Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman. Dengan adanya interaksi, maka keberagaman ini dapat menciptakan hubungan yang mampu mewujudkan terjadinya amalgamasi. Salah satu etnis yang ada di Indonesia adalah etnis Tionghoa yang cukup dikenal dengan tradisi menikah satu etnis. Menurut penelitian terdahulu, salah satu alasannya adalah untuk mempertahankan budaya dan mengukuhkan identitas. Namun, adanya globalisasi membuat beberapa masyarakat etnis Tionghoa mulai mendukung dan melakukan amalgamasi. Hal ini menciptakan pertanyaan bagaimana keluarga amalgamasi antara individu etnis Tionghoa dengan etnis lain mewariskan nilai budaya dan tradisinya. Salah satu budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat etnis Tionghoa adalah Imlek, yang lebih kerap dikenal juga sebagai perayaan tahun baru Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan sumber informasi melalui wawancara dan menganalisis catatan dan jurnal yang berkaitan. Hasil yang ingin dicapai adalah jawaban mengenai cara keluarga amalgamasi mewariskan nilai budaya dan tradisi Imlek kepada keturunannya menghadapi adanya dinamika komunikasi antar budaya.

---

Indonesia is a country full of diversity. With interaction, this diversity can create relationships that are capable of realizing amalgamation. One of the ethnic groups in Indonesia is the Chinese ethnicity, which is well known for its tradition of marrying someone from the same ethnic group. According to previous research, one of the reasons is to maintain culture and strengthen identity. However, the existence of globalization has made some Chinese-ethnic communities begin to support and carry out amalgamations. This raises the question of how amalgamated families between Chinese ethnic individuals and other ethnic groups pass on their cultural values and traditions. One of the cultures and traditions owned by the Chinese ethnic community is Chinese New Year, which is more commonly known as the celebration period of Chinese’s new year. This study used a qualitative method by collecting sources of information through interviews and analyzing related records and journals. The results to be achieved are answers regarding how amalgamated families pass on Chinese New Year cultural and traditional values to their descendants facing the existence of dynamics of intercultural communication."

"Industri hiburan merupakan sebuah industri yang terlibat dalam penyediaan konten hiburan, seperti radio, film, televisi, dan teater. Di Tiongkok, industri hiburan berkembang dengan pesat sejak adanya kebijakan reformasi dan keterbukaan hingga dapat dikenal di mancanegara, salah satunya di Korea Selatan. Hubungan kerja sama dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan telah terjalin sejak lama, namun hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah karena terjadinya THAAD pada tahun 2016, yang membuat Tiongkok memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Kondisi hubungan dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan dengan adanya THAAD menjadi pokok bahasan dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, yang mencakup beberapa tahapan, yaitu menentukan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sanksi ekonomi yang diakibatkan oleh THAAD turut terasa dalam kerja sama di industri hiburan, terutama terkait dengan investasi, penayangan konten hiburan Korea Selatan di Tiongkok, dan kerja sama SDM.

---

The entertainment industry is an industry involved in providing entertainment content, such as radio, film, television, and theater. In China, since the reform and opening up policy, the entertainment industry has grown rapidly and has become recognized internationally, including in South Korea. The cooperative relationship in the entertainment industry between China and South Korea has existed for a long time, but the relationship has not always run smoothly. One of them is due to the deployment of THAAD in 2016, which made China impose economic sanctions on South Korea. The condition of the relationship in the entertainment industry between China and South Korea with the presence of THAAD is the subject of this research. The method used is a qualitative method with a historical approach, which includes several stages, namely determining the topic, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the impact of economic sanctions caused by THAAD is also felt in cooperation in the entertainment industry, especially related to investment, broadcasting South Korean entertainment content in China, and human resource cooperation."

"Pada tahun 1976 dimulailah era kepemimpinan Deng Xiaoping sebagai tokoh sentral Cina. Deng menggagas “Reformasi dan Kebijakan Pintu Terbuka” sebagai cara untuk memulihkan krisis dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakannya adalah menetapkan sejumlah kawasan menjadi Zona Ekonomi Khusus (ZEK) sebagai daerah percobaan untuk menerapkan Ekonomi Pasar sekaligus menjadi pintu masuk bagi investasi asing yang dapat menopang reformasi ekonomi Cina. Shenzhen merupakan ZEK pertama, terbesar, dan paling berhasil di Cina. Sejatinya, ideologi sosialis menjadikan negara sebagai pusat komando dalam politik dan ekonomi. Namun, masuknya berbagai perusahaan asing membuat ideologi Cina seperti mundur dari masyarakat sosialis ke kapitalis. Oleh karena itu, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi sosialisme di Shenzhen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar negara Cina tetap sosialisme. Deng Xiaoping mengimplementasikan teori sosialisme ke dalam situasi nyata Cina, sehingga terbentuklah konsep Sosialisme dengan Karakteristik Cina. Konsep ini melegitimasi tindakan Cina untuk tetap memberlakukan Ekonomi Sosialis di daerah lain, tetapi memberi pengecualian pada Zona Ekonomi Khusus dengan menerapkan Ekonomi Pasar Sosialis.

---

In 1976 began the era of Deng Xiaoping's leadership as the central figure of China. Deng initiated "Reform and Open Door Policy" to recover from the crisis and promote economic growth. One of the policies is to create Special Economic Zones (SEZs) as experimental areas to implement the Market Economy and become entry points for foreign investment that can support China's economic reforms. Shenzhen is China's first, largest, and most successful SEZ. In socialism, the country holds a command center in politics and the economy. However, the influx of various foreign companies made China's ideology seem to retreat from a socialist to a capitalist society. Therefore, the problem discussed in this study is the implementation of socialism in Shenzhen. This study is qualitative research with a historical approach. The results of this study indicate that China's ideology remains socialist. Deng Xiaoping implemented the theory of socialism into the actual situation of China, thus forming the concept of Socialism with Chinese Characteristics. This concept legitimizes China's action to keep the Socialist Economy in other areas but exceptions to the Special Economic Zones by implementing a Socialist Market Economy."

"Kebangkitan yang dialami Cina dalam beberapa dekade terakhir ini ditanggapi secara beragam oleh masyarakat dunia. Sebagian kalangan menganggap bahwa kebangkitan Cina adalah hal yang positif, namun sebagian lagi menganggapnya sebagai satu ancaman. Konsep ‘kuasa lunak’ atau 'soft power' memberikan penekanan kuat atas strategi kebijakan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Cina dengan negara-negara tetangganya dalam merespon kenyataan tersebut. Sejalan dengan konsep soft power yang dipopulerkan oleh Joseph Nye, Cina kemudian menyebarkan kebijakan pembangunan damai dan dunia yang harmonis yang didukung dengan mendirikan Institut Konfusius di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Institut Konfusius menjadi platform internasional untuk menyebarkan bahasa dan budaya Cina di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Cina. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh usaha pencarian atas ‘kebenaran’ apakah Perkembangan Institut Konfusius di Indonesia merupakan sebuah bentuk pemanfaatan dari konsep kuasa lunak yang diterapkan oleh Cina terhadap Indonesia yang berlangsung dari tahun 2010 – 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis yaitu mengkaji Institut Konfusius secara kronologis.

---

The rise of China in the last few decades has been responded to in various ways by the world community. Some people think that China's rise is a positive thing, but some see it as a threat. The concept of 'soft power' places a strong emphasis on the diplomatic relations policy strategy undertaken by China with its neighbouring countries in response to this reality. In line with the soft power concept popularized by Joseph Nye, China then spreads a policy of peaceful development and a harmonious world which is supported by establishing Confucius Institutes in various countries around the world, including in Indonesia. The Confucius Institute is an international platform for spreading Chinese language and culture around the world in order to increase understanding of China. This research is motivated by an effort to find the 'truth' whether the development of the Confucius Institute in Indonesia is a form of instrument of the concept of soft power applied by China to Indonesia which took place from 2010 – 2019. This study uses a qualitative method with a historical approach, namely studying the Confucius Institute in chronological order."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"Penelitian ini membahas mengenai sikap pemerintah RRT terhadap Hong Kong sesudah Gerakan Payung 2014. Permasalahan ini dimulai dari National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) mengeluarkan keputusan terkait dengan universal suffrage pada pemilihan kepala eksekutif Hong Kong tahun 2017, yang memicu terjadinya Gerakan Payung 2014. Melalui gerakan ini, para demonstran menuntut universal suffrage bagi masyarakat Hong Kong. Gerakan yang berlangsung selama 79 hari ini tidak menghasilkan apapun, bahkan pemerintah RRT juga tidak memperlihatkan sikap terbuka untuk berkompromi dengan para demonstran. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sikap pemerintah RRT sesudah Gerakan Payung . Untuk menganalisa masalah tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sehingga mampu menjelaskan permasalahan dengan jelas dan detil. Lebih lanjut, permasalahan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini menemukan bahwa sikap pemerintah RRT sesudah Gerakan Payung 2014 adalah menjadi lebih ketat terhadap demokrasi di Hong Kong, terutama dalam bidang bidang politik, media, dan ekonomi Hong Kong.

---

This research discusses the attitude of the PRC Governemt towards Hong Kong after the Umbrella Movement 2014. The issue begun when the National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) issued a decision about the implementation of universal suffrage in Hong Kong’s Chief Executive election 2017, which triggered the Umbrella Movement 2014. Through this movement, the demonstrators demand universal suffrage for the people of Hong Kong. The movement that lasted for 79 days did not bring anything, and indeed the PRC Government did not show an open attitude to compromise with the demonstrators. This problem raises a question about the attitude of the PRC Government after this Umbrella Movement. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies to explain the problem clearly and in detail. Furthermore, the problem in this research is analyzed using historical approach. This study found that after the Umbrella Movement 2014 PRC Government’s attitude was become more stringent towards democracy in Hong Kong, especially in politics, media, and the economy of Hong Kong."

"Pada akhir periode pemerintahan Dinasti Qing, terdapat dua buah peristiwa besar yang memiliki peran penting terhadap runtuhnya sistem kekaisaran Cina selama berabad-abad lamanya. Kedua peristiwa tersebut antara lain Pemberontakan Taiping (1850-1864) dan Revolusi Xinhai (1911) yang merupakan respon terhadap perubahan sosial dan ekonomi dan ideologi di Cina saat itu. Penelitian ini akan menganalisis keterkaitan antar kedua peristiwa ini terhadap revolusi modern Cina 1911 dengan melihat dari kondisi politik dan ideologi Cina di akhir periode kekaisaran Manchu. Melalui pengamatan dari aspek-aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua peristiwa ini memiliki keterkaitan berupa pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya revolusi modern Cina. Pengaruh langsung dapat dilihat dari ideologi “Tiga Prinsip Rakyat” yang dicetuskan oleh Sun Yat-sen sebagai dasar awal berdirinya Cina sebagai negara republik. Sedangkan pengaruh tidak langsung dapat dilihat dari menurunnya pengaruh pemerintah pusat (sentralisasi) Dinasti Qing dan menguatnya kekuatan lokal (desentralisasi). Penulis menggunakan metode kualitatif dan teknik deskriptif serta pendekatan sejarah.

---

At the end reign of the Qing dynasty, there were two major events which played an important role in the collapse of the Chinese imperial system over the centuries. The two events included Taiping Rebellion (1850-1864) and Xinhai Revolution (1911) which were a response to social economic changes and ideology in China at that time. This study will analyze the relationship between these two events to the Chinese modern revolution in 1911 by looking at the political and ideological conditions of China at the end of Manchu Empire. Through observations of these aspects, it can be concluded that these two events were related in the form of a direct and indirect influence on the occurrence of the modern Chinese revolution. The direct influence can be seen from the ideology of the "Three Principles of the People" which was initiated by Sun Yat-sen as the initial basis for the establishment of China as a republic. Meanwhile, the indirect effect can be seen from the decline in the influence of central government of Qing Dynasty (centralization) and the strengthening of local power (decentralization). The author uses qualitative methods with descriptive techniques and historical approaches."

"Tugas Akhir ini menggambarkan persepsi sebagian kecil masyarakat Tionghoa yang beragama Kristen dan Katolik terhadap ritual Ceng Beng. Para responden yang dijadikan objek penelitian adalah 12 orang responden yang berdomisili di Jakarta. Praktek Ceng Beng merupakan suatu bentuk penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal dunia. Dengan melakukan Ceng Beng itu artinya seseorang telah mengamalkan salah satu nilai ajaran Konfusius mengenai rasa bakti terhadap orang tua. Meskipun demikian, kini upacara ini mulai ditinggalkan oleh etnis Tionghoa di Jakarta karena menurut mereka upacara Ceng Beng tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama resmi yang mereka anut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor agama dan pemahaman dalam memahami upacara Ceng Beng memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk persepsi para responden terhadap ritual Ceng Beng.

---

This thesis illustrates the perception of a small group of Chinese people who are Christians and Catholics towards the ritual of Ceng Beng. The respondents who were the object of the study were 12 respondents domiciled in Jakarta. The practice of Ceng Beng is a form of respect to the deceased ancestors. By doing Ceng Beng it means that one has practiced one of the values of Confucius that teachings on filial piety to parents. However, now this ceremony began to be abandoned by ethnic Chinese in Jakarta. Because they thought the Ceng Beng ceremony was not in accordance with the values in the institutional religions teachings that they were follow. The results of this study showed that religious factors and understanding of the Ceng Beng ceremony itself played a considerable role in forming respondents perception of Ceng Beng ritual."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"Tesis ini membahas upaya Sultan Hamengku Buwono VII di Kesultanan Yogyakarta dalam menghadapi tekanan masalah internal dan eksternal. Faktor internal adalah konspirasi politik para selir dan para putranya yang dibantu dengan bangsawan lain dalam perebutan posisi putra mahkota. Sementara itu faktor eksternal berupa desakan pemerintah kolonial yang terus membatasi kekuasaannya melalui kontrak-kontrak politik yang harus disepakati.Penelitian ini menggunakan metodologi strukturis, dengan Sultan Hamengku Buwono VII sebagai agen, mampu berperan maksimal dalam struktur yang sudah mapan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Sultan HB VII adalah sosok yang kuat dan cerdik dalam menyelesaikan semua persoalan yang merintangi. Dalam menghadapi tekanan Belanda, dia tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan taktik mengulur waktu dan menunda kesempatan untuk membuat kesepakatan baru. Dalam menyelesaikan intrik politik internal kraton, dia mampu menyelesaikannya tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan.

---

This thesis describes the efforts Sultan Hamengku Buwono ( HB) VII in the Sultanate of Yogyakarta in dealing with internal problems and external pressures. The internal factor is the political conspiracy of the mistress and the son who assisted with other nobles in the struggle for the crown prince's position. Meanwhile, external factors such as the insistence that the colonial government continued to restrict his power through political contracts that must be agreed.This research methodology strukturis, with Sultan Hamengku Buwono VII as an agent, able to contribute the maximum in the structure already established. The results of this study concluded, that the Sultan HB VII is a figure of powerful and clever in solving all the problems that hinder. In the face of Dutch pressure, he did not use violence, but to use delaying tactics to gain time and opportunity to make new deals. In completing the internal political intrigue palace, he was able to finish it without any party who feels defeated."