Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeranan dan kedudukan angkatan bersenjata yang demikian vital bagi suatu bangsa, khususnya sebagai alat tahanan dan keamanan negara, telah menyebabkan ia perselalu menjadi tumpuan kehidupan negara. Hal itu, terutama semakin terbukti bila negara yang bersangkutan berada dalam situasi bermusuhan dengan negara lain. Dalam konteks seperti tersebut pula kasus modernisasi militer RRC terjadi. Perubahan sifat hubungan yang semula bersahabat dan kemudian bermusuhan dengan US, telah menyebabkan RRC pada posisi-terancam oleh, kekuatan militer US. Fenomena seperti itu terjadi dengan adanya perang perbatasan pada tahun 1969, yang kemudian diikuti oleh peningkatan drastis kapasitas militer US di perbatasan RRC. Sebagai konsekuensi dari permusuhan tersebut, US kemudian menghentikan semua bantuan dan kerjasama militer dengan RRC yang meliputi berbagai bidang. Tindakan US itu nyebabkan angkatan bersenjata RRC (TPR) terbelakang peralatan perang, sehingga harus berdikari dalam ;pengadaan kebutuhan persenjataannya. Namun akhirnya RRC jalan keluar setelah AS memanfaatkan medalam mendapatkan permusuhan RRC-US demi kepentingan strategis Barat. Untuk itu AS d.an sekutu-sekutu Eropa Baratnya bersedia membantu RRC memodernisasi militernya. Sebaliknya AS menuntut RRC mencegah ambisi hegemoni US di Asia Pasifik. Dalam menelaah permasalahan yang menjadi isi skripsi ini digunakan dua kerangka teori. Pertama, nasional dari Hans 3. Morgenthau, dalam bentuk tai teori keamanan mempersenjadiri (armament). Selanjutnya dilengkapi oleh teori aliansi dari K.J. Holsti."

"ABSTRAKSudah menjadi kodrat Uni Soviet dan Amerika Serikat bahwa mereka terlibat dalam berbagai kadar campur tangan dan jenis keterlibatan yang berbeda-beda di kawasan dunia. Begitu pula halnya di Afrika terutama Afrika bagian Selatan yang merupakan kawasan yang kaya akan bahan-bahan mineral strategis berguna untuk kelangsungan hidup industri negara-negara maju. Setelah kurang lebih satu dasa warsa, benua Afrika dan tentünya juga Afrika bagian Selatan, menjadi kawasan yang nyaris tidak diperhitungkan (untuk tidak mengatakan dilupakan) dalam percaturan politik internasional khususnya oleh kedua negara adikuasa. Keadaan ini beralih kepada situasi dan kondisi kawasan yang memanas dan problematikanya bersifat kompleks. Ini dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa politik di luar kawasan tersebut yang terdampak pada peta politik Afrika bagian Selatan yakni pecahnya perang Arab-Israel tahun 1973 dan peristiwa kudeta tanggal 25 April 1974 di Lisabon, Portugal. Kedua peristiwa politik tersebut telah menyebabkan pula berubahnya kebijaksanaan luar negeri Uni Soviet dan Amerika Serikat. Untuk lebih memperhatikan perkembangan peta politik di Afrika bagian Selatan. Surutnya kekuasaan kolonial Portugal di Angola kemudian disusul pecahnya perang saudara di wilayah tersebut ini sangat dimanfaatkan dengan baik dan cermat oleh Uni Soviet sebagai suatu kesempatan menancapkan pengaruh dan kepentingannya di kawasan Afrika bagian Selatan. Tentunya untuk tujuan strategi globalnya dalam rangka mengimbangi pengaruh dan kepentingan Amerika Serikat yang telah terlebih dahulu tertanam di kawasan tersebut khususnya di Afrika Selatan. Sebaliknya, Amerika Serikat berusaha untuk melakukan pembendungan atas perluasan pengaruh dan kepentingan Uni Soviet di Angola maupun di luar Angola yakni di negara-negara atau wilayah sekitar Angola seperti Rhodesia (Selatan) atau Zimbabwe dan Namibia. Kehadiran Uni Soviet dan Amerika Serikat di Angola ini dimungkinkan karena adanya gerakan pembebasan nasional Yang berpihak ke pada kepentingan-kepentingan Uni Soviet dan Amerika Serikat itu sendiri yang meliputi kepentingan ekonomi, politik (ideologi) dan pertahanan militer. Karena adanya kepentingan-kepentingan tersebut maka boleh jadi menyebabkan situasi di Angola baik semasa perang saudara masih berkecamuk maupun hingga saat ini belum juga reda dari adanya perlawanan yang sekarang ini antara UNITA dan rejim Marxis Angola."

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang peningkatan kemampuan Jepang dalam ekonomi-militer dan dampaknya dalam hubungan bilateral dengan Indonesia, yang difokuskan dalam periode 1980 - 1986, yaitu pada saat Jepang memutuskan untuk mengadakan peningkatan kemampuan militernya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan ekonomi-militer Jepang mempengaruhi hubungan bilateral Jepang-Indonesia. Khususnya dengan memperhatikan kemungkinan tampilnya Jepang dalam mendominasi hubungan tersebut pada tingkat militer sebagaimana yang pernah dilakukannya pada waktu Perang Dunia ke II di Asia Tenggara. Untuk pembahasan tersebut digunakan pendekatan kepentingan nasional dari J. Frankel, khususnya mengenai adanya kecenderungan suatu negara untuk tampil dalam arena internasional dan konsep kepentingan nasional dari Hans J. Morgenthau mengenai politik kekuatan. Selain itu digunakan juga pendekatan K.J. Holsti tentang kondisi politik internasional. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peningkatan kemampuan ekonomi-militer Jepang menyebabkan Jepang untuk mengadakan penilaian terhadap kemampuan militernya dalam arti meningkatkan kekuatan militernya pertimbangan pengaruh politik eksternal, pengaruh persaingan global Amerika Serikat - Uni Soviet; tampaknya lebih mempengaruhi adanya peningkatan kemampuan militer dibandingkan dengan kondisi politik internal. Dan terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia tampaknya peningkatan ini tidak dapat diartikan atau diprediksikan sebagai upaya dominasi atau militerisme yang akan dapat menjerumuskan negara ini (Jepang) pada kondisi ekonomi dan militer yang tidak menguntungkan. Bahwasanya terjadi peningkatan militer kiranya dapat diartikan sebagai upaya "self-defense" atau penyesuaian antara kepentingan nasional dan kemampuan yang dimiliki oleh Jepang pada saat itu."