Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Significant amount of the investment in the wood-processing sector in Indonesia was in the form of debts. Even before the 1997 rupiah collapse, for many firms, paying back those debts is one of the highest burdens that a wood-processing firm has had. Having this burden, firms must seek some ways to reduce operational costs. One of the options that a firm can do is receiving illegal logs. On the other hand, illegal logging has been one of the most important issues in Indonesian forest management. It often goes hand in hand with bribery and corruption.This research finds out whether or not over debt burden is one of the important reasons that wood-processing firms received illegal logs. It also tests the significance of bribery amount spent by the firms and their other characteristics to the illegal logs received. Due to the limitation of data, this research can only observe plywood and sawnwood firms.The results show that debt is significant in determining the amount of illegal logs received in both industries, while bribery is only significant in indebted plywood firms. Both plywood and sawnwood firms consider the significance of other firm characteristics in different ways. Plywood firms acknowledge debt and size as significant variables while the sawnwoods accept debt, operational costs, and size."

"Dalam menjalankan perannya sebagai penjamin risiko atas kerugian pihak tertanggung, perusahaan asuransi kredit banyak berkaitan langsung dengan perbankan. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, bank pemberi kredit menghadapi risiko kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit tersebut dari nasabah sehingga bank yang bersangkutan menderita kerugian. Melalui asuransi kredit, diharapkan masalah tersebut sedikit banyak dapat teratasi dan perbankan dapat terdorong untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Seiring perkembangan perdagangan internasional antara lain ditandai dengan semakin beragamnya sistem pembayaran ekspor-impor terutama yang berkaitan dengan perbankan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya pun kian bertambah. Dalam bentuk pembayaran yang paling populer seperti Letter of Credit (L/C), perbankan memegang peranan penting dalam aliran dana kegiatan ekipor-impor. Kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait seperti importir, bank koresponden, dan eksportir merupakan hal terpenting dan pelanggaran oleh salah satu pihak akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Sistem pembayaran dengan L/C memungkinkan importir menunda pembayaran kepada eksportir selama belum didapat kepastian pengiriman barang yang dipesan. Selama itu pula bank bersangkutan mengambil alih tanggung jawab terhadap L/C yang diterbitkannya kepada pihak bank yang mewakili eksportir (advising bank). Tanggung jawab tersebut meliputi pembayaran transaksi melalui transfer kepada advising bank apabila bank telah menerima konfirmasi pengiriman barang. Artinya bank importir (issuing bank) akan menanggung risiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir apabila importir bersangkutan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Atas risiko yang ditimbulkan dari penerbitan L/C tersebut, pihak bank dapat membuat perlindungan terhadap kerugian melalui suatu skim penjaminan. Saat ini perusahaan asuransi kredit (PT Askrindo) dimungkinkan melakukan penjaminan atas kegagalan atau kemacetan pembayaran oleh importir kepada bank berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang dikeluarkan pada 19 September 1998. Dalam skripsi ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai penjaminan L/C oleh perusahaan asuransi kredit melalui suatu studi kasus pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan tersebut akan diawali dengan mengetengahkan mekanisme L/C dan masalah yang dihadapinya terutama pada saat 'crisis yang kemudian akan dihubungkan dengan perusahaan asuransi kredit yang bersangkutan berikut usaha usaha yang dilakukannya. Selanjutnya pembahasan akan lebih difokuskan kepada mekanisme penjaminan L/C tersebut dengan melakukan studi kasus pada usaha penjaminan L/C pada 21 bank pelaksana oleh PT Askrindo berdasarkan ketentuan yang berlaku."