Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan Kota Palembang yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan sangat didukung oleh sektor sektor komersil yang sangat membantu perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Seiring dengan perkembangan arah yang diinginkan maka diperlukan kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam mendukung proses tersebut.Untuk itu, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame maka diperlukan arahan yang baik, sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Sementara perkembangannya, baik itu pajak hiburan ataupun pajak reklame sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya faktor pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendiskripsikan kebijakan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan cara rnenelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame sebagai sumber penerimaan pernerintah daerah Kota Palembang.Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatip dan kualitatip dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat arah kebijakan dari pajak tontonan, dan pajak atas papan nama, dan juga dihubungkan dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan data relevan yang dikaitkan dengan teori dan alat analisa yang sudah baku yang digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil antara pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Hasil analisanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 17,96 persen, Pajak Hiburan sebesar 5,52 persen, dan Pajak Reklame sebesar 17,14 persen. Pajak Hiburan menunjukkan kontribusinya yang terus menurun terutama pada tahun 1997 menunjukkan tingkat pertumbuhannya sebesar - 40,14 persen dan tahun 1998 sebesar -11,53 persen. Maka kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asti Daerah Kota Palembang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan sementara pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan menggunakan data time series selama 14 tahun dengan tingkat keyakinan 95 persen diperoleh tingkat perkiraan model koefisien R2 sebesar 79,86 persen,dan model secara keseluruhan dengan menggunakan Uji F dengan nilai F Statistik sebesar 21,809dan F Label sebesar 3,48 dengan level of confidence sebesar 5 persen maka secara keseluruhan model itu signifikan dapat menjelaskan variabel pajak hiburan, pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.Dari hasil analisis ini tentang pajak tontonan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan pengamatan 40 (empat puluh) responden dengan level of confidence sebesar 95 persen dengan menggunakan faktor-faktor yang mernpengaruhi penerimaan pajak tontonan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model melalui Uji F dan nilai F statistik sebesar 3,052 persen, sementara F label sebesar 2,49 berarti modelnya cukup signifikan. Sementara struktur pajak tontonan bersifat regresip yang ditunjukkan nilai elastisitas sebesar 0,4136 dan melihat korelasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran tontonan sebagai berikut : pendapaan perkapita, usia, pendidikan, status dan pekerjaan. Kedua, berdasarkan elastisitasnya dapat disimpuikan bahwa variabel yang berpengaruh positip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel pendapatan perkapita, pekerjaan sementara variabel yang berpengaruh negatip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel usia, pendidikan dan status.Analisa tentang pajak reklame yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan data time series dengan pengamatan selama 13 tahun dan tingkat keyakinan sebesar 95 persen dan ditinjau secara makro faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model ditinjau Koefisien detenninasi (R2) sebesar 0,949 dan pengujian secara keseluruhan diperoleh F statistik sebesar 37,656 dan F Label sebesar 3,49 berarti model tersebut signifikan dalam pengujian pajak reklame yang dihubungkan dengan beberapa variabel yaitu variabel pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan, penduduk dan lain-lain.Analisa tentang pajak atas papan nama tersebut menunjukkan korelasi positip terhadap beberapa faktor yang mernpengaruhinya yaitu pendapatan perusahaan, ukuran papan nama dan lokasi. Struktur pajak atas papan nama bersifat regresip, ditinjau dari angkat elastisitasnya sebesar 0,246. Berarti kebijakan penetapan pajak papan nama di Kota Palembang bersifat regresip.

---

"

"Kebijakan Penghapusan/Rescheduling Tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun 1998 menarik perhatian dan perdebatan publik. Kebijakan ini berisikan penetapan persyaratan kelonggaran tunggakan KUT untuk MT.1998 dan MT. 1998/1999 menjadi 50%, penghapusan tunggakan dan kredit macet KUT Musim Tanam (MT) 1985 sampai dengan MT 1995, dan rescheduling tunggakan KUT MT 1995/1996 sampai dengan MT 1997 selama 4 (empat) MT atau 2 (dua) TP. Kebijakan ini diberlakukan seragam dan berlaku untuk keseluruhan petani dan koperasi penyalur KUT di seluruh Indonesia. Pemerintah berusaha menunjukkan komitmennya untuk berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya petani dan guna mendukung perkembangan usaha-kecil dan menengah serta bertujuan menyelamatkan penyediaan pangan nasional khususnya beras. Alasan lain yang tidak kalah penting bahwa petani mengalami kerugian-kerugian akibat bencana alam yang meluas. Pihak-pihak yang tidak setuju menilai kebijakan seperti ini tidak mendidik dan mengabaikan rasa keadilan.Untuk itu penulis melakukan penelitian ini, pertama-tama dengan melihat apakah kondisi permasalahan petani pangan memang sama dan seragam dalam dimensi wilayah untuk menjustifikasi kebijakan pengampunan hutang yang diberlakukan secara seragam, menyeluruh dan besar-besaran. Untuk melihat ada tidaknya keberagaman permasalahan dan kondisi pangan, penulis menggunakan analisa cluster dan analisa panel data. Analisa cluster dilakukan dengan menggunakan data series secara terpisah selama 8 tahun yaitu tahun 1992/1993 hingga 1999/2000, dengan observasi 23 propinsi di Indonesia. Analisa ini menggunakan enam variabel yang diperoleh dari data sekunder, terdiri dari pendapatan per kapita petani pangan(X1pd/kap), luas lahan sawah per petani(X2lahan), ratio bencana serangan hama dan penyakit tanaman per total hasil pertanaman pada periode yang sama (X3serhpt), ratio bencana banjir per total luas pertanaman pada periode yang sama(X4banjir), ratio bencana kekeringan per total luas pertanaman pada periode yang sama (X5kering) dan keuntungan produksi padi Bimas per hektar(X6keunt). Hasil analisa memberi kesimpulan bahwa sebenarnya terbukti permasalahan dan kondisi pangan di tiap wilayah propinsi relatif beraneka ragam. Dengan analisa ini diperoleh tiga kelompok cluster yang dapat diidentifikasi sebagai kriteria kelompok A, B dan C, dengan aspek perbedaan pada jumlah keunggulan/kebaikan dari variabel-variabel observasi pada masing-masing kelompok secara berurutan, yang dihitung berdasarkan centroid tiap-tiap variabel. Sedang analisis panel data dilakukan dengan juga menggunakan dimensi kelompok propinsi, yang didasari kelompok yang terbentuk pada TP.1997/1998 dari hasil analisa cluster sebelumnya (kelompok ini kemudian diasumsikan sama untuk periode TP.1992/1993 sampai dengan TP.1997/1998). Penggunaan periode ini dilakukan karena merupakan kondisi kelompok propinsi sebelum kebijakan 1998 diberlakukan. Sebagai variabel terikat, digunakan variabel tunggakan KUT/hektar (Y Tgk.lha). Analisa memperlihatkan bahwa variabel-variabel bebas yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tunggakan KUT/hektar ternyata tidak sama pada tiap kelompok cluster. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dan keberagaman dari masing-masing cluster. Dan kedua hasil analisa ini membuktikan bahwa pemberlakuan kebijakan yang seragam untuk seluruh wilayah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dihadapi.Selain itu juga dilakukan analisa regresi linier majemuk terhadap tiap kelompok (cluster) yang terbentuk secara terpisah setiap tahun, untuk 8 periode, yaitu TP.1992/1993 hingga TP. 1999/2000. Hal ini dilihat dari perubahan variabel tunggakan KUT/hektar atas pengaruh variabel-variabel bebas, terutama untuk melihat sejauh mana pengaruh signifikannya secara statistik variabel indikator kebijakan, yang diwakili oleh variabel bencana serangan hama dan penyakit(X3serhpt), banjir (x4banjir) dan kekeringan (X5kering). Hal ini sesuai dengan salah satu alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut adalah faktor bencana alam. Sehingga asumsi yang digunakan adalah kebijakan hanya tepat dan wajar diberlakukan pada kelompok propinsi dimana variabel bencana alam memberikan dampak yang signifikan secara statistik terhadap perubahan tunggakan KUT/hektar. Hasil analisa menunjukkan ternyata dari 24 cluster observasi, hanya 3 cluster (kelompok) propinsi yang layak dan wajar memperoleh perlakuan penghapusan/penjadwalan tuggakan KUT. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang diberlakukan pemerintah secara seragam dan menyeluruh tidak sesuai dengan dimensi wilayah.Upaya yang paling tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah dengan melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh dan komprehensif terhadap kinerja kredit pada tingkat petani peserta dan koperasi penyalur KUT, namun hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian analisa ini memberikan alternatif kebijakan bagi pemerintah, sekalipun memiliki kekurangan karena tidak mampu menghindari bias atan penyimpangan dari realitas yang sebenarnya pada tingkat petani peserta.Untuk solusi kebijakan, penulis melakukan analisa diskriminan pada periode pengamatan terakhir, TP.1999/2000, untuk melihat besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap masing-masing kelompok kategorikal. Hal ini akan memudahkan pemerintah melihat permasalahan dalam dimensi wilayah, dengan memprioritaskan kebijakan pangan pada variabel yang memberikan pengaruh paling dominan di masing-masing kelompok. ldealnya pengelompokan kategorikal tunggakan KUT/hektar sebagai variabel terikat diperoleh dari sumber teoritis atau dari pemerintah. Sayangnya hal ini tidak ada, sehingga penulis melakukan pengelompokan tunggakan berdasarkan (1) hasil analisa cluster variabel tunggakan KUT/hektar saja dan (2) pengelompokan secara manual (apriori). Hasil analisa ini memperlihatkan ternyata variabel pendapatan perkapita petani pangan (X1pd/kap) merupakan satu-satunya variabel bebas yang memberikan pengaruh dalam membedakan ketiga kelompok Tunggakan KUT/hektar yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah, dengan besaran yang berbeda-beda. Dengan demikian, jika pemerintah ingin memperbaiki keadaan pada tiap kelompok, titik berat kebijakan dan program yang dilakukan adalah dengan prioritas program untuk peningkatan pendapatan per kapita petani pangan.Pada analisa terakhir, penulis mencoba melihat sejauh mana pengaruh Kebijakan Penghapusan/Rescheduling Tunggakan KUT terhadap kemungkinan meningkatnya tunggakan pada waktu mendatang. Hasil analisa memperlihatkan ternyata kebijakan, yang merupakan bentuk kebijakan pengampunan hutang memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan akumulasi tunggakan pada periode berikutnya. Hal ini disebabkan terjadinya moral hazard dari petani, koperasi penyalur dan pihak lain yang terkait, yang meyakini kebijakan serupa akan diberlakukan lagi di masa mendatang. Hal ini diperburuk dengan tiadanya perbedaan insentif/sanksi bagi petani/koperasi yang rajin membayar cicilan tunggakan dengan mereka yang sengaja tidak mau melakukannya. Pada akhirnya, ini akan berdampak buruk pada kelangsungan program kredit pada masa-masa mendatang, baik dari sisi pendanaan maupun keberhasilan pencapaian tujuan program."

"Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia dimana sampai tahun 2000 jumlah penduduk perkotaan mencapai 76 juta jiwa atau 36% dari total penduduk Indonesia, memberikan konsekuensi meningkatnya permintaan sarana dan prasarana kota. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana kota tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep pembangunan perkotaan yang disebut Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dimana penekanannya pada keterpaduan antar sektor dan terdesentralisasi. Ada 8 komponen prasarana dasar ke-Puan yang tercakup dalam P3KT yaitu: Air Bersih, Persampahan, Drainase, Air Limbah, Jalan Kota, Pengendalian Banjir, KIPIMIIP, dan Penataan Bangunan. Kota Liwa di Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kota di Propinsi Lampung yang mendapat program P3KT melalui Sumatera UDSP (Urban Development Sector Project) Loan No.1383 INO. Pelaksanaan P3KT Kota Liwa dimulai tahun 1996. hingga tahun 2000 mencakup 4 komponen prasarana dasar yaitu: Air Bersih. Persampahan, Drainase, dan KIP (Kampung Improvement Project). Namun untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka studi kasus yang diteliti adalah komponen air bersih. Pertimbangan pemilihan kasus pada komponen air bersih ini selain karena alokasi dananya terbesar (yaitu lebih dari 50%) dari total alokasi dana P3KT Kota Liwa. juga proyek air bersih melibatkan banyak "stake holder" seperti PDAM Kota Liwa sebagai pengelola proyek pasca konstruksi, masyarakat sebagai pengguna air bersih, serta beberapa instansi dalam kaitannya dengan penerusan pinjaman SLA (Subsidary Loan Agreement) PDAM seperti DPRD Lampung barat, Bupati Lampung Barat, dan ditingkat pusat persetujuan dari Depdagri bersama Dep.Keuangan. Pada tahap perencanaan program, komponen air bersih P3KT Kota Liwa dituangkan dalam 2 SPAR (Sub Project Appraisal Report) yaitu SPAR 1 yang disusun tahun 1996 dengan jumlah alokasi dana untuk komponen air bersih sebesar Rp.2,563.5 juta dan SPAR (Revisi) yang disusun tahun 1999 dengan jumlah usulan tambahan dana sebesar Rp.5,563.5 juta. Dengan demikian rencana biaya untuk komponen air bersih adalah Rp.8,111.8 juta. Berdasarkan rencana program yang terdapat pada SPAR, implementasi proyek air bersih Kota Liwa dimulai tahun 1996 dan diproyeksikan akan selesai pada tahun 2000. Sehubungan sampai batas waktu tahun 2000 masih ada program yang belum dapat diselesaikan, maka agar proyek air bersih ini dapat mencapai sasaran, penyelesaiannya akan dilaksanakan tahun 2002. Bertolak dari pelaksanaan kebijakan P3KT Kota Liwa tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat evaluasi apakah terdapat deviasi antara tahap rencana dan pelaksanaan P3KT Kota Liwa khususnya dalam kasus komponen air bersih. Analisa dilakukan dengan melihat dari beberapa sudut pandang atau aspek yaitu: aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek finansial, dan aspek ekonomi. Hasil analisa dari beberapa aspek tersebut didapatkan kesimpulan antara lain:- Ditinjau dari aspek teknis, secara umum untuk kegiatan fisik (konstruksi) dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun dilihat dari konsistensi program dan pendanaan terhadap SPAR serta konsistensi waktu (periode) pelaksanaan masih tedapat deviasi. - Ditinjau dari aspek kelembagaan, secara umum cukup konsisten antara rencana dan implementasi.- Ditinjau dari aspek finansial, dalam hal ini yang dilihat adalah sejauh mana kinerja PDAM Kota Liwa sebagai pengelola proyek air bersih pasca konstruksi. Beberapa rasio yang dipakai sebagai tolok ukur adalah :Pertama: rasio efisiensi, rasio ini dari tahun ke tahun makin membaik, yang ditunjukkan makin kecilnya rasio.Kedua: rasio pendapatan, rasio ini juga dari tahun ke tahun makin baik yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya prosentase pendapatan terhadap equity dan asset perusahaan.Ketiga: rasio kewajaran pinjaman atau DCR (Debt Coverage Ratio), secara rata-rata angka DCR adalah 10,2 yang berarti masih diatas angka DCR minimum yang ditetapkan Depdagri yaitu 1,3. Ditinjau dari aspek ekonomi, hasil analisisnya menunjukkan jumlah biaya yang telah didiskon lebih besar dari jumiah manfaat yang didiskon. Hal ini mengindikasikan secara ekonomi proyek ini kurang layak, dan indikator yang lebih jelas ditunjukkan dengan nilai NPV (Net Present Value) yang negatif serta nilai CBR (Cost Benefit Ratio) yang masih di bawah angka satu. Selanjutnya pada era otonomi daerah ini, untuk membiayai pembangunan prasarana kota diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Oleh sebab itu guna mencari solusi model atau pola yang lebih tepat untuk pembangunan Kota Liwa pada era otonomi daerah ini, dibuat hirarki level 3 yaitu: Goal, kriteria, dan alternatif pilihan model pendekatan pembangunan. Dari beberapa alternatif model yang ditawarkan, dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dicari model yang paling cocok dengan kondisi daerah. Alternatif yang akan dipilih untuk model pendekatan pembangunan kota ini adalah: Model P3KT, yang menitik beratkan pada keterpaduan pembuatan program rencana; Model Pembangunan Sektoral, yang menitik beratkan pada pemberdayaan masing-masing dinas/instansi daerah; dan Model Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Hasil analisa dengan AHP prioritas global dari hirarki didapatkan pendekatan pembangunan dengan `Model P3KT' yang mengutamakan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan masih menjadi pilihan utama, sedangkan pilihan kedua adalah `Model Pembangunan Berkelanjutan' yang dapat menjadi alternatif lain yang disukai. Dari hasil analisa ini dapat direkomendasikan untuk jangka panjang gabungan dari kedua model tersebut yaitu keterpaduan program dengan melibatkan masyarakat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan dan pemeliharaan, perlu dipertimbangkan untuk menjadi pola pendekatan pembangunan yang paling cocok, karena melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota sudah diamanatkan dalam UU No. 22 tahun 1999.Hasil analisa sensitivitas perubahan bobot kriteria terhadap alternatif pilihan (level 3) dapat dijelaskan sebagai berikut:- Perubahan bobot prioritas untuk kriteria 'Alasan Keterpaduan Program' dan kriteria 'Meningkatkan PAD' secara umum tidak berpengaruh terhadap urutan alternatif pilihan.- Perubahan bobot prioritas untuk kriteria 'Pemberdayaan Masyarakat' dan kriteria 'Pemberdayaan Dinas/instansi' akan berpengaruh terhadap urutan alternatif pilihan."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak ekonomi pemekaran (pemisahan) wilayah Banten dari Propinsi Jawa Barat pada tahun 2000, yang bertujuan untuk menjawab apakah diperlukan reorientasi perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran. Untuk maksud tersebut penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa. indikator kriteria, seperti analisis deskriptif, keterkaitan antar sektor, perubahan struktur ekonomi, dampak sektoral dari produktivitas tenaga kerja, multiplier sektoral, serta perubahan sisi biaya produksi dari input primer.Informasi utama yang diperlukan adalah Label input-output Jawa Barat tahun 1999 (sebelum pemekaran) dan 2000 (sesudah pemekaran). Metode normalized coefficients dan biproportional projection digunakan sebagai analisis utama untuk melihat ada atau tidaknya perubahan struktur perekonomian pasca pemekaran. Selanjutnya dengan menggunakan metode principal component analysis, beberapa indikator kriteria digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor unggulan di Jawa Barat.Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan struktur perekonomian tidak terjadi pada variabel-variabel yang terkait dengan demand driven dan sebaliknya untuk variabel yang lainnya. Selain itu juga tidak ditemukan perbedaan yang mencolok dari hasil-hasil analisis (terutama untuk 10 sektor kegiatan terbesar) yang didasarkan pada invers matrik Leontif pada perekonomian Jawa Barat sebelum dan pasca pemekaran wilayah Banten.Analisis ini juga membuktikan bahwa sektor-sektor unggulan di Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran tidak mengalami perubahan yang berarti, dibandingkan dengan sektor-sektor unggulan sebelum pemekaran. Oleh sebab itu kesimpulan akhir yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa seharusnya tidak diperlukan perubahan arah perencaan pembangunan yang berarti di Jawa Barat pasca pemekaran. wilayah Banten."

"Model pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru melalui program trilogi pembangunan: mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas politik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi- dalam tahun-tahun pertama menunjukkan prestasi yang baik. Tetapi sayang, prestasi ekonomi itu ternyata dibangun di atas landasan yang rapuh.Model kekuasaan politik dan ekonomi yang sentralistik itu memunculkan praktek model ekonomi kapitalisme perkocoan (crony capitalism) sehingga tumbuh KKN, moral hazzard, dan rent seeker sebagai virus dalam kehidupan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak menciptakan distribusi pendapatan, atau usaha masyarakat golongan kecil dan menengah. Pertumbuhan ekonomi menciptakan peningkatan segolongan kecil pelaku bisnis yang konglomeratif dan menjad parasit negara.Dengan kondisi itu, harapan untuk mempercepat terwujudnya civil society sangatlah berat. Hal itu diperparah oleh "ketidakseriusan" beberapa stakeholder, di antaranya partai palitik, pemerintah, dan beberapa LSM, untuk dapat konsisten memperjuangkan mewujudkan civil society di Indonesia. Usaha mewujudkan civil society adalah menjadi idaman bagi hampir negara-negara yang sedang membangun demokrasi. Gerakan reformasi tahun 1998 lalu sehingga pemerintah Orde Baru jatuh bisa dianggap merupakan gerakan civil society. Model gerakannya hampir mirip dengan gerakan-gerakan reformasi di Eropa Timur- termasuk di Polandia, Cekoslavia, Yugoslavia, eks Uni Soviet- di mana gerakan civil society adalah merupakan antitesa/perhadap-hadapan/vis a vis dengan kekuatan penguasa (state).Pemilihan prioritas strategi kebijakan stakeholder dilakukan dengan metode Teori Permainan (Game Theory) untuk mendapatkan Win-win Solution yang dilakukan dengan melibatkan 15 orang ekspert dibidangnya masing-masing. Penulis menganggap mereka dapat mewakili 3 stakeholder, yaitu partai politik, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka terdiri dari 5 orang aktivis/fungsionaris partai politik pemenang pemilu sebagai 5 partai politik terbesar yang memperoleh kursi di tingkat DPR RI (PDI-P, Golkar, PPP, PKB, dan PAN); 5 orang ekspert dari pemerintah yang mewakili 5 departemen pemerintahan (Depdagri, Dirjen Pajak Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Bappenas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM); dan 5 orang ekspert dari LSM (YLBHI, Humanika, Intrans, PB PMKRI, PB HMI).Hasil analisis kebijakan mewujudkan civil society di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru dengan strategi keseimbangan (Game Theory) dan metode TOWS menunjukkan bahwa peran aktif dari setiap stakeholder sangat diharapkan guna menghasilkan prioritas strategi kebijakan yang paling optimal. Dari tabel Win win Solution dapat dinilai bahwa bobot nilai terbesar dari prioritas strategi masing-masing stakeholder bila diurutkan adalah: (1) antara partai politik - pemerintah (0,275; 0,436); (2) LSM - pemerintah (0,292; 0,411); dan (3) partai politik - LSM (0,266; 0,282).Win-win Solution antara partai politik dan pemerintah didasarkan pemikiran pelaksanaan Trias Politika di Indonesia yang tidak murni telah menempatkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan partai-partai politik yang kepentingannya terjelma dalam sikap fraksi-fraksi di DPR. Model komunikasi pemerintah-DPR yang telah terlembaga menyebabkan peluang untuk mengadakan kerjasama relatif besar.Win-win Solution yang mempunyai bobot nilai terbesar kedua adalah pemerintah-LSM. Pemerintah telah mengadopsi beberapa program LSM. Hal itu tidak terlepas dari adanya perubahan paradigma pembangunan pemerintah dari "ideologi developmentalisme" menjadi paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (human centered development), Hal ini menempatkan beberapa LSM menjadi mitra pemerintah dalam suatu proyek pembangunan karena persamaan tujuan dan target. Maka kemudian muncul LSM-LSM "pelat merah" yang bersifat kooperatif dan dalam beberapa hal dapat dianggap menjadi agen pemerintah.Win-win Solution yang paling rendah adalah antara partai politik-LSM. Usaha partai politik memperlebar basis dikungan masyarakat sebagai legitimasi politik sehingga tujuan partai politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan (ekonomi dan politik) semakin besar, Hal inilah yang sering dlkritik oleh LSM karena partai politik hanya bertujuan untuk orientasi kekuasaan. Partai politikpun juga menilai usaha LSM meningkatkan kesadaran politik masyarakat bersifat karitatif . Sikap saling curiga ini akan terus terjadi."

"Sebagai daerah otonom yang belum lama menjalankan kewenangan otonomi luasnya, Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ditantang untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi daerah secara efisien. Namun karena keterbatasan pengalaman dan kualitas aparatur pada Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tampaknya maksud tersebut masih sulit tcrcapai.Hal ini terlihat dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 - 2005, yang belum secara tepat merumuskan kebijakan pembangunan ekonominya. Untuk itu, perlu dilakukan studi guna merumuskan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian di daerah tersebut.Berdasarkan studi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB, keunggulan industri dan lokasional masing-masing sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor PDRB, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat maupun terhadap perekonomian Nasional, diarahkan pada pengembangan Sektor Unggulan Tanaman Pangan sebagai prioritas pertama, Sektor Unggulan Kehutanan sebagai prioritas kedua dan Sektor Unggulan Penggalian sebagai prioritas ketiga.Melalui analisis SWOT dilakukan perencanaan strategis terhadap strategi jangka pendek serta strategi jangka panjang yang perlu diambil oleh Kantor Bappeda Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan merekomendasikan strategi jangka pendek yang dapat dipakai adalah "untuk mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan lahan yang cukup luas bagi pengembangan potensi unggulan (usaha perkebunan, kehutanan dan penggalian) di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dan selanjutnya, untuk strategi jangka panjang yang direkomendasikan adalah untuk "mengoptimalkan pemanfaatan posisi wilayah Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang strategis, untuk pengembangan potensi unggulan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung"."

"Current account deficit is a common phenomenon in Indonesia. In most years, during the period of 1979-1997, Indonesia experienced current account deficit. Despite the deficit can be solved through foreign direct investment and foreign loan, caution has to be taken to avoid negative effects of the deficit current account, especially on the national economy.Government efforts in order to solve problems of current account deficit can't rely only on funds from abroad. Some factors influencing deficit current account have to be investigated and dealt with seriously in order for the government to issue policy that will help them achieve the target.This research aimed to examine the determinant factors that influenced fluctuation of current account deficit in Indonesia from I979 to1997. The research employed co-integration model and error correction model (ECM) that had been currently popular in econometric analysis, especially to estimate short run dynamic relationship and long run static relationship.The result of this research revealed that fluctuation in real effective exchange rate and foreign incomes were variables that significantly influenced the current account deficit fluctuation in Indonesia, either both short-run and Iong run. When the value of rupiah weakens against the value of foreign currencies (depreciation), the current account deficit decreased. On the other hand, deficit current account and foreign incomes has negative relationship, that is an increase in foreign incomes reduced the current account deficit.The deficit in government budget was another variable affecting the current account deficit, especially in the short-run. The research pointed out that during the study period, deficit on government budget worsened current account position in Indonesia."

"Laporan keuangan merupakan instrumen yang utama yang digunakan oleh para investor dalam menganalisa kelayakan investasi yang sedang dan akan mereka lakukan. Selama ini, para peneliti di bidang ekonomi hanya berfokus kepada perusahaan secara keseluruhan. Padahal sebenarnya tiap-tiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional, perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing, dan antara perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar. Kesemuanya memiliki karakteristik yang tersendiri. Untuk itulah penelitian ini diadakan. Yaitu untuk mengetahui apakah kekuatan asosiasi antara return saham dengan rasio-rasio keuangan perusahaan berbeda berdasarkan ukuran perusahaan. Selain itu penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan apakah krisis ekonomi memberikan pengaruh besar bagi kekuatan asosiasi tersebut. Dengan menggunakan 120 sampel perusahaan manufaktur, dan mengelompokkan seluruh sampel tersebut berdasarkan ukuran perusahaannya, penelitian ini dilaksanakan. Data yang diolah merupakan data pooling time-series dan cross-section, yang terdiri dari return saham sebagai variabel dependen, dan data delapan rasio keuangan sebagai variabel independen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kekuatan asosiasi antara return saham dengan rasio-rasio keuangan berbeda secara signitikan satu dengan yang lainnya bahkan ditemukan juga bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin besar pulalah kekuatan asosiasinya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa krisis ekonomi memberikan pengaruh positif tehadap kekuatan asosiasi antara return saham dengan rasio-rasio keuangan."

"Perkembangan pasar modal dari hari ke hari semakin menarik dan merupakan penelitian yang menantang. Interaksi pasar modal dengan pasar valas merupakan topik yang terus dikaji dan belum dapat disimpulkan (inconclusive). Krisis keuangan yang dimulai di Thailand pada Juli 1997 telah membawa dampak ke beberapa negara Asia, antara lain Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura dan negara-negara lainnya. Krisis yang menimpa perekonomian Indonesia yang ditandai dengan terdepresiasinya mata uang domestik terhadap US Dollar yang diikuti dengan naiknya suku bunga dan inflasi secara tajam telah menimbulkan kepanikan luar biasa bagi investor di pasar saham yang ditunjukkan oleh turunnya harga saham secara drastis. Fenomena tersebut dapat dijadikan penelitian hubungan antara nilai tukar dan harga saham dengan pendekatan Error Correction Model yang mana dapat menjelaskan hubungan dinamis jangka pendek maupun jangka panjang. Studi ini menguji dua permasalahan penelitian yang selanjutnya akan dijawab melalui pembuktian hipotesis. Pertama apakah perubahan nilai tukar mata uang domestik terhadap US Dollar memiliki efek yang terbalik ( negative effect) dengan indeks harga saham baik jangka pendek maupun jangka panjang di 4 negara di Asia yaitu Indonesia. Thailand, Filipina dan Singapura. Kedua apakah perubahan indeks harga saham akan membawa efek yang terbalik ( negative effect ) pada nilai kurs jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya dari dua hipotesis tersebut dapat dijawab pula pertanyaan bahwa dari dua variabel tersebut mana yang leading terhadap lainnya. Dalam menganalisis permasalahan tersebut digunakan analisis time series untuk mengetahui hubungan intertemporal antara indeks harga saham dan exchange rate. Error Correction Model (ECM ) dua variabel digunakan untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara dua pasar tersebut. Semua series data diuji stasionerity terlebih dahulu kemudian uji kointegrasi untuk melihat adanya keseimbangan jangka panjang. Apabila kedua variabel cointegrated maka dapat dibentuk persamaan keseimbangan ECM. Data Indeks harga saham dan Exchange rate seluruhnya didapatkan dari Reuters, dengan mengambil periode penelitian 1998 sampai dengan tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan exchange rate 4 negara sampel penelitian memiliki efek jangka panjang yang tidak searah dengan indeks harga saham. Artinya depresiasi mata uang akan membawa efek pada penurunan indeks harga saham. Sedangkan untuk jangka pendek ada hubungan yang tidak searah juga bagi Thailand dan Singapura, sedangkan bagi Filipina hubungan searah (positif). Bagi Indonesia ternyata uji F joint hipotesis menunjukkan tidak signifikan adanya pengaruh (causality) jangka pendek atas perubahan exchange rate terhadap indeks harga saham. Untuk jangka panjang perubahan indeks harga saham terhadap exchange rate 3 negara yaitu Indonesia. Thailand dan Singapura menunjukkan tidak signifikan, sedangkan Filipina menunjukkan pengaruh yang searah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa exchange rate leading terhadap indeks harga saham. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan melihat dua faktor yang mungkin dapat dijadikan alasan mengapa untuk negara emerging market exchange rate leading. Pertama size pasar valas jauh lebih besar dibandingkan pasar saham (proksinya nilai perdagangan) dan yang kedua, penentuan pricing di pasar valas lebih bersifat Internasional, sedangkan pasar saham lebih bersifat domestik."

"Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih dari krisis pada tahun 1997, serta situasi politik yang masih tak menentu, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang kurang populer di masyarakat yaitu menaikkan harga jual BBM rata-rata 12% dalam bulan Oktober 2000. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN tahun 2000, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 22,5 trilyun (diperkirakan akan membengkak menjadi Rp. 43,5 trilyun), jumlah ini sangat besar bila dihubungkan dengan defisit anggaran tahun 1999/2000 sebesar Rp. 44,1 trilyun. Dengan kenaikan harga BBM tersebut diperhitungkan dapat menurunkan subsidi BBM sebesar Rp. 800 milyar, dan selanjutnya penghematan subsidi ini dikembalikan ke masyarakat sebagai kompensasi. Di sini Pemerintah menghadapi situasi yang dilematis, di satu sisi subsidi BBM harus diupayakan dihapus karena sangat membebani keuangan negara (APBN), di lain pihak keadaan sosial ekonomi masyarakat masih dalam keadaan yang memprihatinkan, sehingga sebagian masyarakat cenderung bereaksi menolak kebijakan tersebut. Kondisi yang diuraikan tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM dan kompensasi tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga masyarakat, dengan menggunakan peralatan analisa Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 1999. Untuk keperluan ini SNSE tahun 1999 perlu dimodifikasi dengan memunculkan Pengilangan Minyak Bumi sebagai sub sektor tersendiri, tidak lagi tergabung dalam sub sektor pertambangan lainnya. Dari SNSE yang telah dimodifikasi tersebut kemudian dapat diketahui angka-angka pengganda, yang menggambarkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, dalam bentuk dampak global/keseluruhan, transfer, open loop maupun close loop. Hasil analisis menunjukkan beberapa hal berikut : 1. Dilihat dari segi kebijakan, penurunan subsidi BBM selama ini hanya ditempuh melalui intervensi terhadap harga BBM, sedangkan variabel lain yang cukup dominan dalam menentukan besarnya subsidi BBM, yaitu volume konsumsi BBM dan biaya pengadaan BBM belum pernah dijadikan alternatif pemecahan. 2. Angka-angka pengganda pada kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa: - Secara keseluruhan kenaikan harga BBM tersebut menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 20.839,33 milyar (2,65%), dengan dampak terbesar diatami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan, yaitu dua kelompok rumah tangga yang mendominasi penggunaan BBM sebanyak 43,69% dari konsumsi BBM nasional, dengan meliputi penduduk sebanyak 23,50% dari penduduk Indonesia. - Secara transfer, kenaikan harga BBM belum menimbulkan dampak pada sektor-sektor pendapatan. Secara open loop, kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan rumah tangga pada sektor neraca institusi sebesar 0,74%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. - Secara close loop kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan sektorsektor pada neraca produksi sebesar 1,91%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. 3. Angka Pengganda pada kompensasi sebesar Rp. 800 milyar. Secara keseluruhan, kompensasi Pemerintah tersebut menaikkan seluruh pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 1.624,90 milyar atau 0,21% dari pendapatan rumah tangga semula. Kenaikan pendapatan ini terdiri dari kenaikan secara transfer sebesar Rp. 0,95 milyar (0%), secara open loop Rp. 375, 28 milyar (0,05%) dan secara close loop sebesar Rp. 1.048,67 milyar atau 0,13% dari pendapatan semula. 4. Dari penurunan pendapatan dan kenaikan pendapatan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas diperoleh dampak netto berupa penurunan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 19.214,43 milyar atau 2,44% dari total pendapatan semula. 5. Kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dari Pemerintah ternyata membawa dampak perbaikan pada kesenjangan pendapatan rumah tangga. Kalau sebelumnya, perbandingan rata-rata pendapatan perkapita dari masingmasing golongan rumah tangga yang terendah dengan tertinggi adalah 1:5,766, maka dengan adanya kebijakan tersebut perbandingan ini menjadi I:5,442. Dari data ini terlihat bahwa penurunan subsidi memperbaiki kesenjangan pendapatan rumah tangga, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM sebaiknya dihapuskan dan BBM diperjualbelikan dengan harga pasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara prinsip subsidi BBM perlu dihapuskan karena memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun mengingat rumah tangga masyarakat kita masih menghadapi permasalahan perekonomian, yang diindikasikan oleh tabungan masyarakat yang negatif di tahun 1999, maka pada kelompok rumah tangga masyarakat tertentu, yakni yang kurang mampu, masih perlu diberikan subsidi BBM secara langsung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menentukan target subsidi dimaksud beserta mekanisme pemberian subsidi yang seefektif mungkin."