Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDugaan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan dapat menciptakan seleksi pasar telah menjadi sorotan peneliti di negara berkembang. Dugaan teoritis menunjukkan dengan meningkatnya kompetisi akibat liberalisasi perdagangan, perusahaan yang kurang produktif akan terdorong keluar dari pasar, dan sebagai akibatnya, sumber daya produksi akan berpindah ke perusahaan yang lebih produktif. Studi ini menguji hipotesis tersebut dengan cara menganalisis korelasi antara tingkat produktivitas dan market share perusahaan setelah perubahan tarif impor barang final. Dengan menggunakan data mikro tingkat perusahaan, studi ini menemukan peningkatan korelasi antara Total Factor Productivity perusahaan dan pangsa pasar setelah penurunan tarif impor barang final di sektor manufaktur Indonesia pada periode tahun 1998-2013. Hasil empiris ini mendukung gagasan bahwa liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di proses produksi.

---

ABSTRACT

The idea that trade liberalization can generate a market selection has been an interest for researchers in developing countries. Theoretically, trade liberalization-induced competition can benefit the high-productive firms but lead the low-productive ones out of market. The implication of the selection is the more efficient use of resources. This study examined the firm-level data of productivity and market share from Indonesian Manufacturing Firms Data from the 2000 -2013 period and found an increased positive correlation between the firms total factor productivity and its output share after import tariff decreases. The empirical findings supports the benefit from trade liberalization in terms of resource use."

"Keterkaitan antara keterbukaan perdagangan dengan ketimpangan pendapatan regional masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Khususnya pada negara berkembang, seperti Indonesia, keterbukaan perdagangan akan memberikan dampak yang berbeda pada setiap kabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel dari 33 provinsi dalam rentang tahun 2006-2015, hasil yang didapatkan adalah keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/ kota di dalam provinsi di Indonesia.

---

Debates over the effect of trade openness on inequality across regions in a country have been arising. Mainly apply on developing countries, such as Indonesia, trade openennes will effect in different level of development across regions. This study is aimed at determining the effect of trade openness on inequality within provinces in Indonesia. A panel data analysis of 33 Indonesian provinces in the period of 2006-2015 has showed that trade openness has no significant effect on regional inequality."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan dekomposisi pada tingkat partisipasi kerja untuk menjelaskan gender gap di Provinsi DKI Jakarta pada tiga periode yaitu 1995, 2005, dan 2015. Determinan tingkat partisipasi kerja laki-laki dan perempuan diestimasi menggunakan metode probit dan marginal efek sedangkan untuk menganalisis sumber gender gap digunakan teknik dekomposisi non linear. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab utama gender gap tingkat partisipasi kerja berasal dari faktor-faktor struktural di pasar tenaga kerja (diskriminasi). Nilai gender gap dalam 20 tahun semakin mengecil, pada tahun 1995, 2005, dan 2015 nilainya sebesar 40,82%; 39,17%; dan 29,34%, ini menunjukkan tingkat diskriminasi di Jakarta semakin berkurang.

---

ABSTRACT

This research aims to decompose the employment participation rate to explain gender gap in DKI Jakarta Province in three periods (1995, 2005, and 2015). Determinant of employment participation rate of men and women was estimated by probit and marginal effect method. Non-linear decomposition technique used to analyze the source of gender gap. The results show that the main causes of gender gap comes from structural factors in the labor market (discrimination). The value of the gender gap in 20 years has decreased, in 1995, 2005, and 2015 it was 40,82%; 39,17%; and 29,34% respectiely. It shows that the discrimnination rate in Jakarta has decreased."

"Studi ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, dan air terhadap perkembangan ekonomi regional di Indonesia melalui beberapa analisis regresi panel data dengan menggunakan data yang terdiri dari 33 provinsi pada periode 2006 hingga 2016. Selain itu, dilakukan juga analisis dengan menggunakan regresi panel data dinamik untuk mengetahui konvergensi antarprovinsi selama periode studi. Berdasarkan hasil analisis model fixed effects, jumlah distribusi listrik per kapita dan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (proxy untuk variabel infrastruktur listrik dan air) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ekonomi regional. Di sisi lain, hasil analisis regresi panel data dinamik dengan menggunakan estimator Arellano-Bond menunjukkan bahwa panjang jalan per kapita dan jumlah distribusi listrik per kapita (proxy untuk variabel jalan dan listrik) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ekonomi regional dengan elastisitas sebesar 0.134 dan 0.120, berturut-turut. Hasil analisis juga menunjukkan terjadinya conditional β-convergence antarprovinsi. Dengan kata lain, provinsi dengan pendapatan lebih rendah cendering memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingan provinsi dengan pendapatan lebih tinggi selama periode studi. Hasil-hasil tersebut menunjukkan peran penting dari infrastruktur dalam pembangunan ekonomi regional.

---

By conducting several panel data regression analyses with a panel data set of 33 provinces from 2006 to 2016, this study tries to analyze the effects of road, electricity and water infrastructures on regional economic development in Indonesia. It also examines, using the dynamic panel data regression model, whether there is regional income convergence across provinces over the study period. According to the result of the fixed effects analysis, per capita amount of electricity and the proportion of households with access to safe water (proxies for electricity and water infrastructures) are found to have significant and positive effects on regional economy. On the other hand, according to the result of the dynamic panel regression analysis by the Arellano-Bond estimator, per capita road length and per capita amount of electricity (proxies for road and electricity infrastructures) are found to have significant and positive effects on regional economy with the elasticities of 0.134 and 0.120, respectively. This study also found that there is a conditional β-convergence across provinces. That is, poorer provinces tend to grow faster than richer provinces over the study period. These observations confirm the importance of infrastructures in the development of regional economy."

"Desentralisasi di Indonesia telah mendorong terjadinya pemekaran daerah. Banyak daerah telah memisahkan diri dari kabupaten/kota yang ada dan mendirikan kabupaten/kota baru. Akibatnya, jumlah kabupaten/kota di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari 276 (65 kota, 249 kabupaten) pada tahun 1998 menjadi 514 (98 kota; 416 kabupaten) pada tahun 2014. Melalui penelitian ini, kami menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja kabupaten/kota. Secara khusus, dengan menggunakan metode Difference-in-Differences dan data di level kabupaten/kota dari tahun 2001 hingga 2013, kami membandingkan tingkat kinerja yang diukur melalui beberapa indikator layanan publik di kabupaten/kota hasil pemekaran dengan kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran. Studi mengenai desentralisasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menangani secara kompeten wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan dari pemerintah pusat jika mereka memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup. Oleh karena daerah di perkotaan relatif lebih mampu daripada di daerah kabupaten, maka daerah yang baru dibentuk di daerah perkotaan cenderung berkinerja baik. Dengan demikian, dampak pemekaran terhadap pelayanan publik akan positif di daerah kota dan negatif di daerah kabupaten. Kami menemukan bahwa untuk kabupaten/kota yang dibentuk dari 2001 hingga 2003, sesuai dengan ekspektasi kami, dampaknya cenderung positif untuk kota dan negatif untuk kabupaten. Untuk pemekaran yang terjadi dari tahun 2007 hingga 2009, dampaknya secara statistik tidak signifikan baik untuk kota maupun kabupaten.

---

Decentralization in Indonesia has led to the concurrence of local government proliferation. Many areas have split from existing municipalities and established new ones. As a result, the number of municipalities in Indonesia has almost doubled from 276 municipalities (65 kota; 249 kabupaten) in 1998 to 514 municipalities (98 kota; 416 kabupaten) in 2014. We analyze the impacts of the proliferation on the performance of municipalities. In particular, using the Difference-in-Differences method and municipality-level data from 2001 to 2013, we examine whether the level of performance–measured by several public service indicators–increased more substantially in newly created municipalities than in municipalities whose boundaries remained unchanged. Studies of decentralization suggest that local governments can competently handle greater tasks they have assumed from the central government if they have sufficient capacity and resources. Since municipalities in urban areas (kota) are on average more capable than those in rural areas (kabupaten), newly created municipalities in urban areas should be able to perform well. Thus, the impacts of the proliferation should be positive in urban areas and negative in rural areas. We find that for municipalities established from 2001 to 2003, consistent with our expectations, the impacts tend to be positive for kota and negative for kabupaten. For the wave of proliferation from 2007 to 2009, the impacts are mostly not statistically significant for both kota and kabupaten."

"Deforestasi merupakan isu yang sangat serius bagi kawasan hutan yang berada di negara tropis, khususnya Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi laju deforestasi. Upaya yang terakhir adalah dengan menetapkan Kebijakan Moratorium Hutan pada tahun 2011 sebagai bagian dari skema REDD. Studi ini mengamati beberapa faktor penyebab deforestasi dan selanjutnya menguji apakah Kebijakan Moratorium Hutan berdampak pada deforestasi di level nasional dan regional. Studi ini menggunakan beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab tidak langsung (underlying causes) dari deforestasi. Data merupakan data panel yang berasal dari 33 Provinsi di Indonesia mulai tahun 2003 - 2016, yang dibagi lebih lanjut ke dalam delapan periode. Data di analisa dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi deforestasi, termasuk konsesi hutan, FDI sektor primer, pertumbuhan populasi, dan kebakaran hutan, secara statistik signifikan mempengaruhi laju deforestasi di level nasional dan regional. Selanjutnya, hasil estimasi tersebut secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan moratorium hutan tidak menurunkan deforestasi secara signifikan. Selain itu, studi - studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa koordinasi diantara para pihak baik di pusat dan daerah harus diperbaiki untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, khususnya di tingkat regional. Lebih lanjut, para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini harus dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi komunitas yang tinggal di sekitar Kawasan hutan.

---

Deforestation is a very serious issue for forest areas in tropical countries. In response to this, efforts have been made to reduce the deforestation rates. The latest effort was the establishment of the Forest Moratorium Policy in 2011, as a part of the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) scheme. This study examines several determinants of deforestation in Indonesia and tests whether the forest moratorium policy has had an effect on the deforestation rate at national and regional levels. Several possible underlying causes of deforestation are considered. The study uses panel provincial data covering the period 2003-2016. To standardize the data, it has been divided into eight periods. The cross-section consists of 33 provinces in Indonesia. Estimation was conducted using ordinary least squares (OLS) multiple regression methods. The estimated results show that deforestation drivers, including forest concessions, primary sector foreign direct investment, population growth, and forest fire incidents, are statistically significant at the national and regional levels, as predicted. Furthermore, the results partly suggest that implementing the forest moratorium policy did not produce any statistically significant effect in reducing deforestation, either at the national or regional levels. Coordination between central and regional stakeholders should be improved to further empower the policy implementation, especially at the regional level. Furthermore, actors responsible for implementing the Forest Moratorium Policy propose a policy that provides economic benefits to communities surrounding the primary natural forests, in order to prevent primary forest encroachment."

"ABSTRAKDengan memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel model gravitasi, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menentukan permintaan pariwisata masuk di Indonesia. Analisis empiris menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan secara signifikan mempengaruhi jumlah wisatawan asing. Implementasi kebijakan bebas visa efektif meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk. Peristiwa krisis seperti krisis keuangan dan serangan teroris secara statistik signifikan statistik pada pengurangan arus masuk perjalanan ke Indonesia. Bencana alam Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 memiliki dapat positif dalam peningkatan wisatawan masuk di tahun berikutnya meskipun secara statistik lemah. Hal ini dikarenakan banyak relawan dan tenaga ahli kebencanaan yang datang ke Indonesia pada masa pemulihan bencana.

---

ABSTRACT

Given the rich natural and cultural endowment and diversification, tourism sector is one of the most important economic sectors with the massive growth potential in Indonesia. Using gravity type panel data analysis, this study explores the factors determining the inbound tourism demand in Indonesia. The empirical analysis shows that an increase in income significantly affects the number of foreign tourist. The implementation of free visa policy works effectively in increasing the number of inbound tourists. The crisis events such as financial crisis and terrorist attacks show statistically significant on the reduction of the travel inflow to Indonesia. Surprisingly, the huge disaster Tsunami in 2004 has a positive lagged effect on the increase in the inbound tourist although it was statistically weak as more disaster recovery specialist and aid experts from abroad visited Indonesia."

"Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia dan cara menanggulangi permasalahan ini merupakan isu yang sangat penting, bukan hanya pada tataran pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Sulawesi, yang merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang area timur Indonesia juga menghadapi isu yang sama. Walaupun sebagian besar daerah di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada satu dasawarsa terakhir ini, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan ketimpangan pendapatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menngunakan panel data dari 52 Kabupaten/kota di pulau Sulawesi sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan presentase penduduk miskin sebagai dependen variabel. Beradasarkan hasil regresi dari random efek model, koefisien dari GDP per kapita, gini rasio, dan rata-rata lama sekolah semuanya memeliki efek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Selanjutnya,  analisis regresi panel dinamik juga dilakukan untuk memperkuat hasil dari regresi random efek model. Karena presentase penduduk miskin memiliki efek yang negatif terhadap GDP per kapita dan memiliki efek positif terhadap gini rasio, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di tiap-tiap daerah di pulau Sulawesi.

---

Poverty is still a big problem in developing country like Indonesia and the way how to reduce it is the most important policy issue not only for the central government but also for the provincial and district governments. Sulawesi, which is one of the 5 major islands in Indonesia and known as a gateway to eastern Indonesia faces the same problem. Even though the Sulawesi region has achieved a relatively high economic growth over the last decade, the number of poor people is still very high and expenditure inequality has been rising. This study analyzed the factors of poverty by conducting panel data regression analyses for 52 districts over the period from 2006-2015 with poverty head count ratio as the dependent variable. Based on the result of the random effects model, the coefficients of per capita GDP, the Gini coefficient and mean years of education are all statistically significant and have expected signs. A dynamic panel data regression analysis is also conducted to investigate the robustness of the random effect model. Since poverty head count ratio is negatively associated with per capita GDP and positively associated with the Gini coefficient, district governments should promote economic growth while decreasing inequality among households to reduce poverty."

"Peran infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi telah terkonfirmasi dalam berbagai penelitian. Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang berupaya meningkatkan penyediaan infrastruktur, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur dan untuk meneliti dampak penyediaan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis menggunakan panel data 30 provinsi periode 2007-2015. Variabel dependen adalah PDRB per kapita. Variabel independen terdiri dari jumlah tenaga listrik yang didistribusikan, jumlah barang yang dibongkar-muat di pelabuhan, dan jumlah penumpang di bandara (dalam per kapita), persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler, dan kepadatan jalan (panjang jalan dibagi dengan luas provinsi). Variabel kontrol adalah persentase partisipasi pendidikan dasar. Analisis awal dilakukan pada skala nasional. Selanjutnya data dibagi dalam Indonesia Barat (Sumatera, Jawa, dan Bali), dan Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) untuk menunjukkan perbedaaan karakteristik di dua kawasan tersebut. Pada skala nasional, seluruh variabel berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, variabel listrik dan bandara tidak siginifikan dan berpengaruh negatif masing-masing di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dengan demikian, penyediaan kedua infrastruktur ini harus dianalisa lebih lanjut. Di samping itu, dengan lebih tingginya dampak pembangunan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, pemerintah harus meningkatkan penyediaan infrastruktur di kawasan tersebut dengan mempertahankan penyediaan infrastruktur di Indonesia Barat.

---

The importance of infrastructure to support economic growth has been confirmed by research for years. As a developing country, Indonesia is currently struggling to enhance infrastructure provision. Therefore, the objectives of this study are to provide an update on the state of infrastructure development in Indonesia and to examine the impact of infrastructure provision on Indonesia’s economic growth. The analysis employs balance panel data of 30 provinces over the period 2007–2015. The dependent variable is regional gross domestic product (RGDP) per capita. The independent variables are electricity distributed, cargo loading and unloading on port, and the number of airport passengers (all measured in per capita), the percentage of household who own cellular phone, and road density (the length of road divided by the area of each province). The control variable is the percentage of compulsory education participation. First, the analysis is done on a national basis. Second, the data are divided into Western (Sumatera, Java, and Bali) and Eastern (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua) regions to show different characteristics of economic development in both regions. At the national level, all variables are statistically significant and positively contribute to the economic growth. However, electricity and airport are not significant and negatively correlate with economic growth in the Western and Eastern regions, respectively. Thus, provision of these infrastructures should be further analyzed. In addition, as the impact of infrastructure on economic growth is higher in the Eastern region, the government should enhance infrastructure provision in the Eastern region while maintaining the provision in the Western region."

"Padi merupakan komoditi pangan paling penting di Indonesia karena merupakan bahan pangan pokok bagi 255,6 juta orang dan memberikan lapangan pekerjaan pada sekitar 56,8 juta orang. Banyak faktor dapat membatasi pertumbuhan padi, seperti faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor sosial ekonomi, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, hibah mesin, serta pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi merupakan faktor inputyang dapat meningkatkan produksi padi. Sementara itu, faktor lingkungan, curah hujan, sebagai proksi dari perubahan iklim dapat memberi efek positif atau negatif pada produksi padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang berperan dalam produksi padi di Indonesia menggunakan data panel periode 2007-2016. Hasil regresi menunjukkan bahwa pupuk, irigasi, subsidi benih, dan hibah mesin pertanian memiliki dampak yang signifikan dan positif secara statistik terhadap produksi padi di Indonesia dan wilayah Non-Jawa, dan hanya mesin pertanian yang secara signifikan mempengaruhi produksi padi di wilayah Jawa-Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebijakan dan anggaran pemerintah pada pupuk dan irigasi yang memiliki elastisitas koefisien tertinggi serta memberikan lebih banyak mesin pertanian untuk wilayah Jawa-Bali. Produksi padi di Indonesia masih tergantung pada curah hujan, sehingga untuk mencegah efek perubahan iklim, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang terkait dengan sumber air. Penelitian ini menggunakan data tahunan sehinggatidak didapatkan angka curah hujan yang optimal. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan jumlah curah hujan dari188 mm untuk Indonesia, 155 mm untuk Non Jawa dan 105 mm, dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap produksi padi.

---

Paddy is the most important food crop in Indonesia as it is the staple food for 255.6 million Indonesian people and providing seasonal income for about 56.8 million people. Several factors can limit the growth of paddy production, such as socioeconomic and environmental factors, Socioeconomic factors, such as seed subsidies, fertilizer subsidies, machinery grants, and rehabilitation of irrigation could increase output of paddy production by providing input to the plant. Meanwhile, environmental factors including rainfall as proxy of climate change could have a positive or adverse effect on paddy production. This study aims to analyze the determining factors responsible for the increase in the yield of paddy production in Indonesia, using panel data for the period 2007–2016.

The regression results show that fertilizers, irrigation, seed subsidies, and machinery grants have a statistically significant and positive impact on paddy production in Indonesia and Non-Java area, and only machinery that have significantly influenced on paddy production in Java-Bali area. These findings suggest that the government has to strengthen the policy and budget on government expenditures, especially fertilizers and irrigation which the highest coefficient elasticity and giving more machinery for Java-Bali area. Paddy production in Indonesia is still depending on rainfall, thus to prevent the effect of climate change, government need to strengthen the policy that related to water source. Since using yearly data, in this research we cannot get an optimum rainfall. Thus, the increase or decrease the number of rainfall from188 mm for Indonesia, 155 mm for Non Java and 105 mm, could give positive and negative impact to paddy production."