Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kesediaan warga untuk membayar uang sewa Rusunawa Jatinegara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui basar perubahan pendapatan dan pengeluaran warga saat sebelum dan sesudah relokasi ke rusunawa, selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga, dan kemudian untuk membandingkan harga sewa yang diberikan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan pendapatan dan pengeluaran adalah dengan metode Paired Samples Test, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dan pengeluaran warga rusunawa saat sebelum dan sesudah relokasi, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar yaitu pendapatan total keluarga, jenis kelamin dan kebijakan relokasi. Kemudian harga sewa yang harus dibayarkan untuk dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan adalah sebesar Rp 937.757,23/bulan.

---

ABSTRACTThis study discusses about the willingness of citizens to pay Rental Flats of West Jatinegara. The purpose of this research is to know about income and expenditure change of people before and after relocation to rusunawa, then to know the factors that influence the value of willingness to pay, and then to compare the rent price given to operational cost and maintenance of rusunawa. The method used to determine the change of income and expenditure is by Paired Samples Test method, while to know the factors that influence the value of willingness to pay is by multiple linier regression analysis method. The results showed that there was an increase in income and expenditure of Rusunawa residents before and after the relocation, there are three factors that affect the value of the willingness to pay that are the total family income, gender and relocation policy. Then the rental price to be paid to cover operational and maintenance costs is Rp 937,757.23 month."

"ABSTRAKNama:Kris WidyartoJudul:Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten WonosoboProgram Study:Magister Perencanaan dan KebijakanPublikPembimbing:Sri Mulyono, SE, M.Si Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap kualitas pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Survey dilakukan terhadap 384 responden di Kabupaten Wonosobo. Analisis data menggunakan dengan tabulasi silang crosstab dan analisis regresi. Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari 9 unsur standar kepuasan masyarakat SKM yang merupakan parameter dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat IKM . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 unsur mendapatkan persepsi baik, yaitu : Persyaratan 72,1 , Sistem Mekanisme dan Prosedur 63,2 , Waktu Penyelesaian 50,6 , Biaya 62,3 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 67,2 , Kompetensi Pelaksana 69,8 , Perilaku Pelaksana 55,2 , Sarana dan Prasarana 48,5 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 65,9 . Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo cukup baik. Namun hasil survey setelah dioleh sesuai Peraturan Menpan RB, kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan dinilai tidak baik dengan nilai IKM 2,57. 5 lima unsur mendapat nilai dengan mutu C yaitu : Persyaratan 2,65 , Biaya/Tarif 2,62 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,60 , Kompetensi Pelaksana 2,70 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan 2,81 . Sedangkan 4 empat unsur lainnya mendapat nilai dengan mutu D : Sistem, Mekanisme dan Prosedur 2,57 , Waktu Penyelesaian 2,42 , Perilaku Pelaksana 2,53 dan Sarana dan Prasarana 2,42 . Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Persepsi, Pelayanan Kesehatan

---

ABSTRACTNama Kris WidyartoJudul Wonosobo rsquo s Residents Peception About Public Service of Health Sector Programme Master of Planning and Public PolicyCounsellor Sri Mulyono, SE, M.Si Purpose of this study is to know the perception of people in the WonosoboDistrict about the quality of health services. This reaserch use primary data on questioning 384 people in Wonosobo. This research use descriptive statistical, cross tabulation analysis and regression. By stipulating 9 elements to be examined which are parameters of public satisfaction index. Those elements showed good perceptiont. Requirements 72,1 , System and Procedure 63,2 , Completion Time 50,6 , Fare 62,3 , Product Specification 67,2 , Servant Competence 69,8 , Servant Courtessy 55,2 , Facilities and Infrastructure 48,5 and Suggestion and Compliant 65.9 . Based on this result, we can conclude that quality of health service Wonosobo is good. While the results of the data refers to PeraturanMenpan RB, performance of public service are rated not good.5 elements such as Requirements 2,65 , Fare 2,62 , Product specifitaion 2,60 , Servant Competence 2,70 , and Suggestion and Compliant 2,81 had C quality values. Meanwhile 4 other elements such as System, Mechanism and Procedure 2,57 , Completion Time 2,42 , Servant Courtessy 2,53 and Facilities and Infrastructure 2,42 had D quality values. Keyword Quality Sevices, Perception, Health Services"

"Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kemampuan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan terutama dalam menggali potensi yang ada di daerah. Provinsi Bengkulu yang teletak di pantai sebelah barat pulau sumatera memiliki keanekaragaman sumber daya alam maupun budaya yang dapat dikembangkan sebagai potensi dalam pembangunan daerah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Desentralisasi pembangunan memberikan peluang kepada daerah untuk menggali dan merumuskan strategi pembangunan dengan melibatkan stakeholders yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.Penelitian ini selain melihat dampak positif dan dampak negatif pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009, juga merumuskan strategi yang tepat untuk dijadikan sebagai fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai "the experts". Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah terutama dalam upaya menyusun rencana pembangunan.Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan analisis Benefit Cost melalui pendekatan Analitycal Hierarchy Prosess (AHP), dirumuskan strategi yang dapat dijadikan fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah mengembangkan sektor pertanian, untuk masing-masing kabupaten dengan rasio manfaat biaya adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 2,620, Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 2,480, Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 1,877 dan Kota Bengkulu sebesar 2,991.

---

The implementation of regional autonomy demands a regional capability in formulating development policies, especially in tapping the potency in a region. Bengkulu Province which is located on the west coast of Sumatra Island has diversity of natural resources and culture that can be developed as potency in regional development, with regional autonomy, it is expected that the utilization of the potency can be optimized. Decentralization of development provides an opportunity for region to explore and formulate development strategies which is involving stakeholders in order to create a prosperous society.This research is not only finding the positive and negative impacts of districts development in Bengkulu Province for 2005-2009, but also formulating appropriate strategy for the focus of districts? policy in Bengkulu Province based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to local governments, especially in efforts to formulate development plans.Based on the analysis result using the Cost Benefit analysis through Analytical Hierarchy Process (AHP), a strategy that can be used as the focus of districts policy in Bengkulu Province is formulated. It is to develop the agricultural sector for each district with the benefit cost ratio for Rejang Lebong is at 2.620, North Bengkulu regency at 2.480, South Bengkulu Regency at 1.877, and Bengkulu City at 2.991."