Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dimana salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan, khususnya developer sebagai penjual. Mengacu pada PP No. 24 tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan peralihan hak atas tanah telah terjadi dengan dibuatnya PPJB di hadapan Notaris, sehingga dengan kepailitan developer, hak atas tanah tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai status hak atas tanah yang diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum developer pailit; dan, implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study). Hasil analisa adalah bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli didasarkan pada hukum adat yaitu asas terang dan tunai. Artinya, PPJB hak atas tanah dengan harga yang telah dibayar dan dikuasi dengan itikad baik oleh Pembeli, bukan merupakan harta pailit atas kepailitan developer. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, sehingga pembeli perlu melakukan upaya untuk meningkatkan status PPJB menjadi Akta Jual Beli dengan bantuan PPAT dan kurator agar dapat dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan guna mendapat jaminan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dari Pemerintah.

---

This study focuses on Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) as land rights object made by notary where one of its subject, the developer declared bankrupt by the court. According to PP No. 24 tahun 1997, transfer of land rights can only be registered if it can be proven by a certificate issued by PPAT, but in Court of Cassation Rule No.644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017, the panel of judges on their consideration stated that the transfer of land rights had occurred by making PPJB before a Notary, so with the bankruptcy of the developer, the land rights cannot be included in the bankruptcy estate. The issues raised in this research are regarding the status of land rights which are bound by the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) before the developer declared bankrupt; and, the legal implications of the Court of Cassation's Rule No. 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017. To answer these issues, a normative juridical legal research method is used with case study approach. The analysis showed that the transfer of land rights by sale and purchase were based on customary law principle, bright and cash. In this case, rights of land's PPJB that the has paid and controlled in good faith by the buyer not included in the bankruptcy estate of the developer. Implications of Court of Cassation Rule No.644 K PDT.SUS- PAILIT/2017 cannot be implemented immediately by the Land Registry Office which in that case the buyer must upgrade their PPJB into AJB with the help of PPAT and curator so that registration can be carried out at the Land Registry Office in order to obtain guarantees and legal certainty over land ownership from the Government.

"

"Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan dan tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Penelitian ini mengindetifikasi penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan yang tidak memiliki izin khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Dampak yang terjadi akibat alih fungsi ini adalah rusaknya ekosistem hutan, negara mengalami kerugian pajak, konflik perusahaan dengan masyarakat, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Alih fungsi kawasan hutan diperbolehkan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun harus diimbangi dengan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Undang-undang Kehutanan dan Perkebunan sebagai undang-undang dasar alih fungsi kawasan hutan sudah cukup memperhatikan lingkungan, namun hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang banyak mengganti dan menghapus pasal-pasal dari Undang-undang Kehutanan dan Perkebunan menjadi tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai grundnorm yang menganut Green Constitution.

---

Riau has the largest oil palm plantations in Indonesia. As much 1,2 million hectares of oil palm plantations are located in forest land and unlicensed. This research used normative juridical. This research identifies cause functions shift forest land unlicensed especially for oil palm plantation. Impact this functions shift is damaged forest ecosystems, tax losses, corporate conflict with communities, and livelihood loss. The functional shift of forest land be permitted based on article 19 Law Number 41 of 1999 on Forestry but must balance with sustainable and environmentally friendly development. Forestry law and Plantation law as the constitution  forest shift functional land notice environment,  but not in line with Law Number 11 of 2020 on Job Creation which replaces a lot and removes articles from The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as grundnorm follow The Green Constitution."

"Adanya pandemi Covid-19, Perusahaan Terbuka tidak dapat menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dikarenakan akan menimbulkan suatu kerumunan. Pemerintah sebagai regulator melalui OJK menerbitkan POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, Peraturan tersebut mendorong Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS nya secara elektronik. Salah satu Perusahaan Terbuka yang telah melaksanakan RUPS secara elektronik ialah PT XXL Tbk. Adapun tesis ini, membahas mengenai keabsahan RUPS secara elektronik ditinjau dari POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, kemudian bagaimana mekanisme RUPS secara elektronik pada PT XXL Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keabsahan suatu RUPS secara elektronik dapat ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020. Adapun mekanisme RUPS secara elektronik yang dilaksanakan oleh PT XXL Tbk telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 8 dan Pasal 10 POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, yang dimana PT XXL Tbk tetap melaksanakan RUPS secara fisik yang hanya dihadiri oleh beberapa orang dan RUPS dapat berjalan secara berurutan dan efisien.

---

Due to the Covid-19 pandemic, a Public Company cannot hold a GMS which is attended by shareholders because it will cause a crowd. The government as a regulator through OJK issues POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, these regulations encourage Public Companies to hold their GMS electronically. One of the Public Companies that has conducted the GMS electronically is PT XXL Tbk. As for this thesis, it discusses the validity of the GMS electronically in terms of POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, then how is the mechanism of the GMS electronically at PT XXL Tbk. The research method used is juridical-normative, using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that the validity of an electronic GMS can be reviewed from the provisions contained in POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020. The electronic GMS mechanism carried out by PT XXL Tbk has complied with the provisions contained in Article 8 and Article 10 of POJK Number 16 / POJK.04/2020, in which PT XXL Tbk continues to hold the GMS physically which is only attended by a few people and The electronic GMS can run sequentially and efficiently."

"Era revolusi 4.0 dan society 5.0 memberi kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas dalam seluruh bidang kehidupan termasuk bidang kenotariatan. Konsep cyber notary merupakan salah satu bentuk perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi. Penerapan konsep cyber notary dapat menjadi terobosan bagi profesi notaris untuk memberikan pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat. Indonesia selaku negara yang menganut mazhab notaris latin tidak terlepas dari dorongan untuk melakukan perubahan bidang kenotariatan. Namun, penerapan konsep ini tidak dapat serta merta dilakukan sebab peraturan yang mengatur mengenai penerapan konsep cybernotary di Indonesia masih belum rinci. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kemungkinan penerapan konsep cyber notary dalam peraturan hukum nasional di Indonesia; dan, kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan penerapan konsep cyber notary di Indonesia sangat mungkin untuk diterapkan. Akta yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik konvensional dan memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai akta autentik apabila telah dilaksanakan perubahan atas peraturan terkait jabatan notaris dan peraturan lainnya. Untuk itu perlu merevisi UUJN dengan mengatur pemberlakuan cyber notary sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif dan cepat tanpa mengurangi kekuatan hukum dari akta tersebut.

---

The era of the industrial revolution 4.0 and society 5.0 made it easy for humans to carry out activities in all areas of life, including the notarial field. The concept of cyber notary is one form of change caused by technological developments. The application of the cyber notary concept can be a breakthrough for the notary profession to provide fast, precise, and efficient services to the public. Indonesia as a country that adheres to the Latin notary school is inseparable from the urge to make changes to the notary field. However, the application of this concept cannot be carried out immediately because the regulations governing the application of the cybernotary concept in Indonesia are still not detailed. The problems raised in this study are the possibility of applying the concept of cyber notary in national legal regulations in Indonesia; and, the power of proof of a notarial deed made electronically. This research is a normative juridical research using document studies through literature searches on secondary data. The results of this study indicate that it is possible to apply the concept of cyber notary in Indonesia. A deed made electronically has the same proving power as a conventional authentic deed and fulfills the requirements to be said to be an authentic deed if changes have been made to regulations related to the position of a notary and other regulations. For this reason, it is necessary to revise the UUJN by regulating the implementation of a cyber notary so that the implementation of the duties and positions of a notary can be carried out more efficiently, effectively and quickly without reducing the legal force of the deed."

"Penelitian ini membahas mengenai pembatalan Akta Pengikatan Hibah PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Objeknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hibah bersyarat dan bentuk tanggung jawab dari PPAT Tn. HYAA, S.H., yang sudah pensiun terhadap akta yang telah ia buat sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) mengenai pembatalan Akta Pengikatan Hibah PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Pihak merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pemberian hibah tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata. Pertimbangan Hakim menggunakan klausul Pasal 1667 KUHPerdata kurang tepat, karena pada nyatanya benda tersebut sudah ada hanya saja masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Terhadap benda yang sedang dijaminkan tidak dapat dibuatkan akta PPATnya, karena suatu akta yang sedang dijaminkan harus bebas dari tanggungan dan juga sengketa. Kemudian tanggung jawab PPAT Tn. HYAA, S.H terhadap Akta Pengikatan Hibah yang dibuatnya merupakan tanggung jawab berdasarkan perdata dan tanggung jawab secara pidana. Untuk tanggung jawab perdata, PPAT Tn. HYAA, S.H., harus mengganti kerugian yang timbul akibat akta yang dibuatnya, sedangkan tanggung jawab secara pidana, karena akta tersebut di dasarkan atas surat-surat palsu, maka berdasarkan Pasal 263 jo Pasal 264 KUHP dikenakan sanksi pidana, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun.

---

This research discusses about nullification on the Conveyancer’s Deed of Commitment of Grant which is encumbered for bank loan. The Judgment passed by the Judge of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2569 K/Pdt/2019, declared that the deed was null and void. The object was Certificate of Building Use Right (HGB) Number 5086/Penjaringan which was still made as bank loan guarantee and would be granted just after the cancellation of hypothec by the Petitioner for Cassation I. The issue brought up in this research is about the arrangement of conditional grant and the form of responsibility of Conveyancer Mr. HYAA, S.H, who is already retired, for the deed he had drawn up previously. In order to respond to the issue, the normative law research methodology is applied with analytical approach about nullification of the Conveyancer’s Deed of Commitment of Grant which still became the bank loan guarantee. The data analysis was made qualitatively. The research result reveals that the action taken by the Parties was unlawful act, therefore, the grant is not lawful and not in accordance with the provisions of Article 1688 of the Civil Code. The consideration of the Judge using the clause of Article 1667 of the Civil Code is not correct, because realistically the object exists but it becomes the bank loan guarantee. For objects that are being pledged as collateral, Conveyancer’s Deed cannot be made, because a deed that is being pledged must be free from dependents and disputes. Then the responsibility of Conveyancer Mr. HYAA, S.H, against Commitment of Grant that he made is a responsibility based on civil and criminal liability. For civil liability, Conveyancer Mr. HYAA, S.H, must compensate for the losses incurred as a result of the deed he made, while criminally responsible, because the deed is based on fake documents, then based on Article 263 in conjunction with Article 264 of the Criminal Code is subject to criminal sanctions, namely imprisonment for a maximum of 6 years and a maximum imprisonment of 8 years."

"Penelitian ini membahas pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dalam rangka cyber notary, yakni pembacaan akta oleh Notaris secara elektronik. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan keharusan hadir secara fisik dalam membacakan aktanya dihadapan penghadap. Sebenarnya kehadiran tersebut bisa dilakukan secara elektronik sehingga membaca aktanya menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Permasalahan dalam tesis ini yaitu cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik, makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris, dan cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary. Metode Penelitian untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisis, cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik adalah pembubuhan tanda tangan elektronik oleh penghadap di dalam aktanya, bukti rekaman suara dan gambar, serta disclaimer. Makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris adalah memberikan pengertian pada penghadap bahwa akta tersebut berasal dari keinginan penghadap yang dibuat dihadapan Notaris, meyakinkan kebenaran mengenai keinginan penghadap yang tercantum di dalam akta tersebut, serta memberikan peluang bagi penghadap untuk melaksanakan pengecekan kembali terhadap apa yang tertulis di dalam akta tersebut sehingga penghadap memiliki kebebasan untuk menerima akta tersebut atau tidak. Cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary yaitu pemakaian sarana elektronik yang dinyatakan secara sah oleh suatu ketentuan hukum sehingga Notaris tidak lagi harus melaksanakan pembacaan aktanya secara konvensional. Hal inilah yang diterapkan di negara Jepang. Oleh sebab itu, sebaiknya dilaksanakan penyuluhan oleh Ikatan Notaris Indonesia, kepatuhan secara penuh terhadap semua peraturan yang berlaku seharusnya dimiliki oleh Notaris, dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama tentang pembacaan akta oleh Notaris seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

---

This study discusses the reading of the deed by a Notary before the parties in the context of cyber notary, namely the reading of the deed by a Notary electronically. It turns out that this is contrary to the requirement to be physically present in reading the deed before the parties. Actually, the attendance can be done using electronic means so that reading the deed becomes easier to carry out. The problem in this thesis is the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed, the true meaning of reading the deed carried out by the Notary, and the method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary. The research method to analyze these problems is in the form of normative juridical research using primary data and secondary data which are analyzed by qualitative methods. The results of the analysis, the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed are the affixing an electronic signature by the partiesin the deed, evidence of sound and image recordings, and a disclaimer. The true meaning of reading the deed carried out by the Notary are to give the understanding to the parties that the deed came from the wishes of the parties made before the Notary, to ensure the truth about the wishes of the parties stated in the deed, and to give the opportunity for the parties to carry out a re-check of what is written in the deed so that the parties has the freedom to accept the deed or not. The method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary is the use of electronic means which are legally declared by a legal stipulation so that the notary no longer has to carry out the reading of the deed conventionally. This matter is applied in Japan. Therefore, counseling should be carried out by the Indonesian Notary Association, full obedience with all prevail regulations should be owned by a Notary, and revisions to the Law on Notary Positions, especially regarding the reading of deeds by a Notary, should be carried out by the Government."

"Penelitian ini membahas potensi notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Kewenangan Lain Notaris yang disebutkan pada UU Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu peluang implementasi sertifikasi elektronik oleh notaris terhadap fungsi jabatannya, bentuk sertifikasi yang diberikan Notaris terhadap suatu transaksi elektronik dan bagaimana implikasi hukum yang mungkin terjadi atas transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah mengimplementasikan metode sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris, yaitu Singapura dan Louisiana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat melakukan sertifikasi elektronik terhadap suatu dokumen elektronik dengan lembaga atau layanan sertifikasi identitas elektronik yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan sistem transaksi elektronik. Sedangkan saran yang diberikan adalah potensi implementasi sertifikasi tersebut dapat dilakukan dengan model electronic notarization seperti halnya di Singapura ataupun secara umum di Amerika Serikat.

---

This study examines the potential of a notary as a public official to carry out certification of electronic transactions based on the Other Competencies of a Notary as stated in the Notary Act. In this study, there are several formulations of the problem, specifically the opportunity to implement electronic certification by a notary for the function of its position, the form of certification given by a notary to an electronic transaction and what may be the legal implications that can occur as electronic transactions certified by a notary. This research was conducted using a normative juridical method and comparisons were made with other jurisdictions that have implemented the electronic transaction certification method by a notary, namely Singapore and Louisiana. The results show that based on the Law on Notary Positions, a notary can perform electronic certification of an electronic document with an electronic identity certification agency or service that is held based on the provisions of the electronic transaction system. Meanwhile, the suggestion given is that the potential implementation of the certification can be carried out using an electronic notarization model, as is the case in Singapore or in general in the United States."

"Jual beli tanah yang dilakukan secara lisan seringkali masih ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang belum terdapat banyak PPAT di daerahnya. Peralihan hak atas tanah secara lisan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari oleh karena minimnya bukti-bukti yang dapat menerangkan mengenai peristiwa tersebut. Salah satu permasalahan yang dapat timbul adalah ketika kemudian hari ternyata pembeli ingin menghibahkan hak atas tanah di hadapan PPAT. Dalam penelitian ini dianalisis dan ditelaah mengenai kekuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan secara lisan ketika akan dilakukan peralihan hak setelahnya, keabsahan pembuatan akta hibah oleh PPAT Sementara, serta pertanggungjawaban dibatalkannya akta hibah dengan menggunakan studi kasus dalam Putusan Nomor 95 K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan secara lisan mengikat para pihak secara terbatas. Tidak adanya alat bukti yang dimiliki menjadikan jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum di muka pengadilan. Penghibahan yang dilakukan juga tidak sah oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan hibah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA No 3 Tahun 1997. PPAT Sementara yang menerbitkan akta hibah hanya berlandaskan pada SPPT PBB yang dimiliki oleh pemberi hibah, padahal SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Atas hal tersebut, PPAT Sementara dapat dimintai pertanggungjawaban, baik dalam aspek perdata maupun secara administratif.

---

The oral land transactions are still often encountered in community life, especially in rural areas where there are not many Land Deed Officials (PPAT) available. The transfer of land rights orally can lead to various issues in the future due to the lack of evidence that can explain the event. One of the issues that may arise is when, in the future, the buyer wishes to donate the land rights through PPAT. In this research, an analysis and examination were conducted regarding the legal validity of land transactions conducted verbally when transferring ownership rights thereafter, the validity of the process carried out by the Temporary Land Deed Official (PPAT Sementara) in the creation of a deed of gift, and the accountability for the cancellation of the deed of gift using a case study in Decision Number 95 K/Pdt/2021. This study employs a doctrinal method with a descriptive research type. The results indicate that land transactions conducted verbally bind the parties involved to a limited extent. The lack of supporting evidence renders such transactions unjustifiable in court. The act of giving is also deemed invalid due to the failure to fulfill the requirements for a gift as stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and PMNA No. 3 of 1997. The PPAT Sementara issuing the deed of gift is solely based on the Land and Building Tax Payment Receipt (SPPT PBB) held by the donor, although the SPPT PBB does not serve as proof of ownership rights to the land. Therefore, the PPAT Sementara can be held accountable, both in terms of private law and administratively."

"Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengecualian tersebut kerap kali menimbulkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh pemegang saham seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan yang mengakibatkan dilusi saham, fakta dan penerapan hukum atas gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan perbandingan ketentuan mengenai permodalan dan saham perseroan terbatas dalam kaitannya dengan konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Terhadap pemegang saham yang dirugikan haknya atas konversi utang tersebut, tidak terdapat perlindungan hukum secara spesifik, namun pemegang saham terkait dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan/atau meminta sahamnya untuk dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga yang wajar. Penerapan hukum terkait dengan gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017 sebagian telah tepat, kecuali terkait dengan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Perbedaan pengaturan mengenai konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007 adalah dalam rezim yang berlaku saat ini, pemegang saham yang telah ada tidak memiliki hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari perseroan dalam hal perseroan melakukan penerbitan saham baru yang diakibatkan karena konversi utang tersebut, hal mana dapat memberikan risiko terdilusinya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

---

A limited liability company is obliged to offer shares to the existing shareholders prior the issuance of new shares, or known as pre-emptive rights. There are several exemptions to the obligation to offer the new shares, one of which is the debt to equity conversion relating to shares subscription in a limited liability company which has been approved by the General Meeting of Shareholders. The exemption often leads to dilution of shares owned by the existing shareholders as can be seen in the Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017. The issues in this thesis are related to legal consequences of debt to equity conversion as a form of claims compensation resulting dilution of shares, legal fact and application regarding claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions and comparison of the provisions regarding capital and shares of a limited liability company in relation to debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law 1995 and 2007. This study is carried out in normative-jurisdictional approach with explanatory research as a type of research. The outcome of this study shows that the debt conversion as a form of claim compensation is considered as subscription of shares as long as it has met the terms and conditions stipulated by the laws and regulations and the articles of association of related company. There is no specific legal protection against shareholders whose rights have been impaired, however, the relevant shareholders may submit a lawsuit to a district court and/or request the company to buy back their shares at a fair price. Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017 regarding the claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions Statement is partly correct, except concerning the call for the General Meeting of Shareholders period. The difference in regulation regarding debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law of 1995 and 2007 is that in the current regime, existing shareholders do not have the right to obtain a prior offer from the company prior to the issuance of new shares. because of the debt conversion, which can give the risk of diluting the percentage of share ownership owned by shareholders which may lead to dilution of the percentage of share ownership owned by the existing shareholders."

"Tesis ini membahas mengenai putusan-putusan pengadilan yang menentukan kekuatan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas satuan rumah susun dalam hal developer wanprestasi berdasarkan studi putusan-putusan pengadilan. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) dalam pengaturannya, memberikan celah bagi developer untuk membuat PPJB di bawah tangan. Diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah yang dalam pengaturannya, mengharuskan PPJB dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi perspektif pengadilan memandang kekuatan hukum PPJB atas satuan rumah susun terhadap developer yang melakukan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun dengan PPJB yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskrpitif analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perspektif pengadilan menentukan PPJB sebagai perjanjian yang sah menurut hukum. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli satuan rumah susun terhadap developer yang wanprestasi dapat berupa ganti rugi, dapat pula berupa pemenuhan perjanjian apabila hal tersebut dimungkinkan dengan diikuti adanya denda keterlambatan dari developer.

---

This thesis discusses about court decisions on the legal force of apartment sale and purchase agreement towards developer who breach the contract based on study of court verdicts. Law No. 20 of 2011 concerning Apartment, provide a gap for developers to make the sale and purchase in an under hand, meanwhile after the promulgation of Ministerial Regulation No. 11 of 2019 concerning The System of House Sale and Purchase Agreement, required the sale and purchase agreement should be made and signed in front of a Public Notary. The issues raised in this study include court perspective in seeing the legal force of apartment sale and purchase agreement towards developer who breach the contract, also the legal protection towards the purchaser with only sale and purchase agreement on their hand. This research is using normative juridical method with descriptive analytical research typology. The results of this study are the court perspective decide that the sale and purchase agreement as a legitimate contract by law. About the legal protection that purchaser of a apartment can get towards developer who breach the contract can be a compensation, it also can force developer to fulfill the agreement followed by paying late fees."