Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan masalah utama di bidang manufaktur. Dari tahun 2019 hingga 2021 masih terdapat kasus kecelakaan dimana terjadi peningkatan kejadian kecelakaan kerja dari tahun 2019 hingga saat ini, sehingga perlu dilakukan investigasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan untuk dapat melindungi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki banyaknya stressor yang mempengaruhi dua bentuk stres yang dialami oleh pekerja, stres fisik dan stres psikologis, untuk meningkatkan kinerja mereka dalam hal keselamatan di lingkungan kerja yang berbahaya. Dengan menggunakan model peralatan struktural, penelitian ini mengidentifikasi tuntutan pekerjaan, stres organisasi, stres lingkungan, perilaku keselamatan, stres fisik, stres psikologis, dan hasil keselamatan. Sampel penelitian sebanyak 153 pekerja yang mengisi kuesioner dikembangkan sesuai dengan hubungan stressor. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi dibuat untuk pekerja tentang cara mengurangi risiko cedera atau kecelakaan.

---

ccupational health and safety are a major problem in manufacturing. From 2019 to 2021, there are still accident cases where there is an increase in the incidence of work accidents from 2019 until now, making it necessary to investigate factors that influence accidents to be able to protect workers. This research aims to investigate the many stressors affecting two forms of stress experienced by workers, physical stress and psychological stress, in order to enhance their performance in terms of safety in a hazardous working environment. Using a structural equipment model, this study identified job demand, organizational stress, environmental stress, safety behaviour, physical stress, psychological stress, and safety outcome. The study sample of 153 workers who completed questionnaires was developed according to the stressor relationship. Based on the result, recommendations are made to workers on how to reduce the risk of injury or accident."

"Skripsi ini membahas efektivitas implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA tahun 2016-2019. Peneliti menggunakan konsep efektivitas dan implementasi untuk menggambarkan faktor komunikasi, sumber daya, komitmen, koordinasi serta struktur birokrasi dari pelaksanaan UN SMA tahun 2016-2019. Peneliti menggunakan pendekatan post positivist, serta metode pencarian data campuran kualitatif dan kuantitatif; yaitu wawancara mendalam, studi literatur, dan survei. Analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut, komunikasi berperan penting, di mana para penyelenggara memiliki pemahaman yang sama dan menyampaikan tujuan dari Ujian Nasional kepada target kebijakan dengan cukup baik, kemudian strategi pencapaian tujuan telah disusun dengan cukup baik. Lalu faktor sumber daya, ditemukan terdapat sejumlah kendala dan keterbatasan sarana prasarana komputer dan sinyal internet, sedangkan sumber daya manusia di BSNP dianggap memadai secara kuantitas dan kualitas dan Pusmenjar Kemendikbud memiliki skema pegembangan potensi pegawai yang baik. Kemudian faktor komitmen pemerintah berpengaruh dengan meningkatnya jumlah SMA yang berhasil menyelenggarakan ujian berbasis komputer, serta inovasi pengembangan ujian bagi peserta bagi peserta difabel. Lalu faktor koordinasi telah berjalan dengan cukup baik dengan adanya lokakarya, wadah pemerintah pusat mensosialisasikan tata cara pelaksanaan kepada dinas pendidikan di daerah, akan tetapi faktor ini masih perlu ditingkatkan, terlebih koordinasi dengan stakeholder spesifik seperti PLN dan Telkom selaku penyedia jaringan listrik dan juga internet. Faktor terakhir yaitu struktur birokrasi, mempengaruhi implementasi ujian dengan adanya pembagian tugas yang telah disusun dengan cukup mendetil di dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional.

---

This thesis discusses the effectiveness of the implementation of the 2016-2019 High School Computer-Based National Examination. Researchers used the concept of effectiveness and implementation to describe the factors of communication, resources, commitment, coordination and the bureaucratic structure of the implementation of the 2016-2019 High School National Examination. Researchers used a post positivist approach, as well as a mixed method of searching for qualitative and quantitative data; namely in-depth interviews, literature studies, and surveys. The analysis is presented in descriptive form. The factors that influence the effectiveness of the implementation of the 2016-2019 High School Computer-Based National Examination are as follows, communication plays an important role, where the organizers have the same understanding and convey the objectives of the National Examination to policy targets quite well, then the strategy for achieving the goals has been pretty well laid out. Then the resource factor, it was found that there were a number of constraints and limitations of computer infrastructure and internet signals, while the human resources in BSNP were deemed adequate in quantity and quality and Pusmenjar Kemendikbud had a good potential development scheme for employees. Then the government commitment factor has an effect on the increasing number of SMA that have successfully held computer-based exams, as well as test development innovations for participants for participants with disabilities. Then the coordination factor has run quite well with the existence of workshops, the central government forum to socialize implementation procedures to the education offices in the regions, but this factor still needs to be improved, especially coordination with specific stakeholders such as PLN and Telkom as providers of electricity networks and also the internet. The last factor, namely the bureaucratic structure, affects the implementation of the exam by the division of tasks that have been arranged in sufficient detail in the National Examination Standard Operational Procedure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (money laundering) di Indonesia dan menjelaskan hambatanhambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (money laundering) di Indonesia serta solusi penanggulangan dari faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. Karena dari sini dapat diketahui sampai sejauh mana PPATK sebagai lembaga yang berwenang melakukan kinerja serta hambatan dalam menjalani tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu memaparkan secara lengkap gambaran tentang tindak pidana money laundering dan penerapannya, hubungannya dilapangan yang ditinjau dengan ketentuan kerahasiaan bank, hambatan-hambatan dan penanggulangannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap hal tersebut dengan menggunakan teknik analisis data nonstatistik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya ketentuan rahasia bank, kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi. Di satu sisi, rahasia bank merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank dengan menggunakan prinsip Know Your Customer (KYC) dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung dan hal terpenting bank dalam melakukan kegiatan usaha. Pada sisi yang lain, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka-terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, kelemahan peraturan mengenai rahasia bank sudah bisa ditanggulangi dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya dengan adanya kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang istimewa dalam menerobos rahasia bank dan memberkan laporan tentang dugaan rekening berindikasi terhadap pencucian uang. Akan tetapi penerapan di lapangan masih terjadi penafsiran hukum yang berbeda antara pihak bank dengan penyidik, dengan kurangnya data yang diberikan sehingga menimbulkan ambiguitas dan koordinasi yang tidak jelas dilapangan, terutama masalah birokrasi dalam pengungkapan dan penanganan kasus yag dibawa ke pengadilan. Implikasi penelitian ini di lapangan terutama dalam aspek penegakan hukum bagi pihak penyidik yaitu dengan meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk memberikan kuasanya kepada polisi agar dapat menembus ketentuan rahasia bank dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari bank yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil langkah yang tercepat, dengan mengingat birokrasi yang sangat ketat untuk mengajukan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Waktu pemberian izin membuka rahasia bank yang diberikan Gubernur Bank Indonesia adalah 14 (empat belas) hari, sementara teknologi yang sangat maju dapat menguntungkan tersangka atau terdakwa untuk memindahkan rekeningnya ke tempat lain hanya dalam hitungan menit. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau bukti-bukti yang diperlukan oleh polisi untuk memproses tindak pidana tersebut.

---

This study aims to determine the application of bank secrecy against money laundering (money laundering) in Indonesia and describes the obstacles that arise in the application of bank secrecy against money laundering (money laundering) in Indonesia as well as mitigation solutions of the factors that hinder enforcement the law in revealing money laundering related to bank secrecy. Because from here it can be seen to what extent INTRAC as an institution that is authorized to exercise performance as well as obstacles in undergoing his job.

This type of research used in this paper the author is the legal research doctrinal / normative. This study is descriptive-analytic, which describes a complete picture of criminal money laundering and its application, its relationship in the field who reviewed with the provisions of bank secrecy, obstacles and overcome them. Types of data used are secondary data. Data collection techniques used, namely through the study of literature, for further analysis on the issue by using data analysis techniques non statistic with a qualitative approach.

Based on the analysis has been done writer, can be obtained the conclusion that the existence of bank secrecy provisions, between the customer and the bank's interests can be protected. On the one hand, bank secrecy is something that must be done by the bank using the principle of Know Your Customer (KYC) and this is a rinciple that is very supportive and most important banks in conducting business. On the other hand, the Act Money Laundering is also the rule of law must be upheld by the investigating authorities in the investigation and the investigation of suspects, accused of money laundering.

In this case, the weakness of bank secrecy regulations can be addressed by the Act Money Laundering, for example, by the authority of the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) is special in and through secret bank accounts give reports about the alleged indications of laundering money. However, application in the field still occur between different legal interpretation of the bank with the investigator, with the lack of data provided, giving rise to ambiguity and no apparent coordination in the field, especially the problem of bureaucracy in the disclosure and handling of cases brought to court.

The implications of this research in the field, especially in the aspect of law enforcement on the part of investigators that is by asking the give their proxies to the police in order to penetrate the bank secrecy provisions and obtain needed information from the bank concerned. It is intended to take the fastest, with a very tight given the bureaucracy to apply for license for establishment of bank secrecy from the Chairman of Bank Indonesia. When granting permission to open a secret bank that granted the Governor of Bank Indonesia is 14 (fourteen) days, while the highly advanced technology that can benefit the suspect or defendant to move his account to another place in just minutes. This can result in loss of information or evidence required by the police to process the crime."

"Sistem perbankan memiliki peran sentral dan strategis dalam perekonomian negara. Perihal pengawasan bank yang belum efektif merupakan salah satu bagian permasalahan yang dihadapi oleh perbankan saat ini. Sebagaimana diketahui, lebih dari 87% (delapan puluh tujuh persen) aset industri jasa keuangan di Indonesia merupakan aset industri perbankan. Peran Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas perbankan dan moneter dikhawatirkan akan muncul adanya potensi conflict of interest sebagai akibat pelaksanaan kedua fungsi yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda oleh lembaga tersebut, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga yang fokus mengawasi sektor perbankan dan agar Bank Indonesia dapat memfokuskan diri sebagai otoritas moneter di Indonesia. Adapun 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana Basel Core Bank Principles (BCBS) sebagai standar internasional dalam pembentukan pengawasan perbankan melihat pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh suatu lembaga. Kedua, apakah yang menjadi pertimbangan hukum dalam pembentukan otoritas jasa keuangan di Indonesia. Di dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bentuk pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sangat tidak lazim di lingkungan prudential sektor keuangan. Di dalam BCBS tersebut disebutkan bahwa lembaga pengawasan memiliki kebijakan pengawasan yang tepat untuk melakukan tindakan perbaikan, selain itu pertimbangan-pertimbangan di dalam pembentukan otoritas jasa keuangan dikarenakan lemahnya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia guna menghindari terjadinya conflict of interest.

---

Banking system has a central and strategic role in the economy of the country. About that have not been effective bank supervision is one of the problems faced by banks today. As is known, more than 87% (eighty seven percent) of assets financial services industry in Indonesia is an asset of the banking industry. The role of Bank Indonesia in carrying out its function as a banking and monetary authorities fear it would appear there is potential conflict of interest as a result of the implementation of the two functions that each have different interests by the agency, and therefore needed an agency that focuses supervise the banking sector and for Bank Indonesia to focus as the monetary authority in Indonesia. As for 2 (two) problem in this research, namely: First, how the Bank's Basel Core Principles (BCBS) as the international standard in the establishment of banking supervision and regulation function to see the separation of banking supervision by an agency. Second, what are the legal considerations in the establishment of the financial services authority in Indonesia. In the answer the problem in writing this thesis, the author will use a method of normative legal approaches that can be construed as legal research library that is based on literature or secondary data. Based on the exposure and discussion in this study, the authors conclude the separation of banking regulation and supervision function is not common in the financial sector prudential environment. In the BCBS mentioned that oversight agencies have policies that control right to take remedial action, in addition to these considerations in the formation of financial services authority due to a weak regulatory and oversight conducted by Bank Indonesia in order to avoid any conflict of interest."

"Tesis ini membahas permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan kasus pengadaan alat kesehatan CSSD pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian normatif doktrinal melalui penelitian kepustakaan. Permasalahan yang sering terjadi utamanya adalah korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Permasalahan lain adalah kemahalan harga, yaitu nilai kontrak pengadaan lebih besar daripada harga pasar atau daripada nilai kontrak pengadaan lain atas barang/jasa yang sama pada waktu yang sama, namun hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan terhadap hukum.

---

This thesis discusses the problems that often occur in the government procurement by using a case approach of CSSD medical equipment procurement in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2008. This research is a normative doctrinal study through library research. Problems that often occur is corruption and unfair competition. Another issue is overpriced contract, ie the contract price is larger than the market price or larger than other contract on the same goods at the same time, but findings of overpriced contract is an injustice against the law.

"

"Tesis ini mengkaji salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin pecuniary penalties berkenaan dengan adanya suatu perusahaan dikenakan sanksi administrasi. Sebagaimana diketahui polis asuransi merupakan suatu perjanjian, dimana salah satu ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPdt adalah syarat keempat dari Pasal 1320 KUHPdt mengenai pengertian Kausa yang Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang- Undang. Dalam pengumpulan data peneliti berdasarkan data sekunder atau penelitian literatur (library research).

---

This thesis examines one type of insurance that guarantees pecuniary penalties with respect to the existence of a company subject to administrative sanctions. As known insurance policy is an agreement, where one of the legitimate requirements in Indonesian Civil Code is the fourth requirement of Article 1320, which is legal cause. The method used in this study is research methods of juridical normative literature, conducted by the general facts of the legal principles contained in the Act. Researchers in collecting data based on secondary data or research literature (library research)."

"Tesis ini membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam arbitrase. Upaya hukum tersebut dapat terbagi dalam dua yaitu melaksanakan atau memintakan pembatalannya. Pelaksanaan atau pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan sesuai dengan yurisdiksinya. Namun karena biasanya para pihak dalam arbitrase berbeda kebangsaan maka sulit untuk menetapkan pengadilan mana yang berwenang untuk melaksanakan atau membatalkan suatu putusan.Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Bagaimanakah pengadilan di negara lain menyingkapi putusan ICC dan Bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia atas putusan ICC dalam kasus PT. Lirik Petroleum dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa menurut pengadilan di Negara Singapura, Inggris, dan Kanada putusan ICC yang diambil dinegara tersebut merupakan putusan arbitrase nasional sedangkan menurut pengadilan di Negara Cina dan Indonesia putusan ICC tersebut merupakan putusan arbitrase internasional.

---

This thesis discusses about the legal effort of interested party in arbitration. The legal effort can be divide into two option recognition or challenge the arbitral award. For recognition or challenge the arbitral award, the parties should apply their application to the court that has the jurisdiction. And because of the different nationality of the parties, deciding which court has the jurisdiction is even harder.

From the above background, this thesis concerns how the view of the court in other states regarding ICC arbitral award and how the view of Indonesian court regarding ICC arbitral award in the case of PT. Lirik Petroleum against PT. Pertamina (Persero) and PT. Pertamina EP. These problems are discussed using normative legal research methods so as to produce a conclusion that according to the court in Singapore, United Kingdom, and Canada ICC arbitral award rendered in such country should be deem as domestic award meanwhile the court in China and Indonesian deem such an award as international award."

"Penelitian ini membahas mengenai penyeimbangan beban kerja operator pada lini perakitan industri otomotif yang dilakukan menggunakan model matematika rotasi pekerjaan dengan metode mixed-integer linear programming MILP dengan tujuan mendapatkan hasil perancangan rotasi pekerjaan yang optimal dengan mempertimbangkan aspek ergonomi. Penerapan rotasi pekerjaan dalam perencanaan tenaga kerja oleh industri manufaktur dilakukan untuk mengurangi faktor risiko musculoskeletal disorder MSD. Analisis secara ergonomis dilakukan pada setiap stasiun kerja untuk mengevaluasi beban kerja fisik dari berbagai pekerjaan yang selanjutnya akan menjadi parameter dari model matematika yang dikembangkan dalam penelitian ini untuk melakukan penjadwalkan rotasi pekerjaan yang optimal dan beban kerja kumulatif yang seimbang. Aspek ergonomi dipertimbangkan dalam perancangan model rotasi pekerjaan untuk mencegah paparan beban kerja tinggi secara berurutan bagi seorang operator dan juga menyesuaikan kapasitas operator dalam melakukan pekerjaan pada stasiun kerja karena akan berkaitan dengan konsekuensi biaya pelatihan dan waktu tambahan. Hasil dari pemrograman rotasi pekerjaan dalam penelitian ini adalah urutan pekerjaan yang optimal untuk setiap pekerja sehingga beban kerja harian global para pekerja akan seimbang. Strategi rotasi pekerjaan yang diusulkan pada penelitian ini berhasil mengurangi penyebaran dan penyimpangan beban kerja kumulatif harian di antara para pekerja dengan penurunan standar deviasi dari 10.73 menjadi 1.90 membuktikan beban kerja fisik terdistribusi secara seimbang di antara para operator.

---

This research discusses about balancing operator workload on the automotive industry assembly line with rotation mathematical model using mixed-integer linear programming MILP method that aims to obtain optimal job rotation design results by considering ergonomic aspects. The implementation of job rotation in workforce planning is carried out by manufacturing industry to reduce musculoskeletal disorder MSD risk factors. Ergonomic analysis is carried out at each workstation to evaluate the physical workload of various jobs, which will be used as the parameters of the job rotation mathematical model developed in this research to schedule optimal job rotation and achieve a balanced cumulative workload. Ergonomics aspect is considered in designing the job rotation model to prevent sequentially high workload exposure for an operator and also adjust the operators capacity to do work at the workstation because it will be related to additional training costs and time consequences. The result of job rotation programming in this research is the optimal work order for each worker so that the global daily workload will be balanced. The job rotation strategy proposed in this research succeeded in reducing the spread and deviation of the cumulative daily workload among workers by decreasing the standard deviation from 10.73 to 1.90, proving that the physical workload is equally distributed among operators."

"Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah atau counter-party. Pada UU No.8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Nasabah ini berubah menjadi prinsip mengenali pengguna jasa yang dikenal sebagai Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD). CDD dan EDD dilakukan tidak hanya kepada calon nasabah tetapi juga kepada nasabah lama. Apabila dalam melakukan identifikasi terdapat transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai profil nasabah maka bank wajib untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada pihak yang berwenang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

---

Know Your Customer Principles or commonly known as KYC applied by the Bank is to know the identity of customers, monitored the activity of the customer's transaction, including suspicious transaction report. This principle is not only useful for detecting financial transactions which may have been laundering money but also protects the banks from the risks in dealing with customers or counter-party. Based on UU No. 8 Tahun 2010, Know Your Customer Principles, was transformed into the principle of recognizing the service user, known as Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD). CDD and EDD were done not only to new customers but also to existing customers. When Bank identify his customer and find a suspicious transaction and inappropriate with the customer's profile, banks are required to submit it as Suspicious Transaction Report (STR) or Cash Transaction Report (CTR) to the competent authorities, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)."