Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif berdasarkan prinsip keadilan terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yuridis normatif, yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan PKB progresif adalah menciptakan tertib adminstrasi kendaraan, meningkatkan PAD, menekan volume kendaraan. Pemungutan PKB progresif ternyata belum memenuhi prinsip keadilan, dikarenakan syarat pemungutan kendaraan pribadi kedua dengan nama, alamat, dan jenis kendaraan sama masih menjadi pengelakan dalam pembayaran PKB progresif. Hasil penelitan menyarankan adanya peningkatan integritas aparatur pajak; sosialisasi penerapan PKB Progresif yang berkelanjutan; adanya peningkatan sistem pembayaran PKB yang sederhana, cepat dan memanfaatkan teknologi informasi.

---

The thesis discusses about collecting Vehicle?s Progressive Tax (VPT), based on principle of justice to increase the local revenue in Lampung. This research is a normative law research, which uses descriptive approach in its data processing.

According to the result of research, the goals of VPT are to create the orderly administration of vehicle, increase the local revenue, and limit the number of vehicles. The VPT evidently is not according to the principle of justice, because the requirement who said that the vehicle owned by a personal person with the basis of the name, the address and the same vehicle is still become evasion of VPT payment.

The research suggested to increase the integrity of tax officers; needs a continously socialization about the implementation of Vehicle's Progressive Tax; and using a simple and a quick payment system, also using a information technology to increase tax recieved."

"Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak sebagai salah satu tulang punggung pendapatan negara menerapkan self assesment system dalam memungut pajak dari masyarakat. Namun dalam penerapannya, sistem ini seringkali disalah gunakan oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum dalam mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam menentukan kerugian negara haruslah ditentukan jumlah yang nyata dan pasti. Kedua, berkaitan penerapan pertanggung jawaban korporasi di bidang perpajakan sudah semestinya diterapkan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang dapat disamakan dengan manusia yang memiliki pikiran dan dapat melakukan perbuatan ikut menikmati keuntungan dari penyimpangan penerapan self assesment system dibidang perpajakan.

---

Indonesia has aimed to achieve social welfare purpose as stated in The Preamble of Constitution 1945. Tax is one of the basic income for state enforcing selfassessment system in collecting taxes from citizen. Unfortunately, enforcing this system has caused state`s loss from tax payer misapplication. Directorate General of Taxation for law enforcement efforts in recovering losses that have been incurred by the taxpayer.

The results showed that, first, in determining the amount of damages which the state is determined to be a real and definite. Second, concerning with the implementation of corporate social responsibility in the field of taxation whether has been properly applied or otherwise. This is because the company that can be likened to a subject of law who has a mind and can do anything to enjoy the benefits of the deviation in the matter of application toward self-assessment system of taxation."

"Tesis ini dibuat untuk mengetahui bagaimana praktik transfer pricing diatur di Indonesia dan untuk mengetahui apakah pengaturan transfer pricing di Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena melibatkan serangkaian Peraturan Direktur Jenderal. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Pengolahan, analisa dan pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, dan hasil dari penelitian ini dituliskan secara deskriptif analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tesis ini menemukan bahwa praktik transfer pricing di Indonesia secara signifikan diatur oleh serangkaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dimana menurut Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Direktur Jenderal bukan merupakan lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan Padahal, Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan transfer pricing tidak sejalan dengan pengaturan Pasal 23A UUD NRI 1945, dan oleh sebab itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena Peraturan Direktur Jenderal pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam mengatur substansi perpajakan, maka penelitian ini menyarankan ini untuk ditingkatkan levelnya menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum lebih lanjut.

---

This thesis is made to know how transfer pricing practice being regulated in Indonesia, and also to know whether the regulation of transfer pricing in indonesia is in harmony with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, since the regulation involved sets of Peraturan Direktur Jenderal. The research methods is normative. Analysis and gathering of data in this research used qualitative approach, and the results are written descriprive analytically. Based on the research, this thesis found that transfer pricing practice in Indonesia significantly being regulated by sets of Peraturan Direktur Jenderal Pajak, while according to Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Direktur Jenderal is not considered authorized institution to make legislations. Meanwhile, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 clearly stated that tax must be regulated by legislation. It is concluded that the regulation of transfer pricing in Indonesia is not in harmony with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, and therefore inconstitutional. Because of this reason, this thesis recommend that the level of significant regulation of transfer pricing practise should be enhanced from Peraturan Direktur Jenderal Pajak to Peraturan Pemerintah. This is to prevent further law uncertainty."

"Penulisan Tesis ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dengan nara sumber. Fokus penelitian pada permasalahan mengenai pemenuhan unsur hukum dari Peraturan Bank Indonesia untuk menjadi sumber hukum sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan (regulatory junction) Bank Indonesia, dan bagaimana mengaktualisasikannya sebagai salah satu sarana hukum yang efektif dalam aktivitas pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara desktiptif analitis.Secara konstitusional, prinsip pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dalam kerangka demokrasi ekonomi. Namun dalam perkembangannya, kegiatan tersebut berlangsung dalam sistem mekanisme pasar {market mechanism) yang tidak hanya bersifat terbuka, tetapi semakin teritegrasi dengan ekonomi dan pasar global. Apapun sistem pasar yang diterapkan, pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata, yang di Indonesia dimaksudkan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare State). Dari segi kebijakan hukum {legal policy), sistem hukum yang dianut Indonesia berafiliasi pada tipe civil law dimana hukum yang berlaku mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya. Sistem hukum seperti ini, menuntut lembaga negara dan badan hukum publik, terutama pemerintah untuk berperan secara efektif dalam berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, karena the rapid economic development sought by Third World countries would required an effective legalframework.Setelah diteliti, Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi sumber hukum positif dan efektif untuk diberdayakan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

---

This thesis uses normative legal research method by using primary, seccndary, and third legal materials and interview with a source person. The research focused on the fulfillment of legal aspects of the Regulation of Bank Indonesia to be a law resource as an implementation of the regulatory function of Bank Indonesia. Therefore, how to be actualized it as an effective legal tool in the activities of national economic development. These issues are analyzing by quantitative approach and preserve by descriptive analysis.

Constitutionally, the national economic development is conducted in frame of economy democracy. In fact, that economic activities is run in the market mechanism system, that of not only openness, but also tends to be more integrated with the global market and economy. Wbat ever the market system is applied in a State, the aim of the economy development is always focuses on people’s wealthy by a high economic growth and flattening income distributions that of in Indonesia is promulgated to achieve a welfare State. From the legal policy perspective, the legal system of Indonesia is affiliated to civil law where the law is prioritized the rule as a base. This legal system needs an effective participation of all State organs especially from government in any aspect of national development including economic development because “the rapid economic development sought by Third World countries would require an effective legal framework”.

The conclusion of this research that the Regulation of Bank Indonesia is one of the regulation in Indonesia as an effective and positive legal resource that can be uses by Bank Indonesia as a tool in the implementation of national economic development."

"Era globalisasi ekonomi telah mendorong berbagai perusahaan besar yang berskala internasional melakukan kegiatan usaha di berbagai negara. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi timbal balik antar negara karena dengan adanya investasi baik langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan dapat memperkenalkan produk dan kegiataan usaha baru. Selain itu, transaksi internasional tersebut akan memberikan kontribusi penerimaan negara masingmasing melalui pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan perdagangan internasional.Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya dan hambatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT), serta efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap.Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di negara tempat kegiatan usaha dilaksanakan (negara sumber). Konsep BUT diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan dari suatu negara sumber atas laba usaha yang diperoleh perusahaan penduduk negara mitra perjanjian. Sesuai dengan konsep BUT , penghasilan usaha dari suatu perusahaan yang bertempat kedudukan di suatu negara hanya dapat dikenakan pajak di negara lain apabila perusahaan tersebut menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapanga n melalui wawancara dengan key informan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi BUT di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu tidak maksimal karena tidak ada koordinasi yang efektif antar Kator Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dengan Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing dalam melaksanakan ekstensifikasi BUT, kesulitan untuk memperoleh data dan keterlambatan pengiriman data,serta kurangnya pemahaman tentang pengertian dan kriteria BUT.Agar pelaksanaaan program ekstensifikasi BUT dapat berjalan efektif, maka perlu dibentuk teamwork ekstensifikasi BUT yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan ekstensifikasi BUT, peningkatan pemahaman mengenai pengertian BUT, dan perluasan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi bentuk usaha tetap dengan melibatkan unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Pajak.

---

The economic globalization era has encouraged various big international companies to conduct their business activities in various countries. The international trade can give reciprocal economic benefits between countries because both direct and indirect investments will be able to improve economic growth, employment opportunities and to introduce new products and business activities. In addition, the international transaction will give contribution to each country through the imposition of tax on the income generated through international commercial activities.The fundamental problems which are examined in this research are the efforts and the obstacles in the implementation of extensification of tax payers from the Permanent Establishments (PE), and the effectiveness of the coordination in implementing the extensification in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1. The objective of this Research is to discover the problems encountered and how effective is the coordination in implementing the extensification of taxpayers from the permanent business establishments.The Permanent Establishments are the business form used by the expatriatetaxpayers to represent their activities or interests in the country where the business activities take place (the source country). The concept of permanent business establishments is introduced to determine the tax entitlement of the source country on the operating profit gained by a company originating from the partner country that signs the agreement. Pursuant to the concept of Permanent Establishments, the operating income of a company having domicile in another country can only be taxed by another country if the company concerned conducts its business or activities through a Permanent Establishment.The method of research used in this thesis is qualitative research method by using the descriptive analysis, with data collecting technique in the form of library study and field study through interviews with key informants.Based on the result of the study, a conclusion is made stating that the implementation of the extensification of Permanent Establishments in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 is not maximal because there is no effective coordination between the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office in implementing the extensification of Permanent Establishments, the difficulty in obtaining data and the delay in data delivery, and the lack of understanding of the definition and the criteria of the Permanent Establishments.In order that the implementation of the extensification of Permanent Establishments program can be effective, it is necessary to establish a team of extensification of Permanent Establishments which involves the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office, and the provision which regulates the implementation of the extensification of Permanent Establishments, improving the understanding of Permanent Establishments, and the extension of the cooperation in implementing the extensification activities of Permanent Establishments by involving the organizations outside the Directorate General of Taxation."

"Di Provinsi Riau, bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang sering terjadi, berdasarkan data BPS lebih dari 65% bencana di Riau adalah kebakaran hutan. Dampak dari bencana kebakaran hutan adalah asap yang menyebar dengan cepat ke daerah berpenduduk. Asap ini berdampak buruk pada kesehatan. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan untuk membuat posko kesehatan sampai tingkat kelurahan agar dapat menolong penduduk. Posko kesehatan dapat dibuat secara fleksibel sehingga dapat dibangun pada bangunan yang layak. Posko kesehatan akan menerima pasokan peralatan medis dari BPBD terdekat dan penduduk dapat berobat ke posko kesehatan terdekat secara gratis. Diperlukannya penentuan lokasi posko kesehatan yang dapat menjangkau semua penduduk dengan merata, berjarak dekat, dan penggunaan anggaran yang efisien. Maka dilakukan optimasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada optimasi tahap 1 tujuannya adalah menentukan lokasi posko kesehatan yang dapat menjangkau semua penduduk dengan biaya minimum. Kemudian, dibuat juga skenario kelonggaran anggaran dari hasil optimasi tahap 1. Skenario sebesar +5%, 10%, 15%, dan 20% dilakukan agar dapat menambah posko kesehatan yang dekat dengan titik api karena semakin dekat maka kualitas udara semakin buruk. Kemudian dilakukan optimasi tahap 2 yaitu untuk meminimalkan jarak dari penduduk ke posko kesehatan dengan memperhatikan titik api dan populasi. Hasil dari optimasi tahap 1 dan tahap 2 adalah lokasi posko kesehatan yang terpilih. Model optimasi dibuat menggunakan python dan Gurobi. Namun, masih terdapat berbagai kekurangan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya.

---

In Riau Province, wildfire is a frequent disaster, based on BPS data, more than 65% of disasters in Riau are wildfire. The impact of the wildfire disaster is the smoke that spreads quickly to populated areas. This smoke is bad for health. The Riau Provincial Government decided to establish a relief shelter up to the sub-district level in order to help the wildfire victims. Relief shelter can be made flexibly so that they can be built in appropriate buildings. The relief shelter will receive supplies of medical equipment from the nearest BPBD and residents can seek treatment at the nearest relief shelter for free. It is necessary to determine the location of relief shelter that can reach all population evenly, closely spaced, and use the money efficiently. So, optimization is done to solve the problem. In optimization phase 1, the goal is to determine the location of relief shelter that can reach all population with minimum costs. Then, a budget slack scenario is also made from the optimization results of stage 1. Scenarios of +5%, 10%, 15%, and 20% are carried out in order to increase relief shelter close to wildfire hotspots because the closer they are, the worse the air quality. Then the second stage of optimization is carried out, namely to minimize the distance from population to the relief shelter by paying attention to wildfire hotspots and population. The result of optimization stage 1 and stage 2 is the location of the selected relief shelter. The optimization model was created using python and Gurobi. However, there are still various weaknesses that can be corrected in further research."

"Dengan terus bertumbuhnya produksi dan konsumsi plastik, isu pengelolaan sampah plastik menjadi krusial karena tingginya dampak pencemaran yang dapat dihasilkan oleh pengelolaan yang salah. Daur ulang merupakan salah satu cara terbaik untuk mengelola sampah plastik. Pemerintah telah menetapkan penggandaan kapasitas daur ulang sebagai salah satu strategi dalam mengurangi kebocoran aliran plastik ke laut. Maka dari itu, penelitian ini hendak membangun model perencanaan agregat yang mendukung keberlanjutan dan optimasi perencanaan produksi, persediaan, serta backorder dengan tujuan meminimalkan biaya produksi keseluruhan salah satu perusahaan yang tercakup dalam rantai pasok industri daur ulang plastik, yaitu manufaktur PET flakes. Model optimasi menggunakan metode mixed-integer linear programming (MILP) dengan perangkat Opensolver untuk Microsoft Excel dan Gurobi optimizer. Model hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan model dengan strategi murni perecanaan agregat : strategi Chase dan strategi Level. Urutan model dengan biaya produksi terendah adalah model perencanaan agregat penelitian, model Chase Strategy, kemudian model Level Strategy, dengan jumlah sebesar Rp1.234.922.424.965,32, Rp1.289.603.961.089,41, dan Rp1.669.974.114.375,48.

---

As plastic production and consumption keeps growing rapidly, plastic waste management is an important issue due to the damage that plastic waste mismanagement can give. Recycling is one of the best solutions. The government has established doubling the recycling capacity as one of the strategy to reduce the leakage of plastic into the ocean. Therefore, this study aims to build an aggregate planning model that supports the sustainability and optimization of production, inventory, and backorder planning with the objective of minimizing the overall production cost of a company in the plastic recycling industry, namely, a PET flakes manufacturer. The optimization model uses mixed-integer linear programming (MILP) method, with OpenSolver with Microsoft Excel and Gurobi optimizer. The model is then compared with the model with pure aggregate planning strategies : Chase Strategy and Level Strategy. The order of the models with the lowest cost result to the highes is the research model, Chase Strategy, then the Level Strategy, with the amount of Rp1.234.922.424.965,32, Rp1.289.603.961.089,41, and Rp1.669.974.114.375,48.

"

"Permintaan energi global terus meningkat pesat, mendorong peningkatan kesadaran dan adopsi sumber energi terbarukan sebagai pelengkap dan alternatif energi konvensional. Tren ini dibuktikan dengan meningkatnya investasi pemerintah di sektor energi terbarukan, khususnya tenaga air, yang memiliki potensi signifikan untuk pembangkitan listrik. Namun, investasi dalam proyek energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga mini hidro, menghadapi risiko dan ketidakpastian yang substansial. Hal ini memerlukan pendekatan komprehensif dalam valuasi proyek yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai fasilitas pembangkit listrik tenaga mini hidro dengan memperhitungkan faktor risiko dan ketidakpastian. Penelitian ini menggunakan model Discounted Cash Flow (DCF) yang dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo dalam kerangka Value at Risk (VaR). Analisis dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% dan diuji melalui dua skenario berbeda: satu berdasarkan data operasional historis dan yang lain menggunakan data studi kelayakan yang direncanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai fasilitas menurun ketika dihadapkan pada tingkat risiko dan interval kepercayaan yang telah ditentukan. Studi ini mengidentifikasi laju aliran air sebagai faktor risiko paling signifikan yang mempengaruhi valuasi pembangkit listrik tenaga mini hidro. Selanjutnya, analisis skenario komparatif mengungkapkan perbedaan substansial antara ekspektasi yang direncanakan dan kinerja aktual, menekankan pentingnya penilaian risiko yang kuat dalam perencanaan proyek. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman faktor risiko dalam valuasi proyek energi terbarukan dan menekankan kebutuhan akan strategi manajemen risiko yang komprehensif dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi investor, pembuat kebijakan, dan pengembang proyek di sektor energi terbarukan.

---

The global demand for energy continues to rise rapidly, prompting increased awareness and adoption of renewable energy sources as supplements and alternatives to conventional energy. This trend is evidenced by growing government investment in the renewable energy sector, particularly in hydropower, which has significant potential for electricity generation. However, investments in renewable energy projects, including mini hydropower plants, are subject to substantial risks and uncertainties. This necessitates a comprehensive approach to project valuation that incorporates these risk factors. This study aims to determine the value of a mini hydropower plant facility while accounting for risk factors and uncertainties. The research employs a Discounted Cash Flow (DCF) model combined with Monte Carlo simulation within a Value at Risk (VaR) framework. The analysis is conducted at a 95% confidence level and tested through two distinct scenarios: one based on historical operational data and another using planned feasibility study data. The results demonstrate that the facility's value decreases when subjected to predetermined risk levels and confidence intervals. The study identifies the water flow rate as the most significant risk factor affecting the valuation of the mini hydropower plant. Furthermore, a comparative scenario analysis reveals substantial differences between planned expectations and actual performance, highlighting the importance of robust risk assessment in project planning. This research contributes to the understanding of risk factors in renewable energy project valuation and emphasizes the need for comprehensive risk management strategies in the development of mini hydropower plants. The findings provide valuable insights for investors, policymakers, and project developers in the renewable energy sector."