Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan nilai organisasi merupakan suatu konsep yang diterapkan oleh BUMN dan juga anak perusahaannya setelah dikeluarkan surat edaran oleh Kementerian BUMN. Upaya perubahan nilai organisasi tersebut ditujukan untuk mencapai keadaan budaya organisasi yang lebih rekat dari sebelumnya, agar BUMN Indonesia berada pada keadaan yang mampu menghasilkan output yang maksimal, sehingga mampu bersaing tidak hanya antar sesama perusahaan di Indonesia, namun juga mampu untuk bersaing secara global. PT Kereta Commuter Indonesia selaku anak perusahaan dari BUMN, tidak terkecuali dalam menerapkan perubahan ini. Adapun skrispi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana internalisasi akan nilai organisasi baru sudah terlaksana pada pegawai PT KCI. Penelitian ini menggunakan konsep Cultural Internalization Scale yang dikemukakan oleh Martin Lynch (2020). Penelitian ini menggunakan paradigm positivist, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penyebaran kuesioner serta wawancara mandalam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat internalisasi nilai AKHLAK yang terjadi diantara pegawai PT Kereta Commuter Indonesia sudah tergolong tinggi, baik dari sisi motivasi internal maupun motivasi eksternal, dinyatakan pula bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam upaya menginternalisasikan nilai AKHLAK.

---

Changes in organizational valuess are a concept applied by BUMN and their subsidiaries after a circular letter was issued by the Ministry of BUMN. Efforts to change organizational valuess are aimed at achieving a stronger organizational culture than before, so that BUMN in Indonesia are able to produce maximum output, so that they are able to compete not only among companies in Indonesia, but also to compete globally. PT Kereta Commuter Indonesia as a subsidiary of BUMN, is no exception in implementing this change. This thesis is a research conducted to measure the extent to which the internalization of the new organizational valuess has been implemented in PT KCI employees. This study uses the concept of the Cultural Internalization Scale proposed by Martin Lynch (2020). This study uses a positivist paradigm, with data collection techniques carried out by distributing questionnaires and in-depth interviews. The findings of this study indicate that the level of internalization of AKHLAK valuess that occurs among employees of PT Kereta Commuter Indonesia is quite high, both in terms of internal motivation and external motivation, it is also stated that there are several obstacles encountered in an effort to internalize the valuess of AKHLAK."

"Seiring perkembangan teknologi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terkait perkembangan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia, namun Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator kebijakan tingkat pusat dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong serta memberikan rekomendasi atas permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan berdasarkan perspektif enabling framework for data-driven public sector yang dikembangkan oleh Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, dan Benjamin Welby (2019). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disamping ditemukannya faktor-faktor pendorong terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan terhambatnya upaya mendorong data-driven public sector. Berdasarkan temuan peneliti diperlukan rekomendasi strategis seperti bergerak cepat, mendorong keterbukaan, mengurangi ego sektoral, pelibatan pihak ketiga, dan pembentukan satuan tugas yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang menghambat terwujudnya data-driven public sector khususnya di Kementerian PPN/Bappenas

---

As technology develops, data plays an important role in decision making. Regarding these developments, the Indonesian government stipulates Presidential Regulation No.39 of 2019 about the Indonesian one data policy, but Kementerian PPN/Bappenas as policy coordinator in its implementation is still not optimal. Based on these problems, the research was conducted to analyze the driving factors and provide recommendations for the implementation of the saty data Indonesia policy at the Kementerian PPN/Bappenas based on the perspective of the enabling framework for data-driven public sector developed by Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, and Benjamin Welby (2019). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews, observations, and literature studies. The findings of the study indicate that in addition to the discovery of the driving factors, there are several aspects that are not fulfilled, causing delays in efforts to encourage the data-driven public sector. Therefore from these findings strategic recommendations are needed such as move faster, encouragement to openness, reduce sectoral ego issues, involvement of third parties, and the formation of a task force which is expected to be a solution in solving problems that hinder the realization of a data-driven public sector, especially the Kementerian PPN/Bappenas."

"Kebijakan Kurikulum Merdeka ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pedoman Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran dengan tujuan mengatasi learning loss. Learning loss merupakan ketertinggalan hingga hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya telah dipelajari siswa yang mana learning loss pada siswa SMAN di Jakarta Utara dipicu oleh tingginya tingkat putus sekolah serta dominasi latar belakang ekonomi tidak mampu, yang secara signifikan mempengaruhi proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka belajar pada SMAN di Jakarta Utara dalam mengatasi Learning Loss berdasarkan perspektif Guru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Metode yang digunakan adalah kualitatif post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka berdasarkan perspektif guru dinilai mampu mengatasi learning loss. Hasil capaian belajar siswa mengalami peningkatan selama menggunakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, kebijakan Kurikulum Merdeka telah memiliki standarisasi dan tujuan yang jelas, adanya koordinasi, dan terdapat buku pedoman bagi guru untuk mengajar. Guru memahami dan mendukung implementasi dalam mengatasi learning loss melalui adanya upaya pemberian metode dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Meskipun begitu, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yakni belum sepenuhnya guru ingin belajar serta kurangnya jumlah guru dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka guna mengatasi learning loss pada SMAN Jakarta Utara. Rekomendasi yang diberikan yakni memperkuat koordinasi dan sinergitas Kemendikbud Ristek, Sudin Jakarta Utara, hingga guru SMAN untuk menyelenggarakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak (PPPK), melaksanakan kolaborasi antar sekolah untuk mengatasi keterbatasan guru, dan mengoptimalkan penggunaan PMM dalam penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka.

---

The Merdeka Curriculum Policy is established based on the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology with guideline Number 262/M/2022, amending the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 56/M/2022 on Guidelines for Curriculum Implementation in the Context of Learning Recovery, with the aim of addressing learning loss. Learning loss refers to the lag or loss of knowledge and skills previously acquired by students, which in the case of students at SMAN in North Jakarta is triggered by high dropout rates and the dominance of economically disadvantaged backgrounds, significantly affecting the learning process. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum Policy at SMAN in North Jakarta in overcoming Learning Loss from the perspective of teachers using the public policy implementation theory by Van Meter and Van Horn (1975). The method used is qualitative post-positivist with deep interview data collection techniques and literature studies. The results show that the implementation of the Merdeka Curriculum Policy from the perspective of teachers is considered effective in addressing learning loss. Student learning outcomes have improved during the use of the Merdeka Curriculum. Furthermore, the Merdeka Curriculum policy has clear standards and goals, coordination, and there are teaching guidelines for teachers. Teachers understand and support the implementation in addressing learning loss through efforts to provide teaching methods and materials according to student needs. However, there are some aspects that need attention, namely that not all teachers are fully willing to learn and there is a shortage of teachers in implementing the Merdeka Curriculum policy to address learning loss at SMAN in North Jakarta. The recommendations given are to strengthen coordination and synergy between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, the North Jakarta Education Office, and SMAN teachers to conduct the recruitment of Government Employees with Contract Agreements (PPPK), carry out collaboration between schools to address teacher shortages, and optimize the use of PMM in implementing the Merdeka Curriculum policy."

"Penelitian ini mengkaji sejauh mana proses penciptaan pengetahuan terjadi dalam proyek kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dengan Universitas Indonesia, ditinjau dari tiga proyek kolaborasi yang menginterpretasikan tiga rumpun keilmuan di Universitas Indonesia. Peneliti menggunakan empat dimensi utama yang ada pada SECI Knowledge Creation model, yang diintegrasikan dengan empat elemen Ba ke setiap dimensi SECI yang berkaitan, untuk kemudian dapat diimplementasikan ke dalam konteks proyek kolaborasi, yaitu dimensi Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialoguing Ba, Combination and Systematizing Ba, dan Internalization and Exercising Ba. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, dengan mewawancarai berbagai pihak dari setiap tim fakultas di tiga rumpun keilmuan Universitas Indonesia dan Pemerintah Kota Depok yang terlibat secara langsung dalam proyek kolaborasi antara Universitas Indonesia dengan Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penciptaan pengetahuan pada dua proyek kolaborasi yang menginterpretasikan Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora, dan Rumpun Sains dan Teknologi di Universitas Indonesia tidak memfasilitasi perputaran penuh dari proses spiral SECI Knowledge Creation Model. Di mana proses penciptaan pengetahuan yang terjadi hanya dominan pada tiga kuadran pertama. Menariknya, terdapat perbedaan pola proses penciptaan pengetahuan pada proyek kolaborasi di Rumpun Ilmu Kesehatan, di mana terlihat adanya kesinambungan dan keberlanjutan dalam proses penciptaan pengetahuan yang ideal.

---

This research examines how far that the knowledge creation process occurs in collaborative projects between the Depok City Government and the Universitas Indonesia, in terms of three collaborative projects representing three scientific groups at Universitas Indonesia. Researchers use the four main dimensions in the SECI Knowledge Creation spiral model, which are integrated with the four Ba elements into each related SECI dimension, so that they can be implemented in the context of collaborative projects, namely the dimensions Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialogueing Ba, Combination and Systematizing Ba, and Internalization and Excercising Ba. This research uses qualitative data collection techniques, by interviewing various parties from each faculty team in three scientific groups at the Universitas Indonesia and the Depok City Government who are directly involved in the collaborative project between the Universitas Indonesia and the Depok City Government. The research results show that the knowledge creation process in two collaborative projects interpreting the Social Sciences and Humanities Cluster, and the Science and Technology Cluster at the Universitas Indonesia does not provide the full spiral rotation of the SECI Knowledge Creation Model process. Where the knowledge creation process that occurs is only dominant in the first three quadrants. Interestingly, there are different patterns of knowledge creation process in collaborative projects at the Health Science Cluster, where the continuity can be seen in the ideal process of knowledge creation."

"Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Isu kesehatan masyarakat kemudian menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) juga terkena dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pasca Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UPT BP2MI DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia program perlindungan pra penempatan calon Pekerja Migran Indonesia CPMI telah dilaksanakan secara maksimal oleh UPT BP2MI dengan memprioritaskan kesehatan pekerja migran pada masa pandemi ataupun pasca pandemi, serta mengimplementasikan kebijakan pelindungan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait serta peraturan yang tidak konsisten, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pra penempatan calon pekerja migran. Pandemi COVID-19 ini telah memberi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan pelindungan kepada CPMI yang bersifat fleksibel dan sesuai dengan isu termutakhir.

---

The COVID-19 pandemic has affected labour conditions in Indonesia. Public health issues then become the government's top priority in making policies in the labour sector. Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) are also affected by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the Implementation of Pre-placement Protection Policies for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) after the COVID-19 Pandemic (Case Study of UPT BP2MI DKI Jakarta). This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, and document collection. The results showed that the implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers pre-placement protection programme for prospective Indonesian Migrant Workers CPMI has been implemented optimally by UPT BP2MI by prioritising the health of migrant workers during the pandemic or post-pandemic, and implementing protection policies taken by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic.The factors that become obstacles or constraints in the implementation of post-placement protection of Indonesian Migrant Workers are the lack of socialisation from related devices and inconsistent changes in regulations that in turn resulting in less than optimal implementation of policies related to pre-placement of prospective migrant workers. The COVID-19 pandemic has provided lessons for the Indonesian government to make protection policies for CPMI that are flexible and in accordance with the latest issues."

"Kondisi tata kelola pemerintahan yang diwarnai praktik spoil system mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan di bidang manajemen aparatur sipil negara melalui agenda reformasi birokrasi. Adapun pendekatan meritokratik diadopsi oleh lembaga sektor publik sebagai sistem yang menekankan prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem merit sebagai strategi pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan sistem merit tidak terlepas dari berbagai permasalahan dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi Kementerian PANRB, LAN, BKN dan KASN. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses interaksi aktor dalam jaringan pada implementasi kebijakan sistem merit berdasarkan perspektif Governance Network yang dikembangkan oleh Klijn & Koppenjan (2016). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sistem merit. Namun, intensitas koordinasi dan sinergitas antar aktor perlu dibenahi untuk memaksimalkan kemampuan aktor dalam jaringan. Pembuatan bisnis proses untuk menunjang tugas dan fungsi aktor dalam jaringan menjadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi kewenangan antar lembaga. Hal ini menjadikan strategi penguatan sistem merit dibutuhkan oleh aktor kelembagaan dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit.

---

Governance conditions tinged by spoil system practices encourage the government to accelerate improvement in the field of management of the state civil apparatus through bureaucratic reform agenda. The meritocratic approach was adopted by public sector institutions as a system that emphasizes the principle of equality in the recruitment process of the state civil apparatus. This led the government to issue a merit system policy as the government's strategy to support the management of the state civil apparatus in Indonesia. In its implementation, the implementation of merit system policy is inseparable from various problems in the field managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, LAN, BKN, and KASN. This research aims to analyze the interaction process of actors in the network on the implementation of merit system policies based on the perspective of the governance network developed by Klijn & Koppenjan (2016). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews and literature studies. The research findings show that actors in the merit system policy governance network have adequate institutional ability and capacity to support the implementation of merit system policies. However, the intensity of coordination and synergy between actors needs to be improved to maximize the ability of actors in the network. The business creation process to support the duties and functions of actors in the network becomes very necessary to anticipate the duplication of authority between institutions. This makes the strategy of strengthening the merit system needed by institutional actors in the governance network of merit system policy."

"Dalam menghadapi beberapa tren global, sumber daya manusia Indonesia memerlukan penguasaan kompetensi global agar dapat memajukan negaranya. Akan tetapi, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat muda Indonesia belum memiliki penguasaan kompetensi global yang baik. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Indonesia Internasional Student Mobility Awards (IISMA) sebagai program yang mendukung pengembangan kompetensi global. Penelitian ini menggunakan model gabungan global competence antara Boix-Mansilla dan Jackson (2011) dan PISA Assessment dalam OECD (2018) untuk menganalisis dampak pelaksanaan IISMA di Keio University pada tahun ajaran 2023-2024 dalam mendukung pengembangan kompetensi global awardee. Berdasarkan hasil analisis, partisipasi di dalam program IISMA di Keio University dapat mendukung pengembangan kompetensi global awardee dari segi penambahan wawasan akademis maupun sosial dan mengembangkan kemampuan menavigasi lingkungan yang kaya keberagaman, tetapi kurang dapat mendorong awardee untuk bertindak melakukan perbaikan isu global. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pengembangan kompetensi global adalah interaksi dengan orang lain dalam konteks sosial dan pengalaman mengikuti rangkaian perkuliahan. Selain itu, pengalaman unik dan pribadi dalam keseharian dan pembekalan materi dari IISMA dapat memberikan kesempatan untuk memperkaya wawasan awardee. Diperlukan upaya khusus untuk mengoptimalkan manfaat dari challenge sebagai tuntutan program dari IISMA dan kegiatan organisasi.

---

In facing several global trends, Indonesian human resources require mastery of global competence to advance the country. However, various studies reveal that young Indonesians still relatively lack good mastery of global competence. In response, the Indonesian government, specifically the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, launched the Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy. The Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA) is a programs under this policy, which is indicated to support the development of global competence. This research uses a combined model of global competence from Boix-Mansilla and Jackson (2011) and the PISA Assessment in OECD (2018) to analyse the implementation of IISMA at Keio University in the 2023-2024 academic year in supporting the development of awardees' global competence. Based on the analysis, participation in the IISMA program at Keio University supports the development of awardees' global competence in terms of enhancing academic and social insights and developing the ability to navigate culturally diverse environments. However, it is less effective in encouraging awardees to take action on global issues. The analysis shows that the main factors influencing the development of global competence are interaction with others in social contexts and the experience of participating in collegiate academic activities. Additionally, unique and personal daily experiences and upskilling initiatives from IISMA can provide opportunities for knowledge enhancement but do not have as high a frequency as the two factors mentioned above. There needs to be certain efforts to optimize the benefits of the program's challenges and organizational activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI untuk berubah dalam menerapkan standarisasi sistem kerja fleksibel. Readiness for Change dalam penelitian ini mencakup empat dimensi yang mencakup appropriateness (keyakinan individu perubahan dapat bermanfaat bagi organisasi), change efficacy (keyakinan kemampuan individu dalam melaksanakan suatu perubahan), management support (dukungan pimpinan), dan personal valance (manfaat individu). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data mixed methods yaitu melakukan penyebaran survei dan wawancara mendalam. Data didapatkan dari penyebaran kuesioner melalui Google Form yang dibagikan kepada pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebanyak 125 responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat kesiapan pegawai untuk berubah dalam menerapkan standarisasi sistem kerja fleksibel adalah tergolong kedalam kategori tinggi. Namun, secara statistik terdapat perbedaan tingkat kesiapan yang signifikan di antara karakteristik pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, usia/generasi, tingkat jabatan, dan unit bagian/biro. Akan tetapi, sebagian pegawai masih berasumsi bahwa pimpinan belum berkomitmen penuh dalam penerapan sistem kerja fleksibel. Hasil penelitian yang ditemukan dapat membantu Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam penerapan sistem kerja fleksibel agar dapat berkomitmen secara penuh lagi dalam penerapannya.

---

This research aims to analyze the level of readiness for change of employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in implementing standardized, flexible work systems. Readiness for Change in this study includes four dimensions: appropriateness (individual belief that change can benefit the organization), change efficacy (individual belief in their ability to implement change), management support (leadership support), and personal valence (individual benefits). This study uses a quantitative approach and employs mixed methods data collection techniques, namely distributing surveys and conducting in-depth interviews. Data were obtained by distributing questionnaires via Google Forms to 125 employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance. The collected data were analyzed using SPSS software, employing descriptive statistical analysis. Findings from this research indicate that most employees' readiness levels for change in implementing standardized, flexible work systems are classified as high. However, statistically significant differences in readiness levels exist among employee characteristics based on educational background, age/generation, job level, and department/unit. Nonetheless, some employees still assume that leadership must fully commit to implementing flexible work systems. The research findings can assist the General Secretariat of the Ministry of Finance in implementing flexible work systems and recommitting fully to their implementation."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit pada segmen angkutan bus kecil melalui program Mikrotrans Jaklingko, yang merupakan salah satu layanan Transjakarta pada segmen angkutan bus kecil yang bertujuan untuk mengintegrasikan angkutan pengumpan ke dalam sistem bus rapid transit dalam rangka memberikan layanan transportasi umum yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, kehadiran program ini juga bertujuan untuk memperbaiki pola operasional transportasi umum, terutama di segmen angkutan bus kecil agar memenuhi SPM yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Stufflebeam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dari pelaksanaan Mikrotrans Jaklingko dari segi Input yang berdampak kepada dimensi lain yaitu Dimensi Process dan Product. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain penyediaan tempat khusus penyimpanan armada, optimalisasi sarana penyediaan informasi, pembakuan syarat dan ketentuan di dalam Surat Keputusan, dan juga pengevaluasian trayek existing untuk keperluan penyesuaian jumlah armada.

---

This thesis discusses the evaluation of Integration of Feeder Transport into the Bus Rapid Transit System policy for the small bus segment through Mikrotrans Jaklingko program, which is one of the Transjakarta services in the small bus transportation segment which aims to integrate feeder transportation into the bus rapid transit system in order to provide affordable and quality public transportation services to the community, the presence of this program also aims to improve the operational pattern of public transportation, especially in the small bus segment so that it meets predetermined SPM. This study uses the CIPP evaluation model initiated by Stufflebeam. The research approach used is post-positivism with qualitative data collection. The results of the study indicate that there are a number of obstacles to the implementation of Mikrotrans Jaklingko in terms of input which have an impact on other dimensions, namely the Process and Product Dimensions. There are several recommendations that can be given, including providing a special place for storing fleets, optimizing information provision facilities, standardizing terms and conditions in Decrees, as well as evaluating existing routes for the purpose of adjusting the number of fleets."

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengelolaan data dan informasi tentang pemerintahan dalam negeri dapat menerapkan prinsip SDI dengan harapan data yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta dapat dimanfaatkan maupun dilihat oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya karena terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal. Besar harapan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya tata kelola data pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

---

This thesis analyzes how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy at the Ministry of Home Affairs, with Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is expected that the Ministry of Home Affairs in managing data and information about domestic government can apply the principles of ODI with the hope that the resulting data can be used as a guide in regulating the administration of development planning, implementation, evaluation and control, and can be used and viewed by the wider community according to their needs. The research was conducted at the Data Center and Information Systems Secretariat General of the Ministry of Home Affairs to find out the Implementation of Indonesia's One Data Policy at the Ministry of Home Affairs. This qualitative research uses a descriptive research method with an inductive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documents that are analyzed for reduction, presentation, and conclusions from the research results. This research shows that the implementation of Indonesia's One Data Policy within the scope of the Ministry of Home Affairs seen from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been going quite well, but there are still deficiencies in its implementation because there are internal and external inhibiting factors. It is hoped that the implementation of this policy will go well so that accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared government data governance is created and assists in development planning, implementation, evaluation and control."