Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agus Saladin
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Soebadio
Abstrak :
ABSTRAK

Politik pengepungan komunisme yang dijalankan oleh Amerika dengan Truman Doctrine-nya yang diumumkan pada tahun 1947 adalah merupakan reaksi Amerika terhadap ekspansi komunisme yang terjadi setelah Perang Dunia II baik di Eropa Tengah maupun di Eropa Timur, dan ini diperkirakan akan menjalar ke wilayah Laut Tengah, yaitu Turki dan Yunani, karena Inggris yang sebelum Perang Dunia II mempunyai pengaruh besar di daerah tersebut, sesudah perang selesai keadaan ekonominya berantakan sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan daerah tersebut dari ancaman komunisme.

Seperti diketahui kedua wilayah tersebut dianggap sangat penting dalam wawasan strategi Barat. Turki dan Yunani menguasai terusan antara Laut Hitam, yang merupakan juga danau Rusia dan Laut Tengah.

Pengumuman Truman Doctrine pada tahun 1947 yang disusul oleh Marshall Plan pada tahun berikutnya, mempunyai tujuan membantu rehabilitasi negara-negara Eropa Barat yang telah hancur akibat Perang Dunia II.

Kemudian Marshall Plan ini disusul dengan dibentuknya NATO pada tahun 1949 yang merupakan persekutuan militer raksasa Barat untuk membendung komunisme mulai dari Samudera Atlantik sampai ke Laut Tengah.

Nampaknya keberhasilan Amerika membendung komunisme di Barat diimbangi oleh kemajuan komunisme di Timur, dengan kemenangan komunisme terhadap Kuomintang seperti yang telah diwujudkan dengan pembentukan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 1 Oktober 1949, dan terjadinya Perang Korea tahun 1950 di mana tentara Amerika, yang bertempur di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terpaksa berhadapan langsung dengan sukarelawan RRC. Peristiwa ini nampaknya mendorong Amerika selain melengkapi NATO di Barat, juga mendirikan SEATO di Timur. Sasaran NATO dengan jelas ditujukan sebagai politik pembendungan terhadap Uni Soviet, dan SEATO dimaksudkan untuk politik pembendungan terhadap RRC.

Pada penghujung tahun 1950 terjadi pendekatan Cina-Uni Soviet yang diikuti dengan keterlibatan "sukarelawan" Cina dalam Perang Korea. Kedua peristiwa tersebut dianggap oleh Amerika sebagai membantu pihak Uni Soviet. Hal ini menyebabkan Amerika semakin bulat tekadnya untuk membendung komunisme di Asia Pasifik.

Menteri Luar Negeri Amerika, Dean Acheson, membuat rumusan kebijaksanaan politik luar negerinya untuk Asia Pasifik pada penghujung tahun 1950 dengan konsep parimeter pertahanan. Untuk membendung pengaruh komunisme secara strategic-militer tersebut, Dean Acheson membuat suatu lingkaran pertahanan yang membentang dari kepulauan Aleutina ke Jepang lewat pulau Okinawa dan Philipina; dan perang yang terjadi di Korea menyebabkan Acheson menambah jalur parimeternya dengan memasukkan Korea Selatan dan Taiwan.

Untuk melandasi struktur pertahanan ini maka kerjasama dan persekutuan-persekutuan dengan negara-negara sekutunya merupakan hal yang vital dan strategik. Terutama kerjasama serta persekutuan dengan Jepang dianggap Amerika merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena Amerika mengharapkan Jepang dapat dijadikan benteng demokrasi di Asia Timor Laut dan benteng pertahanan untuk menangkal ancaman komunisme.

1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Mbalik
Abstrak :
ABSTRAK
Pembendungan oleh Amerika di Eropa Barat, merupakan salah satu hal penting bagi kebijakan luar negeri Amerika di Eropa Barat pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Pembendungan yang diwujudkan dalam bentuk persekutuan NATO yang ditandatangani sejak tahun 1949 itu, telah menguntungkan kedua belah pihak dan relatif telah mewujudkan kapabilitas yang memadai dan pertahanan yang stabil di kawasan Eropa Barat.

Dalam pembendungan itu telah disetujui bahwa ancaman dari pihak musuh terhadap salah satu anggota NATO, dianggap merupakan ancaman bagi anggota lainnya. Oleh karena, adalah kewajiban semua anggota dalam persekutuan untuk memberi bantuan secara penuh.

Kesepakatan itu direvisi pada tahun 1979. Di dalam kesepakatan Baru ditegaskan bahwa NATO menggelarkan Pershing II dan Misil Penjelajah Amerika sebelum perundingan dengan Sovyet mengenai pembatasan penyebaran misil diadakan. Kesepakatan ini disebut dengan "Two Track Decision" kebijakan dua jalur.

Dengan demikian Amerika dapat mengkonsentrasikan kekuatannya di posisi yang strategis yang disediakan oleh dan dikawasan Eropa Barat untuk menghadapi ekspansionis Uni Sovyet. Di lain pihak, Eropa Barat bisa mengurangi anggaran pertahanan karena keamanannya sudah dijamin oleh Amerika. Oleh karena itu Eropa Barat dapat memusatkan perhatiannya untuk memperbaiki kemerosotan ekonominya.

Sejak tahun 1981 Amerika menganggap bahwa Uni Sovyet makin menunjukkan ambisinya untuk memperluas komunis ke Eropa. Misalnya Uni Sovyet mendukung Pemerintah Polandia memberlakukan Undang-Undang Perang, menjadikan Polandia sebagai pemerintahan komunis, dan mencabut perlindungan hukum terhadap kelompok Solidaritas Polandia. Tindakan-tindakan Uni Sovyet ini merupakan ancaman serius bagi Amerika dan Eropa Barat.
1988
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pudjijanti Sutarno
Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan antar kelompok etnik ini kemudian berkembang ke arah pembentukan satu kebudayaan campuran - artinya seluruh anggota masyarakat dari berbagai kelompok etnik meleburkan kebudayaan lamanya dan membentuk satu kebudayaan baru, kebudayaan 'Amerika'. Masyarakat Amerika dengan kebudayaan campuran dari berbagai kelompok etnik ini disebut the Melting Pot (pola kedua). Bentuk pembauran ini bisa terjadi di kota-kota besar (Gordon, 1964: 115-121). Pada kenyataannya, penyebaran penduduk di negara ini, termasuk para imigran yang berdiam di daerah barunya yang luas dan asing ini, dipengaruhi oleh usaha mereka untuk hidup bersama dengan orang yang mempunyai kesamaan, misalnya dalam hal agama (Protestan, Katolik, Yahudi), tanah asal (racial groups), dan sebagainya. Dengan demikian terjadilah kelompok-kelompok atau 'pots' yang tersebar di seluruh negara. Gordon menyebut masyarakat demikian sebagai "a multiple melting pot". Dari sini timbul masyarakat pluralistik (Gordon, 1964: 130-131). Sehubungan dengan itu maka pembauran kelompok-kelompok etnik minoritas dengan mayoritas dalam kenyataannya tidak dapat seperti yang diharapkan dalam pola Anglo-con formity mengikuti kebudayaan Anglo-Saxon, mau pun the Melting pot karena tidak melebur dalam satu kebudayaan baru. Tiap kelompok etnik berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat yang telah mapan di sana tetapi mereka juga masih mempertahankan nilai, tradisi dan kebiasaan mereka yang tertentu. Dengan begitu tiap kelompok etnik ini tetap memiliki beberapa ciri khas mereka.. Maka dari itu masyarakat Amerika ini dapat dikatakan berpola Cultural pluralism.
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gedung Daud
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Kamdani
Abstrak :
Sebagai seorang penulis, juga seorang yang religius, Horatio Alger, Jr. sangat prihatin melihat keadaan anak-anak jalanan ini. Alger percaya bahwa suatu karya tulis dapat memberi pelajaran bagi orang atau anak-anak yang membacanya. Maka, Alger mengkonstruksi kehidupan anak jalanan di kola New York berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang ia yakini, umpamanya melalui novel untuk anak-anak, dimana Alger menekankan pentingnya kejujuran, karena kejujuran akan memberi pahala, kerja keras dan kegembiraan, meskipun hidup dalam kesengsaraan. Alger, melalui rasa ingin membantu orang lain, memberikan sifat ini pada tokoh pahlawannya, Dick, sehingga anak ini meniti kehidupannya menuju masa depannya secara pasti. Pada akhir cerita Ragged Dick. Ragged Dick melangkah lebih maju menuju masa depan yang cerah dengan meninggalkan julukannya Ragged Dick dan memakai nama aslinya sendiri, Richard Hunter. Exquire. Melalui konteks teks, tesis ini menganalisis kehidupan Ragged Dick, tokoh utama dalam novel berjudul Ragged Dick yang ditulis oleh Horatio Alger, Jr. Latar belakang karya tulis ini adalah abad Gilded, suatu era lanjutan dan industrialisasi sesudah Clvil War berakhir. Di era ini mulailah muncul korporasi yang memunculkan baron-baron perampok, yang sangat memuja materialisme. Dampak buruknya bagi sebagian masyarakat Amerika adalah kemiskínan yang semakin parah. Banyak sekali anak-anak jalanan tanpa ternpat tinggal harus menghidupi diri sendiri di kota besar seerti New York. ......Horatio Alger, Jr. as a very religious writer was very concerned about the street life of these children. He constructed this street life based on Christian values in which he had faith. Alger believed that literature could teach people lessons, such as through his novels for boys, in which he urged the merits of honesty, hard work, and cheerfulness in adversity, and how, through personal philanthropy, Diet Alger?s hero, got his successful life. At the end of the novel, Ragged Dick moves further forward for a bright future by discarding his nickname Ragged Dick and using his original name Richard Hunter, Esquire. Through text context, this thesis analyses the life of Ragged Dick, the hero in Ragged Dick, a novel written by Horatio Alger, k. The background of this novel is the Gilded Age, the era of industrialization and corporation. For some people this era gave great benefits, but for the majority of the American people the era became a disaster. They had to live poorly. The effect of this condition was that so many homeless children lived itt big cities like New York. They had to live in the street. They became very tough to face the hard life.
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2002
T3859
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manuain, Gordon B.
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Saronto
Abstrak :
Dua puluh tahun yang lalu industri Barat terkejut, kagum dan terpesona melihat kemajuan industri Jepang yang dengan cepat berhasil melakukan penetrasi ke pasar dunia. Produk industri otomotif dan elektronik Jepang seakan-akan tanpa terbendung membanjiri pasar dunia, ternnasuk ke negara-negara Barat yang justru merupakan pelopor dikedua bidang tersebut. Krisis enerji dan resesi duniapun seakan-akan tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan arus produk-produk Jepang memasuki berbagai negara, sementara industri di negara-negara Barat masih belum pulih sama sekali serta masih disibukkan oleh pengaruh yang menghancurkan industrinya dari situasi parah dalam ekonomi internasional. Sekarang ini industri Jepang, setelah mengalami krisis pecahnya "gelembung ekonomi" (economic bubble) disekitar tahun 1988-1992, resesi yang cukup panjang dan kesalahan atas estimasi dalam penentuan arah perkembangan diberbagai sektor industri yang didominasi oleh MITI (Ministry of International Trade and Indutlri), nampak sedang menyusun kembali kekuatan dengan menempuh pola baru dalam struktur organisasi perusahaannya. Kalau dua puluh tahun yang lalu kalangan industri dan akademik Barat bergairah untuk mempelajari apa sebenarnya sumber dari keunggulan industri Jepang terutama dari segi organisasinya, namun sebaliknya Jepang taus berkembang menurut jalur yang dipilihnya sendiri, yang terikat kuat dengan akarakar budayanya yaitu struktur masyarakatnya. Akar-akar budayanya ternyata dapat melahirkan ikatan erat antara birokrasi dan bisnis, yang oleh para peneliti Barat ditafsirkan sebagai "kolusi" antara birokrasi dan bisnis, dan yang kemudian menimbulkan kesan adanya mitos "Japan Incorporated," seperti anggapan tentang grup zaibatsu dan grup keiretsu?
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Theodorus Sardjito
Abstrak :
Dalam tesis ini saya ingin menunjukkan bahwa hukum tertulis tentang sewa tanah beserta pelaksanaannya adalah sebagai perwujudan nilai-nilai budaya kolonialisme Belanda yang menekankan pada kapitalisme dan penguasaan pasar dunia, yang dijalankan sesuai dengan keadaan setempat di residentie Banyumas. Hukum tertulis tentang sewa tanah tersebut mengatur mengenai penyewaan tanah milik pribumi oleh non-pribumi. Kajian tentang hal tersebut di atas dibatasi pada tiga hal yaitu: (1) pengaturan penyewaan tanah, (2) wilayah berlakunya pengaturan tersebut, dan (3) masa berlakunya. Adanya penyewaan tanah milik pribumi oleh non-pribumi sebagaimana diatur oleh ordonansi-ordonansi yang berdasarkan pada Agrarische Wet (Undang-undang Agraria tahun 1570) yang keberlakuannya dipaksakan sesuai dengan kepentingan kolonial Belanda, maka yang menjadi pusat perhatian dalam tesis ini adalah : 1.1. pengaturan sewa tanah serta latar belakangnya; 1.2. hubungan antara penguasa Belanda dan pribumi, pengusaha non-pribumi yang menyewa tanah dan penduduk pribumi yang menyewakan tanah; 1.3. akibat yang timbul di bidang pertanian penduduk pribumi dan reaksi yang dilakukan penduduk pribumi terhadap praktek penyewaan tanah. Masalah pertama menyangkut analisa tentang peraturan sewa tanah yang diatur dalam Agrarische Wet dan perubahan-perubahan yang terdapat dalam ordonansi tentang sewa tanah. Mengingat Agrarische Wet merupakan satu kesatuan yang berisikan pengaturan tentang sewa tanah dan hak-hak lainnya atas tanah, maka kajian mengenai masalah ini dilakukan sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh para anggota parlemen Belanda pada saat pembentukan undang-undang tersebut. Mengenai perubahan-perubahan yang terdapat dalam ordonansi sewa tanah, dalam kajian ini dipusatkan pada penelusuran faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang terdapat dalam ordonansi tersebut. Dalam hal ini kajian dilakukan secara umum yang menyangkut pelaksanaan sewa tanah di Jawa dan Madura. Mengenai masalah kedua dan ketiga, perhatian sepenuhnya dicurahkan kepada wilayah penelitian residentie Banyumas, Jawa Tengah. Residentie Banyumas merupakan salah satu wilayah berlakunya pengaturan sewa tanah yang saya pilih, berdasarkan alasan bahwa hampir dalam setiap laporan pemerintah Belanda mengenai pelaksanaan sewa tanah, wilayah tersebut kurang mendapat perhatian, dalam arti tidak begitu banyak masalah di mata pemerintah Belanda. Pada hal pada tahun 1882, dalam regerings almanak tercatat 11 perusahaan di bidang tembakau (nicotiana tabacum) yang menyewa tanah dari kaum pribumi. Pada tahun 1883, jumlah perusahaan yang menyewa tanah dari kaum pribumi menyusut menjadi tujuh perusahaan. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah perusahaan, baik di bidang tembakau, gula dan tarum (indigofera tinctoria), tidak melebihi 11 perusahaan. Hal tersebut menarik perhatian saya, dalam arti apakah memang benar-benar tidak terdapat masalah ataukah terdapat masalah tetapi tidak dipandang penting oleh pemerintah Belanda. Pada hal apabila dikaji lebih teliti, pengaturan sewa tanah sebagaimana diatur dalam hukum tertulis ciptaan pemerintah Belanda, merupakan suatu unsur kebudayaan asing yang diterapkan pada masyarakat pribumi residentie Banyumas. Hal ini berarti bahwa hal tersebut sedikit banyak akan menimbulkan masalah dalam arti pertama, penyesuaian unsur kebudayaan yang asing tersebut dengan nilai-nilai budaya setempat. Kedua, timbulnya dampak dari penerapan unsur-unsur asing tersebut.
Depok: Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hoetagaol, Sophia Ulaen
Abstrak :
ABSTRAK Studi ini bermaksud untuk mempelajari penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan alam di Doloduo, Kecamatan Dumoga, Kabapaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara yang berada di sekitar Taman Nasional Dumoga Bone. Secara lebih Khusus studi ini bertujuan untua mempelajari proses dan mekanisme perladangan yang ada. Aktivitas perladangan di Sana yang sifatnya menetap tidak membawa akibat penurunan kualitas lingkungan hutan yang ada. Tetapi peningkatan intensitas aktifitas yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor dan alasan-alasan tertentulah yang sebenarnya mengakibatkan penurunan kualitas tadi. Meningkatnya intensitas merambah hutan untuk perladangan selain dilatar belakangi oleh adanya alasan demografis juga karena meningkatnya angka petani musiman dari luar Kecamatan Dumoga, invasi tanaman keras dan pilihan atas tanaman kedele yang mengganti kedudukan tanaman utama padi. Selanjutnya hal ini juga didasari olen adanya alasan sosial/budaya bahwa tanah adalan pengesahan status sosial Serta warisan. Pada hakekatnya menaiknya intensitas perladangan di Doloduo tidak dapat dipandang lepas dari pandangan pelaku aktifitas ternadap hutan. Berlakunya konsep hak Totabuan di mana di dalamnya mengandung makna milik umum Serta tidak Jalannya mekanisme kontrol yang ada menyebabkan tergadinya pemanfaatan hutan yang berlebih-lebihan. Dengan berpedoman pada pandangan atau nilai milik umum di atas masing-masing pelaku merasa berhak untuk menggarap hutan semaunya dan menikmati hasil yang cepat dari kegiatan tebang-jual. Apabila hal semacam ini berlangsung terus maka apa yang dikhawatirkan oleh Hardin dalam teorinya the tragedy of the commons akan betul-betul menjadi kenyataan. Pemilihan Desa Doloduo sebagai lokasi aktivitas perladangan oleh para pelaku yang berasal dari luar desa didukung oleh oeberapa faktor. Pertama, adanya anggapan bahwa tanah. di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesubur tanah yang ada di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga. Kedua, adanya kemudahan infrastruktur. Ketiga, adanya sarana transportasi darat dari lokasi perladangan ke tempat asal petani. Pembentukan Taman Nasional Dumoga-Bone yang di satu pihak dimaksudkan untuk menyelamatkan lingkungan hutan, di lain pihak, menyebabkan sejumlah petani kehilangan lahan garapan dan berstatus tunakisma.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1985
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>