Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Implementasi Manajemen Belanja Publik dalam Penganggaran Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan teori pilihan publik, konsep tragedy of the commons dan Manajemen Belanja Publik dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) proses penganggaran terdiri dari proses formal dan proses informal. Proses formal dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, sedangkan proses informal adalah proses yang dipraktikkan oleh Pemda dan DPRD meski tanpa ada aturan resmi terkait hal tersebut, terutama eksistensi dana aspirasi dan terjadinya proses negosiasi anggaran antara Pemda dan DPRD dalam rangka mengakomodasi kepentingan masingmasing yang membuktikan adanya tragedy of the commons; (2) eksistensi dana aspirasi membuktikan Teori Pilihan Publik dan karakteristik vote maximizer politisi; (3) keterlambatan pengesahan APBD disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (1) faktor teknis administratif; dan (2) faktor politis; (4) implementasi Manajemen Belanja Publik belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan lemahnya disiplin fiskal agregat dan inefisiensi alokasi; (5) lemahnya disiplin fiskal agregat ditandai adanya penyakit unrealistic budgeting dan repetitive budgeting; (6) Inefisiensi alokasi ditandai adanya penyakit shortterm budgeting dan distorted budgeting; (7) reformasi penganggaran yang diperlukan: (a) perbaikan proses penganggaran tahunan; (b) adanya hard budget constraint dalam bentuk pagu indikatif APBD yang ditetapkan di awal tahun; (c) meningkatkan akurasi informasi terkait dana transfer; (d) meningkatkan transparansi anggaran; dan (e) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran.Hasil penelitian menyarankan: (1) melaksanakan secara konsisten Pasal 24 Perda No 8 Tahun 2005 yang telah membuka ruang bagi DPRD untuk terlibat dalam proses penganggaran sejak awal; (2) menyusun pagu indikatif APBD berdasarkan Perda No 8 Tahun 2005; (3) meningkatkan komunikasi yang positif antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meminimalisir konflik; (4) meningkatkan transparansi proses penganggaran dan memberi kemudahan atas akses dokumen APBD serta ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran daerah; (5) perlunya mengintegrasikan dan menyederhanakan tahapan perencanaan dan penganggaran yang terdapat Undang-Undang No 17 tahun 2003 dan Undang-Undang No 25 tahun 2004 karena pada praktiknya tidak realistis untuk dilakukan.

---

This research discuss on Implementation Analysis of Public Expenditure Management on Local Budgeting (Case Study: Bandung Municipal West Java Province) This qualitative research use public choice theory, tragedy of the commons and Public Expenditure Management concepts.This research conclude: (1) there are two forms budgeting process in Bandung Municipal, formal and informal process. Formal budgeting process is conducted base on formal rules, meanwhile informal budgeting process is implemented process that done by local government and local council without formal rules, especially aspiration fund of local council and budget negotiation process between local government and local council to accomodate their self interest that prove tragedy of the commons of Bandung Municipal budget; (2) Aspiration Fund proved Public Choice Theory between politician and voters and indicate voter maximizer of politician character; (3) Factors of long and late budget enactment process are divided on administrative factor and political factor; (4) implementation of Public Expenditure Management in Bandung Municipal hasn't effective as indicated by weak discipline fiscal aggregate and allocative ineffiency; (5) weak discipline fiscal aggregate is caused unrealistic budgeting dan repetitive budgeting; (6) allocative ineffiency is caused short-term budgeting dan distorted budgeting pathologies; (7) budgeting reform is needed by: (a) revise annual budgeting process; (b) formulate hard budget constraint in form of APBD indicative plafon at the beginning of the year; (c) strengthening information accuracy of transfer fund; (d) strengthening budgeting transparency; (e) strengthening public participation.Research result suggest: (1) consistent to implement Article 24 Local Regulation No 8/2005 to open local council involving since the beginning of annual budgeting process; (2) formulate APBD indicative plafon based on Local Regulation No 8/2005; (3) strengthening positive communication between Local Government and Local Council to minimize conflict; (4) strengthening transparency of budgeting process and open public participation; (5) integrate and revise planning and budgeting process based on Law No 25/2004 and Law No 17/2003 because it is not realistic to do."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur melalui konsep Stewart dan Ellwood; yang memuat tujuh dimensi yaitu; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Responden yang terlibat dalam penelitian adalah seluruh panitia pembangunan sekolah sebanyak 52 orang di Kabupaten Gresik Jawa Timur, dan Instrumen yang digunakan untuk menilai ketujuh dimensi tersebut melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner.Hasil penelitian menggambarkan bahwa ketujuh dimensi menunjukkan hal yang positif, sehingga Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

---

The objective of this study is to Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java about Stewart and Ellwood concept, loaded seven dimensions; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability.The Method of this research is a quntitative approach. Respondent in the research is building committee element about 52 persons and Instrument this research approach is observation, interview dan instrument non-test.Result show that seven dimensions is explain that positive things, so Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java, that used it."

"Evaluasi terhadap perencanaan program alternative development di Mukim Lamteuba perlu dilakukan. Program alih fungsi lahan ganja yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 belum menampakkan hasil yang nyata. Penyebabnya, perencanaan program alternative development periode 2006-2008 berujung kekecewaan warga Mukim Lamteuba. Tahun 2012 program tersebut direncanakan akan dilaksanakan kembali dengan menanam Jabon dan Nilam. Sebelum hal tersebut terlaksana, perlu dilakukan evaluasi atas perencanaan yang dibuat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivist dengan metode observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, perencanaan program alternative development alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba belum berjalan dengan baik.

---

The evaluation of alternative development planning program in Lamteuba Village is necessary. The program of Mariyuana Land Conversion which has been implemented since 2006 has not showed the real results. The problem is, the planning of alternative development program period of 2006 until 2008 made a dissapointment to the Lamteuba?s villagers. In 2012, that program will be plan to held back with jabon and patchouli as an alternative plants. Before that, we need to evaluate the plan that has been made. This research used positivist approach with observation methods, in-depth interviews and study of documentations. The results of this study is found that the alternative development planning program of mariyuana land conversion in Lamteuba Village is do not run well."

"ABSTRAKPenyelenggaraan Keuangan Negara I Daerah di Indonesia terdiri dariPengurusan Umum (Administratif) dan Pengurusan Khusus (Komtabel).Pengurusan Umum membawa akibat pengeluaran dan atau penerimaandaerah. Dalam pengurusan umum ada pejabat-pejabat yang menguasaikeuangan negara/daerah yaitu otorisator dan ordonator, tindakan ataukeputusan otorisator berupa Surat Keputusan Otorisasi (SKO), tindakanordonator berupa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).Pengurusan Khusus (bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yaitumenerima, menyimpan, mengeluarkan, membayar uang dan atau yangdisamakan dengan uang dan barang milik negara/daerah dan selanjutnyamempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. Penunjukkan pejabatdilingkungan Pemda DKI Jakarta untuk penandatanganan SKOdidelegasikan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah dan Asisten AdministrasiSekwilda. Penunjukkan penandatanganan SPMU didelegasikan kepadaKepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Perbendaharaan.Biro Keuangan sebagai pemegang kewenangan ordonator secara strukturalmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan jugamengelola kewenangan otorisasi. Penunjukkan Bendaharawan UmumDaerah (kewenangan komtabel) dipegang oleh Kantor Kas Daerah. Dalammekanisme pelaksanaan anggaran belanja daerah diawali dengan tindakanpengurusan administratif, selanjutnya diikuti dengan tindakan pengurusankebendaharaan. Dalam penyelenggaraan pengurusan keuangan tersebutprosedurnya masih memerlukan waktu yang cukup Iama, banyak simpul danbirokrasi yang panjang dan fungsi ordonator dan fungsi komtabel tidakberada dalam satu unit komando, hal tersebut berakibat Iambatnyapenerbitan SPMU dan Giro Serta selama ini belum pernah dilakukanpengukuran secara menyeluruh terhadap kinerja organisasi tersebut.Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, dibentuk KantorPengurusan SPM Giro Satu Atap yang merupakan penggabungan daribagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan Bidang Pengendalian Kas danBank Kantor Kas Daerah serta Kantor Cabang Bank Pernbangunan DaerahDKI Jakarta. Dari hasil pengukuran fungsi ordonator dan komtabelmenunjukkan kinerja pelanggan agak tidak baik. Untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat serta terciptanya tertib administrasi, etisiensidan memudahkan pengawasan pengelolaan pengurusan keuangan daerahperlu dilakukan dengan Cara menggabungkan fungsi ordonator dengankomtabel dalam satu unit yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah(KPKD). Hal tersebut mengacu pada penggabungan KKN dengan KPN diDepartemen Keuangan yang dianggap cukup berhasil.

---

"

"Konektivitas broadband mendukung upaya nasional untuk mengembangkan ekonomi pengetahuan, mendorong transformasi digital dalam layanan pemerintah dan transisi digital di semua sektor, memperluas peluang bagi perusahaan, dan memberikan nilai yang lebih besar bagi warga dan konsumen. Untuk memenuhi upaya konektivitas broadband serta peningkatan kebutuhan data, salah cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. Rendahnya penetrasi jaringan kabel serat optik mengakibatkan belum terjangkaunya layanan fixed broadband berbasis serat optik hingga keseluruh kecamatan. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jaringan fixed broadband yang rendah, mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata merupakan urgensi pemerintah untuk melakukan penetrasi fixed broadband di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam upaya penetrasi jaringan bergerak tetap (fixed broadband) di Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) serta Deseve (2007).

---

Broadband connectivity supports national efforts to develop the knowledge economy, drive digital transformation in government services and digital transition across all sectors, expand opportunities for enterprises, and deliver greater value to citizens and consumers. To meet broadband connectivity efforts as well as increasing data needs, one way that can be done is through increasing fixed broadband penetration. The low penetration of the fiber optic cable network has resulted in the inaccessibility of fiber optic-based fixed broadband services to all districts. Yogyakarta is one of the cities that has a low fixed broadband network, considering that Yogyakarta is a student city, a cultural city, and a tourist city, it is the government's urgency to penetrate fixed broadband in the city. This study aims to analyze the application of collaborative governance in an effort to penetrate fixed broadband networks in Yogyakarta. The theory used is the collaborative governance theory from Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007). Research using the approach postpositivist with qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with informants who played a role in collaborative practice. The results of the study indicate that there has been good collaboration between stakeholders and the community and has fulfilled the collaborative governance theory of Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertemakan peranan pengawas pendidikan untuk meningkatkan inovasi pembelajaran guru dalam proses belajar mengajar Tema ini diangkat didasarkan pada fenomena bahwa di lapangan masih terdapat kelambatan dalam melakukan inovasi pembelajaran Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan pengawas dalam upaya meningkatkan inovasi pembelajaran dan untuk mengetahui penyebab rendahnya inovasi pembelajaran Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara Inovasi pembelajaran merupakan suatu proses pembentukan kreatifitas guru dalam melakukan perubahan dalam sistim pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajaran Perubahan tersebut mengarah pada menyusun perencanaan pembelajaran pemilihan dan pembuatan media serta kemaampuan menggunakan teknologi informasi internet sebagai media untuk memperoleh bahan ajar Kemampuan guru untuk melakukan proses inovasi tentunya berbeda beda Perbedaan kemampuan itu diperlukan peranan pengawas pendidikan untuk membina dan membimbing guru dalam melakukan inovasi pembelajaran Proses pelaksanan inovasi pendidikan terkadaang mengalami hambatan Hambatan pelaksanaan inovasi tersebut dipengaruhi aspek kualitas sumberdaya manusia dukungan komite sekolah faktor pemimpin sekolah dan sistim birokrasi pemerintahan daerah

---

ABSTRACTThe theme of this research is the role of education supervisor to increase learning innovation in learning teaching process This theme based on the fact in some schools there is delays to learning innovation The purposes of these studies are to know the role of supervisors to increase learning innovation and the cause of low learning innovation This study uses qualitative methods and techniques of data collection use interviews Learning innovation is a process of teacher s creativity to change the system of learning for the achievement of learning objectives The changes are led at composing planning of learning the selection manufacture of media the using technology of information internet as media for obtain teaching materials The ability of teacher in process of innovation is certainly different So the role of education supervissor to guide teachers in teaching innovation is necessary to overcome those problem The process of education innovation sometimes have problems The problem of implementation of these innovations is influenced by human resources school committee support school leaders and bureaucracy system "

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional, dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada prosedur operational standar pelayanan informasi publik; serta faktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang kurang efektif antarpihak yang terlibat, disposisi yang kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Tindakan yang disarankan adalah penetapan prosedur operasional standar, pelaksanaan uji konsekuensi atas penetapan jenis informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil, serta perubahan struktur organisasi.

---

This thesis focus on the implementation of the policy of public disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs. Using the theory proposed by Edward III, this thesis analyzed the implementation of public disclosure policy compared to how should the policy implemented, then identify its constraint. It uses post-positivism approach supported by qualitative data.

The research concludes that: implementation of public disclosure policy did not run well at the operational level, where the policy did not executed based on the regulation, and there is no standard operating procedures, and also there are several factors that hinder the successful implementation: lack of effective communication, disposition, and skilled human resources.

Based on this conclusion, it was suggested to establish the standard operating procedures, test of consequence for classified information, improving capacity for skilled human resources, as well as changing the organizational structure of the Ministry."

"Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi wajib pajak perorangan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga terhadap kualitas pelayanan e-filing dalam pelaporan perpajakannya. Metode analisis dengan membandingkan antara harapan dengan kualitas kinerja pelayanan yang diterima wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak perorangan di lokasi penelitian belum merasa puas dengan kualitas pelayanan e-filing baik itu dilihat dari dimensi responsiveness, assurance, empathy, reliability, dan tangibles. Dengan tingkat kesenjangan terbesar berada di pada dimensi Assurance.

---

The purpose of this study was to analyze the perceptions of individual taxpayers in Menteng Tiga Jakarta Small Taxpayers Office to service quality of e-filing of tax reporting. Methods of analysis by comparing the expectations of the quality of service performance that was received taxpayer.

The results showed that in general the individual taxpayers in the study area have not been satisfied with the quality of the e-filing service whether it be of the dimensions of responsiveness, assurance, empathy, reliability, and tangibles. With the level of the biggest gaps are in the dimension Assurance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberian bantuan keuangan kepada daerah penyangga oleh Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan studi pada Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas, pengelolaan, dan evaluasi bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan belum efektif, karena hasil yang didapatkan hanya berupa output, sedangkan outcome yaitu untuk mengatasi kemacetan dan banjir belum tercapai. Pengelolaan bantuan keuangan telah dilakukan dengan baik oleh Kota Tangerang dan Kota Bekasi, dan evaluasi juga sudah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian bantuan keuangan. Beberapa saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan besaran dana untuk bantuan keuangan, perencanaan dalam pengelolaan keuangan harus lebih diperhatikan sehingga hasil yang didapatkan lebih terlihat, dan dibutuhkan adanya evaluasi yang lebih ketat dalam pemberian bantuan keuangan.

---

This research discusses with the granting of financial aid to the region a buffer by DKI Jakarta Province performed a study on the city of Tangerang and Bekasi. This research aims to describe the effectiveness, management and evaluation of financial aid. This research uses the post positivist approach with the types of descriptive research. The results of this study demonstrate that the granting of financial aid has not been effective, because the results obtained only in the form of the output, while the outcomes to address the traffic congestion and flooding has not been achieved. Management of financial aid has been done well by the city of Tangerang and Bekasi, and evaluation have also been conducted by DKI Jakarta Province in the granting of financial aid. Some of the advice given was the necessity of an increase in the amount of funds for financial aid, planning in financial management should be observed so that the results obtained are more visible, and required the existence of a more rigorous evaluation in awarding financial aid."