Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilanPajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum.Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganansengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalandengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis(analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuteapproach). Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukumdeskriptif, sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakanpenelitian preskriptif. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif maka dapatditarik suatu kesimpulan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa administratif di bidang kepabeanan adalah Pengadilan Pajak.

---

ABSTRACTDualism adjudication in customs administrative dispute between Tax Court andAdministrative Court has caused a legal uncertainty. Therefore, this research analyzesthe judicial power regarding to the dispute mentioned. This study uses normativeresearch method. Accordingly, this research uses analytical approach and statuteapproach. By its nature, this study is a descriptive legal research, and by its form thisstudy is a prescriptive legal research. Based on the analysis conducted in this research, itis concluded that the most competent court to adjudicate customs administrative disputeis Tax Court."

"Tesis ini membahas mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif berdasarkan prinsip keadilan terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yuridis normatif, yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan PKB progresif adalah menciptakan tertib adminstrasi kendaraan, meningkatkan PAD, menekan volume kendaraan. Pemungutan PKB progresif ternyata belum memenuhi prinsip keadilan, dikarenakan syarat pemungutan kendaraan pribadi kedua dengan nama, alamat, dan jenis kendaraan sama masih menjadi pengelakan dalam pembayaran PKB progresif. Hasil penelitan menyarankan adanya peningkatan integritas aparatur pajak; sosialisasi penerapan PKB Progresif yang berkelanjutan; adanya peningkatan sistem pembayaran PKB yang sederhana, cepat dan memanfaatkan teknologi informasi.

---

The thesis discusses about collecting Vehicle?s Progressive Tax (VPT), based on principle of justice to increase the local revenue in Lampung. This research is a normative law research, which uses descriptive approach in its data processing.

According to the result of research, the goals of VPT are to create the orderly administration of vehicle, increase the local revenue, and limit the number of vehicles. The VPT evidently is not according to the principle of justice, because the requirement who said that the vehicle owned by a personal person with the basis of the name, the address and the same vehicle is still become evasion of VPT payment.

The research suggested to increase the integrity of tax officers; needs a continously socialization about the implementation of Vehicle's Progressive Tax; and using a simple and a quick payment system, also using a information technology to increase tax recieved."

"Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak sebagai salah satu tulang punggung pendapatan negara menerapkan self assesment system dalam memungut pajak dari masyarakat. Namun dalam penerapannya, sistem ini seringkali disalah gunakan oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum dalam mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam menentukan kerugian negara haruslah ditentukan jumlah yang nyata dan pasti. Kedua, berkaitan penerapan pertanggung jawaban korporasi di bidang perpajakan sudah semestinya diterapkan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang dapat disamakan dengan manusia yang memiliki pikiran dan dapat melakukan perbuatan ikut menikmati keuntungan dari penyimpangan penerapan self assesment system dibidang perpajakan.

---

Indonesia has aimed to achieve social welfare purpose as stated in The Preamble of Constitution 1945. Tax is one of the basic income for state enforcing selfassessment system in collecting taxes from citizen. Unfortunately, enforcing this system has caused state`s loss from tax payer misapplication. Directorate General of Taxation for law enforcement efforts in recovering losses that have been incurred by the taxpayer.

The results showed that, first, in determining the amount of damages which the state is determined to be a real and definite. Second, concerning with the implementation of corporate social responsibility in the field of taxation whether has been properly applied or otherwise. This is because the company that can be likened to a subject of law who has a mind and can do anything to enjoy the benefits of the deviation in the matter of application toward self-assessment system of taxation."

"Tesis ini dibuat untuk mengetahui bagaimana praktik transfer pricing diatur di Indonesia dan untuk mengetahui apakah pengaturan transfer pricing di Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena melibatkan serangkaian Peraturan Direktur Jenderal. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Pengolahan, analisa dan pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, dan hasil dari penelitian ini dituliskan secara deskriptif analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tesis ini menemukan bahwa praktik transfer pricing di Indonesia secara signifikan diatur oleh serangkaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dimana menurut Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Direktur Jenderal bukan merupakan lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan Padahal, Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan transfer pricing tidak sejalan dengan pengaturan Pasal 23A UUD NRI 1945, dan oleh sebab itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena Peraturan Direktur Jenderal pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam mengatur substansi perpajakan, maka penelitian ini menyarankan ini untuk ditingkatkan levelnya menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum lebih lanjut.

---

This thesis is made to know how transfer pricing practice being regulated in Indonesia, and also to know whether the regulation of transfer pricing in indonesia is in harmony with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, since the regulation involved sets of Peraturan Direktur Jenderal. The research methods is normative. Analysis and gathering of data in this research used qualitative approach, and the results are written descriprive analytically. Based on the research, this thesis found that transfer pricing practice in Indonesia significantly being regulated by sets of Peraturan Direktur Jenderal Pajak, while according to Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Direktur Jenderal is not considered authorized institution to make legislations. Meanwhile, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 clearly stated that tax must be regulated by legislation. It is concluded that the regulation of transfer pricing in Indonesia is not in harmony with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, and therefore inconstitutional. Because of this reason, this thesis recommend that the level of significant regulation of transfer pricing practise should be enhanced from Peraturan Direktur Jenderal Pajak to Peraturan Pemerintah. This is to prevent further law uncertainty."

"Kesiapan pegawai untuk berubah berperan penting terhadap pelaksanaan perubahan dalam suatu organisasi. Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan salah satu Lembaga Kesekretariatan Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara yang turut serta melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui survei pegawai (n=81) dan wawancara mendalam bersama enam narasumber yang mewakili berbagai unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI. Penelitian terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan teori kesiapan pegawai menurut Holt, dkk (2007) menunjukkan bahwa dimensi management support adalah faktor yang paling mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai. Keyakinan pegawai Setjen DPD RI terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tergolong kedalam kategori “sedang”.

---

The employee readiness for change in the internal organization office system plays an important part. The Secretariat General at the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is one of the State Secretariat Institutions holding the Branch of State Power carries out bureaucratic simplification policy as one of the efforts to implement bureaucratic reform. This study aims to identify and analyze the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification at the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. This research employs quantitative approach and categorized as a descriptive research. Primary data in this study were obtained through an employee survey (n = 81) and in-depth interviews with six resource persons representing various working units within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Research on analysis of the factors that influence the level of employee readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia based on the Theory of Employee Readiness for Change developed by Holt, et al (2007) shows that the management support dimension is the factor that most influences the level of employee readiness. The confidence of the employees of the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification is classified into the "medium" category."

"Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP di Kementerian BUMN masih terdapat kelemahan yang dilihat dari pengukuran maupun pelaporan kinerja, masih terdapat komponen yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh pihak.

---

This thesis discusses about the performance accountability in the Ministry of SOEs that are currently implemented by Presidential Regulation No. 29 Year 2014 about Government Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is an accountability system that regulates the performance of government institutions, which in practice there are still many weaknesses. The research looks at the implementation SAKIP in the Ministry of SOEs by using a theory that sees the accountability of performance based measurement and reporting of performance. This research is conducted in the Post Positivist. The results show an overall implementation SAKIP in the Ministry of SOEs there are still weaknesses as seen from the measurement and reporting of performance there are components that have not been implemented, so it needs to be improved by involving all parties."

"Kepala desa adalah kepala pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga peranannya penting dalam program pembangunan. Penelitian ini membahas peran kepemimpinan Kepala Desa Situ Udik dalam program Rereongan Sarumpi untuk pembangunan RTLH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Kepala desa dalam membuat program dilakukan mulai identifikasi masalah dan kebutuhan, menjaring aspirasi, memetakan solusi, dan membuat kebijakan. Sedangkan peran kepemimpinan Kepala desa dalam menjalankan program diawali dengan sosialisasi program, membangun trust dan dukungan dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat, memberi motivasi, menyalurkan program dengan tepat sasaran, dan menjaga program agar berkelanjutan.

---

Village chief is a governmental head that close to the people and know directly the people’s need and the role of chief village is very important in development program. This study discusses the leadership role of Situ Udik Village chief in Rereongan Sarumpi program. It used a qualitative approach with the type of descriptive research. The result of research showed that the leadership role of village chief in making program begin with identification of problem and need, aspiration, mapping solution, and making policy. While the leadership role of village chief in the implementing of program begin with program socialization, building trust and support from people, empowerment for people, giving motivation, delivering program right on target, and keeping program sustainable."

"Laporan Praktik ini membahas tentang Pengawasan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar yang dilakukan oleh Penulis di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Pembahasan difokuskan pada penyalur-penyalur di wilayah Brebes pada Jalur Pantura yang merupakan jalur strategis dilewati kendaraan besar, dimana terdapat juga konsumen pengguna berupa nelayan dan petani juga merupakan jalur lintas antar provinsi. Metodologi yang dilakukan dengan metode supervise yang terdiri dari studi literatur, analisis data dasboard, survey lapangan, dan analisis akhir untuk melakukan penilaian penyaluran JBT yang tepat pengguna, tepat harga dan tepat volume. Hasil pengawasan menunjukkan masih banyaknya penyalahgunaan JBT pada penyalur di daerah Brebes, Jawa Tengah. Diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat, pengawasan berbasis IT juga diberikannya sanksi/ pembinaan kepada penyalur apabila terdapat pelanggaran agar adanya efek jera dan penyalur lebih tepat guna dalam menyalurkan JBT.

---

This Practice Report discusses the Supervision of Certain Types of Fuel (JBT) Types of Diesel Oil which was carried out by the Author in the Brebes area, Central Java. The discussion focused on distributors in the Brebes area on the Pantura Route, which is a strategic route passed by large vehicles, where there are also consumer users in the form of fishermen and farmers, as well as an inter-provincial route. The methodology carried out is supervision consisting of literature studies, dasboard data analysis, field surveys, and final analysis to assess JBT distribution to the right user, right price and right volume. Monitoring results show that there is still a lot of misuse of JBT among distributors in the Brebes area, Central Java. There is a need for stricter supervision, IT-based supervision as well as providing sanctions/coaching to distributors if there are violations so that there is a deterrent effect and distributors are more effective in distributing JBT."

"Skripsi ini mengeksplorasi evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DKI Jakarta, sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi DKI Jakarta. Keadaan tersebut memberikan tantangan serius bagi implementasi PKH sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan model CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini mengevaluasi beberapa dimensi program, yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sumber daya yang tersedia, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan proses bisnis PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan tersebut memiliki dampak langsung pada pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi perbaikan diajukan, terutama terkait peninjauan ulang desain program PKH, penambahan jumlah pendamping, implementasi transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi program yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan program PKH di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di tengah kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis explores the evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the DKI Jakarta Province, an initiative providing conditional social assistance to Poor Families (Keluarga Miskin or KM) identified as Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM) through the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial or DTKS) by the Center for Social Welfare Data and Information, following procedures from the Ministry of Social Affairs. As the economic and governmental center, this research reveals that there are still numerous impoverished communities with low levels of well-being in the DKI Jakarta Province. This situation poses a serious challenge to the implementation of PKH as a strategy to enhance the welfare of the impoverished population in the province. In this study, program evaluation is conducted using Daniel L. Stufflebeam's CIPP model, which assesses multiple dimensions of the program, including context, input, process, and product. The research adopts a postpositivist approach with qualitative data collection techniques. The findings of the research highlight identified weaknesses in available resources, coordination among stakeholders, and the execution of PKH business processes in the DKI Jakarta Province. These weaknesses directly impact the suboptimal achievement of the program. Therefore, a set of improvement recommendations is proposed, particularly concerning a review of the PKH program's design, an increase in the number of facilitators, structured transformation implementation, and strengthening the complementarity of programs. Additionally, better coordination with stakeholders and more effective program communication strategies are necessary to enhance the success of the PKH program in the future. This research contributes to refining and enhancing the effectiveness of social assistance programs amid the socioeconomic complexity in the DKI Jakarta Province."

"Pemulihan kesenjangan gender sejatinya telah diupayakan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Namun, implementasi PUG yang dinilai belum efektif memicu Kementerian PPN/Bappenas untuk menginisiasi percepatan melalui kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Penguatan PPRG dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran yang terjalin antara empat instansi selaku tim penggerak, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, interaksi yang terjadi antara aktor tim penggerak belum efektif. Terlebih, fluktuasi nilai ARG yang signifikan pada rentang tahun 2018-2021 mencerminkan bahwa koordinasi tim penggerak dalam menerapkan kebijakan PPRG perlu diperhatikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara aktor di dalam jejaring tim penggerak selama implementasi kebijakan PPRG pada tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan perspektif governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016) dengan tiga kriteria pembelajaran jejaring guna menilai keberhasilan atau kegagalan jejaring, yaitu substantif, proses, dan institusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses governance network pada jejaring tim penggerak belum memadai untuk mendorong potensi dan dampak dari kebijakan PPRG dalam mengakselerasi PUG dan mencapai kesetaraan gender.

---

The government has issued Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG) in National Development as an effort to restore the gender gap. However, the implementation of PUG is considered ineffective, then prompted Kementerian PPN/Bappenas to initiate acceleration through Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) policy. The strengthening of PPRG was then carried out through the issuance of a Joint Circular Letter which was established between the four agencies as the driving team, namely the Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, and Kementerian Dalam Negeri. However, the interactions that occurred between the actors of the driving team had not been effective. Moreover, the significant fluctuations in the ARG value in the range of 2018-2021 reflect the needs to regenerate the coordination of the driving team in implementing the PPRG policy. Thus, this study aims to analyse the interactions that occur between actors in the PPRG policy driving team network during the implementation in 2018-2021. This study uses a governance network perspective by Klijn & Koppenjan (2016) with three criteria for network learning to assess the network, namely substantive, process, and institutional. Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview and library study. The results show that the governance network process in the driving team network is not sufficient to encourage the potential and impact of the PPRG policy in accelerating PUG and achieving gender equality."