Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan keuangan organisasi publik/pemerintah mempunyai keunikan tersendiri, salah satu karakteristiknya adalah tujuan dan sifat sumber daya keuangan. Organisasi publik/pemerintah tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun sifat sumber daya keuangan seperti penerimaan pajak menimbulkan tidak adanya hubungan langsung antara pajak yang dibayarkan dengan jasa ataupun pelayanan yang diberikan. Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah membutuhkan suatu perencanaan strategis guna mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang telah dipergunakan serta penilaian kinerja organisasi terhadap pelayanan publik. Penerapan Balanced Scorecard dapat dijadikan sebagai alternatif metodologi untuk menghadapi kondisi tersebut. Sebagai alat penilaian kinerja, metode ini melakukan pengukuran kinerja secara berimbang, baik dari aspek keuangan dan aspek non keuangan. Sebagai inti manajemen strategik, metode Balanced Scorecard digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, dan strategi organisasi ke dalam sasaran inisiatif strategi yang komprehensif, koheren, terukur dan berimbang. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan strategi serta manajemen kinerja yang dilaksanakan oleh instansi BPKD Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan Balanced Scorecard. Hasil analisis menemukan bahwa BPKD Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan beberapa perbaikan di tahap perumusan strategi, perencanaan strategik dan perbaikan penilaian terhadap hasil capaian kinerja.

---

Financial management of public organizations / government has its own uniqueness, one of its characteristics is the purpose and nature of financial resources. Public organization / government primary purpose is to provide services to the community, but the nature of financial resources such as tax revenues do not pose a direct link between taxes paid by the service or services provided. Faced with these conditions, local governments need a strategic plan in order to account for financial resources that have been used as well as evaluating the performance of public service organizations.

Application of Balanced Scorecard can be used as an alternative methodology to deal with the condition. As a performance assessment tool, the method is done in a balanced performance measurement, both from the aspect of financial and non financial aspects. As the core of strategic management, Balanced Scorecard method is used as a tool to improve the quality of planning to translate the vision, mission, purpose, basic beliefs, and organizational strategy into a strategy of targeted initiatives are comprehensive, coherent, measurable and comparable.

This thesis aims to analyze the management and performance management strategy implemented by Financial Management Agency of DKI Jakarta through the Balanced Scorecard approach. The analysis found that the Financial Management Agency of DKI Jakarta need to do some repairs on the stage of strategy formulation, strategic planning and improved assessment of the performance achievements."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh tingkat keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap earnings response coefficient yang menggambarkan hubungan antara laba dengan imbal hasil saham. Penelitian ini membuat hipotesis bahwa pengumuman laba dan pengungkapan sukarela bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham.Hipotesis ini menjelaskan bahwwa investor akan menggunakan seluruh informasi dalam laporan tahunan bersama dengan laba yang dilaporkan perusahaan untuk membuat keputusan investasi. Pengujian hipotesis ini menggunakan model regresi antara imbal hasil saham dengan perubahan laba. Sampe yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat di BEI pada periode 2009-2010.Penilaian pengungkapan sukarela dilakukan dengan menggunakan metode disclosure index. Sedangkan item pengungkapan sukarela dikembangkan berdasarkan Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) dengan penyesuaian pada Kep-134/BL/2006 dan KNKG 2006.Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa pengungkapan sukarela dan laba bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham seperti yang telah dibuktikan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait earnings response coefficient. Uji sensitivitas dengan periode yang berbeda memberikan hasil yang berbeda dalam penelitian ini.

---

This study examines the impact of voluntary disclosure level in annual report on earnings response coefficient which defines the relationship between earnings and return. The study hypothesizes that the informativeness of earnings and voluntary disclosure is working complementay to affect return.

This hypothesis assumes that investor will the information provided in annual report together with information in earnings to make an investment decision. To test the hypothesis, current stock returns are regressed against curent earnings changes. The sample consist of 84 manufacturing companies listed in BEI with period on 2009-2010.

The amount of voluntary disclosure is measured using disclosure index. Meanwhile, checklist of voluntary disclosure items developed by Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) and also adjusment with Kep-134/BL/2006 and KNKG 2006.

The findings of the test of the differences support the hypothesis that voluntary disclosure and informativeness of earnings work together to affect return that have been identified in previous studies regarding earnings response coefficient. The findings give different result in different holding period."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh patokan laba terhadap manajemen laba melalui diskresi pengakuan pendapatan. Manajemen laba melalui pengakuan pendapatan, yang digunakan sebagai variabel dependen, diproksikan dengan perubahan abnormal akun piutang bruto dan pendapatan diterima di muka. Kecenderungan entitas untuk mencapai patokan laba memiliki bentuk variabel dummy dan digunakan sebagai variabel independen utama. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini mempertimbangkan rasio return on assets sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan efek profitabilitas terhadap manajemen laba. Pengujian dilakukan dengan melalukan regresi linier pada sampel yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patokan laba mencegah kerugian dan mencegah penurunan laba tidak berkorelasi terhadap perubahan abnormal piutang bruto, tetapi berkorelasi negatif terhadap perubahan abnormal pendapatan diterima di muka. Sementara itu, patokan laba memenuhi perkiraan konsensus analis tidak berkorelasi baik terhadap akun piutang bruto maupun akun pendapatan diterima di muka. Hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya ketiga patokan laba tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk memanipulasi laba, terutama melalui diskresi pengakuan pendapatan, di Indonesia.

---

This study aims to give empirical evidence about the impacts of earnings benchmarks on earnings management through the discretions of revenue recognition. Abnormal changes of account receivable and deferred revenue are the proxy variables of earnings management through discretions in revenue recognition, which are used as the dependent variable. The tendency of an entity to achieve earnings benchmarks is the independent variable and takes form as a dummy variable. Unlike prior studies, this study considers return-on-assets ratio as a controlling variable to monitor the effect of profitability on the earnings management. The test was done by using linear regression on the selected sample.

The result shows that the benchmarks of avoiding losses and avoiding earnings decrease have no impact on the abnormal changes of gross account receivable, but have significant impacts on the abnormal changes of deferred revenue. Meanwhile, the benchmark of beating consensus analysts? forecast has no impacts on both account receivable and deferred revenue accounts. This result explanis that all the earnings behcmarks apparently don?t influence managements? decision to manipulate the earnings, especially through the discretions of revenue recognition, in Indonesia."

"Pengesahan UU 23 tahun 2011 memberikan kejelasan kelembagaan dan fungsi tambahan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Selain sebagai operator zakat yang membantu pengentasan kemiskinan BAZNAS berperan sebagai koordinator pengelola zakat secara nasional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses penyusunan anggaran yang dijalankan oleh BAZNAS dan pendekatan yang digunakan dalam menyusun anggaran. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Pendekatan Anggaran yang digunakan oleh BAZNAS adalah pendekatan Planning Programing Budgeting System (PPBS) dengan beberapa kekurangan. Dengan mengetahui proses penyusunan anggaran yang selama ini digunakan BAZNAS, diharapkan dapat membantu pembuatan proses penyusunan anggaran BAZNAS dalam mengemban tambahan fungsi yang diamanatkan undang-undang.

---

The Ratification of Act 23 of 2011 about Zakat Management provides institutional clarity and additional functions for the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) as the only one zakat organization established by the Government. Instead of the role as zakat operator that helps government in poverty allevation, BAZNAS assigned the role as coordinator of zakat management nationally. The purposes of this study are to determine the budgeting process that used in BAZNAS and approaches used in preparing the budget. This study concluded that the budget approach used by BAZNAS is Programing Planning Budgeting System (PPBS) with some shortcomings. By knowing the budgeting process that has been used by BAZNAS, it is expected to assist BAZNAS? budgeting process in carrying supplementary functions mandated by law."

"Laporan ini membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan sebuah sekolah bernama Mentari Jaya dengan pendekatan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan merupakan rasio keuangan dari Tanner (2006) dan lembaga pemeringkat Moody. Hasil laporan magang ini menyimpulkan bahwa sekolah Mentari Jaya telah mengelola operasinya secara efisien dan efektif sehingga menghasilkan profitabilitas yang baik. Namun di lain sisi, sekolah ini memiliki kelemahan dalam likuiditas, solvabilitas, leverage, dan komposisi asetnya. Kelemahan ini disebabkan tingginya kewajiban yang dimiliki serta rendahnya modal kerja yang ada.

---

This report discusses the measurement of financial performance of a school named Mentari Jaya with financial ratios approach. Financial ratios used are the financial ratios of Tanner (2006) and Moody's rating agency. The result of this internship report concludes that the school has been managing its operations efficiently and effectively which lead to good profitability. But on the other hand, this school has weaknesses in its liquidity, solvency, leverage, and the composition of its assets. The weaknesses are due to the high liabilities owned and low existing working capital."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi sistem pengendalian manajemen proyek ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) berdasarkan levers of control dari Robert Simons, pengendalian di setiap aktivitas pengelolaan, dan pengaturan aktivitas sesuai sequence activities. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan saran pencegahan atas keterlambatan penyelesaian proyek dan memberikan gambaran disain supaya proyek selesai tepat waktu. Berdasarkan tesis ini, perusahaan telah membangun pengendalian sesuai levers of control namun perlu memberikan perhatian lagi pada outsourcing yang belum memahami belief system & business conduct boundary, pemanfaatan hasil diagnostic control system yang lebih banyak reaktif dibanding preventif, dan terhadap pegawai yang kurang berpartisipasi dalam interactive control system. Tesis ini juga menunjukkan terdapat aktivitas yang berisiko menyebabkan penyelesaian proyek jadi terlambat dan pengaturan yang belum berurutan, yaitu ketika dokumen disain awal/engineer cost estimate yang disusun oleh konsultan luar dan penyusunan tender document/draf kontrak tidak menyebutkan secara spesifik apakah harga kontrak sudah termasuk/tidak termasuk pajak sehingga berpotensi sengketa, kontrak sudah ditandatangani meskipun pendanaan/perizinan/pembebasan lahan belum tuntas, dan ketika terjadi inisiasi proyek secara mendadak atas permintaan pihak luar yang berwenang sehingga persiapan konstruksi kurang memadai. Terjadinya sengketa, belum tuntasnya pendanaan/ perizinan/pembebasan lahan, dan persiapan yang kurang memadai seringkali menyebabkan penundaan/kendala konstruksi, yang akhirnya penyelesaian proyek menjadi terlambat.

---

This thesis discusses evaluation control system of electricity project management at PT PLN (Persero) according to levers of control of Robert Simons, control of every activity, and settings of activities according to sequence activities. The result is to provide prevention advices of project completion tardiness and to give design overview so the project would be completed timely. In this research, the company has built control system in according to levers of control, but it needs to pay attention to outsourcing which does not understand the belief system & business conduct boundary, utilization of diagnostic control system more reactive than preventive, and employees who participate less in interactive control system. Research also shows that there are risky activities which cause the lateness of project completion and not sequent settings, ie when the basic design/cost estimate arranged by outsider consultant and preparation of tender document/draft of contract not mention specifically whether the contract price included/excluded taxes so potentially dispute, signed contract though funding/licensing/land acquisition incomplete, and when occurs initiation of the project suddenly by request of the authorized outsider party so the preparation of the construction is inadequate. Disputes, funding/licensing/land acquisition incomplete, and inadequate preparation often cause delay/constraints of construction, that finally completion of the project become late."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan disektor Akuntan Publik UU No 5 tahun 2011 tertanggal 3 Mei, terkait aspek perumusan undang undang dan perumusan masalah yang ada. Dari sisi proses berarti pengkajian setelah dirumuskan untuk pertimbangan reformasi. Masalah dalam penelitian ini dilihat dari perspektif prinsip good governance. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendasarkan sampel keterwakilan (purposive sampling), yang diperlukan adalah keterwakilan substansi dari data dan informasi yang terkait, diskusi terfokus dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan undang undang akuntan publik merupakan kebijakan yang timpang, karena sisi utamanya yaitu tentang pelaporan keuangan belum diatur dalam undang undang. Dari sisi waktu dan biaya penyusunan undang undang tidak efisien karena hasilnya tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tanpa memperhatikan masalah yang melanggar prinsip Good governance yang selama ini terjadi di profesi AP. Adanya kelemahan dalam undang undang seperti : Terlalu banyak juklak yang harus dikeluarkan; adanya multi tafsir dan kontradiksi antar pasal; ada pengaturan yang tidak perlu antara lain : larangan dan juga pengecualian yang tidak sesuai dan penggunaan istilah klien yang tidak tepat, merupakan kelemahan dari undang undang tersebut. Yang sangat disayangkan kebijakan dalam undang undang selain telah disebutkan diatas juga tidak menjawab kebutuhan profesi agar ada badan konsil yang menangani secara independen kebutuhan profesi yaitu dalam: penyusunan standar (standard setting); praktek AP palsu; hubungan dengan stake holder dan regulator, dalam upaya pengembangan penggunaan profesi.Pengaturan yang tidak efektif dan masih berlanjut dalam UU baru secara implicit menyatakan bahwa masalah tersebut tidak diperhatikan dalam perumusan undang undang. Selanjutnya penelitian ini memberikan rekomendasi : Pengaturan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, untuk profesi AP diperlukan adanya badan Konsil AP, yang tidak membebani APBN. Badan tersebut bertugas dalam pengembangan usaha antara lain : beraktifitas pengembangan usaha menyadarkan transparansi pihak pembuat laporan keuangan, standar setting, bekerjasama dengan Badan Pengawas. Ketidakseimbangan dalam pengaturan yaitu, belum ada undang undang tentang penyusunan laporan keuangan, harus segera diatasi . Sebaiknya PPAJP dibubarkan, dalam arti kedudukannya tidak berada dibawah Sekretariat Jenderal yang secara struktur organisasi berfungsi menangani masalah intern suatu Kementerian. Pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan mengarah untuk lebih melepaskan dan memberikan kepercayaan kepada AP, dengan memperhatikan prinsip Good Governance. Model dalam upaya perumusan undang undang masih menggunakan model Elite, yang intinya masih penguasa yang merumuskan.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the policies in the sector of Certified Public Accountants Law No. 5 of 2011 dated May 3, related to aspects of the formulation of laws and of the problem. Of the process, the review was performed after formulated for the reform consideration. The problem in this study was viewed from the perspective of good governance principles. The study was conducted with qualitative methods, interviews were based on sample representativeness (purposive sampling), in which the representation of the substance of the data and related information, the discussion focused and secondary data.The results showed that laws setting a public accountant is a lame policy, because the primary is on financial reporting has not been regulated in the Act. In terms of preparation time and cost inefficient laws because the results were not many changes from previous regulations, and without regard to the problems that violate the principles of good governance that has been happening in the profession. Weaknesses in laws such as: too many of the guidelines to be issued, the existence of multiple interpretations and contradictions between chapters, there is a setting that does not need to include i.e.: prohibitions and exceptions that are not appropriate and the use of an inappropriate term client. There are other policies than mentioned above also does not address the needs of the profession, they are agencies that deal with the council as an independent profession which is needed in: the preparation of standards; (standard setting); the practice of fake AP; relationships with stakeholders, and regulators in an effort to the development of professional use. Ineffective arrangements are still continuing in the new law implicitly states that the problem was not considered in the formulation of laws.It recommends further research: setting should be adjusted to the situation in Indonesia, it is necessary for the profession AP the Council bodies, which do not burden the state budget. The agency is in charge of business development, among others, to make understand the transparency of the makers of financial statements, standard setting, in cooperation with the Board of Supervisors. Imbalance in the regulation, no laws on the preparation of financial statements, must be addressed immediately. PPAJP should be dissolved, in the sense of his position are not under the General Secretariat of the structure of organizations dealing with the internal functioning of a ministry. Implementation arrangements in Government Regulation or Regulation of Minister of Finance shall lead to further release and give credence to the AP, by observing the principles of Good Governance. Model formulation of laws in an effort to still use the Elite models, which in essence is still the ruler who formulated."

"Tesis ini mengkaji permasalahan layout produksi tabung 3 kg dengan mengambil studi kasus di PT. Wijaya Karya Intrade. Pendekatan yang digunakan dalam studi kasus ini adalah konsep lean manufacturing dimana fokus utamanya adalah pada minimalisasi pemborosan dalam kegiatan produksi dan sistem produksi One piece flow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan lean manufacturing, telah mampu menghasilkan layout produksi yang lebih baik dan peningkatan effisiensi pada beberapa aspek.

---

The focus of this case study is on production layout of gas cylinder tank 3kg at PT. Wijaya Karya Intrade. The approach applied in this study is lean manufacturing concept which primarily emphasize on minimizing waste in a production activity and one piece flow production system. The study shows that lean manufacturing approach has produced better production layout and improving efficiency on several aspects."

"Penelitian ini bertujuan meneliti secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi, kejelasan kontrak kinerja, serta pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja, tetapi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui kejelasan kontrak kinerja. Intervensi berpengaruh secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Intervensi berpengaruh negatif terhadap budaya. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemda. Gaya kepemimpinan dan kejelasan kontrak kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemda secara langsung. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui budaya organisasi dan penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja pemda melalui kejelasan kontrak kinerja. Pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja. Budaya organisasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja.

---

This study comprehensively examine the impact of the implementation of government performance accountability system (SAKIP) and contextual variables on the performance of local governments in Indonesia. The result show that the organizational culture, the clarity of performance contract, assistance and supervision have positive effect on the use of performance measurement system. Leadership style does not directly affect the use of performance measurement system, but has positive indirect effect on the use of performance measurement system through organizational culture. Leadership style has positive indirect effect to the use of performance measurement system through the clarity of performance contract. Intervention indirectly affect the use of performance measurement system through organizational culture.

Intervention has negative effect on organizational culture. The use of performance measurement system has a positive effect on the performance of local government. Leadership style and the clarity of performance contract have positive direct effect on the performance of the local government. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of the local government through organizational culture and the use of performance measurement system. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of local government through the clarity of performance contract and the use of performance measurement system. Assistance and supervision have positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system. Organizational culture has positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system."