Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu program pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan adalah Pembinaan Kemandirian dengan tujuan meningkatkah kemampuan diri dan potensi diri narapidana agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik setelah selesai menjalani pemidanaan.Pada dewasa ini masih banyak narapidana yang selelah selesai menjalani pemidanaannya sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupannya di karenakan kuranganya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini merupakan permasalahan dari pelaksanaan pembinaan kemandirian.Metode yang dipergunakan penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan kemampuan narapidana dalam program pembinaan kemandirian pada Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kias IIB Jakarta.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisa kemampuan narapidana dalam mengikuti program pembinaan kemandirian belum terjadi peningkatkan secara signifikan, sehingga hasil yang diharapkan agar nantinya narapidana yang telah selesai menjalani pidananya meiliki kemampuan diri dan potensi diri yang dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik belum tercapai.

---

One of the coaching programs received by a convicted criminal in a penitentiary is the independence coaching, which is intended to improve the convict’s own aptitude and potency, thus enabling him to possess the useful skills, knowledge, and propcr attitude after serving his sentence in a prison.

Currently, a large number of ex-convicts are unable to find suitable employment for their own iivelihood after thcy are released from the institution, mainly becausc they do not have the necessary skills and knowledge to support themselves. This is the crux of the problem, which the independence coaching tried to rectify.

The method used by the author in this study is a descriptive rescarch utilizing a qualitative approach, which is a method that illustrates the convict’s aptitude in the independence-coaching program conducted in a class 11 B open penitentiary institution in Jakarta.

Analysis of the research finding shows that the convict’s aptitude has yct to show a significant improvement, even after attending the independence-coaching program. Therefore, the result in which the released convict is expected to have gained, namely the necessary skills and knowledge to support themselves has not yet been achieved."

"Pengarusutamaan gender (PUG) saat ini telah menjadi konsep yang banyak diterapkan di berbagai sektor. Pentingnya kesetaraan gender bahkan sudah pada level kebijakan pemerintah dimana dengan dikeluarkannya Inpres no 9 tahun 2000, penerapan PUG menjadi keharusan, salah satunya di Departemen Hukum dan HAM. Sejak tahun 2002 telah diadakan serangkaian kegiatan sosialisasi program PUG ini di lingkungan Departemen Hukum dan HAM untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar gender kepada pegawai Departemen Hukum dan HAM. Tesis ini membahas mengenai efektifitas program sosialisasi PUG di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, disamping itu juga berusaha untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas sosialisasi program PUG di lingkungan Departemen Hukum dan HAM.Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian dengan mengesampingkan generalisasi. Dalam melakukan pengambilan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur/kepustakaan mengenai pelaksanaan sosialisasi program PUG di Departemen Hukum dan HAM dan literatur pendukung lainnya. Analisis terhadap data lapangan disajikan dalam bentuk analisis data wawancara dan observasi terhadap kegiatan sosialisasi serta peserta sosialisasi setelah mengikuti sosialisasi khsusunya mengenai isu gender.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi program PUG masih menemui berbagai hambatan. Meskipun dengan adanya sosialisasi telah mampu membangun pemahaman yang baik mengenai konsep dasar gender di kalangan peserta namun belum efektif dalam mengubah perilaku peserta dalam isu-isu gender. Menurut peneliti, hal ini disebabkan tidak adanya opinion leaders yang mampu menjadi pemimpin sekaligus suri tauladan yang baik dalam pelaksanaan konsep PUG di kehidupan sehari-hari. Saran yang diberikan oleh peneliti antara lain perlu adanya evaluasi menyeluruh atas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, disamping itu perlu dikembangkannya forum informal agar muncul opinion leaders yang mumpuni.

---

Gender mainstreaming today is a very well known concept and has been adopted in many sector, including in public sedor. In Indonesia, the gender mainstreaming, since the Inpres no. 9 / 2000 being adopted in many govemmental organization, including the Department of Law and Human Rights. Therefore, since 2002, the Department planned and conduct some socialization program in order to giving some broader knowledge about basic gender concept to their administration. This graduate thesis discusses the effectiveness of the socialization of gender mainstreaming program in the Department of Law and Human Rights. The purpose of this research, is not only to know the effectiveness, but also to identify the fadors that affecting the effectiveness of the socialization.

In conduding research, the researcher applies gualitative approach with descriptive type of research. The method incorporated is case study, which is aimed at obtaining deeper and more complete picture of the object under research putting aside broader generalization. This research used field observation and in-depth inlerview as a data colledion techniques. Data analysis is performed through the field data and the concept of effective Information dissemination by Duggan and Banwell.

The result brings out some conclusions and insights about the program’s socialization process, which is still had problems occurred during the socialization. Although the socialization program took some success in giving a great understanding about the basic concept of gender, but it's still ineffective in terms of changing the gender behavior. According to the researcher 's, its because of the lack of opinion leaders among the employees. Opinion leaders whom can lead and give some great self-example about how the gender concept applied in the daily basis. The researcher's recommendation for the socialization program is try to evaluate the program in order to find gaps and the second recommendation is to create informal forum, so later, from the forum can emerge good opinion leaders about gender concept."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan IT Balanced Scorecard. Pendekatan IT Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif kontribusi organisasi, perspektif orientasi pengguna, perspektif keunggulan operasional, dan perspektif orientasi di masa depan.Hasil dari penelitian ini, kinerja Direktorat Teknologi Informasi dengan pendekatan IT Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 45. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,25 sehingga termasuk kategori kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja kontribusi organisasi mendapat predikat baik, sedangkan kinerja orientasi pengguna, kinerja keunggulan operasional, dan kinerja orientasi di masa depan mendapat nilai cukup baik.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Teknologi Informasi harus terus dilakukan agar tingkat kinerjanya berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. Dari kinerja kontribusi organisasi, perlu membangun aplikasi executive dashboard untuk mendukung manajemen eksekutif dalam mengambil keputusan.. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, Direktorat Teknologi Informasi perlu menyusun Service level agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan antara Direktorat Teknologi Informasi dan pengguna mengenai tingkat layanan. Dari kineija keunggulan operasional, perlu dilakukan validasi data, pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Untuk kinerja orientasi masa depan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focused on performance measurement of Directorate of Information Technology in Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights by using IT Balanced Scorecard approach. IT Balanced Scorecard approach measured performance ftom 4 (four) perspectives, they are: corporate contribution, customer orientation, operation excellent and future orientation.

The result of this research were as follow: the performance of Directorate of Information Technology based on IT Balanced Scorecard approach was quiet good with total score of 45. The result of score measurement from the experts for the entire aspects was 3,25, meaning that the performance was quiet good. The performance with the highest score was on corporate contribution which was good, as for customer orientation, operation excellent and future orientation the score were quiet good.

Strategic efforts in increasing the performance of Directorate of Information Technology must be done continuously in order to be in better/best condition. For corporate contribution performance, there was a need for developing executive dashboard application to support executive management in decision making. In improving customer Service, Directorate of Information Technology had to compose Service Level Agreement (SLA), an agreement between Directorate of Information Technology and customers on level of Services. For operation excellent performance, there were needs for data validating, maintaiuing and evaluating of the on-going Systems. For future orientation, there were needs for improving knowledge and prosperity of employees."

"Layanan adalah suatu kegiatan yang berimplikasi pada kepuasan bagi orang atau kelompok yang menikmati layanan tersebut. Pemeriksa Paten sebagai bagian dari pemberi layanan pada Direktorat Paten Ditjen HKI berkewajiban untuk memberi layanan terbaik kepada pelanggan, dalam hal ini adalah pemohon paten.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui kualitas layanan Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten Ditjen HKI dan menganalisis prioritas utama dalam memperbaiki kualitas layanan Pemeriksa Paten.Pengukuran kualitas layanan pada penelitian ini menggunakan metode SERVQUAL, dengan lima dimensi penting, yaitu: Reliability, Assurance, Tangibles, Responsiveness, dan Empathy, dengan membentuk tiga variabel yaitu persepsi pelanggan, harapan pelanggan, dan tingkat kepentingan pelanggan.Hasil penilitian menunjukkan bahwa kualitas layanan Pemeriksa Paten saat ini belum memuaskan pelanggan. Hal ini di tandai dengan skor rata-rata untuk semua dimensi masih berada dibawah nol atau bertanda negatif, ini artinya nilai persepsi pelanggan lebih kecil dari pada harapan pelanggan. Dengan kata lain kinerja Pemeriksa Paten lebih rendah dari pada apa yang diharapkan oleh pelanggan dalam hal ini para inventor dan atau konsultan HKI.Sementara itu tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja Pemeriksa Paten untuk semua dimensi masih berada dibawah tingkat kepuasan pelanggan. Ini berarti, perbandingan antara kinerja Pemeriksa Paten dengan harapan pelanggan belum sebanding, dimana kinerja Pemeriksa Paten atau persepsi pelanggan lebih kecil dari pada harapan pelanggan.

---

Service is an activity having implication to satisfaction for people or organization enjoying the Service. Patent Examiners as part of Service provider at Directorate Patent of Directorate General of Intellectual Property Rights obliged to give the best Service to customers. In this case is patent aplicant or patent attomey.

The aim of this research is to measure and knows Service quality of Patent Examiners at Directorate Patent of Directorate General Intellectual Property Rights and analyses main priority to improve Service quality of Patent Examiners.

Measurement of Service quality at this research applies SERVQUAL Model and it contains of the 5 dimension that is: Reliability, Assurance, Tangibles, Responsiveness, and Empathy, by forming three variables such as customers perception, customers expectation and level of customers importance.

Result of this research indicates that the existing Service quality of Patent Examiners has not gratified customers. This thing marked by mean score for all dimension stays under null or having sign negativity, this mean that perception values of customers are smaller than customers expectation. Equally Patent Examiners performance are lower than at what expected by customers in this case the inventor and or patent attomey.

Meanwhile level of customers satisfaction to patent examiners performance for all dimension still residing in under level of customers satisfaction. This mean that comparison between Patent Examiners performance on the chance of customers has not proportional, where Patent Examiners performance or perception of customers are smaller than customers expectation."

"Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Perencanaan dan Biro KeuanganPenyusunan dan pelaksanaan anggaran ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan, Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 16.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Kesimpulan dari hasil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik sedangkan faktor sumber daya, faktor sikap/disposisi, faktor struktur birokrasi berada pada kriteria sedang, yang mengartikan bahwa faktor komunikasi belum mendukung keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dan masih ada kendala dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

---

This research is focus on the Implementation of budget policy base on working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in order to create and transparency of accountability in budget arranging and budget implementation. Budget arranging and budget implementation in Justice and Human Rights Departemen of Republic of Indonesia is under planning bureu and financial bureu.

Budget arranging and implementation use performance base budget system on working capability. The theories used in preparing this thesis are George C. Edwards III ( 1980) and other supporting theory.

This research include descriptive analysis research with qualitative and is quantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data collecting used deeply interview with 2 (two ) senior officer ftom financial bureu of Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis descriptive is based on 4 ( four) aspect of the theory of George C. Edward III ( 1980 ) which are resources, communication, attitude/disposition, and bureaucracy structure.

Conclusion from result of research, Communications factor which there are in implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource factor, attitude factor / disposition, bureaucracy structure factor reside in criterion, interpreting that Communications factor not yet supported efficacy of budget implementation performance budget and constraint there is still in implementation policy of performance budget."

"Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II adalah organisasi publik, yang menjalankan dan mendukung visi misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu terselenggaranya program pemerintah dan pelayanan umum kepada masyarakat. Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton : 1996 adalah merupakan konsep untuk penilaian kinerja, dengan memasukkan non perspektif keuangan, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, proses operasi intenal, pelanggan, disamping perpektif keuangan itu sendiri.Dalam Penilaian kinerja organisasi publik, penilaian kinerja non perspektif keuangan merupakan tujuan pokok dari organisasi, terutama perspektif pelanggan/mitra kerja. Tujuan utama organisasi publik bukan untuk memaksimalkan keuntungan secara finansial (laba) akan tetapi keseimbangan antara pertanggungjawaban finansial (anggaran yang disediakan) dengan yang digunakan, yang mengambarkan target program yang terlaksana dengan jumlah anggaran yang tersedia selama proses operasi internal, dan pelayanan yang berlangsung.Penelitian terhadap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II mengunakan metode analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran setiap variabel yang dinyatakan dalam kuesioner terhadap pelayanan, proses operasi internal, pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun hasil analisis terhadap penilaian kinerja secara keseluruhan dalam adalah baik dengan total skor 57 dengan rincian sebagai berikut :1). Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran organisasi berada dalam kondisi cukup baik dengan total skor 92). Kinerja proses operasi internal organisasi berada dalam kondisi yang baik dengan total skor 113). Kinerja pelanggan yang dilayani organisasi berada dalam kondisi yang sangat baik dengan total skor 254). Kinerja keuangan organisasi berada dalam keadaan yang effisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam kondisi yang cukup baik dengan skor 10 Dimasa mendatang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II sebagai organisasi publik harus terus menerus meningkatkan kinerja khususnya kinerja pelanggan dengan terus meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja dan kinerja operasi internal organisasi dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta bermoral tinggi tanpa mengesampingkan tugas pokok dan fungsi

---

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II is a public organization who runs and supports the vision and mission of The Directorate General of Treasury that is the implementation of government?s programs and services for the public. Balanced Scorecard which is introduced by Kaplan and Norton: 1996 is a method of evaluating performances that includes non-financial perspective, such as learning and growth, customers, internal operating process, along with financial perspective.In appraising public organization?s performance, assessment on nonfinancial perspective is the major approach, particularly customer?s or client`s perspectives. The ultimate goal of a public organization is not maximizing financial profit but balancing financial responsibility between provided funds and spent funds that points up the accomplishment of the target programs compared with the available funds throughout the internal operating process and the delivering of the service.Research on Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II utilizes the descriptive analytic method which is used to study the research variables which are applied in the questionnaire. Those research variables are service, internal operating process, and learning and growth. Moreover, the finding of the analysis of the overall performance assessment is good with total score 55 which is dispersed as follows:1. Performance of the organization`s learning and growth is in enough condition with total score 92. Performance of the organization`s internal operating process is in good condition with total score 113. Performance of the organization`s service is in exelent condition with total score 254. Performance of the organization`s finances is efficient and accountable is in enough condition with total score 10In the future, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II as a public organization should continuously increase its performance especially service?s performance by consistently increasing service to the clients and performance of internal operating process which are supported by human resources that have knowledge, skill and high morale without disregarding main duty and function."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tiap-tiap variabel learning organization culture, motivasi intrinsik, dan knowledge sharing behavior terhadap innovation capability. Pengukuran dilakukan dengan Dimensions of Learning Organization Questionnaire, yang merupakan teori DLOQ Marsick dan Watkins (2003), indikator-indikator motivasi intrinsik menurut Indriati, et all. (2015), dan dimensi knowledge sharing behavior berdasarkan pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Nonaka (1994), serta sembilan kelompok dimensi innovation capability yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Balan, Lindsay, dan O'Connor (2009). Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data primer terhadap 210 karyawan tetap PT MTF Pusat Jakarta. Teknik pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics 23.0 untuk menganalisis statistik deskriptif dan Structrural Equation Model (SEM)-Partial Least Square (PSL), SmartPLS 3.0 dalam melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa learning organization culture yang dimiliki PT MTF tidak mempengaruhi knowledge sharing behavior para karwayan tetapnya. Knowledge sharing behavior karyawan tetap PT MTF dipengaruhi oleh motivasi intrinsik, dan mempengaruhi innovation capability para karyawan tersebut, secara signifikan.

---

This study aimed to analyze the effect of learning organization culture, intrinsic motivation, and knowledge sharing behavior on innovation capability. The measurements employed by using Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ) theory of Marsick and Watkins (2003), indicators of intrinsic motivation according to Indriati, et all. (2015), and the dimensions of knowledge sharing behavior based on the classification proposed by Nonaka (1994), and nine groups of innovation capability dimensions adopted from research conducted by Balan, Lindsay, and O'Connor (2009). The research used quantitative approach, by collecting primary data using questionnaire on 210 employees of PT MTF Headquarter Jakarta. IBM SPSS Statistics 23.0 and Structural Cultural Equation (SEM) - Partial Least Square (PSL), SmartPLS 3.0 used to analyze descriptive statistically and testing the hypotheses, respectively. The results shown that PT MTF's learning organization culture had no affect on its employees' knowledge sharing behavior. Knowledge sharing behavior of the employees of PT MTF influenced by intrinsic motivation, and affected on the innovation capability of its employees, significantly. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh dari budaya organisasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan program keselamatan dan kesehatan kerja (variabel bebas) terhadap produktivitas kerja (variabel terikat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui survei kepada 85 pegawai indirect di proyek PLTGU Muara Karang dengan menggunakan teknik total sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linier berganda dan koefisien determinasi untuk melakukan pengujian pengaruh dari antar variabel yang menjadi objek penelitian secara parsial maupun simultan. Hasil dari analisis regresi linier berganda menunjukkan produktivitas kerja pegawai indirect proyek PLTGU Muara Karang dipengaruhi oleh budaya organisasi dan program keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kedua variabel bebas memiliki pegaruh yang secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat pegawai indirect di proyek PLTGU Muara Karang.

---

The purpose of this research is to explain the combination of organizational culture adjusted to values of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and occupational safety and health program (independent variabels) would influence the work productivity (dependent variable) in a company. This research use quantitative approach and collected through survey with 85 number of sample indirect employee at Muara Karang Combined Cycle Power Plant. Variables were measured using multiple regresion analysis and coefficient of determination analysis. The result shows that indirect employee at Muara Karang Combined Cycle Power Plant influenced by organizational culture and occupational safety and health program. This study found that both of independent variables have affect for simultaneous and partial on the dependent variable indirect employee at Muara Karang Combined Cycle Power Plant."