Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga penegak atau pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat diperlukan untuk dapat menjamin supaya pasar tidak terdistorsi, sehingga dapat mengoptimalkan peran pelaku-pelaku usaha untuk dapat membawa ke sistem ekonomi yang lebih baik. Struktur pasar yang menjurus ke arah monopoli akan menyebabkan terjadinya in-eflsiensi, kolusi politik yang tidak perlu, dan mengurangi kemanfaatan sumbersumber ekonomi bagi masyarakat luas. Dalam sistem hukum Indonesia, KPPU telah menempatkan diri sebagai bagian sistem peradilan yang berbentuk non pengadilan (sui generis) dalam memutus perkara-perkara persaingan usaha. KPPU membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat dan atau pelaku usaha untuk melaporkan dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk ditindaklanjuti. Kesimpulan yang didapat KPPU dari penyelidikan dan pemeriksaan dapat diberikan putusan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek yang menghambat persaingan usaha tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi yang dibacakan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. Terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU secara suka rela, KPPU dapat memaksakan pelaksanaan putusannya melalui pengadilan atau menyerahkan perkaranya kepada penyidik untuk diproses secara pidana. Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, namun demikian dari beberapa putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU dapat diterima oleh pelaku usaha."

"Masalah money laundering mendapat perhatian yang sangat serius dari banyak kalangan. Hal ini disebabkan karena praktek money laundering mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan organized crime (tindak kejahatan yang terorganisir). Money laundering merupakan sebuah proses dimana pelaku kejahatan berupaya menciptakan ilusi sehingga harta yang dibelanjakan yang diperolehnya dari hasil tindak kejahatan tampak seolah-olah berasal dari sumber yang legal. Praktek money laundering dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan perencanaan yang rapi dan dengan memanfaatkan berbagai jasa layanan yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan. Perkembangan teknologi dan arus informasi dimanfaatkan pula oleh pelaku kejahatan untuk mendukung suksesnya praktek money laundering yang dilakukannya. Praktek money laundering yang terjadi pada saat ini kian kompleks dan tidak lagi hanya dilakukan dalam skala kecil nasional. Hal itu disebabkan karena praktek kejahatan semakin beragam dan dilakukan melintasi batas yuridiksi negara. Akibatnya, uang-uang kotor yang dihasilkan jumlahnya terus meningkat dan tersebar diberbagai negara di penjuru dunia. Untuk menyembunyikan, menempatkan dan atau memindahkan uang-uang kotor tersebut sehingga dapat dinikmati, pelaku kejahatan pada umumnya memanfaatkan berbagai jasa layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan.Besarnya minat pelaku kejahatan memanfaatkan berbagai fasilitas jasa layanan lembaga perbankan dalam praktek money laundering pada umumnya tergantung pada ketentuan rahasia bank dan perlindungan terhadap hak privasi tiap-tiap individu yang diterapkan oleh bank. Perlindungan terhadap hak privasi tiap-tiap individu yang diterapkan oleh bank tentu saja harus mendapat dukungan dari pemerintah dan negara di mana bank berada. Dengan adanya perlindungan ketentuan rahasia bank yang ketat, pelaku kejahatan merasa aman untuk menempatkan dananya di bank. Dalam kaitannya dengan lembaga perbankan, kendala utama yang dihadapi oleh penegak hukum di dalam menanggulangi tindak kejahatan money laundering adalah terdapatnya benturan antara tuntutan keterbukaan (disclosure) bagi penegakan hukum dengan ketentuan Rahasia Bank. Ketentuan rahasia bank sering dijadikan sebagai perisai oleh para pelaku praktek money laundering. Oleh sebab itu, peran aktif bank sangat dibutuhkan guna membantu suksesnya kegiatan pemberantasan praktek money laundering. Akan tetapi, peran aktif bank harus didukung peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, bila bank dituntut untuk membuka rahasia bank."

"ABSTRAKSalah satu sisi HKI yang tidak dapat dielakkan terutama dewasa ini adalahsemakin erat pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. HKI menjadisemakin penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan industridan perdagangan internasional. Dalam kebijakan HKI nasional, Indonesia telahturut serta dalam komunitas global, dengan telah meratifikasi Persetujuan WTO(Agreement Establishing the World Trade Organization) melalui Undang-UndangNo.7 Tahun 1994, dengan demikian Indonesia terikat dengan aturan-aturan yangdikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPs (Trade Related Aspect o fIntellectual Property Rights). Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentangHak Cipta mengatur pula mengenai ciptaan yang diberikan perlindungan sebagaihak cipta yaitu karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan mediakomunikasi massa gambar gerak (moving images). Karya serupa itu dibuat olehperusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Perlindungan selainterhadap sinematografi dan karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalamundang-undang, perlindungan juga dapat diberikan terhadap semua ciptaan yangtidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yangnyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. Sehingga tanpa kitasadari karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang dengan intelektualnyamenciptakan sesuatu, secara cepat telah terjadi peniruan atas karya ciptanya.Permasalahan yang menjadi pembahasan sejauhmana Undang-undangNo.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak cipta atas karyafilm sinematografi dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh oleh pencipta ataupemegang hak cipta dan lembaga penyiaran, dalam melindungi karyasinematografi dan hambatan-hambatan apakah yang di hadapi oleh pencipta ataupemegang hak cipta dan lembaga penyiaran dalam melindungi karyasinematografi.Karya cipta atas sinematografi merupakan salah satu obyek perlindunganhak cipta, dan rekaman atas filmnya dilindungi oleh hak yang berkaitan hakeksklusif. Langkah yang ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta danlembaga penyiaran berupa preemtif, preventif dan represif. Hambatan-hambatanyang dihadapi berupa Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akanarti pentingnya perlindungan hak cipta, kurangnya koordinasi nasional dari parapenegak hukum, kurangnya tenaga dan keahlian teknis di lapangan, sertakurangnya sarana pendukung operasional di kalangan penegak hukum."

"Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, negara-negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju. Kebutuhan akan modal baik modal asing maupun modal dalam negeri bagi negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari.Sejak krisis tahun 1998, investasi jatuh, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% - 4 % per tahun. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi berkisar antara 7 % - 8 % per tahun. Sebagai akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan angka pengangguran yang cukup memprihatinkan. Untuk mengatasi tingkat pengangguran yang memprihatinkan tersebut, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditempuh dengan cara meningkatkan investasi, untuk itu diperlukan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi.Salah satu faktor penghambat investasi adalah sektor ketenagakerjaan, khususnya pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang dapat mempengaruhi investasi seperti mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial. Timbulnya mogok kerja adalah sebagai akibat institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur melalui UU No. 22 Tahun 1957 dan UU Na 12 Tahun 1964 tidak efektif memberikan penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah oleh karena untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan dibutuhkan waktu 2 tahun 3 bulan atau bahkan lebih.Berdasarkan kondisi tersebut, baru-baru ini pemerintah telah mengundangkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku pada bulan Januari 2005. Untuk mengetahui dampak Undang-Undang tersebut terhadap iklim investasi, secara substansi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan lebih ekonomis dan tidak berbelit-belit serta mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase dan membatasi perselisihan yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.Institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan melalui konsiliasi mediasi atau arbitrase pada dasarnya dilakukan berdasarkan win-win solution sehingga dapat mendorong timbulnya kerja sama saling membutuhkan antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang pada gilirannya dapat tercipta iklim investasi yang kondusif sebagai basis persaingan internasional di masa mendatang."