Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian menganalisis putusan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) berupa penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI JKT). Permasalahan yang diteliti adalah penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemda DKI JKT yang dipergunakan sebagai bangunan sekolah secara melawan hukum dan menganalisis dampak penguasaan tanah girik secara PMH. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah penguasaan tanah oleh Pemda DKI JKT berdasarkan catatan KIB dan ada pihak lain yang secara sah berdasarkan bukti berupa girik adalah sebagai PMH. Konsekuensi dampak PMH yang dilakukan oleh Pemda DKI JKT kepada pihak lain dengan bukti girik berupa uang ganti rugi atas kerugian immateriil. Saran yang diberikan kepada Pemda DKI JKT dalam pencatatan aset daerah ke dalam KIB mengikuti sistem pengelolaan aset daerah secara sah perolehan tanah dan pendaftarannya. Putusan hakim memberi ganti rugi materiil tidak cukup, harusnya mengembalikan tanah yang berhak pemegang bukti girik.

---

The study analyzed the court's decision regarding unlawful acts in the form of land tenure of other parties with girik evidence by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta. The problem studied was the control of other parties' land with evidence of girik by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta which was used as a school building unlawfully and analyzed the impact of girik land tenure in an unlawful manner. The research method used is normative juridical legal research with a prescriptive type of research. The result of the analysis is the control of land by the Provincial Government of the capital region of Jakarta based on the records of the Inventory card and there are other parties who are lawfully based on evidence in the form of girik is an unlawful Act. The consequences of the impact of unlawful acts committed by the Provincial Government of the capital region of Jakarta to other parties with evidence of compensation in the form of compensation for immaterial losses. The advice given to the Provincial Government of the capital region in the recording of regional assets into the Inventory Card follows the system of legally managing regional assets for land acquisition and registration. The judge's ruling granting immaterial damages was not sufficient, it should return the land to which the evidence holders were entitled."

"Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan. Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan pihak KBN tetapi perlindungan hukum tetap harus diberikan para pemegang hak guna bangunan atas hak pengelolaan. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai implementasi pemberian dan perpanjangan hak guna bangunan serta perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak guna bangunan dalam Putusan No. 171 PK/TUN/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk membahas pokok permasalahan dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian hak guna bangunan yang dilakukan KBN pada tahun 1988 hingga 1990 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Sedangkan, implementasi perpanjangan hak guna bangunan yang sebagian besar berakhir pada 2013 hingga 2014 menghadapi problematika yang berujung penyelesaian di pengadilan. Pengenaan tarif pemanfaatan tanah oleh KBN merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan. Oleh karena itu, pemegang sertipikat hak guna bangunan tetap harus membayar tarif yang disyaratkan untuk dapat memperpanjang haknya. Namun perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan tetap harus diberikan berupa perlindungan terhadap hak prioritas perpanjangan hak dan perlindungan hukum terhadap operasional bisnis, bangunan, serta benda milik pemegang hak guna bangunan. Beberapa perjanjian penggunaan tanah industri terdahulu telah menjanjikan hak prioritas perpanjangan hak guna bangunan sehingga KBN terikat untuk memenuhi hak itu apabila pemegang hak guna bangunan yang telah memenuhi persyaratan. Tidak diperpanjangnya hak guna bangunan juga dapat berimbas pada terhambatnya operasional bisnis, resiko kehilangan bangunan, dan bertambahnya pengeluaran bagi pemegang hak guna bangunan. Sehingga diperlukan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat meringankan beban kerugian pemegang hak guna bangunan. Selain itu, kekosongan hukum yang terjadi pasca dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 juga kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan.

---

The holders of the certificate of right to build on the right of management belonging to PT KBN (Persero) filed a lawsuit to the state administrative court. There are two objects of dispute, namely director letters concerning the cost of extending the right and silence/rejection on the application for a recommendation for the extension of the right that has been submitted. Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016, which has been inkracht won KBN, must still give legal protection to the holders of the right to build on the right of management. The main issues discussed are the implementation of the granting and extension of the right to build and the legal protection for the holders of the certificate of the right to build in the Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016. The research method used is normative legal research by utilizing secondary data to discuss the subject matter from the applicable laws and regulations. This study indicates that the implementation of the granting of the right to build carried out by KBN from 1988 to 1990 was following the applicable legislation, namely the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1977. Meanwhile, the implementation of the extension of right to build, which mostly ended in 2013 to 2014, faced problems that led to a settlement in court. The imposition of fees for land use by KBN is one of the powers possessed by the holder of the right of management. Therefore, the holders of the certificate of right to build still has to pay the required fee to extend their right. However, it must still give legal protection for the holders of the right to build in the form of protection of the priority right of the extension of the right and legal protection of business operations, buildings, and objects belonging to the holders of the right to build. Several previous industrial land use agreements have promised priority rights to extend the right to build so that KBN is bound to fulfill these rights if the holders of the right to build have fulfilled the requirements. The non-extension of the right to build can also impact the delay of business operations, the risk of losing the building, and increasing expenses for the holders of the right to build. So that legal protection and settlement mechanisms are needed can ease the burden of losses for the holders of the right to build. In addition, the legal vacuum that occurred after the revocation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 1977 also did not guarantee legal certainty for holders of the right to build on the right of management."

"Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang riwayat peralihannya mengandung cacat hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap akta hibah yang dijadikan dasar peralihan hak atas tanah serta putusan akhir terkait keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban PPAT terhadap adanya cacat hukum atas peralihan hak atas tanah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pertanggungjawaban perdata yang dalam kasus ini perbuatan PPAT tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer. Kedua, pertanggungjawaban pidana bahwa apabila PPAT tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana mengetahui dan membuat akta dengan keterangan tidak benar maka akan dijerat dengan pasal 266 ayat (1) KUHP. Ketiga, pertanggungjawaban administrasi bahwa PPAT yang terbukti melanggar aturan-aturan ke-PPATan yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi teguran hingga pemberhentian sesuai Pasal 62 PP 24/1997 serta Pasal 6 Kode Etik IPPAT. Terhadap keabsahan Akta Jual Beli dalam kasus ini dimana Akta Hibah yang dijadikan peralihan melalui jual beli ini mengandung cacat hukum maka Akta Jual Beli tersebut menjadi batal demi hukum. Maka dari itu, sudah seharusnya hakim mahkamah agung dalam merumuskan putusannya menitikberatkan untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 1789/2015 tersebut.

---

This study discusses the transfer of land rights whose history of transition contains legal defects. The issues raised in this study are regarding PPAT's accountability for the grant deed which is used as the basis for the transfer of land rights and the final decision related to the validity of the transfer of land rights through buying and selling in the Supreme Court Decision Number 470 K/Pdt/2020. The research method used to answer these problems is the doctrinal research method. The result of this study is that PPAT's liability for legal defects in the transfer of land rights is divided into 3 (three), namely civil liability, which in this case the PPAT's actions are included in unlawful acts according to Article 1365 of the Criminal Code. Second, criminal liability that if the PPAT is proven to meet the elements of the criminal act of knowing and making a deed with incorrect information, it will be charged with article 266 paragraph (1) of the Criminal Code. Third, administrative accountability that PPAT that is proven to violate the rules of PPAT that has been determined will be subject to sanctions of reprimand and dismissal in accordance with Article 62 of PP 24/1997 and Article 6 of the IPPAT Code of Ethics. Regarding the validity of  the Deed of Sale and Purchase in this case where the Deed of Grant which was made a transition through this sale and purchase contains a legal defect, the Deed of Sale and Purchase becomes null and void. Therefore, the Supreme Court judge in formulating his decision should focus on canceling the Sale and Purchase Deed Number 1789/2015."

"Penelitian ini pada intinya membahas mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengatasi spekulasi tanah sebagai perwujudan hak menguasai negara. Pada tahun 2022, Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah perlu mengantisipasi muncul spekulasi tanah. Hal ini penting karena proses pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap dan bukan merupakan proyek yang singkat karena membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, selain itu spekulasi tanah akan menganggu kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Negara sebagai pemegang hak menguasai negara seharusnya telah membuat peraturan yang dapat menanggulangi praktik spekulasi tanah sebagai salah satu risiko pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek spekulasi tanah dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari spekulasi tanah sebagai wujud hak menguasai negara atas pengelolaan tanah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi spekulasi tanah antara lain adalah dalam pembatasan peralihan hak atas tanah dan juga pembentukan satgas mafia tanah. Dalam upaya tersebut masih ada celah seperti peralihan hak atas tanah bawah tangan dan menganggu kepemilikan tanah masyarakat sekitar. Lebih lanjut dikarenakan celah masih ada, negara juga tidak dapat melindungi masyarakat dari praktik spekulasi tanah.

---

This research discusses the efforts made by the state in overcoming land speculation as a manifestation of the state's right to control. In 2022, Indonesia will move the national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. In moving the capital city, the government needs to anticipate the emergence of land speculation activities. This is important because the process of building a new capital city is carried out in stages and is not a short project because it takes approximately 23 years, besides that land speculation activities will disrupt people's lives in the IKN area. The state as the holder of the right to control the state should have made regulations that can deal with the practice of land speculation as one of the risks of development. By using doctrinal research methods, an analysis was carried out of the government's efforts to tackle the practice of land speculation and the protection given to the public from land speculation as a form of the state's right to control over land management. The government's efforts in tackling land revocation include terminating the transfer of land rights and also establishing a land mafia task force. In this effort there are still loopholes such as the transfer of private land rights and disturbing the land ownership of the surrounding community. Furthermore, because gaps still exist, the state is also unable to protect the public from the practice of land cancellation."

"Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi.

---

In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "

"Penelitian ini membahas tentang kedudukan hak mewaris anak perempuan adat Batak Karo serta perbuatan hukum yakni terbitnya sertipikat hak milik atas tanah yang dilakukan oleh ED dan CSD tanpa alas hak yang sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum hak mewaris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Karo serta implikasi kekuatan sertipikat yang diterbitkan tanpa alas hak yang sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) meliputi pendekatan hukum, sosial dan adat. Hasil analisis didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961 menyatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewaris. Dengan adanya Yurisprudensi ini berdampak pada adanya perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan dalam adat Batak Karo. Penerbitan sertipikat bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sah pemegang hak. “Surat Perdjanjian Djual Tanah Sun” dalam adat Batak Karo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah secara sah dan mengandung penyeludupan hukum sehingga sertipikat tanah yang terbit tanpa alas hak yang sah batal demi hukum. Hasil penelitian ini menyarankan agar hakim perlu mempertimbangkan hak-hak mewaris anak perempuan menurut UUPA dan Yurisprudensi, dan dalam proses penerbitan sertipikat wajib untuk memberikan data-data yang asli untuk menghindari penerbitan sertipikat yang cacat yuridis yang dapat menimbulkan kerugian dan menindak secara tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pemalsuan data dalam proses penerbitan sertipikat.

---

This research discusses the position of inheritance rights for Batak Karo girls and legal actions, namely the issuance of certificates of ownership rights to land carried out by ED and CSD without legal rights. The problems raised in this research are regarding the legal protection of the inheritance rights of girls in the Karo Batak community and the implications of the strength of certificates issued without legal rights. To answer these problems, normative legal research methods are used with an analytical approach including legal, social and customary approaches. The results of the analysis are based on the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 and the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 179/K/Sip/1961 stating the equal rights of sons and daughters in inheritance. The existence of this jurisprudence has an impact on the existence of legal protection for the inheritance rights of girls in the Karo Batak custom. Issuance of certificates aims to ensure legal certainty and can provide legal protection to the rightful owner of the right. The "Sun Land Sales Agreement" in the Karo Batak tradition cannot be used as evidence of legal land ownership and contains legal smuggling so that land certificates issued without legal rights are null and void by law. The results of this study suggest that judges need to consider the inheritance rights of girls according to the UUPA and Jurisprudence, and in the process of issuing certificates it is mandatory to provide original data to avoid issuing certificates that are juridically flawed which can cause losses and take firm action against parties. proven to have falsified data in the certificate issuance process. "

"Air harus dikelola dengan baik agar manusia dapat memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Berdasarkan data, ketahanan air bersih di DKI-Jakarta saat ini sudah sangat memprihatinkan baik segi ketersediaan dan kualitasnya. Dari 13 sungai di DKI-Jakarta, hanya Kali Krukut dan Sungai Cengkareng yang airnya layak dijadikan air baku, kualitas air di kedua sumber air ini juga telah diindikasikan semakin menurun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif, penelitian menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer sebagai bahan hukumnya dan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait perkembangan pengaturan pemenuhan air minum di DKI Jakarta dan bagaimana pemenuhan air minum di DKI-Jakarta setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Hasil penelitian ini menjawab permasalahan yaitu: 1) perkembangan pengaturan pemenuhan kebutuhan air minum di DKI Jakarta menunjukkan beberapa kemajuan dan dalam hal lain masih terdapat peraturan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pengawasannya. Pada Pergub DKI Jakarta No 62/2019, Pemda DKI menjadikan ketersediaan SPAM di wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu fokus utama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kepulauan Seribu. Disamping itu pada regulasi Pemprov DKI Jakarta yang lainnya, masih terdapat hal-hal lain yang perlu disempurnakan; 2) Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, nyatanya masih mengandung aroma privatisasi air. Pemda telah menentukan tarif air di DKI Jakarta, namun kenyataan di lapangan swasta didapati masih menetapkan tarif air yang mahal sehingga kesenjangan terhadap masyarakat untuk membeli air masih terjadi.

---

Water must be managed properly so that humans can meet their daily drinking water needs. Based on the data, the security of clean water in DKI-Jakarta is currently very concerning, both in terms of availability and quality. Of the 13 rivers in DKI-Jakarta, only the Krukut River and the Cengkareng River whose water is suitable for use as raw water, the quality of water in these two water sources has also been indicated to be declining. This study uses a normative juridical method qualitatively, the study uses secondary data supported by primary data as legal material and produces a descriptive analytical research form. This study examines problems related to the development of drinking water supply in DKI Jakarta and how to fulfill drinking water in DKI Jakarta after the enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. The results of this study answer the problems, namely: 1) the development of regulations for meeting drinking water needs in DKI Jakarta shows some progress and in other cases there are regulations that need to be improved and their supervision increased. In Pergub DKI Jakarta No. 62/2019, the DKI Regional Government makes the availability of SPAM in the Thousand Islands region one of the main focuses to meet the drinking water needs of the people in the Thousand Islands. Besides that, in other DKI Jakarta Provincial Government regulations, there are still other things that need to be perfected; 2) The enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources, in fact still contains the scent of water privatization. The local government has determined the water tariff in DKI Jakarta, but the reality in the private sector is that it is found that the private sector is still setting high water tariffs so that the gap between the people in buying water still exists."

"Penelitian ini membahas mengenai kepastian dan perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung. Untuk melakukan penunjukan dan penetapan suatu kawasan yang bukan hutan menjadi kawasan hutan, Kementerian Kehutanan perlu memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat yang ada di dalam kawasan tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp, terjadi penunjukan dan penetapan Kawasan Hutan Sakti tanpa sepengetahuan beberapa masyarakat Desa Sakti, dimana pada saat penunjukan kawasan hutan masih terdapat tanah Penggugat yang telah dikuasainya dan keluarganya sejak tahun 1960, sehingga menimbulkan sengketa yang terjadi akibat penguasaan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai status tanah obyek sengketa sebelum ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Sakti serta kepastian hukum yang dapat diberikan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang berada dalam Kawasan Hutan Sakti. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitisAdapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil analisis dalam penelitian adalah status tanah obyek sengketa sebelum ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan Hutan Sakti yaitu tanah negara bebas yang bukan merupakan kawasan hutan. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Perpres 88/2017, Penggugat berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dan mendapatkan Surat Keputusan Penyelesaian Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan untuk menjadi bukti bahwa tanah tersebut tidak dibebani sengketa, sehingga Penggugat dapat melakukan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan cara sporadik untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya berupa Sertipikat Hak Milik.

---

This study discusses the legal certainty and protection of land tenure in protected forest areas. In order to appoint and establish an area that is not a forest to become a forest area, the Ministry of Forestry needs to notice and protect the rights of the people living inside the area. In the Semarapura District Court Decision Number 33/Pdt.G/2018/PN.Srp, there was an appointment and establishment of the Sakti Forest Area without the knowledge of several Sakti Village communities, where at the time of the appointment of the forest area there was still the Plaintiff's land which had been controlled by him and his family since 1960, giving rise to disputes arising from land tenure before being designated as forest areas. The problems raised in this study are regarding the status of the disputed land object before being designated as a Sakti Forest Area and legal certainty that can be given to resolve land disputes within the Sakti Forest Area. To answer these legal problems, a normative legal research method is used with an analytical approach. The data analysis was carried out in an explanatory method. The results of the analysis in this study are the status of the disputed land object before being designated and designated as a sacred forest area, namely free state land which is not a forest area. Based on Article 11 letter c of Presidential Regulation 88/2017, the Plaintiff has the right to obtain legal certainty by removing a parcel of land from the forest area through changing the forest area boundary and obtaining a Decree for the Settlement of Land Tenure issued by the Minister of Forestry to prove that the land is not burdened with disputes, so that the Plaintiffs can carry out land registration activities for the first time in a sporadic manner to obtain legal certainty over their land rights in the form of a Certificate of Ownership. "

"Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam upaya pemerintah untuk pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan mengungkap sengketa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, dimana terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, muncul penyelesaian terhadap hambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.

---

Land procurement for construction in Indonesia is increasing, whether as a place of residence, a place to carry out business activities, or even a place used for public interest. However, it is still common for land procurement to harm justice in the society, because land procurement in the public interest should pay attention to existing regulations and a sense of justice in the society. On its development, regulations regarding land procurement are regulated in the Presidential Regulation Number 148 in 2015 about the Fourth Amendment of Presidential Regulation Number 71 in 2012 regarding the Implementation of Land Procurement for Construction in the Public Interest. In the government's efforts to procure land, it is still common for a dispute over the government and the society or with the private sector to happen. Regarding the number of land cases that occur in the society, it is very necessary to find a solution that is very beneficial for both parties. According to this view, the author will reveal the land dispute over the construction of the West Java International Airport or known as Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in Majalengka Regency, where there is a conflict between the Government and the society. Therefore, a solution arises regarding the barriers to land procurement in the public interest in the construction project of the West Java International Airport."

"Ketersediaan Tanah Khususnya di DKI Jakarta semakin sedikit, sementara tempat tinggal masih menjadi kebutuhan Primer bagi manusia, Pembangunan Rumah Tinggal Vertikal menjadi hal yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Apartement atau rumah susun adalah salah satu bentuk dari tempat tinggal vertikal tersebut. Rumah susun di Indonesia dimiliki secara pemilikan bersama dengan melihat perbandingan proporsional kepemilikannya. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun adalah badan hukum yang dibentuk dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun ini diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 dan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 tahun 2011. Tesis ini membahas Tanggung jawab hukum Persatuan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun terhadap Penghuni Satuan Rumah Susun pada kasus Apartement Mediterania Residence dan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah susun dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha sehingga dapat diminta Pertanggung-jawaban dari sisi Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 132 tahun 2018 tentang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Tanggung jawab hukum Persatuan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun terhadap Penghuni Satuan Rumah Susun pada kasus Apartement Mediterania Residence adalah hal yang mutlak dan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah susun dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha sehingga dapat diminta Pertanggung-jawaban dari sisi Perlindungan Konsumen karena pengurus berbentuk badan hukum.

---

The availability of land especially in DKI Jakarta has been diminish, while house is still primary need for human. The construction of vertical houses can be the solution to the problem. Apartement or Flats is one form of vertical residence. In Indonesia, Flats is owned jointly according the proportional ration of the owenership. This causes the need of arrangements regarding the managements. Associatons of residents and flats owner association are legal entities that are formed and given the responsibilities to take care of the common interest in the apartement. The Association of residents and flats owner is regulated in Governer regulation number 132 pf 2-19 and the law on flats number 20 of 2011. This thesis discusses the responsibilities of the residence and unit flats owner association for residential residents with case study from Mediterania Palace residence apartement. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. The study resulted that the application of Governer Regulation no.132 of 2018 concerning the Association of Residents and flats owner is to have sanctions so that there are no problems that might harm residential residents. And the responsibility of the association, is only limited by Governer Regulation no. 132 of 2018 and Law Number 20 of 2011."