Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi. Sebagai salah satu lembaga publik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai sebuah hirarki pada tataran kebijakan, tataran organisasi dan tataran operasional. Untuk menganalisa dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada 3 tataran, digunakan kerangka intelektual dari Bromley dimana ketiga tataran tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan penggunaan metodologi SSM untuk mengupas sistem aktivitas manusia pada 3 tataran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan hirarki kebijakan Bromley, penataan kelembagaan (institutional arrangement) pada tataran policy level menghasilkan penyempurnaan peraturan Komisi Informasi Pusat tentang standar layanan informasi publik, pada tataran organizational level menghasilkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dan di tataran operational level menghasilkan rancangan kegiatan dalam meningkatkan layanan informasi melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada tataran operasional terjadi interaksi (patterns of interaction) antara Lapan dengan masyarakat, stakeholder dalam penggunaan layanan informasi kelitbangan Lapan, dimana outcomes berupa produk informasi kelitbangan yang dirasakan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan yang tersusun merupakan suatu bentuk kebijakan, dimana dalam pelaksanaan kebijakan pada 3 tataran tersebut melibatkan aktor-aktor kebijakan. Keterlibatan aktor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Peraturan-peraturan yang telah disusun di setiap tataran tersebut dilaksanakan dan disosialisasikan kepada publik melalui web, dengan informasi yang selalu update.

---

Law Number 14 of 2008 on Public Information provides a legitimacy for public bodies to do the transparency that includes people's rights to control and access the information. As a public institution, the National Institute of Aeronautics and Space (Lapan) shall carry out the mandate of the act. This thesis aims to analyze and explore the implementation of the disclosure policy in Lapan as a hierarchy at the policy level, the organizational level and the operational level. To analyze and explore the implementation of the public disclosure at those 3 (three) levels mentioned above, the writer applies the Bromley's intellectual framework in which those levels are interrelated to each other and uses the SSM methodology to explore the system of human activity at those levels.

The result shows that by using the hierarchy of Bromley?s policies, the institutional arrangements at the policy level improves the regulation of the Central Information Commission on the standard of public information services. At the organizational level, it generates the Chairman's regulation on the Public Information and Guidance Service. While at the operational level, it creates activity designs in improving the information services through the role of Information and Documentation Management Officer. At this level, there will be interractions (patterns of interaction) among Lapan, public, and stakeholder in the use of research and development information of Lapan, where the outcomes are in the form of research and development information products perceived by the public.

Structured rules is a form of policy, where in the implementation of the policy on the 3 (three) level involves policy actors. The involvement of actors in the formulation and implementation of policies becomes specific characters of public policies. Regulations that have been developed in each level is implemented and disseminated to the public via the web, with information that is always updated."

"Tesis ini membahas mengenai kompleksitas permasalahan transportasi dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Pola Transportasi Makro di DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi kebijakan tersebut agar dapat mewujudkan kebijakan transportasi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin.Didalam kebijakan PTM sendiri masih ditemui adanya permasalahan yakni strategi-strategi yang ada dalam PTM belum dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya upaya untuk merevitalisasi kebijakan PTM melalui upaya jangka pendek melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, jangka menengah, misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek.Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan melaksanakan upaya-upaya dalam merevitalisasi kebijakan pola transportasi makro sesuai dengan tahapan waktu yang dibutuhkan.

---

The focus of this study is about the complexity of the problems of transportation and issues in the implementation of the Jakarta Macro Transportation Blueprint. This study also focus on the efforts that can be done to revitalize the policy in order to actualize a sustainable transportation policy. Using a qualitative research methods, the results shows that the transportation issues in Jakarta are very complex, there are three common problems that occur that is the number of private vehicles that are not controlled, public transports that are poor and unreliable, and the behavior of road users who are not disciplined.

In the PTM policy itself is still encountered the problem that the existing strategies in the PTM can?t be optimally implemented. Therefore, there needs to be an effort to revitalize the PTM policies through shortterm efforts with the implementation of direct services in Transjakarta Busway and revitalize the public transports services. At the medium term, for example is with the MRT and LRT construction and arrangement of pedestrian paths, and in the long term through the integration of spatial policies with transport policy and the establishment of a special authority Jabodetabek transportation agencies.

The results also suggest that there needs to be a paradigm shift and mindset of the government, both central and local, from transportation policies that favor private vehicles into policies that favor public transport and implement efforts to revitalize the Jakarta macro transportation blueprint policies in accordance with the time step needed."

"In the dynamic and competitive realm of global manufacturing, the tire industry stands as a critical pillar supporting automotive safety, performance, and sustainability. With a total market valued that has been increasing since the last few years and an annual global production exceeding 2.5 billion units according to statista as of 2023, and a compound annual growth rate of 3.31%, the tire manufacture operate under rigorous standards to meet diverse consumer demands and regulatory requirements worldwide In this dynamic environment, PT. XYZ plays a significant role as a key player in Indonesia’s tire manufacturing sector. To undertake the broader dynamics of global tire manufacturing and regional competition, PT. XYZ aligns its quality assurance strategis with global industry standards while addressing unique challenges and opportunities in the Indonesia market. This study aims to evaluate the current manufacturing process of radial tire, specifically in the curing process by implementing six sigma methodology and synergizing the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) framework, to discover underlying cause of accidental defect production within the company. Based on the evaluation, it is discovered that the main contributors of defects consist of Leaky Bladder, Pinched Bead, Buckled Bead, Light Inside and Open Mold. To eliminate the current problem occurring within the process, machinery and industry 4.0 tools are developed adapting to the problem type for each company such as leaky bladder detection system, bead repair system, and others.

---

Dalam dunia manufaktur global yang dinamis dan kompetitif, industri ban berdiri sebagai pilar penting yang mendukung keselamatan, kinerja, dan keberlanjutan otomotif. Dengan total nilai pasar yang terus meningkat sejak beberapa tahun terakhir dan produksi global tahunan yang melebihi 2,5 miliar unit menurut statista pada tahun 2023, serta tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 3,31%, manufaktur ban beroperasi di bawah standar yang ketat untuk memenuhi permintaan konsumen yang beragam dan persyaratan peraturan di seluruh dunia. Dalam lingkungan yang dinamis ini, PT. XYZ memainkan peran penting sebagai pemain kunci dalam sektor manufaktur ban di Indonesia. Untuk menghadapi dinamika yang lebih luas dari manufaktur ban global dan persaingan regional, PT. XYZ menyelaraskan strategi jaminan kualitasnya dengan standar industri global sekaligus menjawab tantangan dan peluang unik di pasar Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses produksi ban radial saat ini, khususnya pada proses curing dengan mengimplementasikan metodologi six sigma dan mensinergikan kerangka kerja DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control), untuk menemukan penyebab utama terjadinya cacat produksi yang tidak disengaja di perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa kontributor utama cacat terdiri dari Leaky Bladder, Pinched Bead, Buckled Bead, Light Inside, dan Open Mold. Untuk menghilangkan masalah yang terjadi dalam proses, mesin dan alat industri 4.0 dikembangkan menyesuaikan dengan jenis masalah di setiap perusahaan seperti sistem deteksi kandung kemih bocor, sistem perbaikan manik-manik, dan lain-lain."

"Penelitian skripsi ini akan berupaya mengoptimalkan logistik terbalik limbah elektronik di Indonesia terhadap aspek-aspek keberlanjutan yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Model yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fasilitas pengolahan limbah elektronik beserta lokasi timbulan limbah dan pasar sekunder material pulihan limbah elektronik. Adapun pencapaian keberlanjutan akan diukur dari tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ditinjau dari karakteristiknya, model yang disusun merupakan model penentuan lokasi fasilitas dan diselesaikan dengan metode metaheuristika yaitu NSGA-II. Hasil optimasi yang dilakukan menunjukkan beberapa temuan. Pertama, provinsi dengan kapasitas fasilitas pengolah limbah elektronik yang tinggi masih terpusat di Jawa. Kedua, di kawasan Indonesia Tengah, provinsi yang menjadi pusat (hub) pengolahan limbah elektronik adalah Bali, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemudian, kawasan Indonesia Timur masih cenderung mendirikan fasilitas hanya untuk memenuhi kapasitas sendiri, dikarenakan jarak dan biaya pengiriman yang mahal. Dalam mengimplementasikan temuan ini di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah perlu mendukung berkembangnya ekosistem pengelolaan limbah elektronik yang optimal di Indonesia dengan cara memperbaiki regulasi dan memberikan subsidi bagi perusahaan pengolah limbah elektronik. Selama proses transisi berlangsung, sektor informal perlu dilibatkan untuk membantu memperoleh limbah elektronik. Sektor ini juga perlu diberdayakan dengan mempekerjakan pengumpul limbah elektronik sebagai pekerja di fasilitas pengolahan limbah elektronik. Hal ini diperlukan demi mewujudkan sistem pengelolaan limbah elektronik di Indonesia yang efektif dan efisien demi dunia yang lebih baik.

---

This research will attempt to optimize the reverse logistics of electronic waste in Indonesia regarding sustainability aspects, namely environmental, social and economic. Indonesia is now facing a fairly serious electronic waste problem. This problem is then exacerbated by Indonesia's ability to process electronic waste which is still very inadequate. Therefore, a more formal electronic waste management system model will be developed and optimized. The model used in this research includes electronic waste processing facilities along with waste generation locations and secondary markets for electronic waste recovered materials. The achievement of sustainability will be measured from three aspects, namely environmental, social and economic. Judging from its characteristics, the model prepared is a facility location determination model and is completed using the metaheuristic method, namely NSGA-II. The results of the optimization carried out show several findings. First, provinces with high electronic waste processing facility capacity are still concentrated in Java. Second, in the Central Indonesia, the provinces that are the centers (hubs) for electronic waste processing are Bali, South Sulawesi and East Kalimantan. Then, the Eastern Indonesia still tends to set up facilities only to meet its own capacity, due to distance and expensive shipping costs. In implementing these findings in Indonesia, there are several things that need to be considered. The government needs to support the development of an optimal electronic waste management ecosystem in Indonesia by improving regulations and providing subsidies for electronic waste processing companies. During the transition process, the informal sector needs to be involved to help obtain electronic waste. This sector also needs to be empowered by employing e-waste collectors as workers in e-waste processing facilities. This is necessary to create an electronic waste management system in Indonesia that is effective and efficient for a better world."

"Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Pertumbuhan ini memacu peningkatan pengiriman pasokan otomotif, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di pulau-pulau lainnya. Peningkatan aktivitas distribusi ini, jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang, dapat mengakibatkan kenaikan biaya distribusi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi distribusi yang optimal dari gudang hingga ke pelanggan. Penelitian ini mengembangkan model matematika untuk meminimalkan biaya distribusi menggunakan metode hub & spoke dengan pendekatan mixed integer linear programming (MILP). Model ini kemudian diterjemahkan ke dalam program Python menggunakan library PuLP. Biaya distribusi yang dianalisis terdiri dari biaya shuttle atau pengiriman first mile dan biaya truk atau pengiriman last mile. Hasil penelitian selama 26 periode menunjukkan bahwa model distribusi hub & spoke yang dikembangkan mampu mengurangi total biaya distribusi hingga 35% dibandingkan dengan biaya pengiriman aktual perusahaan. Selain itu, model ini juga menunjukkan tingkat utilisasi kendaraan yang optimal dengan rata-rata kapasitas muatan terisi 75% untuk shuttle dan 90% untuk truk pada setiap periode.

---

The automotive industry is one of the rapidly growing sectors in Indonesia. This growth has driven an increase in automotive supply shipments not only on the island of Java but also on other islands. Increased distribution activities, if not accompanied by thorough planning, can lead to a significant rise in distribution costs. Therefore, an optimal distribution strategy from the warehouse to the customer is essential. This study develops a mathematical model to minimize distribution costs using the hub & spoke method with a mixed integer linear programming (MILP) approach. The model is then translated into a Python program using the PuLP library. The distribution costs analyzed include shuttle costs or first mile delivery and truck costs or last mile delivery. The results of the study over 26 periods indicate that the proposed hub & spoke distribution model can reduce total distribution costs by up to 35% compared to the company's actual shipping costs. Additionally, this hub & spoke delivery model also shows optimal vehicle utilization rates with an average load capacity of 75% for shuttles and 90% for trucks in each period."

"Permintaan energi global terus meningkat pesat, mendorong peningkatan kesadaran dan adopsi sumber energi terbarukan sebagai pelengkap dan alternatif energi konvensional. Tren ini dibuktikan dengan meningkatnya investasi pemerintah di sektor energi terbarukan, khususnya tenaga air, yang memiliki potensi signifikan untuk pembangkitan listrik. Namun, investasi dalam proyek energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga mini hidro, menghadapi risiko dan ketidakpastian yang substansial. Hal ini memerlukan pendekatan komprehensif dalam valuasi proyek yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai fasilitas pembangkit listrik tenaga mini hidro dengan memperhitungkan faktor risiko dan ketidakpastian. Penelitian ini menggunakan model Discounted Cash Flow (DCF) yang dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo dalam kerangka Value at Risk (VaR). Analisis dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% dan diuji melalui dua skenario berbeda: satu berdasarkan data operasional historis dan yang lain menggunakan data studi kelayakan yang direncanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai fasilitas menurun ketika dihadapkan pada tingkat risiko dan interval kepercayaan yang telah ditentukan. Studi ini mengidentifikasi laju aliran air sebagai faktor risiko paling signifikan yang mempengaruhi valuasi pembangkit listrik tenaga mini hidro. Selanjutnya, analisis skenario komparatif mengungkapkan perbedaan substansial antara ekspektasi yang direncanakan dan kinerja aktual, menekankan pentingnya penilaian risiko yang kuat dalam perencanaan proyek. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman faktor risiko dalam valuasi proyek energi terbarukan dan menekankan kebutuhan akan strategi manajemen risiko yang komprehensif dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi investor, pembuat kebijakan, dan pengembang proyek di sektor energi terbarukan.

---

The global demand for energy continues to rise rapidly, prompting increased awareness and adoption of renewable energy sources as supplements and alternatives to conventional energy. This trend is evidenced by growing government investment in the renewable energy sector, particularly in hydropower, which has significant potential for electricity generation. However, investments in renewable energy projects, including mini hydropower plants, are subject to substantial risks and uncertainties. This necessitates a comprehensive approach to project valuation that incorporates these risk factors. This study aims to determine the value of a mini hydropower plant facility while accounting for risk factors and uncertainties. The research employs a Discounted Cash Flow (DCF) model combined with Monte Carlo simulation within a Value at Risk (VaR) framework. The analysis is conducted at a 95% confidence level and tested through two distinct scenarios: one based on historical operational data and another using planned feasibility study data. The results demonstrate that the facility's value decreases when subjected to predetermined risk levels and confidence intervals. The study identifies the water flow rate as the most significant risk factor affecting the valuation of the mini hydropower plant. Furthermore, a comparative scenario analysis reveals substantial differences between planned expectations and actual performance, highlighting the importance of robust risk assessment in project planning. This research contributes to the understanding of risk factors in renewable energy project valuation and emphasizes the need for comprehensive risk management strategies in the development of mini hydropower plants. The findings provide valuable insights for investors, policymakers, and project developers in the renewable energy sector."

"Tesis ini membahas perkara mengenai penerapan klausula baku dalam lease proposal ruangan kantor di Plaza Great River Kuningan, Jakarta Selatan. Pembahasan dalam tesis ini dilakukan berdasarkan pada Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor dan beberapa Putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi yang terkait dengan perkara tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum alam dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan teori keadilan John Rawls. Lebih lanjut, tesis ini juga menguraikan pengaturan dan teori tentang hukum perjanjian serta perjanjian baku secara khusus. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bagian akhir, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan penerapan dari teori keadilan John Rawls sebagai batasan terhadap asas kebebasan berkontrak untuk menjamin hak-hak dasar dari konsumen.

---

This thesis discusses about the implementation of standard clause on the proposal of lease agreement of office room in Plaza Great River Kuningan, South Jakarta. The study of the problem in this thesis is based on the arbitral award of Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) of Bogor and several decisions of district court and appellate court which are related to the said above case. The theories which used to analyze the problem in this thesis are theory of natural law in relation to freedom of contract principle and John Rawls? theory of justice. Furthermore, this thesis also elaborates the regulation and the theory related to contract law and especially to standard contract. The legal basis which used in analyzing the problem in this thesis are Indonesia Civil Code and Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In the final part of this thesis concluded that the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection is an example of the implementation of John Rawls? Theory of Justice as a limitation to freedom of contract principle in order to assure the basic rights of consumer."

"Iklan merupakan salah satu strategi penjualan yang dapat menyampaikan informasi kepada konsuen. Hal ini terlihat jelas dala hubungan antara iklan rokok dan konsumsi masyarakat. Penelitian ini akan fokus terhadap intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah iklan rokok. Titik beratnya bagaimana peraturan dapat mengatur masalah iklan rokok. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder. Dapat dibuktikan bahwa anak anak dan kau muda lebih cepat menangkap makna dari iklan rokok dibandingkan orang dewasa dan kaum muda lebih cenderung mengkonsusi rokok oleh karena pengaruh iklan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sangat muda memahami bahwa promosi tembakau mempromosikan merokok daripada merek tertentu dan bahwa ketika mereka semakin tua mereka dapat membedakan pesan merek. Sebagai kesimpulan dapat diketahui bahwa pemerintah sudah mulai mengambil sikap dalam mengatur iklan rokok termasuk spornsor dalam acara olahraga, beasiswa dan lain lain. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebih berperan lagi dalam pelaksanaan pengaturan periklanan, khususnya iklan rokok.

---

Advertisement is one of the marketing strategies with the aim to deliver the information to consumers.There is a clear relationship between tobacco advertising and consumption. This research will focus on goverment intervention from the regulation. How the regulation able to set up the tobacco advertisement. This research is based on juridical normative research, emphasizing on secondary data.

Here is also evidence that children and young people are more receptive than adults to tobacco advertising and that young people exposed to tobacco advertising and promotion are more likely to take up smoking. Research suggests that very young children understand that tobacco promotion is promoting smoking rather than a particular brand and that as they get older they can differentiate the brand messages.

As a conclusion, the regulation in Indonesia already make a move to set up the tobacco advertisement include the sponsor for sport events, scholarship and others. From this research it is expected that the Government can have more role in implementing the regulationon advertisement, especially tobbaco advertisement."

"Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) makna hak atas informasi bagi perlindungan konsumen; (2) karakteristik iklan yang menyesatkan; dan (3) putusan-putusan lembaga peradilan terhadap iklan yang menyesatkan. Permasalahan pokok yang akan dibahas oleh penulis, yaitu: (1) Apa makna hak atas informasi bagi perlindungan konsumen; (2) Bagaimana karakteristik iklan yang menyesatkan, dan (3) bagaimana putusan-putusan lembaga peradilan terhadap iklan yang menyesatkan. maka penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, data sekunder atas adanya putusan-putusan badan peradilan mengenai sengketa konsumen sehubungan dengan iklan.Hasil dari penelitian ini adalah hak atas informasi memiliki makna yang penting bagi perlindungan konsumen. Dengan memiliki informasi yang lengkap dan benar, konsumen dapat menentukan produk dan/atau jasa yang akan dipergunakan, dan konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hak atas informasi yang jelas dan benar memastikan konsumen mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu produk, karenanya konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau dibutuhkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam pengunaan produk. Keputusan badan peradilan atas sengketa konsumen sehubungan dengan iklan menyatakan bahwa pelaku usaha terikat dengan iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha.Hak atas informasi memastikan konsumen dapat menentukan produk dan/atau jasa yang akan dipergunakan, dan konsumen dapat terhindar dari kerugian. Badan peradilan berpendapat bahwa iklan merupakan janji yang mengikat dan dengan demikian pelaku usaha berkewajiban memenuhi janji tersebut. Iklan yang bersifat mengelabuhi atau menyesatkan, atau tidak dipenuhi pelaku usaha merupakan pelanggaran dan memiliki akibat hukum terhadap pelaku usaha. Standarisasi penyediaan informasi untuk barang/jasa yang dipergunakan konsumen kelas bawah dan menengah (sebagai prioritas), dan menuangkannya dalam peraturan. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pelaku usaha berkepentingan atas penyedian informasi yang benar dan lengkap, agar kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha menjadi tinggi dan ekonomi dapat tumbuh, disaat yang bersamaan pembinaan Departemen Perdagangan/ terkait terhadap pelaku usaha terus dilakukan, dan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas. Peningkatan terus menerus (continous development) atas pemahaman yang baik dari lembaga peradilan dan penegak hukum, mengenai pengertian bahwa brosur merupakan bagian dari iklan.

---

The purpose of this research is to determine : (1) the materiality of the right to be informed in relation to the consumer protection; (2) the characteristic of misleading/false advertisement; and (3) the decision of legislative body on dispute on misleading advertisement. The main issued to be discussed in this thesis are as follows: (1) how material is the right to be informed in relation to the consumer; (2) what is the characteristic of misleading/false advertisement, and (3) how is decision of legislative body on dispute on misleading advertisement. The legal normative research methodology is used in this research .

The result of this research are as follows: right to be informed has an important role to consumer protection. With correct and complete information, consumer can have the complete information on one particular product/service, therefore consumer shall be able to determine the correct product/service, and unnecessary lost can be avoided. The legislative bodies decisions on misleading/false advertising stated that the business entity is bound to such advertising.

Right to be informed enable consumer to choose correct product/service to be consumed, and to minimize any lost due to incorrect product/service. Legislative bodies decided that advertising is a binding promise, and therefore, business entity is obliged to fulfill such obligation. A misleading/false advertising, or failure to fulfill the advertising are considered as violation and subject to certain legal penalty. To regulate the standard or minimal information of the product/service. To share rationale to business entity, that they will benefit from the right to be informed. Continuous development by the judge, on right to be informed."