Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perbandingan perjanjian kredit melalui Bank dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Perusahaan Fintech P2P serta Pertangung jawaban perusahaan Fintech P2P dalam hal terjadi wanprestasi diantara para pihak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma dan asas asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait perjanjian kredit melalui bank dan perjanjian pinjam meminjam secara online melalui Perusahaan Fintech serta terdapat perbedaan tanggungjawab dan akibat dari perjanjian yang dilakukan ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak

---

ABSTRACTThe thesis is about the comparison of credit agreements through Banks with Borrowing and Borrowing Agreements through Fintech P2P Company and Fintech P2P corporate responsibility in the event of default between the parties.The approach used in the author discusses the problems in this thesis is normative juridical. While the specification of research in this thesis is descriptive analytical, by analyzing the problems based on the theory and legislation in force. The data obtained in the form of secondary data from the primary legal materials, secondary, and tertiary through literature research and primary data obtained through field research based on interviews. The results of this study indicate that there are significant differences in credit agreements through banks and online lending and borrowing agreements through the Fintech Company and there are differences in the responsibilities and consequences of agreements made in the event of default by parties. "

"Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Oleh karena Notaris membuat akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham secara fiktif, dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT dan tanggung jawab Notaris terhadap akta berita acara RUPS tersebut. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bermaksud memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT adalah tidak sah atau batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu, Notaris dalam membuat akta seharusnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta undang-undang jabatan Notaris bukan serta merta mengabulkan keinginan para pihak.

---

This thesis discusses a general shareholder's meeting minutes made by a Notary which is contradictory to the law of the republic of indonesia No. 40 concering limited liability company 2007 (company law), in which the notary produces a deed based on a fictional shareholder's meeting or in a other words a non existant meeting. The problem statement of this research regards to the validity of the minutes of meeting which does not comply by company law, and the responsibility and liablity of the notary itself. The method used in this research is normative legal research that is done by exploring library materials.

This research is analytical descriptive, which strengthens existing theories. In conclusion, the minutes of meeting in this case is invalid or in other words null and void, and the notary is subjected to administrative, civil, and criminal liability. Therefore, it is compulsory to comply and abide by the law and regulations binding the notary's legal actions and not just simply fulfilling the wishes of the parties."

"ABSTRAKPasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang penetapan batas maksimum luas tanah pertanian. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi upaya untuk menyelundupi peraturan tersebut dengan mengadakan perjanjian pinjam nama seperti kasus yang Penulis angkat pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa yang pertama, kepemilikan tanah oleh pihak yang telah melebihi batas kepemilikan tanah dengan melakukan perjanjian pinjam nama tidak sah karena dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum. Kedua, putusan hakim dalam kasus ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal demikian diperlukannya peninjauan kembali atas putusan tersebut karena dengan hakim memenangkan pihak yang melakukan penyelundupan hukum, menunjukkan lemahnya penegakkan peraturan landreform yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria.

---

ABSTRACTArticle 7 of the Basic Agrarian Law states that in order not to harm the public interest, the excessive ownership and control of the land shall not be permitted. This is then the basis of agrarian reform or known as landreform which is one of the programs is the determination of the maximum limit of land ownership which is regulated further in Act Number 56 Prp of 1960 on the determination of the maximum limit of agricultural land area. But in reality there is still an attempt to smuggle the rules by entering into a nominee agreement as the case the author adopted in this study. This research uses a normative juridical approach, which focuses on literature study. The results of the analysis show that the first, the ownership of land by those who have exceeded the land ownership limit by entering into an unlawful lending agreement because it can be said to be a legal smuggling. Secondly, the judge 39 s decision in this case is contrary to the laws and regulations, in which case a review of the judgment is necessary because with the judge winning the party smuggling the law, it shows the weakness of the enforcement of landreform rules mandated by the Basic Agrarian Law. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Penentuan Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mass Rapid Transit Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada beberapa pemilik lahan yang lahannya terkena pembebasan lahan meminta harga diatas harga yang diajukan tim appraisal independent, harga pasaran didasarkan dengan nilai NJOP adalah sebesar Rp 30 juta per meter, namun mereka meminta dengan harga Rp 60 juta per meter Kendala utama dalam pengadaan tanah bagi pembangunan mass Rapid Transit ini yaitu sering kali tidak berhasilnya menggunakan pembebasan atau pelepasan hak yang disertai dengan penentuan ganti rugi yang sesuai atau disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode ekspalnatoris, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai dasar penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Mass Rapid Transit. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/Pdt/2017 ini hakim mendasarkan putusan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, apabila terdapat keberatan dari masyarakat diajukan paling lama 14 empat belas hari kerja setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, hal tersebut tidak tepat dikarenakan Proses Pengadaan tanah untuk pembangunan MRT ini telah dimulai sebelum adanya Undang-Undang Pengadaan Tanah tersebut, ketentuan yang harusnya dipergunakan adalah dipergunakan adalah ketentuan Perarturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the determination of compensation in land procurement for building the Mass Rapid Transit in South Jakarta Administration City. landowners asked for a price above what is proposed by the independent appraisal team for the land procurement. The market price is based on the Tax Object Selling Value which is IDR 30 million per metre, but they asked for IDR 60 million per metre. The main obstacle in land procurement for building the Mass Rapid Transit is a failure in the disposal of rights with determination of compensation which is suitable or agreed by the holders of land rights and the party who needs land. The method used in this research is an explanatory method which is intended to provide the data as accurate as possible. In Supreme Court Decision No. 2544 K Pdt 2017, the judge bases the verdict with Law No. 2 Year 2012 concerning Land Procurement for the development for public interest. When there is an objection from people, it is submitted no later than 14 fourteen days after the result of deliberation for determining compensation. It is not proper since the land procurement process for development of MRT has been started before the entry into force of the Law of Land Procurement. The used provision should be Presidential Regulation No. 36 Year 2005 concerning land procurement for the implementation of development for public interest."

"Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak selamanya lepas dari gugatan/klaim dari pihak lain yang menolak kepemilikan sertipikat tersebut. Penulis dalam penelitian ini menemukan sengketa tumpang tindih overlapping bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah KINAG. Sengketa semacam ini sering terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 327/B/2017/PT.TUN.JKT dalam memutus kasus tumpang tindih overlapping belum sepenuhnya konsisten. Selain itu terhadap pihak yang memiliki sertipikat yang telah dibatalkan dalam putusan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena perolehan tanahnya tidak dengan itikad baik. Sedangkan dipihak pemilik tanah bekas tanah KINAG yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik, memperoleh perlindungan hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah mereka setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

Land reform that begins with the enactment of Law No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles should be implemented consistently in accordance with the goals and interests of the people and the state. Such reforms include the implementation of land registration, which aims to obtain a land title certificate. In practice, ownership of a land titling certificate that is valid as a strong evidentiary instrument is not always free from claims from other parties who reject the ownership of the certificate. The author in this study has found the case of overlapping Freehold Title with ex KINAG land. Such disputes often occur in the community, raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data.

Based on this study, the author has concluded that the Decision of Bandung State Administrative Court Number 13 G 2017 PTUN.BDG jo Decision of the State Administrative High Court of Jakarta Number 327 B 2017 PT.TUN.JKT in deciding overlapping cases has not been fully consistent. Furthermore, the party who has the certificate that has been canceled in the decision does not get the legal protection as it should because the acquisition of the land is not in good faith. In the case of former landowners of KINAG land acquiring and controlling the land in good faith, obtaining legal protection by the issuance of a certificate of title to their land after fulfilling the provisions set out in law."

"Sengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan Pemerintah. Tesis ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2015/PT BGL juncto Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Bkl. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan keperdataan sengketa pertanahan dan perbuatan melawan hukum pada kasus ini antara Pemerintah Kota Bengkulu dan ahli waris seharusnya bisa lebih cermat dan adil lagi dalam memutus kasus ini guna menghindari putusan-putusan yang pertimbangan dan putusannya berkontradiksi satu sama lain. Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan khususnya mengelola dan menginvetarisasi ases-aset daerah sesuai prinsip otonomi daerah haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya dalam menetapkan tanah sebagai asset daerah harus lebih cermat.

---

Land dispute in which one civil disputes related to land is a dispute between individuals and individuals or may also be between individuals and the Government. This thesis explains the status of land which become the object of dispute in Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 based on the prevailing laws and regulations dispute resolution and application of the principle of justice in the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 juncto Bengkulu High Court Verdict Number 22 PDT 2015 PT BGL juncto District Court Verdict Bengkulu No. 32 Pdt.G 2014 PN Bkl. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory design. The results suggest that the panel of judges who examines and decides cases of civil disputes and land disputes in this case between the Municipal Government of Bengkulu and the heirs should be more careful and fair in deciding the case in order to avoid judgmental decisions and the verdict contradicts each other. The City Government of Bengkulu in order to apply the principles of good governance well. In carrying out government duties and in particular managing and invigorating regional assets according to the principle of regional autonomy should follow the legislation especially in determining the land as a regional asset must be more careful."

"ABSTRAKTesis ini membahas kekuatan Akta Kuasa Menjual dalam jual beli tanah dan Asas Itikad Baik yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1743 K/Pdt/2016, serta membahas kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya ketelitian dan pentingnya pemahaman Notaris dalam pembuatan Akta, serta pentingnya pemahaman Hakim dalam mempertimbangkan putusannya terutama mengenai Akta yang seharusnya dapat dibatalkan, batal demi hukum, Wanprestasi serta Asas Itikad Baik serta diharapkan adanya keadilan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara.

---

ABSTRACT The focus of this Thesis is to discuss the Deed of Power of Attorney to Sell Land and Legal Protection for Good Faith Parties in a verdict of the Supreme Court of Indonesia Number 1743 K Pdt 2016. The approach of this research is juridical normative and the method employed for analyzing the data is a qualitative method, such as collect data, case analysis, and researcher report. The data in this research was obtained from previous research, documents or library materials. The results of this research suggest that Notary needs to be thorough when making Deed, and Judge needs to understand when considering their verdict particularly about the Deed and Good Faith and there will be justice when deciding cases."

"ABSTRAKPemberian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kakan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP Tanah Terlantar secara regulasi dan kebijakan dapat dibenarkan, karena secara aspek hukum formil dapat dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang diberikan oleh PP Tanah Terlantar. Namun didalam penerapannya banyak hal yang menjadi kendala dalam menerapkan hal tersebut, terutama kendala dalam aspek regulasi yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi unsur pendorong terjadinya potensi tanah terlantar.Maka dengan hal tersebut Tesis yang berjudul Ketentuan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mencoba mengkaji beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan Tanah terlantar khususnya pada Kawasan Hutan yang dalam memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha HGU yang berada di dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara NomorNomor 21/G/2013/PTUN.Jkt . Hasil penelitian dari Tesis ini mendapatkan beberapa aspek yang menjadi kendala terutama didalam pengurusan perizinan pada Kawasan Hutan yang ingin dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah, hal ini karena peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai regulasi dan aspek-aspek khusus yang dapat menjadi alasan pemegang hak tetap dapat mempertahankan hak atas tanahnya dan BPN sebagai pemberi Surat Keputusan dapat bekerja dengan maksimal tanpa harus terdapat tuntutan hukum dikemudian hari atas Surat Keputusan yang dikeluarkan.

---

ABSTRACT Provision of Decree issued by Head of Land Office Head of Land Office andHead of National Land Agency according to Government Regulation Number 11Year 2010 Regarding Control and Utilization of Abandoned Land GRAbandoned Land regularly and accessible, because it is operationally adjustable.has fulfilled all that is given by GR Abandoned Land. In practice, however, muchis needed in this regard, indispensable in the provision given by law which is thesole impetus for the potential for abandoned land. So with this Thesis entitledImplementation Provisions of Land Terangarized Regulation Based onGovernment Regulation No. 11 of 2010 on the Control and Utilization ofProhibited Land to examine several factors that will be used in the implementationof the policy Cultivation Right within the Decision Cassation of StateAdministration Number 21 G 2013 PTUN.Jkt .The results of this thesis are some of the most important aspects of licensing in theforest areas that the DATA wants to use, this is because the rules do not allow forthe right reasons. permanent right may increase the right to land and BPN as adecision maker who can work maximally without having any legal risk in thefuture on the issued Decree. "

"ABSTRAKAnalisis Pengalihan Hak Garap Berdasarkan Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017Pembimbing : Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. Pengalihan hak garap seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada prakteknya dapat beralih tanpa melalui prosedur hukum yang jelas karena ketentuannya tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tanah yang berlaku sehingga sering menimbulkan sengketa-sengketa tanah di pengadilan. Pengalihan hak garap dilakukan dengan cara oper alih garapan yaitu si penggarap awal akan menerima ganti rugi terhadap tanah garapan yang dialihkan tersebut kepada penggarap lain. Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017 menerangkan tentang pengalihan hak garap diatas tanah negara yang dikelola oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Desa Pamijahan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Bogor yang mana bersifat tertulis, memiliki dasar hukum, serta berkaitan dengan legalitas status tanah dan perjanjian yang diatur dalam hukum Indonesia dalam rangka untuk menemukan landasan teoritis mengenai konsepsi hak garap untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap tanah yang dilekati dengan hak garap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Pengalihan hak garap berdasarkan Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017 adalah sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak yang dituangkan dalam akta di bawah tangan tanpa ada pengalihan kepemilikan tanah karena berupa tanah negara yang mana tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan.

---

ABSTRACT The Analysis of Transferring Rights of Arable Land Based on Deed of Arable Land transferring Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017Counsellor Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. The transfer of arable rights should be done in accordance by provision of applicable regulations. However, in practice it can be transferred without going through proper legal procedures because the provisions are not contained in the prevailing land legislation so that often cause land disputes in a court. The transfer of arable rights is done by a way of an expropriated which the early owner will receive compensation for the transferred land to another owner. The Deed of Arable Land Transfer Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017 explains about the transfer of arable rights on a state land that is managed by the Ministry of Environment and Forestry of The Republic of Indonesia in Pamijahan Village, Gunung Sari Sub district, Bogor Regency which is characterized written, has a legal basis, and relate to the legality of the status of a land and the agreements set forth in Indonesian law in order to find the theoretical foundation on the conception of arable rights for the achievement of the public welfare, legal certainty, and legal protection of the land which is attached by the arable right. This research uses normative juridical method with the research typology using explanatory. The transfer of arable rights based on Deed of Arable Land Transfer Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017 is legal under article 1320 of Indonesian civil code based on a written agreement by the parties set forth in a private deed without any transfer of land ownership due to in the form of state land that cannot be transferred or traded. "

"Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat.

---

Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller.

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods.

Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period.

The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal. "