Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam meningkatkan pelayanan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Penjaringan. Kami dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi banjir, sehingga apabila musim hujan dan air laut pasang, selalu terjadi banjir. Untuk mengatasi genangan air tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan dan mengetahui kualitas playanan serta menyusun konsep pelayanan penanggulangan banjir oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara, dengan metode penelitian deskriptif. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan digunakan model servqual (service quality) yang terdiri dari 5 (lima) variabel : 1. Tampilan fisik (Tangible). 2. Ketanggapan dalam memberi Iayanan (Responsiveness). 3. Kemampuan mewujudkan janji (Reliabilify). 4. Kemampuan memberikan jaminan layanan (Assurance). 5. Kemampuan memahami kebutuhan masyarakat (Emphaly). Disamping itu dilakukan wawancara dengan masyarakat beserta tokoh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk turut serta menanggulangi bahaya banjir. Dari hasil penelitian diketahui Kualitas Iayanan yang diberikan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat yang relatif baik adalah pada variable Assurance. Sedangkan pada variable lainnya (T angible, Responsiveness, Reliability dan Emphaty) kualitas Iayanan yang diberikan masih relatif rendah, yang lebih banyak ditentukan oleh kemampuan petugas, sarana dan prasarana yang dimiliki. Pelaksanaan pelayanan selama ini belum melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas Iayanan dan kepuasan masyarakat perlu memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah dan menanggulangi bahaya banjir."

"This study examines the policy analysis of the National Social Security System based on Law No.40 of 2004. Focus of this study is the formulation process of the National Social Security System so that the obstacles that are occurred during the formulation process can be identified. It is descriptive study that uses a qualitative research approach. This study is a descriptive study using a qualitative research approach. Interview, document and literature studies are used to collect the data.The results of this study can be concluded that there is no strong commitment of government during the formulation process of the National Social Security System. Because of that, the obstacles appear during the preparation process of Social Security Administering Body in adjusting the mandate of Law No. 40 of 2004. Not only that but designing the strategies are also required for the companies that will transformed into Social Security Administering Body in order to minimize the obstacles that occur during the preparation process of the National Social Security System."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Petogogan menurut perspektif urban governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Petogogan menurut perspektif urban governance. Penelitian ini menggunakan teori urban governance dari UN Habitat dan Dwiyanto. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivist melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Kampung Deret di Petogogan melibatkan masyarakat dari tahap pelaksanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Namun, pada prinsip akuntabilitas masyarakat tidak diinformasikan secara periodik terkait laporan penggunaan bantuan dana yang diterima. Di samping itu, pelaksanaan Program Kampung Deret di Petogogan tidak efisien jika dilihat dari ketepatan waktu.

---

This study discusses the implementation of Kampung Deret Program in Kelurahan Petogogan according to urban governance perspective. The purpose of this study is to analyze the implementation of Kampung Deret Program in Petogogan Urban Village according to urban governance perspective. This research uses urban governance theory from UN Habitat and Dwiyanto. This research was conducted using post positivist approach through in depth interview and literature study. The results showed that in general the implementation of Kampung Deret Program in Petogogan involves the community from the implementation stage until the implementation of development. However, the principle of community accountability is not informed periodically regarding reports on the use of funds received. In addition, the implementation of the Kampung Deret Program in Petogogan is inefficient when viewed from the timeliness."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di era global seperti sekarang ini menutut kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap organisasi baik organisasi publik maupun organisasi non publik agar mampu menjawab tantangan tugas yang semakin meningkat.Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum sebagai instansi Pengawasan Fungsional Pemerintah yang bersifat intern departemen juga telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya dengan mengikutsertakan ke dalam program pendidikan dan latihan baik yang bersifat penjejangan, fungsional maupun pendidikan lanjutan dengan tujuan agar kinerja Inspektorat Jenderal dapat emningkat sesuai dengan tuntuan tugas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan latihan pegawai, pengembangan karir dan kepemimpinan dengan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan yang menjadi tugas pokok Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Latihan akan dapat meningkatkan keterampikan, kemampuan dan sikap bagi para pegawai, apabila dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan akan diklat, diajarkan oleh Instruktur profesional, dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan diikuti oleh para pegawai yang mempunyai motivasi tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara pelaksanaan pendidikan dan latihan dengan pencapaian efektivitas pengawasan, juga ada hubungan positif signifikan antara pelaksanaan pengembangan karir dengan efektivitas pengawasan seta ada hubungan positif antara kepemimpinan dengan efektivitas pengawasan.Pembinaan Sumber Daya Manusia yang telah berjalan baik perlu ditingkatkan dan tidak kalah penting adalah mengadakan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan sumber daya manusia di masa mendatang."

"Satu hal penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap kegiatan untuk pencapaian tujuan sebagaimana adanya kegiatan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus berlangsung secara berkesinambungan adalah adanya pengawasan. Jika lemah akan semakin memberi peluang bagi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya kebocoran atau penyalahgunaan sumber dana pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdagri, dengan pokok masalah: "faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Itjen Depdagri"?Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Itjen Departemen Dalam Negeri. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja pengawasan di Itjen Departemen Dalam Negeri.Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang berlangsung dan dilaksanakan oleh aparat Itjen Depdagri hingga kini masih tergolong lemah atau rendah karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (SDM), sumber dana/anggaran, serta sarana dan prasarana. Faktor-faktor sumber daya manusia/aparat, sumber dana/ anggaran, serta faktor sarana dan prasarana secara empirik mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan kinerja pengawasan Itjen Depdagri. Karena itu lemahnya kemampuan. SDM/aparat pengawasan, kurang memadainya dana/anggaran pengawasan, serta kurang memadainya sarana/prasarana penunjang kegiatan pengawasan mempengaruhi dan menyebabkan lemahnya kinerja pengawasan Itjen Depdagri.Sehubungan dengan temuan dan kesimpulan itu maka disarankan perlunya diberlakukan atau diterapkan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga aparat pengawasan yang melalaikan tugas mempunyai kesungguhan dan motivasi untuk semakin meningkatkan disiplin dan kemampuan kerjanya secara optimal guna mewujudkan kinerja pengawasan yang baik dan kuat. Upaya peningkatan kinerja pengawasan perlu segera dilakukan secara berkesinambungan, agar dapat rnemberikan hasil yang lebih nyata dan optimal dalam mendukung terwujudnya kinerja pengawasan Itjen Depdagri yang diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok instansi."

"Pendekatan pembangunan bidang prasarana dan sarana ke PU-an (PSPU) mengandalkan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek serta mampu menjawab tantangan pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an di masa datang. Hal ini, disebabkan oleh adanya tugas-tugas yang dirasakan semakin berat dan kompleks di masa mendatang, sedangkan di sisi lain kurangnya motivasi terhadap pegawai dapat menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memandang perlu meneliti secara ilmiah yaitu apakah faktor-faktor motivasi berhubungan dengan produktivitas kerja PNS dan motivasi manakah yang dominan berhubungan dengan produktivitas kerja di lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota. Untuk menguji hubungan antara faktor-faktor motivasi dengan produktivitas kerja digunakan analisis kualitatif secara statistik : Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Hipotesis altematif yang menyatakan bahwa motivasi berhubungan dengan produktivitas kerja PNS di Lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota, temyata dapat diterima. 2. Hipotesis altematif yang menyatakan bahwa : a. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan PNS maka semakin tinggi Pula tingkat produktivitas kerja PNS. b. Semakin tinggi tingkat kemampuan PNS maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja PNS. c. Semakin tinggi pengamalan budaya kerja PNS maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja PNS. d. Semakin tegas peraturan, maka semakin rendah tingkat produtivitas kerja PNS. Dengan demikian strategi yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan produktivitas kerja PNS di Lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota adalah dengan memberi prioritas utama pada program pengembangan dan pengamalan budaya kerja dengan sistim pola terpadu."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kelembagaan KUD dari segi : (1) KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), (2) Strategi pembangunan kelembagaan KUD yang berkelanjutan, (3) Kemandirian KUD. Langkah pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori koperasi sebagai organisasi mutual (usaha bersama), Teori pembangunan kelembagaan, dan Kemandirian KUD. Langkah kedua, melakukan analisis data penemuan penelitian tentang : KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), Strategi Peinbangunan kelembagaan KUD yang berkelanjutan, dan Kemandirian KUD; berdasarkan hasil wawancara berstruktur, serta hasil kuesioner. Langkah ketiga, melakukan kesimpulan dan niemberikan saran kebijakan, berdasarkan penemuan penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan KUD terkait dengan keberhasilan KUD, dalam artian keberhasilan pembangunan kelembagaan KUD Subur dapat dilihat dari: (1) Dalam KUD Subur terdapat penerapan prinsip KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), (2) Dalam KUD Subur terdapat strategi pembangunan kelembagaan KUD yang berkeianjutan, (3) KUD Subur telah memenuhi kriteria kemandirian. Saran kebijakan yang disampaikan adalah menyangkut masalah penilaian kemandirian KUD; yang menurut peneliti perlu disempurnakan dari segi materi penilaian dan dari segi unsur penilai, agar hasil kemandirian yang dicapai aleh KUD benar-benar menunjukkan "Citra Obyektivitas" yang tinggi. "

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI baik kualitas maupun kuantitas dirasakan belum memadai dihadapkan sejumlah tuntutan Anggota Dewan yang harus dipenuhi. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini mengemukakan konsep-konsep tentang sumber daya manusia dan manajemen kepegawaian yang meliputi konsep umum peningkatan sumber daya manusia diambil dari rumusan yang tercantum dalam GBHN 1993, fungsi-fungsi operasional manajemen kepegawaian diambil dari pendapat Edwin B. Flippo yaitu pengadaan pegawai, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. Juga dikemukakan model analisisnya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis populasinya adalah pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan mengambil sampel secara acak dan purposive dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh temuan-temuan sebagai berikut bahwa dalam organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI belum sepenuhnya didukung dengan pegawai yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena implementasi sistem pengadaan, sistem pendidikan dan pelatihan dan sistem pengembangan karir belum sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen kepegawaian yang baik dan benar. Sebagai saran perbaikan yang disampaikan adalah bagi sistem pengadaan : perlu dibuat analisis jabatan, uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan serta memanfaatkan tes psikologi. Bagi sistem pendidikan dan pelatihan : perlu peningkatan institusi yang menangani Diktat, peningkatan sarana/prasarana dan peningkatan metode belajar mengajar. Bagi sistem pengembangan karir perlu peningkatan obyektifitas penilaian DP-3, perlu dibuatnya Pola Karir Pegawai dan perlu pemanfaatan tes psikologi dalam proses promosi jabatan."

"ABSTRAKSistem Pengembangan Karier Hakim Peradilan Umum, dimulai semenjak dari pengadaan, meliputi penyusunan formasi, pengumuman, penerimaan lamaran dan seleksi calon, sampai ke pengembangan karier, meliputi pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, dan penilaian pekerjaan. Permasalahan yang dihadapi dalam Sistem Pengembangan Karier Hakim Peradilan Umum antara lain belum ada koordinasi yang efektif antara Departemen Kehakiman sebagai pembina organisasi, administrasi dan keuangan dengan Mahkamah Agung sebagai pembina yudisial Hakim Peradilan Umum, belum adanya persamaan persepsi mengenai konsep jaminan kebebasan Hakim. Mahkamah Agung sebagai pembina karier Hakim Peradilan Umum, kurang berperan dalam pengusulan pengangkatan serta pemberhentian Hakim Agung, Hakim Tinggi, dan Hakim Negeri. Sistem penggajian Hakim diatur pola Peraturan Gaji Pegawal Negeri Sipil, padahal tugas, fungsi dan tanggungjawab Hakim sangat berbeda dengan Pegawai Negeri biasa. Begitupula promosi dan mutasi Hakim Peradilan Umum disamakan dengan Pegawai Negeri lainnya, yang terpusat di Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, belum didelegasikan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Pengadilan Tinggi. Untuk menganalisis masalah ini digunakan konsep dari Eric Myjer (1992) tentang pengembangan karier khusus Hakim, meliputi seleksi, pendidikan persiapan, pengangkatan, jaminan hukum untuk kebebasan Hakim, dan sistem penggajian, yang dikomparasikan dengan konsep-konsep James L. Gibson (1922), dan Edwin B.F1ippo (12982) serta konsep-konsep dari penulis lain mengenai karier, baik secara umum maupun khusus Hakim. Dalam penelitian eksploratif ini, analisis berdasarkan teori dilengkapi dengan masukan dari informan hingga di peroleh temuan-temuan penelitian, seperti adanya ketergantungan Mahkamah Agung dan organisasi Peradilan Umum lain kepada Pemerintah, menyebabkan peranan Pemerintah lebih besar dari pada Mahkamah Agung. Wewenang promosi dan mutasi Hakim Negeri dapat didelegasikan ke Kantor Wilayah serta Pengadilan Tinggi, untuk mempercepat pengembangan karier. Tujuan akhir Sistem Pengembangan Karier Hakim adalah terwujudnya kebebasan Hakim, adanya jaminan karier dan kesejahteraan Hakim Peradilan Umum, demi makin kokoh mandirinya Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara di Indonesia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945."