Ditemukan 574 dokumen yang sesuai dengan query
Benazir Rahmani
"
Penelitian ini membahas mengenai penetapan nilai hak tanggungan yang lebih rendah dari nilai utang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, penetapan nilai hak tanggungan atas agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 123/Tamanharjo dinyatakan lebih rendah dari nilai utang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penetapan nilai hak tanggungan
dan perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur yang nilai hak tanggungan lebih rendah dari nilai utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode
penelitian hukum yuridis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maulana Hasanudin
"
ABSTRAK
Hak Pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dalam (HPL) dapat dipahami adanya hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Substansi HPL meliputi kewenangan publik dan privat untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas/usahanya, menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga. Dalam hubungan dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan HPL, ada ketidaksesuaian antara norma tertulis ...
"
2019
T52391
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitorus, Jonathan Anggi Kurniawan
"
Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan No. 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi , Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan No. 230/PDT/2015/PT.SBY, Mahkamah Agung. Putusan No.952/K/Pdt/2016 adalah perkara antara pembeli dengan pembeli dimana para pihak sama-sama mengaku sebagai pembeli beritikad baik. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kriteria pembeli beritikad baik yang melakukan jual beli tanah dengan akta dibawah tangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 952 K/Pdt/2016? dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52048
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sterry Christania Sulangi
"
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut Notaris harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Namun, tidak jarang Notaris melakukan pelanggaran. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana sesuai dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tanggal 23 Februari 2018 Nomor: 02/Pts/Mj. Pwn Prov Banten/II/2018, Notaris R membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53482
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Monintja, Gabby Heinneke Viana
"
Dalam menjalankan jabatannya notaris berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya yang dapat diperolehnya dari masyarakat yang memakai jasanya. Akan tetapi, dalam praktek, terdapat notaris yang meminta honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan MPPN nomor 04/B/MPPN/XI/2018 dimana notaris pemegang protokol meminta imbalan atas jasanya mengeluarkan salinan akta dengan harga yang dipandang tidak wajar. Dari kasus tersebut timbul suatu permasalahan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53481
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Selvi Damayani Chandra
"
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana Notaris dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris baik mengenai tingkah laku Notaris maupun mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Akan tetapi, kadang kala laporan masyarakat yang diajukan kepada Majelis Pengawas tidak memiliki dasar, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi Notaris, seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 02/B/MPPN/X/2018. Dengan demikian muncul permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53480
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nicko Pratama
"
Tesis ini membahas keabsahan badan usaha milik desa BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Perseroan Terbatas PT LKM , akibat hukum PT LKM yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa, dan peran notaris dalam pendirian PT LKM oleh BUMDesa. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUMDesa dapat menjadi pendiri dan pemilik saham PT LKM. Keabsahan BUMDesa sebagai pendiri ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51127
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elieta Quamila
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas perbandingan perjanjian kredit melalui Bank dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Perusahaan Fintech P2P serta Pertangung jawaban perusahaan Fintech P2P dalam hal terjadi wanprestasi diantara para pihak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma dan asas asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait perjanjian kredit melalui ...
"
2018
T50984
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Febby Fledya
"
Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Oleh karena Notaris membuat akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham secara fiktif, dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50151
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Attiya Khaitami
"
ABSTRAK
Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang penetapan batas maksimum luas tanah pertanian. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi upaya untuk menyelundupi peraturan tersebut dengan mengadakan perjanjian pinjam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51068
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library