Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat.

---

Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller.

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods.

Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period.

The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal. "

"Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah mengapa suatu perseroan terbuka memutuskan untuk go private; Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan terbuka yang setelah melakukan penawaran tender dalam rangka go private masih memiliki lebih dari 300 tiga ratus pemegang saham dan modal disetor lebih dari Rp. 3.000.000.000,- tiga miliar rupiah, serta bagaimana akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian alasan perseroan memilih untuk melakukan go private yaitu karena sahamnya tidak likuid, perseroan sudah tidak membutuhkan dana dari masyarakat, mencegah terjadi perubahaan pemegang kendali perseroan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu perseroan dapat membeli kembali saham perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 UUPT hingga perseroan tidak lagi memenuhi kriteria perseroan terbuka. Akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal notaris terbukti bersalah atas tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal sesuai Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal yaitu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aktanya dapat menjadi tidak autentik, bentuk tanggung jawab notaris pasar modal yaitu notaris pasar modal dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata, pidana, dan adminstratif. Perlunya pengaturan mengenai go private secara lebih tegas karena masih dirasa kurang.

---

The main point of the issue is why an open company decides to go private How is the mechanism that can be done by an open company which after conducting a tender offer in order to go private still has more than 300 three hundred shareholders and paid up capital of more than Rp. 3.000.000.000, three billion rupiah , and how the legal effect on the deed of amendment of the articles of association made by the notary in the case of non fulfillment of information disclosure in the capital market. To answer the problem, the type of research used is normative juridical, using secondary data, and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the company chose to go private because the shares are not liquid, the company does not need funds from the public, preventing the change of control holders of the company. The mechanism that can be done by the company is the company can buy back the shares of the company in accordance with the provisions of Article 37 paragraph 1 UUPT until the company no longer meets the criteria of the company open. The legal consequences of the deed of amendment of articles of association made by a notary in the case of a notary proven guilty of non fulfillment of information disclosure in the capital market pursuant to Article 86 paragraph 2 of the Capital Market Law is based on Article 1868 of the Civil Code Act becomes unauthentic , the form of responsibility of notary capital market that is notary of capital market can be sought civil, criminal, and adminstrative responsibility. The need for regulation on go private is more assertive because it is still considered less. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia."

"Profesi Notaris ada dan berkembang karena kebutuhan masyarakat akan jasanya untuk membuat akta otentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum. Untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris mengumpulkan, memproses serta menyimpan data pribadi kliennya. Seiring dengan perkembangan teknologi, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu tugas Notaris khususnya terutama dalam hal pengelolaan data klien, arsip, dan keuangan. Adanya sistem elektronik berbasis cloud ini melahirkan tanggung jawab baru kepada Notaris terkait data pribadi kliennya yang tersimpan di cloud. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan nasional yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan tanggung jawab Notaris terhadap perlindungan data pribadi pengguna jasanya yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran Notaris, khususnya yang berbasis cloud computing system. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan metode analisa data kualitatif. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi. Walaupun demikian Notaris harus bertanggung jawab terhadap data pribadi kliennya mulai dari pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data pribadi tersebut dalam sistem elektronik perkantorannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

---

Notary Profession exists and evolves due to the society 39 s need for its services to make an authentic deed of circumstances, events and legal actions. To create such an authentic deed, the Notary collects the personal data of his client, deposits and processes the personal data to be included in the deed. Along with the development of technology, there is electronic office system for Notary based on cloud computing that can help and assist notary assignment especially in terms of client data management, archives, and finance.

The existence of this cloud based electronic office system give new responsibilities to the Notary related to client rsquo s personal data stored in the cloud. The issues raised in this thesis are the provision of national law governing the protection of personal data in Indonesia and the responsibility of Notary to the protection of client rsquo s personal data stored in Notary 39 s electronic office system, especially those based on cloud computing system.

The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method. Until now, Indonesia does not yet have a regulation that specifically regulates the protection of personal data. Notary shall, however, be responsible for the personal data of its clients from collecting, storing and processing of such personal data in its electronic office systems in accordance with applicable laws and regulations and follow the principles of protection of personal data which applicable internationally."

"ABSTRAKPasar Modal merupakan salah satu pilihan sumber pendanaan bagi dunia usaha dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat umum. Dengan demikian, banyak perusahaan hendak melakukan Go Public dengan tujuan memperoleh tambahan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Namun tidak semua Perusahaan Terbuka memiliki performa yang baik di Bursa Saham, sehingga ada Perusahaan Terbuka yang ingin kembali menjadi perusahaan tertutup. PT Toko Gunung Agung Tbk merupakan salah satu Perusahaan Terbuka yang hendak kembali menjadi perusahaan tertutup. Keinginan PT Toko Gunung Agung Tbk tersebut sejalan dengan PT Permata Prima Energi yang hendak menjadi Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu, dilakukanlah Akuisisi Terbalik atau Reverse Take Over atas PT Toko Gunung Agung Tbk dengan jalan melakukan Right Issue. Notaris dalam kegiatan Pasar Modal berperan penting, sama halnya dengan profesi penunjang lainnya. Dalam hal Akuisisi Terbalik PT Toko Gunung Agung Tbk tersebut, para pihak tentu membutuhkan bukti yang kuat untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam hal pelaksanaan Akuisisi Terbalik PT Toko Gunung Agung Tbk oleh PT Permata Prima Energi, Notaris tidak hanya berperan dalam membuat akta-akta, namun juga memastikan seluruh prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Hal mana dilakukan agar akta otentik yang dibuatnya menjadi alat bukti yang sempurna bagi para pihak terkait.

---

ABSTRACT Capital Market is one of the funding options for the business world and considering as investment for public. Therefore, many companies want to Go Public to obtain funds in order to expand its business. However not all the Public Listed Company has good performance in the Stock Exchange, therefore the Public Listed Company intends to become private company. PT Toko Gunung Agung Tbk is one of the Public Listed Company that wants to be a private company. The objective of PT Toko Gunung Agung Tbk is in line with PT Permata Prima Energi, who want to become Public Listed Company. Therefore, the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk is done by performing the Right Issue. Notary in Capital Market plays an important role, as well as other supporting professions. In the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk, the parties need strong evidence to guarantee and provide legal protection. The deed made by Notary, is an authentic deed which has perfect proof as evidence. In case of the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk by PT Permata Prima Energi, Notary not only making the deeds, but must ensure that all procedures for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders has complied with the applicable requirements and the contents of the deed do not conflict with the laws and article of association of the Company. This should be done to make sure that the authentic deed becomes the perfect evidence for the parties concerned."

"ABSTRAKPenerima jaminan fidusia dapat mengeksekusi benda jaminan fidusia dengan kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana status hak penerima fidusia, kedudukan akta dan sertifikat jaminan fidusia serta bagaimana perlindungan hukum penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dirampas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, bahwa dengan dirampasnya benda jaminan fidusia menyebabkan hak preferen menjadi hilang dan menyebabkan kedudukan kreditur penerima fidusia menjadi kreditur konkuren. Begitu juga dengan kedudukan akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia yang berguna untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia menjadi tidak memiliki arti karena benda jaminan fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitur karena dirampas untuk negara. Dalam penelitian ini, terdapat putusan perlawanan yang mengembalikan benda jaminan fidusia kepada kreditur dan putusan yang tidak mengembalikan benda jaminan fidusia kepada kreditur. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia sebagai pihak ketiga adalah dengan melakukan upaya perlawanan terhadap putusan pidana yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara.Apabila upaya perlawanan tidak dapat mengembalikan hak kreditur, maka kreditur dapat mengajukan upaya gugatan kepada pihak yang telah merugikannya secara perdata.

---

ABSTRACT Beneficiary of fiduciary could execute object by enforceable which accommodated in Fiduciary Certificate. The matter is when the object not in debtor authorization due to the object seized by the state based on criminal decision. The research method which is used in this study using normative juridical research, by reviewing legal norms approaches. This research concludes by seizing the object caused the rights that take precedencedisappear and caused creditor fiduciary receiver rsquo s position change to be concurrent creditor. It also happens to the status of fiduciary deed and certificate which useful for executing fiduciary object to be meaningless fiduciary deed and certificate because the fiduciary object is not in debtor authorization due to the object seized by the state. In this research, there are decisions of lawsuit of resistance, firstly decision is sending fiduciary object back to creditor and secondly the fiduciary object still seized by the state. Legal protection for creditor as third party is against the criminal decision which declare the evidence. If lawsuit of resistance could not return the creditor rsquo s right, so they could propose their lawsuit to who disadvantageous them."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara berkembang memaksimalkan perkembangan pada sektor infrastruktur. Infrastruktur seakan menjadi suatu daya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program pembangunan infrastruktur yang dipercaya dapat mendorong lajunya perkembangan suatu negara secara cepat adalah ketersediaanya infrastruktur di sektor energi. Implikasi adanya program paket kebijakan pemerintah dengan adanya proses percepatan pembangunan infrastruktur adalah munculnya pengusaha baru yang membutuhkan dana besar untuk kegiatan usahanya. Salah satu energi yang dibutuhkan adalah ketersediaanya penyediaan energi untuk pembangkit tenaga listrik uap yaitu batu bara. Perusahaan batu bara tersebut memperoleh dana berupa fasilitas pembiayaan proyek dari perbankan dengan skema sindikasi untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Dalam pemerian kredit tersebut kreditur membutuhkan jaminan. Salah satu jaminan tersebut yaitu jaminan fidusia atas piutang perjanjian jual beli batu bara. Tesis ini membahas mengenai objek fidusia berbentuk piutang. Kreditur sebagai penerima fidusia memerlukan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur dapat mengeksekusi objek dengan sempurna dan tidak menimbulkan masalah kepada pihak ketiga di kemudian hari. Penelitian ini adalah metoda kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normative. Hasil penetilitian ini adalah untuk memberikan gambaran aspek pembebanan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas piutang, maka dibuat akta jaminan fidusia dan akta pengalihan bersyarat antara debitur dan kreditur dan proses penyerahan objek fidusia untuk dieksekusi sebagai penyelesaian kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIndonesia as a developing country maximizes the development of the infrastructure sector, the infrastructure seems to be a power that can affect significant economic growth, the infrastructure development program that is believed to push the speed of a country 39 s rapid development is the availability of infrastructure in the energy sector. The implication of government policy package program with the acceleration process of infrastructure development is the emergence of new entrepreneurs who need big fund for their business activities. One of the energy needed is the availability of energy supply for steam power plant that is coal. The coal company obtained funds in the form of a project financing facility from a bank with a syndicated scheme to start and run its business. In the granted project financing the lender needs security. One of these security is fiduciary security over receivable of coal sale and purchase agreement. This thesis discusses the fiduciary objects in the form of accounts receivable. The creditor as a fiduciary grantee requires legal certainty in the event of default, then the creditor can execute the object perfectly and not cause any problems to third parties in the future. This research is literature method which is juridical normative research. The result of this study is to provide an overview of the aspects of charging and execution of fiduciary security execution of receivables, fiduciary and conditional transfer of deeds between the debtor and the creditor and the transfer of fiduciary objects to be executed as the settlement of non performing loans. "

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan menganalisis upaya hukm yang dapadi tempuh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protocol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan untuk prosedur hokum bagi perlindungan hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Public Honor Board in giving decision and approval to law enforcement when examining Notary who allegedly committing a violation of law when conducting his / her position, analyzing the authority of Notary Public Honor Board in giving approval to law enforcement investigating and trial to Notary, which can be taken by Notary to the decision of the Regional Notary Council of Notary through the State Administrative Court. Legal Protection of Notary's office at the time of the Notary Law No. 30/2004 that for the judicial, investigative, public prosecutor and judge processes with the approval of the Regional Notaries Supervisory Board is authorized to take photocopies of Minuta deed and or Notary's protocol deposited in Noratis storage, while Law No. 2 of 2014 for judicial proceedings of investigators, public prosecutors and judges shall obtain the approval of the Notary Publicity Council. As for the legal procedure for legal protection there are several steps that must be obeyed by the investigator and the Honorary Council of Notary to guarantee the certainty and legal protection contained in article 66 paragraph (1) of Notary Position Law. This is by using a comparison of the authority of the Regional Supervisory Board and the authority of the Honorary Assembly of Noratis."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status tanah Hak Guna Bangunan 364/Sungai Beduk dalam Putusan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI, dimana adanya ketidakjelasan atas status tanah dimana PT. Dewa Dewi Abadi yang mendapatkan Alokasi lahan tetapi tidak dapat untuk mengurus sertipikat tanah dikarenakan masih terdaftar atas nama PT. BUNGA SETANGKAI. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan dapat menelaah bagaimana pelaksanaan putusan terhadap tanah dan mengkaji juga bagaimana implikasi putusan hakim tersebut terhadap status hak atas tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertama terdapat permasalahan yang ditemui yaitu mengenai pendaftaran hak atas tanah oleh PT. Dewa Dewi Abadi tidak dapat diproses pendaftarannya dikarenakan tanah tersebut masih terdaftar atas nama PT. Bunga Setangkai. Disisi lain terdapat permasalahan terhadap objek tanah tersebut yaitu tindakan dari PT. Bunga Setangkai yang menjaminkan tanah tersebut dengan Hak Tanggungan tidak dapat melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut yang menyebabkan tanah tersebut akan dilelang oleh Ketuan PUPN. Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI memberikan implikasi terhadap objek tanah tersebut yang mana dalam putusannya disebutkan mencabut Hak Tanggungan atas tanah tersebut.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the status of Hak Guna Bangunan 364 Sungai Beduk in State Administration Verdict of Tanjung Pinang Number 10 G 2016 PTUN.TPI, where there is uncertainty about land status where PT. Dewa Dewi Abadi who get the Land Allocation but can rsquo t registrate the land certificate because it is still registered on behalf of PT. Bunga Setangkai. Therefore, this analysis is expected to examine how the implementation of the verdict on the land and examine also how the implications of the judge 39 s decision on the status of the land rights. The research method used in this research is the normative juridical method. Based on the results of research, first there are problems encountered which is the registration problems because the land is still registered on behalf of PT. Bunga Setangkai. On the other hand there are another problems to the object of the land from the action of PT. Bunga Setangkai pledging the land with Hak Tanggungan can rsquo t make any payment to the debt which causes the land to be auctioned by Head of PUPN. To the Decision of the State Administrative Court of Tanjung Pinang Number 10 G 2016 PTUN.TPI implies the object of the land which in its decision mentioned revokes the Hak Tanggungan on the land. "

"Untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas harus mempunyai dana yang cukup, dalam bentuk modal perseroan. Pengeluaran saham dalam simpanan perseroan adalah salah satu cara yang dapat digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan modal Perseroan Terbatas. Tesis ini membahas mengenai prosedur, cara dan persyaratan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan Terbatas untuk meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor serta prosedur dan mekanisme pengembalian modal yang telah ditempatkan dan disetor yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pengeluaran saham dalam simpanan harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penawaran kepada semua pemegang saham dan juga dengan mengikuti pengaturan RUPS mengenai pemanggilan hingga kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan. Pembatalan pengeluaran saham dalam simpanan yang telah disetor oleh para pemegang saham dapat dilakukan dengan proses pengurangan modal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Saham dalam Simpanan, Pengeluaran Saham dalam Simpanan, Pengembalian Modal yang Telah Ditempatkan dan Modal Disetor.

---

To conduct business activities, Limited Liability Company must have sufficient funds in the form of company capital. Stock expenditure in a company 39 s stock is one of the ways that it can be used with the aim of increasing the capital of a Limited Liability Company. This thesis discusses the procedures, methods and requirements of share expenditures in the Limited Liability Company to increase the issued and paid up capital and the paid and paid up returns and procedures that have been canceled by the court. The research method used is juridical normative. Stock expenditures in deposits should be made by first making an offer to all shareholders and also by following the Generan Meeting regulation of summoning up to the quorum of attendance and decision making. The cancellation of stock expenses in deposits deposited by shareholders may be made by a capital reduction process as defined in the Limited Liability Company Law. Key words Limited Liability Company, Stock and Deposit, Stock Expenditures in Deposits, Return of Issued Capital and Paid up Capital."