Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesiapan pegawai untuk berubah berperan penting terhadap pelaksanaan perubahan dalam suatu organisasi. Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan salah satu Lembaga Kesekretariatan Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara yang turut serta melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui survei pegawai (n=81) dan wawancara mendalam bersama enam narasumber yang mewakili berbagai unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI. Penelitian terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan teori kesiapan pegawai menurut Holt, dkk (2007) menunjukkan bahwa dimensi management support adalah faktor yang paling mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai. Keyakinan pegawai Setjen DPD RI terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tergolong kedalam kategori “sedang”.

---

The employee readiness for change in the internal organization office system plays an important part. The Secretariat General at the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is one of the State Secretariat Institutions holding the Branch of State Power carries out bureaucratic simplification policy as one of the efforts to implement bureaucratic reform. This study aims to identify and analyze the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification at the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. This research employs quantitative approach and categorized as a descriptive research. Primary data in this study were obtained through an employee survey (n = 81) and in-depth interviews with six resource persons representing various working units within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Research on analysis of the factors that influence the level of employee readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia based on the Theory of Employee Readiness for Change developed by Holt, et al (2007) shows that the management support dimension is the factor that most influences the level of employee readiness. The confidence of the employees of the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification is classified into the "medium" category."

"Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP di Kementerian BUMN masih terdapat kelemahan yang dilihat dari pengukuran maupun pelaporan kinerja, masih terdapat komponen yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh pihak.

---

This thesis discusses about the performance accountability in the Ministry of SOEs that are currently implemented by Presidential Regulation No. 29 Year 2014 about Government Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is an accountability system that regulates the performance of government institutions, which in practice there are still many weaknesses. The research looks at the implementation SAKIP in the Ministry of SOEs by using a theory that sees the accountability of performance based measurement and reporting of performance. This research is conducted in the Post Positivist. The results show an overall implementation SAKIP in the Ministry of SOEs there are still weaknesses as seen from the measurement and reporting of performance there are components that have not been implemented, so it needs to be improved by involving all parties."

"Kepala desa adalah kepala pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga peranannya penting dalam program pembangunan. Penelitian ini membahas peran kepemimpinan Kepala Desa Situ Udik dalam program Rereongan Sarumpi untuk pembangunan RTLH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Kepala desa dalam membuat program dilakukan mulai identifikasi masalah dan kebutuhan, menjaring aspirasi, memetakan solusi, dan membuat kebijakan. Sedangkan peran kepemimpinan Kepala desa dalam menjalankan program diawali dengan sosialisasi program, membangun trust dan dukungan dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat, memberi motivasi, menyalurkan program dengan tepat sasaran, dan menjaga program agar berkelanjutan.

---

Village chief is a governmental head that close to the people and know directly the people’s need and the role of chief village is very important in development program. This study discusses the leadership role of Situ Udik Village chief in Rereongan Sarumpi program. It used a qualitative approach with the type of descriptive research. The result of research showed that the leadership role of village chief in making program begin with identification of problem and need, aspiration, mapping solution, and making policy. While the leadership role of village chief in the implementing of program begin with program socialization, building trust and support from people, empowerment for people, giving motivation, delivering program right on target, and keeping program sustainable."

"Skripsi ini mengeksplorasi evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DKI Jakarta, sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi DKI Jakarta. Keadaan tersebut memberikan tantangan serius bagi implementasi PKH sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan model CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini mengevaluasi beberapa dimensi program, yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sumber daya yang tersedia, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan proses bisnis PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan tersebut memiliki dampak langsung pada pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi perbaikan diajukan, terutama terkait peninjauan ulang desain program PKH, penambahan jumlah pendamping, implementasi transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi program yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan program PKH di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di tengah kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis explores the evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the DKI Jakarta Province, an initiative providing conditional social assistance to Poor Families (Keluarga Miskin or KM) identified as Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM) through the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial or DTKS) by the Center for Social Welfare Data and Information, following procedures from the Ministry of Social Affairs. As the economic and governmental center, this research reveals that there are still numerous impoverished communities with low levels of well-being in the DKI Jakarta Province. This situation poses a serious challenge to the implementation of PKH as a strategy to enhance the welfare of the impoverished population in the province. In this study, program evaluation is conducted using Daniel L. Stufflebeam's CIPP model, which assesses multiple dimensions of the program, including context, input, process, and product. The research adopts a postpositivist approach with qualitative data collection techniques. The findings of the research highlight identified weaknesses in available resources, coordination among stakeholders, and the execution of PKH business processes in the DKI Jakarta Province. These weaknesses directly impact the suboptimal achievement of the program. Therefore, a set of improvement recommendations is proposed, particularly concerning a review of the PKH program's design, an increase in the number of facilitators, structured transformation implementation, and strengthening the complementarity of programs. Additionally, better coordination with stakeholders and more effective program communication strategies are necessary to enhance the success of the PKH program in the future. This research contributes to refining and enhancing the effectiveness of social assistance programs amid the socioeconomic complexity in the DKI Jakarta Province."

"Pemulihan kesenjangan gender sejatinya telah diupayakan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Namun, implementasi PUG yang dinilai belum efektif memicu Kementerian PPN/Bappenas untuk menginisiasi percepatan melalui kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Penguatan PPRG dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran yang terjalin antara empat instansi selaku tim penggerak, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, interaksi yang terjadi antara aktor tim penggerak belum efektif. Terlebih, fluktuasi nilai ARG yang signifikan pada rentang tahun 2018-2021 mencerminkan bahwa koordinasi tim penggerak dalam menerapkan kebijakan PPRG perlu diperhatikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara aktor di dalam jejaring tim penggerak selama implementasi kebijakan PPRG pada tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan perspektif governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016) dengan tiga kriteria pembelajaran jejaring guna menilai keberhasilan atau kegagalan jejaring, yaitu substantif, proses, dan institusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses governance network pada jejaring tim penggerak belum memadai untuk mendorong potensi dan dampak dari kebijakan PPRG dalam mengakselerasi PUG dan mencapai kesetaraan gender.

---

The government has issued Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG) in National Development as an effort to restore the gender gap. However, the implementation of PUG is considered ineffective, then prompted Kementerian PPN/Bappenas to initiate acceleration through Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) policy. The strengthening of PPRG was then carried out through the issuance of a Joint Circular Letter which was established between the four agencies as the driving team, namely the Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, and Kementerian Dalam Negeri. However, the interactions that occurred between the actors of the driving team had not been effective. Moreover, the significant fluctuations in the ARG value in the range of 2018-2021 reflect the needs to regenerate the coordination of the driving team in implementing the PPRG policy. Thus, this study aims to analyse the interactions that occur between actors in the PPRG policy driving team network during the implementation in 2018-2021. This study uses a governance network perspective by Klijn & Koppenjan (2016) with three criteria for network learning to assess the network, namely substantive, process, and institutional. Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview and library study. The results show that the governance network process in the driving team network is not sufficient to encourage the potential and impact of the PPRG policy in accelerating PUG and achieving gender equality."

"Kondisi stunting pada anak mempunyai konsekuensi yang bersifat jangka panjang bagi penderitanya. Menyadari hal itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan aksi konvergensi stunting yang memastikan kerjasama dan komitmen dari berbagai tingkatan dan sektor pemerintahan dalam upaya penanganan stunting. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Kota Depok mengalami sejumlah masalah terkait dengan desain kebijakan untuk kebijakan aksi konvergensi stunting ini mulai dari pemahaman masalah yang berasal dari data yang tidak mencukupi, tidak terkaitnya pelaksanaan kebijakan dengan siklus perencanaan tahunan mereka, serta kondisi pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan aksi konvergensi stunting pada Kota Depok. Penelitian ini mengacu kepada teori elemen desain kebijakan Thomas A. Birkland (2015). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok mempunyai masalah dalam setiap dimensi elemen desain kebijakan mulai dari dimensi tujuan karena memandang masalah stunting sebagai masalah ringan, dimensi model kausal karena tidak berjalan optimalnya penyelarasan tujuan dan prioritas, dimensi alat kebijakan karena tidak terpenuhinya kelayakan administrasi, dimensi target kebijakan karena pandangan stunting sebagai beban kerja tambahan, serta dimensi implementasi kebijakan karena sejumlah masalah seperti masalah pengumpulan data stunting dan beberapa masalah yang diakibatkan oleh kondisi pandemi. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang diberikan ialah supaya Kota Depok dapat melaksanakan sosialisasi internal, membuat komitmen resmi, menambah kualitas dan kuantitas pelaksana kebijakan, memprioritaskan penggunaan DAK, melibatkan akademisi, melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi, dan memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi realita.

---

The condition of stunting in children has long-term consequences for the sufferer. Realizing this, the Government of Indonesia issued a stunting convergence action policy that ensures cooperation and commitment from various levels and sectors of government in efforts to tackle stunting. In implementing this policy, the City of Depok experienced a number of problems related to the policy design for this stunting convergence action policy, starting from understanding the problem stemming from insufficient data, the unrelated implementation of the policy with their annual planning cycle, as well as the condition of the COVID-19 pandemic. This study aims to describe the design of stunting convergence action policies in Depok City. This research refers to the theory of policy design elements of Thomas A. Birkland (2015). The approach in this study uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the city of Depok has problems in every dimension of policy design elements starting from the objective dimension because it views the stunting problem as a minor problem, the causal model dimension because the alignment of goals and priorities does not run optimally, the policy tool dimension due to non-fulfillment of administrative feasibility, the policy target dimension because of the view of stunting as an additional workload, as well as the dimensions of policy implementation due to a number of problems such as the problem of collecting stunting data and several problems caused by pandemic conditions. Based on these results, the suggestions given are that the City of Depok can carry out internal socialization, make official commitments, increase the quality and quantity of policy implementers, prioritize the use of DAK, involve academics, carry out planning by taking into account the pandemic conditions, and ensure that the data used can describe real conditions.

"

"Salah satu negara di dunia yang mengkhawatirkan permasalahan pencemaran laut akibat limbah plastik adalah Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara penyumbang limbah plastik laut terbanyak kedua di dunia setelah Tiongkok. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah kapasitas pengelolaan limbah Indonesia saat ini belum mampu menangani besarnya jumlah limbah yang dihasilkan. Produksi limbah plastik ini berpotensi terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya populasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa strategi untuk mengatasi hal tersebut, salah satu di antaranya adalah mendorong peralihan pendekatan pengelolaan limbah yang digunakan dari ekonomi linier menjadi ekonomi sirkular. Salah satu perusahaan yang turut berpartisipasi dalam pendekatan ini adalah PT Tridi Oasis yang merupakan sebuah perusahaan yang mendaur ulang botol plastik berbahan PET (polietilena tereftalat) menjadi bentuk serpihan. Untuk terus mendukung peningkatan daur ulang limbah di Indonesia dan mengembangkan bisnisnya, PT Tridi Oasis harus mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini, yaitu ketidaktercapaian hasil produksi terhadap target produksi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kinerja produksinya. Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan salah satu pengukuran kinerja yang dapat membantu perusahaan dalam memahami seberapa baik kinerja dari proses manufaktur dan mengidentifikasi hal apa yang menghalangi kenaikan efektivitas tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai OEE masih tergolong rendah, yaitu sebesar 4,30%, sehingga OEE belum memenuhi target perusahaan maupun standar kelas dunia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja produksi PT Tridi Oasis masih belum optimal karena ada kerugian (losses) yang terjadi selama proses produksi yang menyebabkan nilai OEE menjadi rendah. Kerugian yang paling berpengaruh terhadap kinerja produksi PT Tridi Oasis adalah speed losses sebesar 55,03% dan quality losses sebesar 32,18%. Selanjutnya, dilakukan identifikasi mode kegagalan pada kedua losses tersebut yang menghasilkan 5 mode kegagalan untuk speed losses dan 6 kegagalan untuk quality losses. Kemudian, ditentukan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi setiap mode kegagalan.

---

One of the countries in the world that is concerned about the problem of marine plastic debris is Indonesia, where Indonesia is the second-largest contributor to marine plastic debris in the world after China. The cause of this problem is that Indonesia's current waste management capacity is not able to handle the amount of waste generated. The production of plastic waste has the potential to continue to increase along with the increasing population and economic growth in Indonesia. The government has developed several strategies to overcome this issue, one of which is to encourage the shift of the waste management approach used from a linear economy to a circular economy. One of the companies participating in this approach is PT Tridi Oasis, a company that recycles plastic bottles made from PET (polyethylene terephthalate) into flakes. To continue to support the increase in waste recycling in Indonesia and to develop its business, PT Tridi Oasis must overcome the problem they currently face, namely the failure to achieve the production target that has been set, so the company needs to improve its production performance. Overall Equipment Effectiveness (OEE) is a performance measurement that can help a company understand how well the manufacturing process performs and identify what hinders the increase in effectiveness. Based on the calculation results, the OEE value is still relatively low, at 4.30%, so that OEE has not met the company's target or world-class standards. The results indicate that the production performance of PT Tridi Oasis is still not optimal because there are losses that occur during the production process which causes the OEE value to be low. The losses that affect the production performance of PT Tridi Oasis the most are speed losses of 55.03% and quality losses of 32.18%. Furthermore, the identification of failure modes for the two losses resulted in 5 failure modes for speed losses and 6 failures for quality losses. Then, the recommended actions that can be taken by the company to overcome each failure mode are planned."

"Kemacetan di DKI Jakarta merupakan masalah yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena tingkat perpindahan masyarakat terjadi pada waktu serentak dengan jumlah yag sangat besar. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah sudah mengerluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang membatasi pergerakan transportasi pribadi dan meningkatkan layanan transportasi umum. Untuk meningkatkan keinginan masyarkat menggunakan layanan transportasi umum, luas jangkauan layanan harus ditingkatkan sehingga pengguna akan lebih mudah dalam aksesibilitas. Penelitian ini berfokus pada penempatan lokasi baru yang dapat dibangun oleh bus non-BRT Transjakarta menggunakan metode optimasi set covering problem sebagai salah satu cabang dari penelitan operasi dengan tujuan untuk menentukan lokasi yang baru sehingga mampu menjangkau daerah yang belum terlayani. Hasil dari model optimasi mampu meningkatkan jumlah daerah tercover sebanyak 7,3 persen dengan membangun sebanyak 160 lokasi pemberhentian baru. Masih terdapat daerah yang belum terlayani dikarenakan daerah tersebut tidak berpenghuni atau tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

---

Traffic congestion in DKI Jakarta is a problem that occurs every year. This happens because of the mass mobility occurs at the same time and in a very large number. To overcome this problem, the government has issued several regulations and policies to limit the movement of private transportation and improve public transportation services. In order to increase the public's desire to use public transportation services, the area of services must be expanded so that users will have easier access to public transport. This study focus on the placement of new bus stop locations for non-BRT Transjakarta buses using the set covering problem optimization method as a branch of operations research with the aim of determining new locations that able to reach unserved areas. The results of the optimization model were able to increase the number of areas covered by 7.3 percent by placing 160 new stopping locations. However, there are still areas that have not been served because of several reasons such as the area is uninhabited or does not have adequate infrastructure.

"

"Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, terdapat salah satu prioritas kerjanya tahun 2019-2024 mengenai penyederhanaan birokrasi. Momentum penyederhanaan birokrasi bersamaan dengan pembangunan SDM dan pemindahan ibu kota dalam menghadapi tantangan global yang ada saat ini. Tantangan tersebut dapat terlihat dengan adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui transformasi digital yang menuntut SDM di pemerintahan/ASN untuk mempunyai keahlian dan kompetensi agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif dan inovatif. Kementerian Kominfo mendukung pelaksanaan pengalihan jabatan ini, meskipun kebijakan pengalihan jabatan tersebut awalnya diragukan dapat terlaksana atau tidak oleh banyak pihak dan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian di masa yang akan datang. Kementerian Kominfo sendiri termasuk dalam klasifikasi Kementerian kelompok 2 dengan susunan organisasi yang cukup kompleks. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses transformasi organisasi di Kementerian Kominfo melalui pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam pada berbagai pihak di Kementerian Kominfo dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Kementerian Kominfo melakukan proses transformasi organisasi melalui pengalihan jabatan dengan empat dimensinya, yaitu reframing, restructuring, revitalization, dan renewal. Proses transformasi organisasi ini telah menghasilkan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di Kementerian Kominfo sebanyak 611 pegawai. Pada proses transformasi organisasi ini Kementerian Kominfo telah berupaya untuk melaksanakan pengalihan jabatan sesuai instruksi Presiden dan kondisi dilingkungannya. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi melalui pengalihan jabatan di Kementerian Kominfo meliputi komunikasi pembentukan tim kerja khusus, kekosongan mengenai tambahan fungsi manajemen dan batasan yang jelas terkait dengan koordinator dan subkoordinatornya setelah pengalihan jabatan, penetapan SOTK yang harus segera dilakukan, dan keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan keterampilan yang ada setelah pengalihan jabatan

---

During the administration of President Jokowi and Vice President K.H Ma'ruf Amin, there was one of the work priorities for 2019-2024 regarding the simplification of the bureaucracy. The momentum of simplifying the bureaucracy coincides with the development of human resources and the relocation of the capital city in facing the global challenges that exist today. This challenge can be seen in the drastic change in how things work through digital transformation which requires human resources in the government / ASN to have the skills and competencies to work quickly, adaptively and innovatively. The Ministry of Communication and Informatics supports the implementation of this transfer of positions, although the policy of transferring positions was initially doubted whether or not it could be implemented by many parties and there needs to be adjustments in the future. The Ministry of Communication and Informatics itself is included in the classification of the Ministry of Group 2 with a fairly complex organizational structure. This research aims to analyze and identify the organizational transformation process in the Ministry of Communication and Informatics through the implementation of the transfer of structural positions to functional positions. The research approach used post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with various parties in the Ministry of Communication and Informatics and literature study. The results of this study indicate that the Ministry of Communications and Informatics carried out an organizational transformation process through the transfer of positions with four dimensions, namely reframing, restructuring, revitalization, and renewal. This organizational transformation process has resulted in the transfer of structural positions to functional positions in the Ministry of Communication and Informatics as many as 611 employees. In the process of organizational transformation, the Ministry of Communications and Informatics has attempted to carry out the transfer of positions according to the President's instructions and conditions in their environment. The problems and challenges faced in the transformation process through the transfer of positions at the Ministry of Communication and Informatics include communication of the formation of a special work team, vacancies regarding additional management functions and clear boundaries related to the coordinator and sub-coordinator after transferring positions, the determination of SOTK that must be carried out immediately, and the balance between availability with the existing skills needs after the transfer"

"In the dynamic and competitive realm of global manufacturing, the tire industry stands as a critical pillar supporting automotive safety, performance, and sustainability. With a total market valued that has been increasing since the last few years and an annual global production exceeding 2.5 billion units according to statista as of 2023, and a compound annual growth rate of 3.31%, the tire manufacture operate under rigorous standards to meet diverse consumer demands and regulatory requirements worldwide In this dynamic environment, PT. XYZ plays a significant role as a key player in Indonesia’s tire manufacturing sector. To undertake the broader dynamics of global tire manufacturing and regional competition, PT. XYZ aligns its quality assurance strategis with global industry standards while addressing unique challenges and opportunities in the Indonesia market. This study aims to evaluate the current manufacturing process of radial tire, specifically in the curing process by implementing six sigma methodology and synergizing the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) framework, to discover underlying cause of accidental defect production within the company. Based on the evaluation, it is discovered that the main contributors of defects consist of Leaky Bladder, Pinched Bead, Buckled Bead, Light Inside and Open Mold. To eliminate the current problem occurring within the process, machinery and industry 4.0 tools are developed adapting to the problem type for each company such as leaky bladder detection system, bead repair system, and others.

---

Dalam dunia manufaktur global yang dinamis dan kompetitif, industri ban berdiri sebagai pilar penting yang mendukung keselamatan, kinerja, dan keberlanjutan otomotif. Dengan total nilai pasar yang terus meningkat sejak beberapa tahun terakhir dan produksi global tahunan yang melebihi 2,5 miliar unit menurut statista pada tahun 2023, serta tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 3,31%, manufaktur ban beroperasi di bawah standar yang ketat untuk memenuhi permintaan konsumen yang beragam dan persyaratan peraturan di seluruh dunia. Dalam lingkungan yang dinamis ini, PT. XYZ memainkan peran penting sebagai pemain kunci dalam sektor manufaktur ban di Indonesia. Untuk menghadapi dinamika yang lebih luas dari manufaktur ban global dan persaingan regional, PT. XYZ menyelaraskan strategi jaminan kualitasnya dengan standar industri global sekaligus menjawab tantangan dan peluang unik di pasar Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses produksi ban radial saat ini, khususnya pada proses curing dengan mengimplementasikan metodologi six sigma dan mensinergikan kerangka kerja DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control), untuk menemukan penyebab utama terjadinya cacat produksi yang tidak disengaja di perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa kontributor utama cacat terdiri dari Leaky Bladder, Pinched Bead, Buckled Bead, Light Inside, dan Open Mold. Untuk menghilangkan masalah yang terjadi dalam proses, mesin dan alat industri 4.0 dikembangkan menyesuaikan dengan jenis masalah di setiap perusahaan seperti sistem deteksi kandung kemih bocor, sistem perbaikan manik-manik, dan lain-lain."