Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang manajemen kehumasan di Kementreian Pemuda dan Olahraga yang akan dianalisis berdasarkan Konsep Proses Manajemen Kehumasan yang dikembangkan oleh Cutlif Center dan Broom. Faktor-faktor yang dioperasionalisasikan adalah pendefinisian masalah, rencana dan program, melakukan tindakan dan komunikasi, dan evaluasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripitf Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses manajemen kehumasan di Kementerian Pemuda dan Olahraga belum berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan oleh pemahaman konseptual dan operasional kehumasan yang benar belum merata maupun falctor-faktor hambatan baik dari eksternal maupun intemal Humas Kementetian Pemuda dan Olahraga.

---

The focus of this study is public relations management of Ministry of Youth and Sports. The data were collected by means of deep interview and document study. Based on the result of the analyses on the data and information gathered by using qualitative method with Four Step Relations Process by Cutlif Center and Broom : defining public relations problems, planning and programming, taking action and communicating, and evaluating the program, it is concluded that public relations management process of Ministry of Youth and Sports has not applied the steps in Four Step Relations Process concept."

"ABSTRAKAplikasi Qlue diperkenalkan kepada masyarakat bersamaan dengan peresmian Jakarta Smart City oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Aplikasi Qlue merupakan salah satu aplikasi penunjang Jakarta Smart City itu sendiri dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam membangun kota pintar. Pelayanan publik yang paling menonjol adalah pelayanan kebersihan yang dibuktikan dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang selalu berada di peringkat 3 teratas dinas terbaik menurut Qlue. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penggunaan aplikasi Qlue pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta serta implikasinya terhadap pelayanan kebersihan. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian ini adalah terjadiya peningkatan pelayanan kebersihan melalui aplikasi Qlue pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Namun di sisi lin, banyaknya sisi negatif pada penggunaa aplikasi Qlue, seperti masyarakat yang menjadi malas dan hanya mengandalkan Qlue. Selain itu, koordinasi antara PPSU dan petugas kebesihan juga tidak jelas sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal. Tidak adanya sosialisasi juga menyebabkan laporan yang terjadi berulang-ulang tanpa ada solusi yang preventif. Banyaknya keluhan juga dapat menunujukan kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak optimal sehingga indikator dalam menentukan peringkat terbaik dalam apliksi Qlue perlu disesuaikan dan ditinjau kembali, karena banyak keluhan belum tentu semakin baik.

---

ABSTRACTQlue is an application introduced together with Aplikasi Qlue Jakarta Smart City by Jakarta 39 s Governor in 2014. Qlue is a supporting application for Jakarta Smart City in increasing society 39 s participation to provide a better public services. The public services which most significant is cleaning sector which evidenced as Dinas Kebersihan DKI Jakarta always be in top three as Qlue recorded. The purpose of this research is to analyze how Qlue can be beneficial for supporting Smart City and Dinas kebersihan. The approach is with qualitative approach, data conducted by in depth interview and document study. This reserch found that sanitary services by the agency has increased with Qlue application in Dinas Kebersihan DKI Jakarta. In contrary, negative effects occurred in Qlue application users, like citizens became lazy and over used the application. Besides that, coordination between PPSU and sanitary staffs has become unclear and less performance. No socialization resulted in the repetititve report without real solutions. Increased amounts of problems also showed that Dinas Kebersihan DKI Jakarta performance is not optimized, indicators showed that Qlue applicaton ranks needed more evaluation. "

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik itu dari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui e-Procurement yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e-catalogue. Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PBJP , e-Procurement, Prinsip-Prinsip PBJP, e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

---

ABSTRACTThe Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods services of government that require innovation in the implementation, that is by way of utilization of information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods services in Tasikmalaya Regency Government against the principles that exist in the procurement of goods services generally. This research uses a post positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in depth interviews with parties that play a role in the procurement of goods services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods services. The result of the research shows that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods services has an impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods services by e Procurement consisting of e Tendering and e Purchasing with Utilizing e catalogue system. Keywords Policy Impact, Procurement of Government Goods Services PBJP , e Procurement, PBJP Principles, e Tendering, e Purchasing, e catalogue, Tasikmalaya Regency Government. "

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"ABSTRAKPustekbang didirikan pada tahun 2011, dan pada waktu itu latar belakangpendidikan pegawai di Pustekbang tentang penerbangan sangat sedikit. Setiaptahun, Pustekbang selalu mengirimkan SDM di lingkungannya untuk mengikutiprogram pendidikan formal maupun diklat-diklat teknis dalam rangkameningkatkan kompetensi SDM dalam bidang penerbangan. Akan tetapi setiapselesai melakukan program diklat tersebut tidak pernah dilaksanakan evaluasipelatihan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran perilaku pegawaiPustekbang setelah mengikuti diklat teknis berdasarkan level perilaku (behavior)serta menganalisis gambaran hasil diklat teknis pegawai Pustekbang berdasarkanlevel hasil (result). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post-positivisdengan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini adanya peningkatan padapengetahuan, keterlampilan dan sikap pegawai juga tercapainya target danprogram yang menjadi tujuan organisasi.

---

ABSTRACTAeronautic Technology Center was established in 2011, and that time theeducation background of employees in Pustekbang about aeronautics only a few.Every year, Pustekbang always sending their human resources to attend formaleducation programs and technical training to improve the competencies. But noevaluation has ever been performed. The purpose of this research is to analyzingdescription of employee behavior after following the technical training based onbehavior level and as well as analyzing description of technical training result ofPustekbang employee based on result level. This research uses post-positivist withqualitative technic. The results of this research is an increase in the knowledge,skills and attitudes of employees also achieve targets and programs that becomethe goal of the organization."

"ABSTRAKSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Kementerian BUMN sebagai instansi Pembina BUMN memiliki keharusan untuk mengimplementasikan SAKIP, mengingat potensi BUMN yang besar dan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara. Penelitian ini melihat perbandingan implementasi SAKIP di tahun 2015 dan 2016 melalui 5 dimensi dalam kerangka akuntabilitas kinerja di sektor pemerintah, antara lain tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, umpan balik, evaluasi, dan pemberian insentif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 dimensi pertama sudah terpenuhi di tahun 2015 dan 2016, sedangkan dimensi umpan balik belum terpenuhi di tahun 2015 karena perhatian pimpinan terhadap implementasi SAKIP masih kurang. Pada tahun 2016 terlihat peningkatan dengan dibantu dengan adanya bagian baru khusus menangani manajemen kinerja serta meningkatnya perhatian pimpinan. Tidak adanya pemberian insentif berdasarkan kinerja menjadi dimensi yang tidak terpenuhi di kedua tahun tersebut.

---

ABSTRACTGovernment Institution Performance Accountability System SAKIP that implemented in Indonesia is a form of government commitment to account for the budget already given. Considering the huge potential of State Owned Enterprises SOEs , The Ministry of SOEs has the obligation to implement SAKIP. This study looks at the comparison of SAKIP implementation in 2015 and 2016 through five dimensions in the performance accountability framework in the government sector, including clear and measurable goals, performance measurement, feedback, evaluation, and incentives. The results showed that the first 3 dimension has been met in 2015 and 2016, while the dimension of feedback has not been fulfilled in 2015 because the attention of manager on the implementation of SAKIP is still lacking. In 2016, improvements are seen with the help of a new section specifically addressing performance management as well as increased of manager rsquo s attention. The absence of performance based incentives is an unmet dimension in both years."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak 2014 menghadapi isu seperti kepesertaan, kualitas pelayanan kesehatan serta pendanaan. Pendanaan dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan JKN. Defisit selama tahun 2014 hingga 2016 disebabkan ketidaksesuaian antara iuran yang dikumpulkan dengan besaran klaim. Data menunjukan peningkatan hasil pemungutan iuran secara keseluruhan meskipun terjadi penurunan hasil pemungutan iuran pada segmen peserta mandiri. Berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan belum menunjukan hasil positif. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri belum mampu meningkatkan hasil kolektibilitas iuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan jaminan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan dianalisis menggunakan data primer berupa wawancara mendalam, dokumen peraturan dan data statistik dari BPJS Kesehatan serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan dari dimensi content terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dengan tujuan yang diharapkan dalam implementasi pemungutan iuran peserta mandiri. Dimensi context menunjukan adanya isu willingness to pay dan ability to pay. Pada dimensi capacity, BPJS Kesehatan merupakan organisasi yang terbuka untuk melakukan inovasi meskipun masih dibutuhkan diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan strategi implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri yang lebih efektif.

---

ABSTRACTNational health care insurance in Indonesia has been facing some issues since 2014 such as funding, service quality and membership issues. Funding is needed for the sustainability of the program. Deficit that happened a long 2014 to 2016 was due to incompatibility between premium and claims. The data shows an increase on overall levies even though there is decrease on levy for individual member. Some policies that have been implemented is not showing a positive result. This research aims to explain why the implementation on collecting premium from individual member has not been able to increase the result of premium collectability. Theory of Public Policy, Implementation of Public Policy and Health Care Insurance used in this research. This research uses post positivist approach and analyzed with primary data such as in depth interview, statistic data from BPJS and secondary data such as literature study. The result of this research is showing from content dimension there 39s an incompatibility between the regulation and the expected goal on the implementation. Context dimension shows there are some issues such as willingness to pay and ability to pay. And capacity dimension shows the result that BPJS is willingly to do some innovation but a discussion with the stakeholder to get an effective strategy is required."

"Kondisi perekonomian antar daerah yang masih timpang satu dan lain membuat pemerintah Indonesia melaksanakan masterplan percepatan dan peluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan koridor-koridor ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Prakteknya pengembangan ini dilakukan melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang baru dibentuk adalah KEK Tanjung Kelayang yang secara penunjukan administratfi paling cepat di Indonesia. KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Peneliti kemudian mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rational. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literature. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi yang dikarenakan banyak investor yang wait and see. Secara faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa intervensi.

---

Massive economic gap between each regions in Indonesa made the government of Indonesia to launch Indonesian masterplan to accelerate economic building (MP3EI) which one of its strategy to develop multiple economic corridor using each region specialities. In the development using special economic zone. One of the new Tanjung Kelayang SEZ which perform the fastest administration appointed in Indonesia. Tanjung Kelayang SEZ have some difficulties with land conflict and unreachable investment target. Then writer want to study about the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study result, that the SEZ was BUPP doing to do business with incentive from government. Government see this as an opportunity to develop the region. The implementation itself happened with lots of actor from government and BUPP. The problem with SEZ is that the investor choose to wait and see. The important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unachievable investment target and monitoring without intervention."

"Isu disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antar wilayah khususnya di Indonesia bagian timur telah menjadi permasalahan lama yang terjadi di Indonesia. Kemudian, Presiden Joko Widodo menemukan masalah ini secara langsung di Papua dan menemukan bahwa minimnya jumlah penyalur menjadi penyebab disparitas harga BBM tersebut. Melihat permasalahan tersebut Presiden Joko Widodo menginstrusikan Kementerian ESDM untuk membuat kebijakan BBM Satu Harga yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDMNomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan BBM Satu Harga menggunakan teori multiple streams framework yang disampaikan oleh Howlett (2018). Pendekatan dalampenelitian ini yaitu post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep aliran kebijakan yang disampaikan oleh Howlett (2018) dapat diidentifikasi dalam proses kebijakan BBM Satu Harga. Adapun permasalahan masih ditemukan dalam proses formulasi kebijakan sehingga menimbulkan berbagai masalah pada tahap implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu minimnya biaya pendistribusian yang besar, jalur pendistribusian yang sulit dijangkau, penyimpangan pendistribusian, rendahnya minta investor, dan pengawasan yang sulit.

---

The issue of disparity in the price of fuel oil (BBM) between regions, especially in eastern Indonesia, has become a longstanding problem in Indonesia. Then, President Joko Widodo discovered this problem directly in Papua and found that the lack of distributors was the cause of the disparity in fuel prices. Seeing this problem, President Joko Widodo instructed the Ministry of Energy and Mineral Resources to make a one-price fuel policy which was then set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. Number 36 of 2016 concerning the Acceleration of the Enforcement of One Price of Certain Types of Fuel Oil and Types of Special Oil Fuels for National Assignment. This study aims to analyze the One Price BBM policy process using the multiple streams framework theory presented by Howlett (2018). Inside approach This research is post-positivist with descriptive research type. The results of this study indicate that the concept of policy flow presented by Howlett (2018) can be identified in the One Price Fuel policy process. The problems are still found in the policy formulation process, causing various problems at the policy implementation stage. These problems include the lack of large distribution costs, distribution channels that are difficult to reach, distribution irregularities, low demand for investors, and difficult supervision."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014 terhadap kekuatan lunak di Rusia. Penelitian ini menggunakan teori kekuatan lunak dari Joseph S. Nye dan konsep diplomasi olahraga dari Stuart Murray untuk melihat upaya yang dilakukan Rusia untuk menyelenggarakan Olimpiade Sochi serta dampak yang terjadi setelah pelaksanaan Olimpiade Sochi 2014 terhadap negara Rusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan data-data sekunder. Hasil dari temuan data-data tersebut menunjukkan bahwa Rusia dalam kepemimpinan Putin mulai menggunakan kekuatan lunak dalam kebijakan luar negerinya. Salah satu caranya adalah menggunakan diplomasi olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan lunak Rusia dengan memperbaiki citra negara Rusia dan meningkatkan jiwa nasionalis masyarakatnya. Namun, upaya yang dilakukan Putin sebagai Presiden Rusia tidak mudah karena mendapat sentimen negatif dari negara-negara Barat yang berbeda ideologi dengan Rusia. Walaupun, terdapat sentimen negatif tersebut, Putin tetap dapat menunjukkan bahwa Rusia sudah kembali menjadi negara besar dan kuat setelah sukses melaksanakan Olimpiade Sochi dan menjuarai ajang tersebut. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup positif bagi Rusia.

---

This study discussed the implementation of the 2014 Sochi Winter Olympics towards free power in Russia. This research will be analyzed based on data obtained to see the impact that occurred after the implementation of the Sochi 2014 Olympics for Russia from both domestic and international aspects, this research used the soft strength theory from Joseph S. Nye and the concept of sports diplomacy from Stuart Murray. This study uses qualitative methods by relying on secondary data. The results of these data findings indicate that Russia in Putin's leadership began to use soft power in its foreign policy. One of the methods is to use sports diplomacy that aims to increase Russia’s soft power by improving the image of the Russian state and enhancing the nationalist spirit of its people. However, Putin's efforts as President of Russia were not easy because Putin gets negative sentiments from Western countries that have a different ideology from Russia. Despite this negative sentiment, Putin can still indicate that Russia as a big and strong country after successfully implement the Sochi Olympics and winning the event. This has had a quite positive impact on Russia."