Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup tentang Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam prakteknya. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan keadaan Kreditur tertentu terhadap Kreditur - Kreditur lain. Pada prinsipnya Undang - Undang Hak Tanggungan bertujuan untuk melindungi Kreditur dalam rangka pelunasan piutangnya, tetapi dalam kenyataannya Kreditur sangat sulit untuk mengakhiri pelunasan piutangnya dari Debitur. Asas sederhana, cepat dan mudah yang terkandung dalam Undang - Undang Hak Tanggungan belum dapat diwujudkan salah satu kendalanya antara lain adanya bantahan dari pihak ketiga maupun adanya -surat penangguhan dari Pengadilan atau Mahkamah Agung dan Kreditur seringkali sulit dalam mencari pembeli lelang. Dalam tesis ini juga membahas mengenai belum adanya ketidakpastian hukum yang diberikan oleh pengadilan, hal ini tercermin dari putusan hakim yang masih terdapat perbedaan penafsiran dalam merumuskan apakah Debitur telah melakukan wanprestasi atau dilihat dari jatuh tempo hutang, sehingga dalam hal ini kreditur memegang Hak Tanggungan yang menjadi pihak yang dirugikan."

"Jumlah ruang ritel di Indonesia saat ini memang menabjubkanl Saat ini sedikitnya ada sekitar 70 lokasi pusat perbelanjaan di Jakarta dengan total luas ruang ritel lebih dari 1,5 juta meter persegi. Jumlah sebanyak itu masih ditambah lagi dengan proyek pusat-pusat perbelanjaan baru sebesar 1 juta meter persegi, yang sedang dan akan dibangun dan rencananya akan selesai tahun 2005. Daii total 1,5 juta persegi ruang ritel yang ada di Jakarta, diperkirakan sebanyak 134.000 meter persegi atau sekitar 9% masih belum tersewalterjual (vacant). Dalam kondisi ini, teknik-teknik apakah yang digunakan para developer untuk mempertahankan agar pusat perbelanjaannya bisa tetap sustain 1 survive? Dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan sebuah pusat perbelanjaan dapat tetap sustain? Apa pula hubungannya dengan pusat perbelanjaan yang bertajuk mal,plaza dan trade center? Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cam membahasnya melalui teen 8 tahapan perkembangan Real Estat yang dikeluarkan oleh Urban Land Institute."

"Dalam praktik pemasaran di Indonesia, fenomena terjadinya word of mouth dan penggunaan storytelling ditemukan terjadi pada kampanye produk mie instan Indomie versi "Cerita Indomie". Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali apakah storytelling mendorong proses terjadinya word of mouth dalam kampanye komunikasi pemasaran terpadu "Cerita Indomie". Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yakni penggunaan storytelling dalam kampanye "Cerita Indomie" mendorong proses terjadinya word of mouth yakni kampanye ini mengikat merek dengan nilai dan emosi pada khalayak. Khalayak merasa bahwa cerita Indomie merupakan cerita yang relevan dan dekat bagi mereka, turut membagikan cerita personalnya sehingga cerita Indomie berkembang menjadi word of mouth.

---

In Indonesia’s marketing practice, the occurrence of word of mouth phenomenon and the use of storytelling are founded in "Indomie Story" version, which campaign the Indomie noodle products in 2011. Researcher wants to discover whether storytelling drives the process of occurrence of word of mouth in "Indomie Story" campaign. In this research, researcher uses qualitative approach. Researcher found that the usage of storytelling in "Indomie Story" campaign drives the process of occurrence of word of mouth because the campaign binds the brand and audience with value and emotion. Audience feels that Indomie story is relevant and close to them, so they share their personal story and "Indomie Story" becomes word of mouth."

"ABSTRAKDalam praktik pemasaran di Indonesia, fenomena terjadinya word of mouthdan penggunaan storytelling ditemukan terjadi pada kampanye produk mie instanIndomie versi ?Cerita Indomie?. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali apakahstorytelling mendorong proses terjadinya word of mouth dalam kampanye komunikasipemasaran terpadu ?Cerita Indomie?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalahpendekatan kualitatif. Hasil penelitian yakni penggunaan storytelling dalamkampanye ?Cerita Indomie? mendorong proses terjadinya word of mouth yaknikampanye ini mengikat merek dengan nilai dan emosi pada khalayak. Khalayakmerasa bahwa cerita Indomie merupakan cerita yang relevan dan dekat bagi mereka,turut membagikan cerita personalnya sehingga cerita Indomie berkembang menjadiword of mouth.

---

AbstractIn Indonesia?s marketing practice, the occurrence of word of mouth phenomenon andthe use of storytelling are founded in ?Indomie Story? version, which campaign theIndomie noodle products in 2011. Researcher wants to discover whether storytellingdrives the process of occurrence of word of mouth in ?Indomie Story? campaign. Inthis research, researcher uses qualitative approach. Researcher found that the usage ofstorytelling in ?Indomie Story? campaign drives the process of occurrence of word ofmouth because the campaign binds the brand and audience with value and emotion.Audience feels that Indomie story is relevant and close to them, so they share theirpersonal story and ?Indomie Story? becomes word of mouth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelaporan segmen operasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 dan pengaruh proprietary cost, corporate governance, dan revisi PSAK 5 (2000 dan 2009) terhadap tingkat pengungkapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur melaporkan tiga segmen operasi dan melaporkan 70% item dari total pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK 5 (Revisi 2000 dan 2009). Dari 3 faktor proprietary cost yang diuji terhadap tingkat pengungkapan segmen, kompetisi dari pesaing baru berpengaruh positif signifikan, kompetisi dari pesaing yang telah ada berpengaruh negatif signifikan, sedangkan untuk profitabilitas abnormal hasil yang ditemukan masih mixed. Dari 5 variabel corporate governance, proporsi investor institusional asing ditemukan berpengaruh positif signifikan. Untuk jumlah dewan, investor institusional domestik, dan kualitas audit, kesimpulan yang ditemukan masih mixed. Variabel terakhir yaitu revisi PSAK 5 juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan segmen.

---

This study aims to provide disclosure level analysis of operating segment for firms listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) year 2009-2011, and the effect of proprietary cost, corporate governance, and PSAK 5 (2000 dan 2009 Revision) on the disclosure level. The results show that in average, manufacturing firms report 3 operating segments and disclose 70% of the total items required in PSAK 5 (2000 dan 2009 Revision).

Based on three proprietary cost factors analyzed in this study, competition level from new competitors impact significantly positive, while competition level from existing competitors has negative impact, and mixed results for abnormal profitability. Result for five corporate governance variables, proportion of foreign institutional investor impact significantly positive, while mixed results for board size, domestic institutional investor, and audit quality. The last, PSAK 5 revision shows no significant effect on the level of segment disclosure."

"Kenaikan harga obat-obatan akibat melemahnya Rupiah terhadap dolar mengundang para sindikat pemalsu obat bergerilya untuk membuat produk palsu. Masalah obat palsu di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan beberapa peraturan lain. Untuk menangani peredaran obat palsu di Indonesia, diperlukan keterlibatan pihak pemerintah seperti Departemen Kesehatan, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan, Kepolisian, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Kesehatan, guna melindungi masyarakat dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan obat, maka ditunjuk penyidik selain penyidik pada tindak pidana umumnya. Penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan. Akan tetapi dengan timbulnya Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang diganti dengan Keputusan Presiden No. 105 Tahun 2001, maka Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan berubah menjadi Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan tidak lagi menjadi bagian dari Departemen Kesehatan. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan obat masih banyak mengalami kesulitan, antara lain kedudukannya yang dianggap tidak memiliki dasar hukum. Masih banyaknya para pelaku pemalsuan obat yang tidak dihukum atau dipidana dengan hukuman yang sangat ringan, juga menjadi penyebab maraknya tindak pidana pemalsuan obat di Indonesia. Oleh karenanya, dalam skripsi ini mencoba membahas bagaimana tugas dan kewenangan pejabat Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan obat, dengan contoh kasus tindak pidana pemalsuan obat yang dilakukan oleh terdakwa Doris Leman."