Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerkait dengan parate eksekusi didalam ketentuan eksekusi gadai saham, pelaksanaan gadai saham pada praktiknya menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pengeksekusiannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya penafsiran yang berbeda mengenai eksekusi gadai saham oleh praktisi hukum maupun yang dihasilkan oleh pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait dengan pengaturan jangka waktu dalam perjanjian gadai itu sendiri. Hal ini menggambarkan belum ada kesamaan penafsiran terhadap eksekusi gadai saham di Indonesia. Tentunya, perbedaan-perbedaan penafsiran inilah yang nantinya dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya yang terjadi dalam sengketa perjanjian gadai saham antara PT. BFI Finance, Tbk (PT. BFI) selaku pemegang gadai dengan PT. Ongko Multicorpora (PT. OM) dan PT. Aryaputra Teguharta (PT. APT) selaku pemberi gadai. PT.APT dan PT. OM mendalilkan jangka waktu Perjanjian Gadai Saham adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian, karena itu tanggal jatuh tempo Akta Gadai Saham adalah 1 Juni 2000 dan akibat hukum berakhirnya jangka waktu gadai adalah objek gadai, yaitu saham-saham yang digadaikan Pemberi Gadai sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang kepada PT.BFI. oleh karena itu pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT. BFI dengan menjual saham-saham milik Pemberi Gadai pada tanggal 9 Februari 2001 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dalil Pemberi Gadai tersebut, Majelis Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 240 PK/pdt/2006 mengabulkan gugatan Pemberi Gadai (PT. APT) dan menyatakan tidak sah pelaksanaan eksekusi atas gadai saham yang dilakukan PT. BFI. Namun terhadap Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 240 PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 ternyata terdapat perbedaan baik didalam pertimbangan dan hasil putusan yang kemudian diajukan oleh PT. OM dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt.2007 dimana pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT.BFI adalah sah menurut hukum. Untuk menjawab permasalahan perbedaan penafsiran tersebut, dilakukan penelitian secara normative terhadap putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Dengan metode ini diharapkan kesimpulan yang disampaikan dalam tesis ini dapat menjawab permasalahan kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi atas gadai saham, dalam hal jangka waktu perjanjian gadai telah berakhir tetapi hutang debitor belum dilunasi seluruhnya.

---

ABSTRACTThe implementation of pledge on shares raises legal issues, particularly in the enforcement of the execution in the provision of pledge on shares. It is characterized by the existence of different interpretations regarding to legal opinion of the execution on pledge of shares, related to period time in pledge of shares agreement, by legal practitioners nor the Court, especially the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This illustrates that the execution of pledge of shares in Indonesia has not yet had similar interpretation in legal framework of pledge. The differences of this interpretation is what will create legal uncertainty, especially those that occur in pledge of shares agreement disputes between PT. BFI Finance Tbk (PT BFI) as "pledgee" with PT. Ongko Multicorpora (PT OM) and PT. Aryaputra Teguharta (PT APT) as "pledgor". PT.APT and PT. OM postulated that Pledge of Shares Agreement term is during 12 (twelve) months from the date of the agreement, hence the agreement is ended in June 1, 2000. The expiry of period time in pledge of shares agreement is that pledge property, the shares which is guaranteed by pledgor is no longer bound as collateral to PT.BFI as pledgee. Therefore the execution of pledge of shares by PT. BFI which selling the pledgor shares on February 9, 2001 is considered as a tort. Based on the pledgor arguments, the Supreme Council of Judges in judicial review of the Supreme Court decision No. 240 PK/pdt/2006 fulfill pledgor (PT APT) petition and outlawed the execution of the pledged shares selling by PT. BFI. However, the Petition for Judicial Review Decision of supreme court No. 240 PK/Pdt/2006 dated February 20, 2007 turned out there is a controversial. It is because of difference both in judgment and the verdict which was then filed by PT. OM in judicial review of the Supreme Court decision No. 115 PK/Pdt.2007. Its judge that the enforcement of execution of pledged shares by PT. BFI was lawful. This Thesis is using a normative research towards the supreme court verdict and legislation underlying to answer the legal issues which has proposed above. In addition, it uses Qualitative data processing, while the conclusions made with deductive logic. With these method are expected conclusions presented in its can answer the problem of legal certainty regarding the execution of the pledge on shares, especially in which case the contract period has ended but debtor has not fulfill the debt."

"ABSTRAKKorupsi menjadi permasalahan utama di Indonesia. Hampir setiap linikehidupan di negeri ini tidak terlepas dari praktik korupsi yang berkelindandengan perilaku kolusi dan nepotisme. Korupsi jelas memberi pengaruh negatifterhadap kehidupan manusia karena mengakibatkan munculnya ketidakadilanyang mempengaruhi individu-individu dalam masyarakat, terutama kelasmenengah ke bawah yang tidak memiliki akses terhadap kekuasan. Upayapencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya telah dilakukansejak Orde Lama. Namun, usaha untuk menanggulangi korupsi belum jugamenuai hasil maksimal, bahkan pada masa Orde Reformasi yang diasosiasikansebagai Orde Perubahan dengan salah satu semangatnya adalah memberantasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada sisi lain, sejak Reformasi bergulir,Indonesia juga melakukan pembaharuan hukum dengan lahirnya Undang-UndangNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudiandiubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Keberadaan undangundangtersebut sebagai penanda lahirnya rezim anti pencucian uang di manaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi institusiutamanya (focal point). Undang-undang anti pencucian uang kemudianmengalami sejumlah perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang. Undang-undang ini mengakomodir sejumlah terobosan hukumpenting dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal(predicate offence). Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperkuatrezim anti pencucian uang di Indonesia sehingga membuka peluang bagipenegakan hukum, tidak hanya dalam memerangi kejahatan pencucian uang,tetapi juga korupsi sebagai tindak pidana asal utama dari pencucian uang. Disadariatau tidak, korupsi dan pencucian uang memiliki keterkaitan erat. Kedua tindakpidana ini sama-sama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinarycrime) karena memberi dampak serius terhadap perekonomian sebuah negara.Sebagai kejahatan yang memiliki keterkaitan erat, upaya memerangi korupsi bisamemanfaatkan rezim anti pencucian uang dengan PPATK sebagai locusutamanya. Dengan melibatkan PPATK, upaya pencegahan dan pemberantasankorupsi bisa lebih optimal.

---

ABSTRACTCorruption is a major problem in Indonesia. Almost every line of life inthis country can not be separated from the corrupt practices that intertwined withcollusion and nepotism behavior. Corruption is clearly has a negative influence onhuman life since it brings an injustice impact that affects individuals in thecommunity, especially the lower middle class who do not have access to thepower level. Prevention and eradication of corruption has actually been done sincethe Old Regime. However, the efforts to tackle corruption have not reached yetthe maximum results, even during the Reform Era which is associated with theChange Era with has one passion is to eradicate corruption, collusion, andnepotism. On the other hand, since the Reformation occur, Indonesia has alsodone the law reform with the enactment of Law Number 15 Year 2002 concerningthe Criminal Act of Money Laundering is then amended by Law Number 25 Year2003. The existence of the law assumed as a marker of the birth of the anti-moneylaundering regime in which the Indonesia Financial Transaction Reports andAnalysis Center (INTRAC) became the main institution (the focal point). Antimoneylaundering Law then experienced numbers of significant changes with thepassage of Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradicationof the Criminal Act of Money Laundering. This law accommodates numbers ofimportant legal breakthrough in fighting against money laundering and predicateoffenses. The enactment of Law No. 8 Year 2010 is to strengthen the anti-moneylaundering regime in Indonesia then opening up the possibility for lawenforcement, not only in fighting against money laundering, but also corruption asthe main predicate offenses of money laundering. Realizing or not, corruption andmoney laundering has a close relationship. Both of these offenses are categorizedas an extraordinary crime, it cause a serious impact on the economy of a country.As a crime which has close links, the efforts to fight against corruption is in linewith the passion of the anti-money laundering regime by INTRAC as the mainlocus. Involving INTRAC in preventing and eradicating of corruption can beoptimized."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah yang mengalami keterlambatan dan kesalahan dalam hal transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan sistem software dan hardware computer. Dalam hal ini bank mengalami ketidakmampuan terhadap penyediaan akses data (availability data) yang seharusnya akses data tersebut dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam. Hal tersebut merupakan risiko operasional bank yang dapat mengakibatkan efek domino bagi kegiatan bank, misalnya risiko operasional risiko hukum dan risiko reputasi. Dalam menjalankan produk internet banking, beberapa bank tersebut memakai pihak ketiga sebagai penyedia server yang notabene bank berskala kecil dan menengah, akan tetapi dengan memakai pihak ketiga sebagai penyedia server internet banking, hal ini tidak membebaskan bank tersebut dari peralihan pertanggung jawaban terhadap perlindungan nasabah. Alasan bank memakai pihak ketiga adalah keterbatasan dana untuk memperoleh hardware dan software serta staf teknis yang ahli dan berpengalaman serta menekan biaya investasi bidang teknologi yang sangat besar dalam pengadaan sistem internet banking. Penelitian ini penelitian yang mengacu kepada pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian sifat penelitian ini adalah dekriptif analisis, dengan menggunakan analisa kualitatif. Melihat risiko yang dialami bank tentu nasabah sangat dirugikan. Dalam penyediaan akses data internet banking perlindungan nasabah mencakup dua aspek yang harus diperhatikan yaitu jika kegagalan transfer terjadi pada saat nasabah belum melakukan pengaksepan transfer (mengalami non availability data), maka nasabah tersebut memiliki hak komplain kepada bank tersebut. Tetapi jika kegagalan transfer yang terjadi pada saat nasabah sudah melakukan pengaksepan yang disebabkan karena bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana, kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau non elektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal, kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana. Maka penyelenggara pengirim asal bertanggung jawab kepada pengirim asal.

---

The thesis discusses customer protection suffering from retardation and errors in the matter of electronic fund transfer caused by software system and computer hardware damage or malfunction. In this case, the bank suffers from incapability to data availability, where the customers should be able to access the data for 24 hours. This is a bank operational risk which can cause a domino effect for bank activities, such as operational risks, legal risks, and reputational risks. In carrying out an internet banking product, several banks hire the third party as a server provider which is a small and medium scaled bank; however, by hiring the third party as the server provider of internet banking, this does not free the bank from the responsibility towards customer protection. The reason the bank hires the third party is the fund limitation to obtain hardware and software, expert and experienced technical staff, and to reduce a very big technological investment cost in the procurement of internet banking system. This research refers to a normative judicial approach. The data used are primary and secondary data. The research is descriptive analysis by using qualitative analysis. By observing the risks suffered by a bank, it is of course very detrimental for customers. In the internet banking data availability, the customer protection covers two aspects which have to be noticed. First, if transfer failure occurs when a customer has not accessed transfer (suffers from non data availability), the customer has the right to complain to the bank. However, if the transfer failure occurs after the customer has accessed transfer due to natural disaster, harmful situations, riots, armed conflicts, and/or other emergency conditions determined by the government happening in a region or a location of the Original Sending Holder which is executing Fund Transfer Order, the damage in the electronic or non-electronic infrastructure system having direct influence to the execution of Fund Transfer Order which cannot be controlled by the Original Sending Holder, or clearing system of Fund Transfer System failure, then the original sending holder is responsible to the original sender."

"ABSTRAKBank adalah suatu institusi yang salah satu tugasnya adalah menghimpun dana darimasyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Bank harus mematuhi peraturanperundang-undang perbankan yang ada, serta menerapkan prinsip-prinsip serta asas-asasperbankan. Dengan kondisi tidak diterapkannya peraturan perundangan, prinsip-prinsip danasas-asas perbankan pada suatu institusi bank, memberikan peluang timbulnya perbuatanmenyimpang dan/atau perbuatan melawan hukum dalam sistem bank tersebut. Dalampraktiknya sering kali timbul maksud dan tujuan untuk melakukan perbuatan secaramelawan hukum oleh pegawai bank dalam jabatannya, maka bank seringkali gagal dalammeminimalisir risiko kerugian yang akan ditanggung institusi dan nasabahnya. Kerugian initidak hanya ditanggung baik oleh masyarakat perorangan, namun juga sering kali harusditanggung oleh suatu perusahaan, dan dalam perkembangannya dapat ditanggung pula olehbadan usaha milik negara. Kerugian ini kemudian dianggap merugikan keuangan negara,sehingga diperiksa baik melalui pengadilan negeri untuk memeriksa secara perdata danmelalui pengadilan tindak pidana korupsi untuk memeriksa pelaku perorangannya. Putusanpengadilan seringkali menimbulkan penggantian kerugian keuangan negara yang berganda,sehingga dibutuhkan sistem ganti kerugian yang tepat untuk dapat menyelesaikanpermasalahan tersebut.Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan metode analisa deskriptif dari data sekunderyang diperoleh.

---

ABSTRACTBank is an institution that one of its duties is to accomodate public funds. In the performanceof its duties, the Bank must comply with the banking rules also the principles andfundamentals of banking. With conditions the principles and fundamentals of banking wasnot complied in the banking institution, it will provide an incidence of aberrant behaviourand/or an act against the law in the banking system. The existing legislation, together withthe fundamentals and principles of banking also the application of good corporategovernance and risk management at the bank are expected to help the bank reduce their riskfor the bank its self as well as to its customers in order to carry out its business activities. Inpractice often arising the intents and objectives to do unlawful act by the banker on her/hisposition, therefore bank often failed to minimize the risk of loss which will be borne by itselfand its customers. This loss is not only borne by the customer as personal, but also often tobe borne by the company, and more evolved may be borne by the state-owned company.This loss was considered as a state financial losses therefore was examined either throughthe district court under civil law and through the court of criminal acts of corruption toexamine their individual perpetrator. The court decision often causes a double indemnities ofstate financial losses, therefore it needs a proper indemnity system to solve the problem."

"ABSTRAKBank tanpa infrastruktur teknologi informasi yang baik, cepat atau lambat akan segera tersingkir dari arena persaingan. Teknologi informasi menjadi senjata andalan bagi bank yang bersangkutan dalam persaingannya menghadapi bank kompetitor, terutama dalam memberikan produk layanan yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Kemajuan teknologi informasi di bidang perbankan tersebut berbanding lurus dengan semakin canggihnya tingkat kejahatan, kejahatan yang dikenal dengan cybercrime. Cybercrime pada perbankan yang umum dan sering terjadi adalah hacking, carding, phising, cyberlaundering, dan sms penipuan. Kejahatan teknologi informasi tersebut menambah panjang resiko yang harus dihadapi perbankan. Resiko-resiko yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan teknologi perbankan yakni: resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko strategis. Resiko tersebut juga mengancam keamanan dan kenyamanan nasabah selaku konsumen perbankan dalam menjalankan transaksinya sehari-hari, khususnya nasabah pengguna layanan perbankan elektronik. Kebutuhan akan perlindungan nasabah pun semakin tinggi, antara lain dengan cara pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; dan sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi. Menjadi tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan bagi nasabahnya, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan bermuara pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang sangat penting peranannya dalam perputaran roda perekonomian nasional.

---

ABSTRACTNowadays, information technology is important in banking industries. If a bank doesn’t have a good infrastructure of information technology, sooner or later, it will be eliminated from the competition arena. Information technology is going to be the main weapon for a bank against their competitor, especially in giving a cheaper, a better and a faster product. The progressing of information technology is equal with the increasing of cybercrime. The most common information technology crime in banking industries are hacking, carding, phising, cyberlaundring and text messages scams. This crime is increasing the length of risks that should be faced by banks. Risks that related directly to the use of banking technology are: operational risks, compliance risks, law risks, reputation risks, and strategic risks. That risks also threaten the safety and comfort of a customer as a banking consumer in doing their daily transactions, especially those who use electronic banking product. The needs of customer protection is also increased, among others, by means of active surveillance from commissioners and directors; adequacy of policies and procedures for the use of information technology; adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control of the risks of using information technology, and systems of internal control over the use of information technology. It’s the responsibilities of a bank in giving protection to their customer, hence people keep trusting to the banking system and lead to the stability of entire finance system that has a very important role in the rotation of national economy."

"ABSTRAKPerjanjian Berlangganan Jasa Telepon Seluler Pasca Bayar merupakanperjanjian yang lahir akibat asas kebebasan berkontrak, diatur dalam Pasal 1338Jo Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK) mengatur tentang berlakunya klausula baku yangdiperbolehkan bagi para pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara konsumendan penyedia jasa telekomunikasi seluler terdapat klausula baku yang merupakanpelanggaran dari ketentuan UUPK, dimanfaatkan oleh penyedia jasa untukmengalihkan tanggungjawab dalam perjanjian. Perlindungan hukum atas hak-hakkonsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian berlangganan jasa teleponseluler pada dasarnya telah diatur melalui UUPK yang memuat pengaturantentang kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban pelanggan, perbuatan yangdilarang bagi pelaku usaha, mekanisme dan cara penyelesaian sengketa, sertapengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha. Kenyataannya klausula baku yangdianggap merugikan dan bertentangan dengan ketentuan UUPK, tetap sajadiberlakukan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap hakhakkonsumen seharusnya memberikan ganti kerugian atas kelalaian dankesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi pelanggan kecuali dapatmembuktikan sebaliknya. Usaha yang ditempuh konsumen terhadap tindakansepihak pelaku usaha (Telkomsel dan Indosat) dengan adanya klausula bakudalam perjanjian, baru sebatas mengajukan komplain saja, sedangkanpenyelesaian melalui lembaga pengadilan sampai saat ini belum pernah dilakukanbaik secara perorangan maupun berkelompok.

---

ABSTRACTSubscription Agreement for Postpaid Cellular Phone Services is a treatythat was born as a result of the principle of freedom of contract, as provided for inArticle 1338 Jo Article 1320 of the Civil Code. Article 18 of Law No. 8/1999 onConsumer Protection (UUPK) regulates the entry into force of standard clausesthat allowed for business people. In agreement made between consumers andproviders of mobile telecommunications services there are standard clauses thatare in violation of the provisions of UUPK, used by service providers to shiftresponsibility in the agreement. Legal protection of consumer rights againststandard clause in the subscription agreement has essentially governed by UUPKthat includes arrangements of entrepreneurs obligations, rights and obligations ofthe customer, prohibited acts for businesses, and a means of dispute resolutionmechanisms, as well as government control of business actors. The reality ofstandard clauses that are considered harmful and contrary to the provisions ofUUPK, still enforced by businesses. Accountability of business actors for therights of consumers should provide compensation for negligence and mistakesthat cause harm to the customer unless it can prove otherwise. Businesses thatunilateral actions taken by consumers against business operators (Telkomsel andIndosat) with the standard clause in the agreement merely filing a complaint alone,while the settlement through the courts until now have never done eitherindividually or in groups."

"ABSTRAKKawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan berfungsi sebagaisalah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap orangmempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisiini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana illegal loggingsangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindakpidana yang terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging, karena illegal logging termasuk dalam kategorikejahatan terorganisasi.Para pelaku tindak pidana illegal logging akan berupaya agar kejahatan yangdilakukannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari aktifitas illegallogging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya, sedemikian rupa sehinggaharta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.Mengingat dampak tindak pidana illegal logging yang luar biasa, sangatdibutuhkan terobosan atau cara-cara yang bersifat luar biasa (extra-ordinary) pulaguna memastikan dihentikannya aktifitas illegal logging, dijeratnya para pelakuterutama aktor intelektual termasuk kooporasi yang terlibat dalam aktifitas illegaltersebut, dan segala hasil yang diperoleh dari aktifitas illegal tersebut dapat disitadan dirampas (recovery) untuk Negara. Dengan demikian, diharapkan adanya efekjera terhadap pelaku aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidangkehutanan lainnya. Salah satu bentuk terobosan dimaksud adalah denganmemanfaatkan regulasi anti-pencucian uang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan metodepengumpulan data studi kepustakaan.Tesis ini akan menganalisis efektifitas dalam penerapan regulasi anti-pencucianuang yang dimanfaatkan untuk menimbulkan efek jera pada setiap orang untukmelakukan aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutananlainnya.Tesis ini juga akan membahas permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapiserta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberantas illegal logingdengan menggunakan pendekatan anti pencucian uang.

---

ABSTRACTForest area is a natural resources that is open and serves as one of thedeterminants life support systems, so that everyone has the opportunity and greataccess to use it. These conditions could cause many problems in the forestmanagement. The criminal act of illegal logging is very rampant in Indonesia,involves many actors and is an organized criminal act. The basic point that isdifficult to combat illegal logging is because it is included in the category oforganized criminal act.The perpetrators of illegal logging crime would be kept at a crime undetected bylaw enforcement officials to conceal or disguise the origin of the wealth obtainedfrom illegal logging activity or criminal acts in the field of forestry, such thatthese assets as if derived from legitimate activities.Given the impact of illegal logging activities were outstanding, much-neededbreakthrough or ways that are extraordinary (extra-ordinary) also to ensure a haltto illegal logging activities, especially dijeratnya actors including kooporasiintellectual actors involved in the illegal activity , and all the results obtained fromthe illegal activity can be seized and confiscated (recovery) for the State. Thus ,the expected deterrent effect against perpetrators of illegal logging activity orcriminal acts in other forestry. One form is intended to exploit the breakthroughanti - money laundering regulations .This study used a normative method and the method of data collection libraryresearch.This thesis will analyze the effectiveness of the implementation of anti - moneylaundering regulations are utilized to ensure a deterrent effect on any person toconduct illegal logging activity or criminal acts in other forestry .This thesis also looks at the problems and obstacles faced and the efforts to do inorder to combat illegal logging by using the anti-money laundering approach"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan.Perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan adalah penting mengingatsemakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap jasapenerbangan. Hal tersebut terlihat juga dari semakin berkembangnya industripenerbangan di Indonesia, sehingga memberikan suatu kesempatan, tantangan,dan persaingan yang baru bagi setiap perusahaan penerbangan. Sejumlahpermasalahan terjadi dalam penyelenggaraan jasa penerbangan seperti kecelakaan,keterlambatan dan pembatalan penerbangan, kehilangan bagasi, hingga pelayananyang kurang memuaskan yang tentunya sangat merugikan konsumen. Oleh karenaitu diperlukan perlindungan yang optimal terhadap konsumen jasa penerbangan.Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan melakukan kajianterhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yangterkait dengan perlindungan konsumen, baik yang terdapat dalam buku teks danjurnal ilmiah, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitianini. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai pelaksanaan perlindunganbagi konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan. Tanggung jawab pelakuusaha penyedia jasa penerbangan dalam terjadi kerugian. Selain itu, disajikan pulaanalisis terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan penerbangandalam rangka penegakkan perlindungan bagi konsumen jasa penerbangan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the protection of consumer aviation services. Aviationservices consumer protection is important to remember the increasing needs anddemands of society for aviation services . It is seen also from the increasingdevelopment of the aviation industry in Indonesia , to provide an opportunity , achallenge , and new competition for each airline . A number of problems occur inaviation services such as accidents , delays and flight cancellations , lost luggage,to the service of the poor are of course very detrimental to consumers . Thus itneeds optimal protection against aviation consumer services . This research usednormative juridical type by doing research on legal documents in the form oflegislation related to consumer protection , both of which are found in textbooksand scientific journals , as well as an injunction that is relevant to the object of thisstudy . This study specifically addresses the implementation of consumerprotection as consumers of aviation . Actors responsibility aviation serviceproviders in case of loss. In addition, the analysis also served on the SupremeCourt Verdict on the cancellation of flights in the framework of the rule ofconsumer protection for airline services ."