Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui pendekatan fungsi produksi rumah tangga, pengaruh ibu bekerja selama fase emas anak terhadap kualitas anak dinyatakan sebagai gabungan antara time effect, yang berdampak negatif, dan income effect, yang berdampak positif, sehingga net effect menjadi ambigu dan dapat menjadi sumber dilema bagi keluarga. Studi empiris di Indonesia tentang masalah ini masih sangat terbatas, sehingga studi ini berusaha mendapatkan bukti empiris pengaruh ibu bekerja selama fase emas anak (0-5 tahun) terhadap pencapaian pendidikan anak di Indonesia. Dengan menggunakan data longitudinal Indonesian Family Life Survey (IFLS) periode 1993-2007, studi ini membentuk beberapa kelompok sub-sampel anak yang capaian pendidikannya terobservasi pada IFLS 2007 dan jam kerja ibu terobservasi pada survei IFLS tahun-tahun sebelumnya. Studi ini menemukan pengaruh positif yang signifikan dari rata-rata jam kerja/tahun ibu saat fase emas anak pada probabilita anak menamatkan SD, melanjutkan ke SMP, dan menamatkan SMP. Hasil tersebut tetap robust setelah jarak sekolah terdekat dikontrol sebagai proksi dari variabel sisi penawaran. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa keputusan ibu bekerja selama fase emas anak berpotensi memiliki net effect yang positif terhadap pendidikan anak kemudian, dengan potensi dari income effect yang cukup besar dibandingkan dengan time effect.

---

Using the household production function approach, mother’s employment during the golden age period may entail a negative time effect and a positive income effect on the child’s quality, of which the net effect is ambiguous and thus may become a source of dilemma for the family. Empirical studies on this issue in Indonesia are still limited, so this study conducted an empirical investigation on whether mother’s employment when the child was in the golden age (i.e., 0-5 years old) would influence the child’s education attainment in Indonesia. Employing the longitudinal data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) of the 1993-2007 period, the study constructed several children sub-sample whose education outcome were observed in the 2007 IFLS; and the mothers’ working hours were reported in the IFLS of the previous years. It was found a significant positive impact of mothers’ working hours to the children’s probabilities of finishing the elementary school, continuing to junior high school, and finishing the junior high school. The results were robust when the nearest distance to school was included to control the supply-side factor. These empirical results show that mothers’ decision to work during the children’s golden age may have generated a substantial income effect greater than the time effect."

"ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dimensi spasial dari pertumbuhan ekonomi, redistribusi, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode Susilo Bambang Yudhoyono (yaitu, dari 2004 hingga 2014 menggunakan metode   dekomposisi kemiskinan, growth incidence curve, dan beberapa indeks pertumbuhan yang pro-poor.  Data yang digunakan berasal  dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahunan yang diadakan di Indonesia antara tahun 2004 dan 2014. Tesis ini menyajikan tiga wawasan ekonomi utama selama periode Susilo Bambang Yudhoyono: 1) insiden kemiskinan menurun secara signifikan antara tahun 2004 dan 2014, 2 ) pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode ini umumnya tidak berpihak pada orang miskin, dibuktikan dengan kurva insiden pertumbuhan yang miring ke atas, dan 3) perbedaan regional ada dalam bentuk kurva insiden pertumbuhan; karena itu pro-poor pertumbuhan ekonomi bervariasi antar provinsi. Dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dilakukan oleh Kakwani dan Pernia (2000), penulis mengklasifikasikan provinsi ke dalam lima kelompok berikut ini sehubungan dengan pro-poor growth index (PPGI). Hasil empiris  mendukung pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Namun, beberapa provinsi seperti Maluku Utara, Gorontalo dan Bengkulu mengalami pertumbuhan untuk non-pro-poor  dan  pro-poor yang lemah. Untuk mempromosikan pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin di semua provinsi, dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sangat penting untuk provinsi-provinsi yang tertinggal tersebut.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis explores the spatial dimensions of economic growth, redistribution, and poverty reduction in Indonesia during the Susilo Bambang Yudhoyono period (i.e., from 2004 to 2014) using the poverty decomposition method, the growth incidence curve, and several pro-poor growth indices. I gathered my data from the annual National Socio-economic Surveys conducted in Indonesia between 2004 and 2014. Analyzing this data, my thesis presents three key economic insights about the Susilo Bambang Yudhoyono period:1) poverty incidence significantly declined between 2004 and 2014, 2) the economic growth that occurred during this period was generally not pro-poor, made evident by an upward sloping growth incidence curve, and 3) regional differences exist in the shape of the growth incidence curve; the pro-poorness of economic growth therefore varies between provinces. Using the classification system proposed by Kakwani and Pernia (2000), I classify provinces into the following five groups with respect to their pro-poor growth index (PPGI). Our empirical results support the pro-poor growth in a nation. However, some provinces such as North Maluku, Gorontalo and Bengkulu experienced non-pro-poor growth and weakly pro-poor. To promote the pro-poor growth in all provinces, the governmental supports in infrastructure and human capital development are essential for the above lagged provinces.

 

"

"Penelitian ini mencoba untuk mengukur besaran underground economy tingkat provinsi di indonesia dengan menggunakan pendekatan moneter. Pengukuran dilakukan dalam periode penelitian tahun 2007-2017, menggunakan regresi ordinary least square, untuk mengestimasi perubahan jumlah uang beredar akibat adanya aktivitas underground economy tingkat regional yang dipengaruhi oleh beban pajak regional. Estimasi dalam penelitian ini menghasilkan besaran underground economy berkisar antara 3.8%-11.6% dari pdrb dengan rata-rata 8% perprovinsi pertahun.

---

This study try to measure the size of the provincial-level underground economy in indonesia using a monetary approach. Measurements were made in the study period 2007-2017, using ordinary least square regression, to estimate the currency demand due to underground economy activities at the regional level that are affected by regional tax burdens. Estimates in this study resulted in the amount of underground economy ranging from 3.8%-11.6% of the grdp with an average of 8% per province per year."

"

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat persalinan ideal untuk mendapatkan kesehatan optimal bagi ibu maupun bayi. Hampir seluruh ibu di Indonesia telah memiliki akses ke pelayanan kesehatan namun 20% persalinan tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Balitbangkes, 2019). Studi ini membahas tentang pengaruh performa dan jenis pelayanan kesehatan ibu terhadap perilaku pemilihan tempat bersalin berdasarkan data SIRKESNAS 2016 dengan analisa regresi logistik. Beberapa temuan diantaranya adalah antenatal care (ANC), program perencanaan persalinan dan asuransi kesehatan memiliki pengaruh signifikan dalam pilihan tempat bersalin. Lebih dalam lagi, pelayanan ANC yang memiliki pengaruh signifikan pada pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat bersalin adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan ANC, pemeriksaan tekanan darah dan ultrasonografi (USG) maternal. Edukasi kesehatan maternal selama ANC juga memiliki pengaruh pada pemilihan tempat bersalin namun tidak signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan ANC terutama penyediaan tenaga kesehatan yang tepat dan pelayanan pemeriksaan maternal terutama pemeriksaan tekanan darah dan USG serta pelaksanaan program perencanaan persalinan dan peningkatan cakupan asuransi kesehatan hendaknya menjadi konsen utama dalam kebijakan program kesehatan maternal terutama untuk mendorong persalinan di fasilitas kesehatan.

 

---

Health facility is an ideal place for child birth to obtain optimum outcomes for maternal and neonatal health. Most of mothers in Indonesia have access to healthcare but 20% of them do not give birth in a healthcare facility (Balitbangkes, 2019). This study discusses the influence of the maternal health services on choosing a healthcare facility for birth. This research utilized the SIRKESNAS 2016 data and analyzed it using logistic regression. Some findings shown that antenatal care (ANC), birth planning, and health insurance have a significant influence on the decision of a healthcare-facility birth, and the service of ANC particularly the health professional provider and maternal examination such as in the form of blood pressure test and ultrasonography (USG) substantially affect the decision regarding the place of birth. Although maternal education during ANC also influences it, but it statistically has weak significance. Thus, to encourage mother to deliver in a healthcare facility, improving the quality of ANC services including the availability health professional as an ANCs provider, providing blood pressure tests and USG maternal examination, and expanding the coverage of delivery insurance are the prominent concerns for healthcare policy

"

"Konvergensi intensitas energi merupakan suatu alat bantu dalam menilai efektifitas kebijakan dalam mengurangi intensitas energi. Studi ini menganalisis konvergensi intensitas energi di Indonesia berdasarkan data panel 33 provinsi untuk periode 2008-2015 dengan mengukur konvergensi sigma, konvergensi beta absolut dan kondisional. Untuk mengukur kebergantungan spasial dari intensitas energi maka dalam pengukuran konvergensi beta digunakan metode ekonometrika spasial. Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat bukti dari kedua konvergensi beta absolut dan kondisional tetapi tidak dengan konvergensi sigma. Variabel-variabel yang mendorong terjadinya konvergensi intensitas energi seperti pendapatan provinsi, peran industri menufaktur, peran perdagangan internasional, FDI dan kepadatan penduduk. Dari hasil analisis, didapatkan bahwa menggunakan teknologi industri yang lebih efisien, menarik investasi asing kepada sektor non-industri, mengembangkan ekspor dari sektor yang sedikit menggunakan energi merupakan kebijakan yang dapat dikembangkan. Selain itu dorongan dari dampak limpahan spasial mengindikasikan bahwa intensitas energi dari suatu provinsi turut berkontribusi pada intensitas energi provinsi tetangganya. Oleh karena itu, koordinasi antar daerah berperan besar dalam mendorong penggunaan energi lebih bijaksana.

---

Energy intensity convergence is a tool to assess the effectiveness of policies in reducing energy intensity. This study analyzes the convergence of energy intensity in Indonesia based on panel data of 33 provinces for the period 2008-2015 by measuring sigma convergence, absolute and conditional beta convergence. To measure the spatial dependence of energy intensity, spatial econometric are used in the measurement of beta convergence. Empirical results show that there is evidence of both absolute and conditional beta convergence but not with sigma convergence. Variables that encourage the convergence of energy intensity such as provincial income, the role of manufacturing industries, the role of international trade, FDI and population density. From the analysis, it found that using more efficient industrial technology, attracting foreign investment to non-industrial sectors, developing exports from sectors that use less energy are policies that can be developed. In addition, the encouragement of the effects of spatial spillover effect indicates that the energy intensity of a province contributes to the energy intensity of neighboring provinces. Therefore, coordination between regions plays a major role in encouraging wiser use of energy."

"Cash transfer program is one of the poverty alleviations programs that carried out by the government in some developing countries. In Indonesia, the unconditional cash transfer program was introduced in 2005, when the government cancelled fuel subsidies. This program then was criticized for its implementation problems such as leakage of fund and corruption, and others. In 2012, the government launched a cash transfer program called Poor Student Assistance (BSM) to help poor households to have more access to education. The question arises whether this assistance has reached the most deprived groups of people and family who need it. This study aims to see whether BSM has reached eligible beneficiaries based on income, urban-rural locations, Java and Non-Java Islands. Using quantitative method which are probit and logit estimations to Indonesian Family Life Survey (IFLS), the findings of this study show that the BSM program mostly reaches people living in rural areas and those who live outside Java, which is in line with the purpose. Meanwhile, when the location variable is controlled, the recipients come from middle to high-income household. The BSM cash transfer does not reach those who need it, the families who live in the remote rural area.

---

Program bantuan tunai adalah salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara berkembang. Pada 2012, pemerintah meluncurkan program transfer tunai yang disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk membantu rumah tangga miskin memiliki lebih banyak akses ke pendidikan. Muncul pertanyaan apakah bantuan ini telah menjangkau kelompok orang dan keluarga yang paling miskin yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah BSM telah mencapai penerima manfaat yang memenuhi syarat berdasarkan pendapatan, lokasi kota-pedesaan, Pulau Jawa dan Pulau Non-Jawa. Menggunakan metode kuantitatif yang merupakan estimasi probit dan logit untuk Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BSM sebagian besar menjangkau orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tinggal di luar Jawa. Namun sebagian besar para penerima bantuan ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas. Dengan demikian transfer tunai BSM tidak menjangkau mereka yang membutuhkannya, keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan terpencil."

"Tren migrasi di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai konsekuensi dari perkembangan fasilitas transportasi dan komunikasi, serta jaringan sosial sehingga mempermudah individu dalam melakukan perpindahan antar daerah. Sebagian besar motif migrasi adalah mencari pekerjaan agar mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak migrasi terhadap peningkatan kesejahteraan para pelakunya. Dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 serta metode Propensity Score Matching, penelitian ini menemukan bahwa migrasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan para migran. Peningkatan kesejahteraan akibat migrasi lebih tinggi pada mereka yang berpendapatan tinggi dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah.

---

Migration trends in Indonesia have shown an increase in recent years as a consequence of the development of transportation and communication facilities, along with social networks, so that making it easier for individuals to do inter-regional mobility. Most of the motives for migration are looking for a better job to get a better income and life. This study aims to analyze the effect of migration in improving the migrants welfare and analyze the change in poverty status for poor people who migrate. Using the Indonesian Family Life Survey (IFLS) dataset in 2007 and 2014, as well as the Propensity Score Matching method, this study found that migration has a positive impact on improving the migrants welfare. Improved welfare due to migration is higher in those who were initially more prosperous than those who were low income."

"Dalam meningkatkan nilai tambah pengolahan mineral, pemerintah menyusun kebijakan melalui Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam negeri. Tanggapan yang mendukung pengolahan minerba (Mineral dan Batubara) dalam negeri adalah untuk memperkuat industri dalam negeri dengan alasan bahwa industri nasional membutuhkan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Tanggapan yang masih mendukung ekspor minerba mentah memiliki alasan bahwa industri dalam negeri belum mampu menyerap seluruh pertambangan mineral. Kebijakan larangan ekspor mineral mentah diikuti oleh kewajiban pembangunan smelter untuk pengolahan/pemurnian mineral mentah. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan pembangunan smelter terhadap output dan pendapatan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis input-output yang dimutakhirkan dengan teknik RAS tahun 2014 pada tabel input-output Indonesia tahun 2010. Pembangunan smelter dipandang sebagai investasi terhadap perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat simulasi) yaitu: (1) penurunan ekspor 100% dan investasi sesuai target 100%; (2) penurunan ekspor 100% dan investasi aktual; (3) penurunan ekspor aktual dan invetasi 100% dan (4) perubahan ekspor aktual dan investasi aktual. Nilai 100 % ekspor adalah ekspor 2014-2016 dan ekspor aktual selisih ekspor tahun 2013-2014, tahun 2014-2015 dan tahun 2015-2016. Investasi 100% adalah investasi pembangunan smelter selama tahun 2014-2016 baik yang sudah beroperasi dan belum beroperasi, dan investasi aktual adalah smelter yang beroperasi. Dampak simulasi I menyebabkan output naik Rp20,191,766 juta dan pendapatan naik Rp2,045,980 juta. Dampak Simulasi II menyebabkan output turun Rp131,373,464 juta dan pendapatan turun Rp19,053,229 juta; dampak simulasi III menyebabkan output naik Rp34,447,700 juta dan pendapatan turun Rp6,496,011 juta; serta dampak simulasi IV menyebabkan output turun Rp117,117,531 juta dan pendapatan turun Rp27,595,220 juta.

---

In increasing the added value of mineral processing, the government prepares the policy through Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining which is then followed up through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1 of 2014 on Increasing Mineral Added Value through Mineral Processing and Purification Activities in the country. The response that supports the domestic minerals (Coal and Coal) processing is to strengthen the domestic industry on the grounds that national industries need sustainable supply of raw materials. Responses that still support the export of raw minerba have a reason that the domestic industry has not been able to absorb all mineral mining. The policy on the prohibition of raw mineral exports is followed by the obligation of smelter development for processing / refining of crude minerals. This study was conducted to examine the impact of the policy on the prohibition of raw mineral exports and smelter development on the output and income of Indonesians. This research uses an updated input-output analysis method with RAS technique of 2014 in Indonesian input- output table in 2010. The development of smelter is seen as investment to Indonesian economy. In this research there are 4 (four simulation) that is: (1) 100% export decrease and investment target 100%; (2) 100% export decline and actual investment; (3) actual export decline and 100% investment and (4) actual export changes and actual investment. The value of 100% of exports is export from 2014-2016 and actual export exports in 2013-2014, 2014-2015 and 2015-2016. 100% investment is a smelter development investment during the year 2014-2016 both already operating and not yet operating, and actual investment is the smelter that operates. The impact of simulation I caused the output to rise Rp20,191,766 million and income increased Rp2,045,980 million. Simulation Impact II caused output to fall by Rp131,373,464 million and revenue decreased Rp19,053,229 million; The impact of simulation III caused the output to rise Rp34,447,700 million and revenue decreased Rp6,496,011 million; As well as the impact of the IV simulation caused the output to fall Rp117,117,531 million and the income down Rp27,595,220 million."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh institusi politik di pemerintahan terhadappertumbuhan ekonomi. Institusi politik disini didefinisikan sebagai dukungan partaipolitik yang memiliki kursi terbesar di legislatif terhadap eksekutif dalam pilkada.Hasil pengujian menunjukkan bahwa jika eksekutif didukung oleh partai terbesar dilegislatif maka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam tesis inijuga ditemukan bahwa dominasi partai politik dalam legislatif memiliki peran penting.Jika partai terbesar dalam legislatif mendukung eksekutif maka pengaruhnya terhadappertumbuhan positif, terlebih jika partai tersebut semakin dominan. Dan sebaliknya,jika partai terbesar tidak mendukung eksekutif maka akan menghambat pertumbuhan,terlebih jika partai tersebut semakin dominan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the effect of political institut ions on economic growth.Political institutions are here defined as the support of a political party that has themost seats in the legislature to the executive in the elections. The results show thatif the executive is supported by the largest party in the legislature then has apositive effect on economic growth. In this thesis also found that the dominance ofpolitical parties in the legislature has an important role. The largest party in thelegislature supporting the executive tend to have positive effect on growth,especially if the party is increasingly dominant. And conversely, if the largestparty does not support the executive then will inhibit growth, especially if theparty is more dominant."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan melacak persepsi pasien Jamkesmas terhadap kualitaspelayanan kesehatan di RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara dengan metodeService Performance (Serperf). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik(jenis kelamin, usia dan pendidikan) tidak memberikan pengaruh terhadapkepuasan pasien. Setelah dilakukan evaluasi terhadap atribut-atribut dimensikualitas dengan menggunakan Importance Performance Analisys ditemukandelapan atribut yang harus menjadi prioritas perbaikan untuk meningkatkankualitas pelayanan RSUD Aek Kanopan. Tingkat kepuasan pasien yang diukurdengan criteria Custumer Satisfaction Index (CSI) ditemukan nilai CSI palingrendah terdapat pada pelayanan di ruang periksa, meskipun demikian secarakeseluruhan pelayanan di RSUD Aek Kanopan telah memenuhi criteria puas padapasien.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to investigate the patients perception of health carequality in RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara with Service Performanceanalisys (Servperf). The result show that patients perception was not associatedwith patients characteristic (gender, age, education). Using ImportancePerformance Analisys to evaluate the attributes of quality dimention, findingindicate there are eight attributes that has to be priority to improve the healthcarequality in RSUD AekKanopan. Measured based on valuation CustumerSatisfaction Index demonstrated that patients satisfaction drop on physicianservice, despite this overall healthcare in RSUD Aek Kanopan have met thepatients satisfied criteria."