Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul serta penyebab Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa untuk menetapkan skala prioritas dana desa berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah kebijakan publik, strategic planning, dan budgeting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo dilakukan melalui musyawarah desa. Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa karena terdapat beberapa masalah terkait Permendesa Nomor 21 Tahun 2015.

---

This thesis discusses about priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency and also the reason of Panggungharjo?s local government doesn?t consider the rural progress typology to determine the priority scale of rural fund based on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015. This research uses post-positivist approach through indepth-interview and document study as the data collecting techniques. The theories which are used to analyze in this research are public policy, strategic planning, and budgeting. The result of this research shows that priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village is proceeded through public discussion. Panggungharjo?s local government doesn?t consider the village progress typology to determine the priority scale of rural fund because there are some problems on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) Program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Desa Tambun, Desa Jejakajaya dan Desa Sriamur Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati II Bekasi serta faktor-faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program dimaksud.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana penulis mencoba mendeskripsikan fenomena untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Dati II Bekasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan korelasi yang cukup kuat dari faktor-faktor yang disebutkan dalam kerangka pemikiran sebelumnya yaitu nyata pada tingkat prosentase 75%, hal ini terutama terlihat pada alasan-alasan masyarakat desa yang rasional yaitu kebutuhan akan lapangan kerja, ruang gerak berpartisipasi dalam pembangunan, perbaikan tempat pemukiman, peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa.Sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pengguliran Dana Inpres Bantuan Pembangunan Masyarakat Desa secara faktual responden yang memberikan jawaban "Aktif berpartisipasi dan "Kadang-kadang" berpartisipasi nyata pada tingkat prosentase 67,5%, sedangkan responden yang menjawab "Jarang Sekali" adalah 32,5%. Dengan demikian hal yang dapat diidentifikasikan dari pengaruh partisipasi masyarakat tersebut adalah kebutuhan akan lapangan kerja, faktor kesadaran masyarakat cukup tinggi, keserasian lingkungan hidup dan pemukiman, peluang berpartisipasi dalam pembangunan.Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan proyek-proyek dari Dana Inpres secara faktual menunjukkan ?Sering" berpartisipasi dan "Kadangkadang" berpartisipasi berada pada prosentase 65% yang berarti berkorelasi positif dengan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, namun yang paling menonjol adalah kebutuhan lapangan kerja, kesadaran cukup tinggi dan lain-lain."

"Adanya persaingan dalam dunia usaha memicu pemanfaatan sumber daya manusia yang multi-skill yang mampu bekerja secara efektif, efisien, produktif dan adaptif terhadap perubahan di sekitar kegiatannya. Pelaku bisnis membutuhkan jasa sekretaris yang profesional agar dapat lebih berkonsentrasi pada tugas dan strategi manajerialnya yang penuh tantangan untuk memenangkan persaingan bisnis. Organisasi Pendidikan Sekretari menangkap signal peluang emas dalam sektor jasa tersebut dengan mengantisipasi upaya-upaya yang terkait dengan sektor bisnis, mengadakan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan agar out puts yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat/ users yang selalu berubah. Persepsi terhadap adaptivitas sebagai titik tolak dan landasan organisasi dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Kendala yang dihadapi dalam aspek: a).Organisasi dan sistem kegiatannya , b) SDM, c) Kepemimpinan,perlu dicermati. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survai kualitatif dan deskriptif dengan sampel 178 orang responden, terdiri dari 128 orang mahasiswi, pimpinan, 31 dosen, karyawan, dan pengguna jasa / users, 18 orang alumni dari lima angkatan tahun terakhir. Berdasarkan data hasil penelitian, beberapa temuan persamaan dan perbedaan yang signifikan antara persepsi responden terhadap organisasi yang adaptif ditinjau dari faktor-faktor organisasi, SDM dan kepemimpinan, oleh karenanya kebijakan dan perencanaan strategis yang digunakan agar memperoleh hasil yang optimal perlu diupayakan. Beberapa hal yang dilakukan dan ditingkatkan : 1).Optimasi unit organisasi dengan pemberdayaan SDM sebagai mitra dalam kegiatan yang environment-oriented. 2) Manajemen Mutu Terpadu (TQM) dengan kepemimpinan yang efektif, transparansi dalam kepemimpinan serta administrasi 3).Penggunaan konsep perencanaan strategis SWOT dengan penekanan efektivitas dan efisiensi SD yang tersedia dengan sistem komunikasi yang multi arah dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

---

The tough competition on business is triggering the utilization of human resources with their multi-skills who are capable and productive as to work effectively and efficiently, consequently they should be adaptive to the changes to working practices in the organization's environment. Businesspersons need the assistance of the professional secretary to overcome the administrative matters and operational activities meanwhile they will focus more on their challenging managerial duties and strategies as to win the business competition.

The Secretarial Academy has caught the signal of the golden opportunity to provide the service sector by anticipating relevant efforts pertaining the business sectors, by making preparation and necessary implementation to produce the out-puts who meet the changing demands of the users. Perception of the adaptive organization is the fundamental and the starting point to arrange the strategies to gain the organization's goals, The problems faced from the aspect of : a) Organization and its operational system, b) Human Resources, c) Leadership are essentially observed.

The research was conducted by utilizing method surveying a sample of 178 respondents consisted of 128 students, a leader, 31 lecturers, users, 18 alumnae of the past five year graduates of Tarakanita Secretarial Academy.

Based on the resulting data of research, few findings of similarities are gained, beside statistically, there are significant differences of perception of the respondents of the adaptive organization viewed from the factors: organization, human resources and leadership. Therefore, policy and strategic planning are utilized to meet the optimal results. The following improvement and actions are crucial to conduct : 1) Unit optimization and human resource empowerment as partnership in any environment-oriented activities, 2) TQM and the leadership which is effective and transparency in administration as well, 3) The utilization of the concept of SWOT strategic planning, in which the emphasis is on the effectiveness and efficiency of the available resources carrying out the organization's activities throughout the multi direction of the communication system."

"Penelitian ini mengkaji beberapa korelasi variabel antara;l) Motivasi kerja; 2).Lingkungan kerja;3)Kemampuan kerja merupakan variabel bebas sedangkan Produktivitas kerja instruktur adalah variabel terikat, tu,juan penelitian ini adalah ingin meneliti sejauhmana hubungan korelasi arrtara motivasi kerja, kemampuan kerja, lingkungan kerja serta hubungan secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja. Penelitian dilakukan di Balai Latihan Kerja di wilayah Jabotabek yaitu: 1). BLK Pasarrebo Jakarta, 2). BLK Las Condet, 3).BLK Bekasi, dan 4) BLK Tangerang, metode yang dilakukan adalah metode kuantitatif yang menggunakan Statistik. Hasil temuan penelitian adalah ; Pertama, distribusi frekuensi dari karakteristik instruktur secara keseluruhan terhadap composite butir-butir pernyataan instruktur mendapat skor yang positif; Kedua,berdasarkan koefisien korelasi, variabel motivasi, X1- 0,1533; variabel kemampuan, X2 = 0,1513; variabel lingkungan, X3 = 0,1499 sedangkan variabel produktivitas sebesar, Y= 0,1724. Untuk determinan korelasinya dari masing-masing variabel yaitu; X1 = R2 0,0235; X2 = R2 0,0229; X3 = R2 0,0224; dan Y=R2 0,0297, secara kualitatif koefisien korelasi maupun determinan korelasi menunjukkan adanya hubungan atau korelasi yang masih rendah. Ketiga secara matrix hasilnya cukup baik dalam arti hubungan dan korelasinya cukup besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen,baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap masing-masing variabel yaitu; X1 = 0,97640;X2_ 0,1000; X3 = 0,1876; serta Y = 0,9775. Selanjutnya berdasarkan hasil temuan penelitian secara kualitatif hubungan atau korelasinya dapat dikatakan rendah dan pengaruhnya kecil dan kemungkinan masih ada faktor dan pengaruh lainnya yang lebih kuat,namun belum sempat diteliti didalam penelitian ini.Untuk itu diharapkan agar instruktur BLK Sejabotabek dapat memotivasi diri, nieningkatkan kemampuan diri dan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan kondusif untuk menunjang peningkatan produktivitas kerja."

"Pembangunan daerah DKI Jakarta, pelaksanaannya dijabarkan ke dalam tujuh bidang pembangunan yaitu : (1) bidang ekonomi, (2) bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, (3) bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) bidang hukum, (6) bidang politik, aparatur pemerintah, penerangan, komunikasi, dan media massa, (7) bidang ketentraman dan ketertiban. Agar pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan selaras melalui ketujuh bidang pembangunan tersebut, perlu ada pengawasannya. Untuk mengamati secara cermat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumberdaya manusia di Itwilprop DKI Jakarta dalam melaksanakan misinya digunakan metode Survey, yang penelitiannya dilaksanakan terhadap 60 orang responden yang terdiri dari tiga strata yaitu : (1) Strata 1 eselon III sebanyak 9 orang, (2) Strata II eselon IV dan V sebanyak 17 orang, (3) Strata III Non EseIon sebanyak 34 orang. Dalam menjalankan misinya, kinerja sumberdaya manusia Itwilprop DKI Jakarta belum optimal dilaksanakan, karena ada masalah yang dihadapi dalam aspek : (a) Kepemimpinan (Leadership), (b) Kemampuan dan Motivasi Kerja Pegawai, (c) Organisasi dan Sistem Kerja dan (d) Sarana Kerja. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil perhitungan menurut rumus Chi Kuadrat dapat disimpulkan bahwa keempat sub variabel (aspek tersebut di atas) sebagai variabel mempunyai hubungan (korelasi) dengan peningkatan kinerja sumberdaya manusia di Itwilprop DKI Jakarta. Namun, derajat hubungan (korelasi) dirnaksud masih lemah. Oleh karena itu, sesuai dengan pokok permasalahannya yaitu : factor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumberdaya manusia di Itwilprop DKI Jakarta, maka disarankan keempat sub variabel bebas di atas dapat diperbaiki yaitu :1. Untuk aspek kepemimpinan (leadership) perlu dilakukan :a. Manajemen mutu terpadu (Total Quality Management)b. Setiap pejabat perlu memelihara buku catatan pegawai menurut PP Nomor 10 Tahun 1979 (Daftar DP3).c. Lebih seksama dalam penyusunan strategi yang antisipatif dan dilaksanakan konsisten.d. Perlu ditingkatkan permbinaan mental dan rohani menurut agama dan kepercayaan pegawai. 2. Untuk aspek Kemampuan dan Motivasi, perlu dilakukan :a. Diskusi antara Itwilprop, Biro Kepegawaian dan Badan Diklat Pegawai Propinsi DKI Jakarta serta BPKP guna memperbaiki kualitas lulusan Diktat Jabatan Struktural, Diktat Teknis Fungsional.b. Pemberian kompensasi bagi pegawai yang berprestasi.c. Ekspose atas temuan-temuan negatif khususnya yang merugikan Keuangan Negara.d. Pimpinan menekankan kepada para pegawai agar bekerja dengan lebih efisien dan efektif. 3. Untuk aspek Organisasi dan Sistem Kerja, perlu dilakukan :a. Penerapan jabatan fungsional.b. Manajemen Mutu Terapadu (Total Quality Management).c. Recruitment pegawai yang memenuhi syarat sebagai pengawas.d. Rotasi pegawai berdasarkan career planning.e. Standard audit Pemerintahan dilaksanakan secara konsekuen.f. Sistem pengawasan/pemeriksaan di atas meja atau on the desk audit. 4. Untuk aspek Sarana Kerja, perlu dilakukan :a. Penyediaan alat uji coba untuk memeriksa konstruksi, bangunan, jalan, dan lain-lain.b. Pengadaan komputer menurut kebutuhan setiap unit kerja."

"Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tugas Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan jalannya Pemerintahan Daerah. Secara operasional penyelenggaraan pengawasan tersebut mencakup semua IPOLEKSOSBUD di Daerah Tingkat I dan II ditambah sepuluh komponen di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuannya yaitu secara internal dan eksternal. Dalam tesis ini penelitiannya lebih difokuskan dari faktor internal, organisasi Itjen Depdagri, khususnya menyangkut koordinasi, sumberdaya manusia (Skills) dan kepemimpinan dengan tujuan agar lebih mudah menyusun instrumen penelitian dan pembatasan masalah yang relevan.Untuk mengamati bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dilakukan, digunakaui metode penelitian korelasional (Corelational Research), yang penelitiannya dilakukan terhadap 60 responder terdiri dari empat strata : Strata I eselon II, Strata II eselon III, Strata 111 eselon IV Strata IV non eselon.Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan rumus Chi kuadrat (X2) disimpulkan, ketiga subvariabel bebas yaitu : Koordinasi, Sumberdaya manusia dan Kepemimpinan, secara faktual tidak mempunyai- korelasi (hubungan) dengan efektivitas pengawasan, atau sangat kurang signifikan.Sesuai dengan identifikasi permasalahannya, maka disarankan ketiga sub variabel diatas dapat diperbaiki, yaitu :1. Untuk aspek koordinasi perlu dilakukan : a. Penyusunan jadwal pemeriksaan setelah PKPT ditentukan. b. Mengkaji ulang sistem tindak lanjut. Melakukan konfirmasi atas obyek yang diperiksa. c. Temuan disajikan dengan data yang faktual, sehingga mudah di tindak lanj uti sesuai rekomendasi.2. Untuk aspek Sumberdaya Manusia perlu dilakukan :a. Temu Wicara dengan Badan Diktat Depdagri, BPKP dan BPK guna pengikatanl kualitas Pengawasan,b. Penugasan lebih difokuskan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman.3. Untuk aspek Kepemimpinan perlu dilakukan:a. Evaluasi LHP, menerapkan standar audit.b. Pemberian motivasi kepada pengawas meningkatkan daya saing (Competitiveness) serta menerapkan reward dan punishmen."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"ABSTRAKPada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses kegiatan masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada program-program pembangunan Program perbaikan kampung (proyek MHT) yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta diharapkan dapat menstimulir dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi yang dinyatakan dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) tersebut Tulisan ini ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan. kampung (proyek MI-IT) dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun tersebut Perolehan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan rnetode penelitian lapangan dengan mengambil kepala keluarga sebagai responden dan aparat BAPPEM MHT dan aparat Kelurahan Menteng sebagai informan Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) ternyata rnasih rendah Dan variabel usia, penghasilan, pendidikan dan lama tinggal mempengaruhi partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) dengan tingkat hubungan yang lemah Hasil penelitian juga memperlihatkan temuan baru berupa adanya faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun yaitu antara lain faktor ketentuan formal tentang perencanaan proyek MHT dari BAPPEM MHT yang kurang membeni kesempatan kepada masyarakat Menteng Tenggulun untuk berpartisipasi, faktor tersedianya tenaga untuk pelaksana proyek MHT, dan faktor kurang berperannya organisasi-organisasi sosial di kampung Menteng Tenggulun"