna memastikan bahwa tanggal dan hari pembuatan akta tersebut benar.

---

Notary in running duties and positions must be honest, thorough, and trust. Otherwise it would violate the provisions of Article 16 paragraph (1) of the Notary Position Law. This is like being in accordance with the law which should register the Deed within 5 (five) days in the first week of every subsequent month. The method used in this research is normative juridical which is descriptive analysis. The type of data used is secondary data using data collection method of document study, supported by interview and processed qualitatively. From the result of this research, that Notary must be responsible to the deed of the testament he made, it means that the Notary must submit testament within 5 (five) days in the first week of each subsequent month. As to the notary concerned concerned may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, suspension, dismissal with respect; and dismissal of disrespect according to Article 16 paragraph (11) UUJNP and reimbursement of fees, compensation, and interest pursuant to Article 16 paragraph (12) UUJNP. In the UUJNP, there is no article that causes the Deed of testament to become a deed under the hand. In addition, the deed of testament is not an agreement so Article 1446 of the Civil Code of Cancel for the Law can not be applied. The Deed must therefore not be null and void by law. Responsibility of a Notary if forgot to register a deed of a will should notary be able to obtain the registration of the deed or late due to the Ministry of Law and Human Rights has given the policy that the Notary can deliver a letter and addressed to the Ministry of Justice and Human Rights and include an official letter about the obvious reason or bright reasons for the delay in registration, a copy of the deed of late will be registered and a photocopy of the reportorium in which the will is registered to ensure that the date and day of the deed are true."

"ABSTRAKPembuatan Akta Autentik harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, namun pemahaman mengenai degradasi akta autentik ini pun masih belum luas dipahami baik oleh praktisi hukum maupun masyarakat luas, sehingga timbul perbedaan atau berbagai macam pandangan mengenai degradasi akta berdasarkan pandangan praktisi hukum yang tergambar dalam beberapa putusan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif, serta menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Suatu akta autentik mengalami degradasi kekuatan pembuktian tidak serta merta terjadi secara otomatis, namun perlu melalui proses peradilan sebagaimana yang ternyata dalam Penjelasan Bagian Umum UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum yang timbul karena akta autentik yang terdegradasi akta tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu terkait dengan akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak dan akta yang dibentuk karena adanya perintah dari Undang-Undang. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa putusan maka terlihat bahwa pegetahuan Hakim mengenai pembuatan akta sangat beragam sehingga menghasilkan putusan yang beragam dan berdasarkan analisis tersebut dapat pula disimpulkan bahwa proses terjadinya degradasi akta ialah melalui proses peradilan. Kata kunci: Akta Autentik; Akta Notaris; Degradasi Akta Autentik.

---

ABSTRACT The making of an Authentic Deed must fulfilled all the requirements specified in the law, but the understanding of the degradation of this authentic deed is still not widely and clearly understood by both legal practitioners and the community, resulting jurispurudence that has many different views or views on degradation of deed based on the views of the legal practitioner illustrated in several decisions to be reviewed in this study. The research method that I used in writing this thesis is with the form of juridical normative research, and using a qualitative approach that produces analytical descriptive data. An authentic deed experiencing degradation of evidentiary power does not necessarily happen automatically, but it is necessary through the judicial process as it appears in the Elucidation of General Section of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position. The legal consequences arising from the authentic deeds degraded by the deed may be divided into two parts those relating to a deed made on the basis of the will of the parties and the deed established by the order of the Act. Based on the results of the analysis of some decisions it is seen that the judge 39 s knowledge about the making of deed is very diverse resulting in various decisions and based on the analysis can also be concluded that the process of degradation of deed is through the judicial process. Keywords Authentic deeds Notary deeds Authentic deed degradation."

"Minang Mande Cake dan Minang Nan Tigo adalah dua oleh-oleh yang dimiliki oleh artis dan berada di kota Padang, Sumatera Barat. Kue artis yang dijual sebagai oleh-oleh telah megalami pergeseran baik secara fungsi maupun makna oleh wisatawan maupun masyarakat kota Padang. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa produsen oleh-oleh kue artis telah mengkonstruksi dan mengkomodifikasi kelokalan dengan melekatkan atribut kelokalan pada produk kue artis tersebut. Atribut kelokalan dilekatkan pada jenama dagang, kemasan, dekorasi outlet dan melalui akun media sosial kue artis. Atribut kelokalan tersebut dihadirkan sebagai bentuk autentifikasi yang dipanggungkan dengan tujuan untuk mempromosikan produk kue artis sebagai oleh-oleh yang berasal dari Padang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen lebih menyoroti penanda lain dalam membeli produk dan sama sekali bertentangan dengan konstruksi kelokalan yang dihadirkan oleh produsen. Konsumen membeli oleh-oleh kue artis berdasarkan kebaharuan, inovasi dan kehigienitasan dari produk. Hal itu sama sekali berbeda dengan penanda indentitas kelokalan yang dilekatkan oleh produsen secara dominan pada produk tersebut. Secara keseluruhan, fenomena budaya ini menunjukkan bagaimana masyarakat urban telah menjadi cultural omnivores yang membeli sebuah produk untuk memenuhi selera global dan lokal mereka. Penelitian ini turut berkontribusi pada diskusi ilmiah mengenai produk kuliner yang mempermasalahkan hubungan antara global dan lokal serta agensi dari konsumen untuk selalu memaknai identitas yang dilekatkan pada produk kuliner tersebut.

---

Minang Mande Cake and Minang nantigo are two culinary souvenirs in Padang, West Sumatera, owned by Indonesian public figures. Oleh-oleh kue artis or speciality foodsold as souvenirs has shifted the function and siginification of souvenirs for both tourists and the people of Padang. The findings of this research show that producers of oleh-oleh kue artis has constructed and commodified locality by embedding local attributes to the souvenir products. The attributes are embedded in the products name, packaging, outlet decorations and through their social media account. Those local attributes are presented as a form of authentification or staged authenticity in order to promote the products as local souvenirs from Padang. Meanwhile, research findings show that consumers are highlighting on other identity markers which are in contrast of the construction of locality. Consumers are seeking products that are new (novelty), modern (trendy) and hygienic defying the traditional local markers in the encoded dominant meaning imposed by the producers. All in all, this cultural phenomenon exemplifies how urban dwellers have become cultural omnivores that seek products that fulfill their global and local taste. This research contributes to the ongoing scholarly debates on how culinary products problematize the global-local nexus and the agency of consumers to constantly and creatively make sense of the enforced identity these cultural products articulate."

"Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris bertugas menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Menjalankan kewenangannya tersebut notaris dituntut untuk secara seksama menelaah dengan cermat setiap keterangan para pihak yang didukung dengan data yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu peran lebih dan batasan kewenangan notaris dalam menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta pelepasan hak serta implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembuatan akta autentik yang mana dalam pembuatannya terdapat keterangan palsu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan dari penulis dalam penelitian ini menunjukan bahwa implikasi hukum dari adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik adalah dapat terjadinya kebatalan atau pembatalan atas akta tersebut. Sedangkan berkaitan dengan adanya keterangan palsu tersebut maka notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil keterangan para pihak. Sepanjang akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi kebenaran formil dan apa yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka notaris tidak perlu bertanggungjawab atas pembatalan atau kebatalan akta tersebut yang dalam hal ini mengenai akta pelepasan hak atas tanah.

---

In carrying out his position as a public official, the notary is tasked with pouring information from the parties into the authentic deed. In carrying out its authority, the notary is required to carefully examine carefully the statements of the parties supported by existing data and adapted to existing regulations. In this regard, it is deemed necessary to further the role and limitations of the notary's authority in pouring information from the parties into the deed of rights release and legal implications and notary responsibility relating to the making of authentic deeds in which there is false information. By using normative juridical legal research methods through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and descriptive analytical research types.

The conclusions of the authors in this study indicate that the legal implications of the existence of false information in the manufacture of authentic deeds are the possibility of cancellation or cancellation of the deed. while relating to the existence of the false statement, the notary is not responsible for the material truth of the statements of the parties. As long as the deed made by the notary has fulfilled formal truth and what is stated in the deed does not conflict with existing regulations, the notary does not need to be responsible for the cancellation or cancellation of the deed which in this case concerning the deed of land rights."

"ABSTRAKPemilu konvensional memiliki banyak kekurangan, beberapa di antaranya adalah perhitungan real count yang lama, biaya pencetakan kertas surat suara dan biaya distribusinya baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya yang besar, kemungkinan terjadinya kekurangan kertas suara saat pemilu berlangsung, kemungkinan terjadinya kecurangan terjadi karena satu orang memberikan suara lebih dari satu kali, dan lain-lain. Melihat hal tersebut, penggunaan teknologi e-voting dalam proses pemilihan umum (pemilu) diyakini dapat membuat penyelenggaraan pemilu menjadi efektif dan efisien. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan skema verifikasi dan validasi e-voting yang dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pemilu konvensional tersebut dan tetap memenuhi asas-asas yang terdapat dalam pemilu di Indonesia, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Sistem e-voting dilengkapi dengan e-recap yang juga berfungsi untuk verifikasi suara sehingga seluruh masyarakat dapat melihat, memeriksa, dan mengontrol hasil dari sistem e-voting ini. Skema e-voting dan e-recap ini berbasis penerapan Message Authentication Codes (MAC) dan Public Key Infrastructure (PKI) dengan tujuan pada hasil rekapitulasi, tidak tercantum siapa pemilih dan suara yang diberikan sehingga tetap memenuhi asas rahasia dalam pemilu, namun seluruh suara dapat terkumpul dan terverifikasi kebenarannya. Pemilih sendiri bisa melakukan verifikasi terhadap suara yang telah diberikan agar tidak ada modifikasi suara saat masuk ke sistem e-recap sehingga pemilu tetap dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat diuji oleh publik. Penelitian ini melakukan pembuktian skema dengan menerapkan algoritma HMAC yang dikonstruksi dengan fungsi hash SHA3. Hal ini dilakukan sebagai pembuktian apakah terdapat collision pada skema e-voting dan e-recap yang menggunakan algoritma HMAC SHA3-256. Hasil pembuktian menyatakan bahwa dengan 10 juta sampel yang digunakan, tidak ditemukan collision pada skema e-voting dan e-recap yang menggunakan algoritma HMAC SHA3-256. Hal tersebut menunjukkan bahwa skema verifikasi dan validasi pada e-voting dan e-recap ini tidak akan menimbulkan collision sehingga masing-masing pemilih akan mendapatkan vote code yang unik. Dengan begitu, diharapkan dengan skema verifikasi dan validasi pada e-voting dan e-recap ini, pemilu secara konvensional dapat diganti dengan sistem e-voting, namun tetap memenuhi asas-asas yang terdapat dalam pemilu, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Selain itu, pemilu tetap dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat diuji oleh publik.

---

ABSTRACTConventional elections have many shortcomings, some of them are the calculation of a real count that takes a long time, the big costs of printing ballot papers and distribution costs both from the center to the regions and vice versa, the possibility of ballot paper shortages during the election, the possibility of fraud occurs because one person votes more than once, et cetera. Seeing this, the use of e-voting technology in the general election process is believed to be able to make the election effective and efficient. This research aims to develop an e-voting verification and validation scheme that can solve these problems that might occur in conventional elections and still fulfill the election principles of Indonesia, namely Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair. The e-voting system is equipped with an e-recap system which has a function for ballot verification so that all of the people can see, examine, and control the results of this e-voting system. This e-voting and e-recap scheme is based on the application of Message Authentication Codes (MAC) and Public Key Infrastructure (PKI) with the aim is in the recapitulation results, there is not listed who the voters are and the votes given so that they still fulfill the confidential principles in elections, but all votes can be collected and verified. The voters themselves can verify the vote that has been given, so that there is no vote modification when entering the e-recap system. Thus, the election can be transparent, accountable, and can be examined by the public. This research proves the scheme by applying the HMAC algorithm which is constructed with the SHA3 hash function. This is done as a proof whether there is a collision in the e-voting and e-recap scheme using the HMAC SHA3-256 algorithm. The results show that with 10 million samples used, no collision was found in the e-voting and e-recap scheme using the HMAC SHA3-256 algorithm. This shows that the verification and validation scheme in e-voting and e-recap will not cause collisions so that each voter will get a unique vote code. Thus, it is expected that with this verification and validation scheme on e-voting and e-recap, conventional elections can be replaced with an e-voting system, but still fulfill the election principles of Indonesia, such as Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair. In addition, the election can still be transparent, accountable, and can be examined by the public."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila pihak yang menghadap kepadanya bukanlah pihak yang berwenang dan menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan sehingga status Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum dan Kantor Pertanahan terkait menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Jual Beli yang dibuatnya apabila pihak yang telah menghadap kepadanya telah memberikan keterangan palsu sehinnga dapat dikatakan bukanlah pihak berwenang, kemudian perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik karena kehilangan hak untuk menguasai objek tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya. Adapun analisis data dilakukan secara sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan melainkan berdasarkan studi kepustakaan. Hasil analisa adalah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait tidak turut terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak penghadap, sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat diminta pertanggungjawabannya namun dapat diberikan sanksi administrasif, sedangkan karena Negara Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertedensi positif sehingga Negara tidak memberikan perlindungan kepada pembeli beritikad baik apabila objek tanah yang dikuasainya diakui oleh pihak lain yang berhak secara sah untuk menguasainya. Namun, pembeli beritikad baik dapat mengajukan gugatan baru baik secara perdata maupun laporan pidana kepada pihak yang merugikannya. Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sengketa Pertanahan, Pembeli Beritikad Baik.

---

This research discusses the responsibility of the Land Deed Official to the authentic deed he made if the party facing him is not the authority and causes a land dispute so that the status of the Deed of Sale and Ownership issued by the Public Official and the relevant Land Office becomes invalid and has no legal force. The problem raised in this research is the responsibility of the Land Deed Official for the Deed of Sale and Purchase that he made if the party who has faced him has given false information so that it can be said that it is not the authorities, then the legal protection of the buyer is in good faith because of the loss of the right to control the object of his land. To answer the problem is used normative juridical research method, which is a research that emphasized library materials as the source of research. The data analysis is done secondaryly, namely data that is not obtained directly in the field but based on literature studies. The result of the analysis is that the relevant Land Deed Official is not involved in the Unlawful Acts carried out by the accuser, so that the Land Deed Official cannot be held accountable but can be given administrative sanctions, while because the State of Indonesia adheres to a system of negative publications that have a positive effect so that the State does not provide protection to the buyer in good faith if the land object he controls is recognized by other parties who are legally entitled to control it. However, good-faith buyers can file new lawsuits both civilly and criminally to those who harm them. Keywords: Land Deed Official, Land Dispute, Good Faith Buyer.

"

"Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari pejabat pembuat akta tanah menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan. Kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab penuh bagi pejabat pembuat akta tanah yang dapat bertanggungjawab secara perdata, pidana atau administrasi.

---

Deeds made by the Land Deed Officials are authentic Deeds that has the power as an evidence before the Court. A Deed is basically an agreement that must meet the requirements within article 1320 of the Civil Code. This research uses a normative juridical literature research method, which means that this research is seen from the entirety of legal secondary data to answer the problem of the legal standing of the terminated Land Deed Official's deed based on the Bekasi City District Court Decision Number 325 / PDT.G / 2017 / PN.BKS as a valid evidence and as a responsibility of the Land Deed Official for the deed made by the Land Deed Official. The Land Deed Official's deed which was terminated due to fault of the Land Deed Official resulted in the losses of the parties and resulted in the deed not having the power as an evidence before the court. Losses incurred are the full responsibility of the Land Deed Official who can be liable under Civil, Criminal or Administrative basis."