Kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Banyak program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu program yang diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2007 adalah Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program transfer tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer) yang menyediakan uang tunai kepada para penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan dalam kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dalam perjalanannya, ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dari program bantuan tunai bersyarat ini di Indonesia. Salah satunya adalah sejumlah besar rumah tangga tidak miskin yang mendapat manfaat dari PKH, walaupun sebenarnya penerima program PKH di Indonesia dirancang untuk rumah tangga miskin. Studi ini menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan rumah tangga yang tidak miskin menerima manfaat dari program Transfer Tunai Bersyarat. Hasil yang diperoleh dari model Probit Logit menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2013, 2014 dan 2017, menunjukkan bahwa tinggal di daerah pedesaan, usia tua, dan memiliki banyak anggota keluarga secara signifikan mempengaruhi penerimaan manfaat dari Program PKH (CCT).
Poverty is a major problem faced by developing countries like Indonesia. Many programs have been implemented by the Indonesian government to reduce poverty. One plan that was introduced by the government in 2007 is called Program Keluarga Harapan (PKH), a conditional cash transfer (CCT) program that provides cash to beneficiaries of the Program Keluarga Harapan initiative under predetermined conditions. But in its journey, there are many things that still need to be improved from this conditional cash transfer program in Indonesia. One of them is a large number of non-poor households that benefited from the PKH initiative, even though the conditions for recipients of the PKH program in Indonesia were designed for poor households. This study analyzed what factors caused non-poor households to receive benefits from the Conditional Cash Transfer program. The results obtained from the Probit Logit Regression model using National Socio-Economic Survey ( Susenas ) data in 2013, 2014 and 2017, demonstrated that living in a rural area, old age, and having many family members significantly influenced the disbursement of benefits from the PKH (CCT) program.
"
Kemacetan lalu lintas merupakan ancaman yang serius untuk aksesibilitas dan mobilitas pengguna jalan di Indonesia. Dalam kasus jalan tol, salah satu penyebab kemacaten karena adanya perlambatan dan perhentian kendaraan di gerbang tol ketika melakukan pembayaran. untuk merespon kemacetan karena sitem pembayaran tersebut, diberlakukan sistem pembayaran secara elektronik yang lazim disebut Electronic Toll Collection (ETC) untuk memperpendek watu transaksi dan meningkatkan standar pelayanan jalan tol. Studi terdahulu menunjukkan penggunaan ETC memberikan manfaat baik untuk pengguna jalan tol maupun operator jalan tol. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif regresi data panel dari data sampel gerbang tol jaringan jalan tol di Indonesia periode bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan penerapan ETC terhadap efisiensi sistem transportasi. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa intervensi penerapan ETC secara signifikan mengurangi waktu transaksi di gerbang tol sebesar 93,5%, cateris paribus. Kebijakan intervensi tersebut meningkatkan aksebilitas dan efisiensi waktu transaksi. Strategi komprehensif untuk merespon dampak penerapan intervensi kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan, terutama dalam hal melonjaknya jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol akibat semakin cepatnya waktu transaksi yang bisa menimbulkan efek bottleneck setelah kendaraan memasuki gerbang tol.
Traffic congestion represents a significant threat to accessibility and mobility in Indonesia. In the case of the toll road, the stop and go movement along the toll road plaza as the effect of the payment mechanism often causes the delay at toll gates, which results in traffic congestion. As the situation becomes more serious, a technology innovation called the Electronic Toll Collection (ETC) has been deployed in Indonesia toll road network to curb the transaction time in toll payment and thereby increase the level of service. Previous research indicated that the ETC implementation brings benefits for both toll road users and operators in many ways. The study utilizes a quantitative method of econometric panel regression using data from selected toll gates in the Indonesia toll road network from January 2017 to December 2018 to analyze how the ETC deployment affects transport system efficiency. The findings indicate that the intervention of ETC implementation significantly decreases the transaction time in toll gates by 93.5%, cateris paribus. Thus, the intervention eases the accessibility and yield efficiency in transaction time. Furthermore, an adapted strategy after the implementation could be considered, especially regarding the trend of surging traffic on toll roads that may cause bottlenecks after entering toll gates.
"
Upaya nasional menuju pembangunan berkelanjutan memengaruhi pemerintah daerah dalam membuat arah kebijakannya, khususnya kebijakan penganggaran. Namun, meski dianggap penting bagi, anggaran fungsi lingkungan hidup sering termarjinalisasi dalam penentuan anggaran negara. Studi ini mencoba untuk menganalisa pengalokasian dan pemanfaatan ‘anggaran hijau’ tersebut pada masa Rencana Pembangunan Jangka Mengah Provinsi DKI Jakarta (2013-2017). Metodologi yang digunakan adalah analisa konten pada dokumen APBD Provinsi DKI Jakarta dan melakukan wawancara untuk menggali potensi hambatan dan penggerak yang berimbas pada celah antara alokasi dan realisasi anggaran. Dari hasil Analisa didapatkan alokasi ‘anggaran hijau’ rata-rata sebesar 6,1% dari keseluruhan postur anggaran provinsi, yang secara signifikan lebih tinggi dari anggaran yang sama pada tingkat nasional sebesar 0,8 – 1%. Namun, realisasi rata-rata realisasi anggaran adalah rendah pada 47,1% dari anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, dari Analisa klasifikasi COFOG didapatkan bahwa fungsi Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lahan mendapatkan porsi terbesar dalam anggaran fungsi lingkungan hidup. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa aspek Kolaborasi adalah yang utama dalam mendukung tercapainya kebijakan urusan lingkungan, sementara aspek Kapasitas Staf Pemerintah, Kepedulian Publik, dan Keselarasan Kebijakan dianggap sebagai hambatan yang utama dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
The national struggle for sustainable development influenced the sub-national governments level in composing their policy directions especially public budget policy. Nonetheless, although the environmental protection function is important, it tends to be marginalized in the national budgetary debates. This study, therefore, attempts to analyse the ‘green budget’ allocation and utilization within the Regional Medium-term Development Plan 2013 – 2017 of Jakarta Province. The methodology draws on descriptive analysis of derived data from annual provincial budget documents, and in-depth interview analysis explored potential barriers and drivers give rise to gaps in budget between the allocation and realization stage. Results show that the allocated ‘green budget’ posture of Jakarta Province was 6.1% in the five years average, significantly higher when compared to the national level at 0.8 – 1 percent. However, the realization was low with average actual spending at 47.1% of the total allocated budget. In addition, based on COFOG, the biggest function/purpose supported by the environmental affairs budget was biodiversity and land protection which are responsible for green open space provision in Jakarta Province. The interviews point to the collaboration aspect among the profound drivers to support environmental affairs policy. Meanwhile, the aspects of staff capacity, public awareness, and policy alignment are believed to be significant barriers that the government is recommended to take into consideration.
"Studi ini menganalisa perilaku pricing dari eksportir produk industri Indonesia berdasarkan heterogenitas pasar dengan mengestimasi derajat Exchange Rate Pass Through (ERPT) dari harga ekspor produk industri Indonesia (pada level 4 digit klasifikasi Harmonized System) terhadap 3 negara mitra dagang utamanya dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar pada periode 2005-2014. Dilakukan estimasi model regresi data panel Pricing to Market (PTM) untuk ekspor ke pasar China, US, dan Jepang, membedakan produk homogen dengan produk terdiferensiasi dengan mengontrol tingkat inflasi dan keterbukaan perdagangan di negara mitra dagang, indeks kebijakan makroekonomi yang merefleksikan perubahan cost eksportir, share eksportir di negara tujuan ekspor dan share produk yang di ekspor ke negara tujuan terhadap total ekspor. Hasil studi menemukan bahwa derajat PTM secara signifikan berbeda antara produk homogen dengan produk terdiferensiasi, tetapi heterogenitas pasar tidak secara signifikan menyebabkan perbedaan derajat PTM. Perilaku PTM yang dipraktekan oleh eksportir Indonesia dapat membatasi keefektifan nilai tukar sebagai instrumen untuk memperbaiki neraca perdagangan.
In this paper we studied pricing behaviour of Indonesian industrial product exporters based on market heterogeneity by estimating the degree of Exchange Rate Pass Through (ERPT) of industrial product`s export price (at the-4 digit level of Harmonized System classification) to 3 Indonesian major trading partners in facing the exchange rate fluctuations during 2005-2014. We estimate a Pricing to Market (PTM) model using panel data regression for exports to China, US, and Japan markets, distinguishing homogeneous from differentiated goods and correcting for changes in the level of inflation and openness in the export destination market, a maroeconomic policy index partly reflecting changes in exporter`s costs, the share of the exporter in the destination market and the share of the products in the exporter`s total exports. We find that PTM significantly different between homogeneous and differentiated products, but the market heterogeneity does not significantly differ the level of PTM. The PTM behaviour that conducted by Indonesian exporters limit the effectiveness of exchange rate as an instrument to fix the trade balance.
"