Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Empat provinsi di Thailand Selatan; Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, dahulu dikenal sebagai bagian integral dari Kesultanan Patani. Kesultanan Patani atau dikenal juga dengan nama Patani Raya (Greater Patani) mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17 M, di mana pelabuhan-pelabuhan dagang yang dimilikinya berperan penting dalam hubungan perdagangan internasional yang terjadi di Semenanjung Malaya ketika itu. Selain itu, Patani juga berperan sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dan dijuluki sebagai tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara_. Masuknya wilayah Patani secara resmi ke dalam teritori politik Kerajaan Siam pada 20 Desember 1902 dan mulai diberlakukannya kebijakan asimilasi Thai di wilayah Patani membuat kecewa masyarakat Melayu-Muslim yang mendiami wilayah itu. Berbagai pemberontakan pun muncul sebagai upaya untuk menentang kebijakan itu. Pemimpin pemberontakan adalah kaum bangsawan dan ulama Patani yang merasa telah kehilangan kekuasaan dan otoritasnya akibat kebijakan tersebut. Namun, pemberontakan yang terjadi ternyata sama sekali tidak memberikan solusi terbaik. Pemberontakan tersebut dengan mudah dapat dipatahkan oleh pemerintah Siam karena lebih bersifat spontan dan lokal. Pada periode 1960-an, bentuk perjuangan masyarakat Melayu-Muslim mulai beralih kepada organisasi-organisasi perjuangan yang muncul ketika itu dan oleh pemerintah Thailand akrab dengan sebutan gerakan separatis_. Organisasi perjuangan tersebut lebih mengarahkan tuntutannya pada pembentukan sebuah pemerintahan yang otonom. Salah satu organisasi perjuangan tersebut adalah Patani United Liberation Organization (PULO) atau Pertubohan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP) yang didirikan pada 22 Januari 1968 di Arafah, Mekkah, Arab Saudi. PULO pun berperan besar dalam berbagai gerakan penentangan terhadap kekuasaan pemerintah Thailand di wilayah Thailand Selatan. PULO juga mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Thailand dan dianggap sebagai gerakan separatis yang paling berbahaya di Thailand Selatan, setidaknya hingga pertengahan 1980-an.

---

The Four provinces in Southern Thailand; Pattani, Yala, Narathiwat, and Satun, was once known as an integral part of Patani Kingdom (Kesultanan Patani). Patani Kingdom or once known as Patani Raya (Greater Patani) reach its peak at the 17th century where its trading ports plays a significant role in its international trading relation in Malayan Peninsular at that moment. Other than that, Patani played a role as one of the center of Islam expansion in Southeast Asia and also named as the birth place of Islam in Southeast Asia (_tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara_). The integration of Patani_s area, which became official in the 20th of December 1902, to the politic territory of Siamese Kingdom and the authorization of Thai assimilation policy in the particular area disappoints the Malayan-Muslims who settled in that area. Various rebellion movements came up as an attempt to fight against the policy. The leaders of the rebellion movements are the aristocrats and Patanis ulama who felt that they have lost power and authority because of the policy. The rebellions that are more spontaneous and local did not give the best solution because the Siamese Government easily dismissed it. In the 1960s, the forms of Malayan-Muslim struggle were shifted to organizations, which appeared at that time and were familiar as separatist movement by the Thailand Government, and those organizations were focusing their demand on forming an autonomous government. One of the organizations was Patani United Liberation Organization (PULO) or Pertubohan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP), which was established in January 22nd 1968 in Arafah, Mecca, Saudi Arabia. PULO was playing a big role in various of rebellion movements against the Thailand Government in the southern part of the country, and they also gain some serious attention by the government and was considered the most dangerous separatist movement in Southern Thailand, at least until the mid of 1980s."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menekan etnis Cina di Melayu pada 1942-1645. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Sook Ching yang bertujuan untuk membersihkan etnis Cina yang telah menjalankan gerakan anti _Jepang sehingga banyak etnis Cina menjadi korban pembantaian tentara Jepang. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan yang menekan etnis Cina diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu atas dasar permusuhan dan sebagai hukuman, karena etnis Cina telah menjalankan gerakan anti-Jepang sebelum masa pendudukan Jepang di Malaya.

---

AbstractThe Focus of this thesis is about Japanese occupation government's policy which repressed ethnic Chinese in Malaya in 1942-1945. The policy was Sook Ching which purposed to cleaned ethnic Chinese who had run anti-Japanese movement, so that many Chinese became victims of the Japanese military massacred. This study is a qualitative research with historical methods. The result of this research find that the repressed policy was carried out by Japanese occupation government towards Chinese was based on hostility and as a punishment, becaused the Chinese had run anti-Japanese movement before the Japanese occupation in Malaya."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang pendirian Akademi Militer West Point sebagai institusi pendidikan militer pertama di Amerika Serikat mulai dari tahun pertama akademi militer ini berdiri pada 1802 hingga peranan lulusannya dalam perang kemerdekaan terakhir dengan Inggris di tahun 1812. Hasil penulisan menunjukkan, sebgai sebuah institusipendidikan militer pertama di Amerika Serikat, Akademi Militer West Point mempunyai peranan penting untuk mencetak calon-calon perwira yang nantinya akan betugas dalam Angkatan Darat Amerika Serikat dan membuktikan kualitas mereka dalam perang dengan Inggris di tahun 1812 serta peranannya bagi pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat.

---

This undergraduate thesis discussed the background to founding West Point United States Military Academy as a first military academy in America from year founded in 1802 untill role from the graduate of this academy in the last independence war with British in 1812. The result of this research indicate this military academy have a important role to train to candidate of United States Army and prove their quality in the war British on 1812 and the role of the graduated officer for the government and American people."

"Tesis ini membahas proses penataan administrasi pemerintah Hindia Belanda di Mamasa dan mengulas perubahan sebagai akibat pengaruh dari penerapan sistem administrasi kolonial yang berawal dari ekspansi militer pada 1906 sampai pada berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda pada 1942. Perubahan yang terjadi di Mamasa pada masa kolonial tidak dapat disederhanakan ke dalam pandangan dimana pemerintah kolonial sebagai penggerak yang menggiring masyarakat Mamasa yang pasif. Namun Sebaliknya, melalui ikatan kekerabatan yang telah terbentuk sebelumnya, elite-elite lokal yang tersingkirkan dari wilayah kekuasaan mereka pasca reorganisasi administratif mampu untuk bereaksi melalui perlawanan dan mampu mengantisipasi tekanan pemerintah kolonial Belanda. Gerakan perlawanan itu tidak hanya berdampak pada kondisi keamanan di Mamasa tetapi juga memaksa pemerintah Belanda untuk mengatur ulang keputusan resmi mengenai penataan yang telah ditetapkan sebelumnya sekaligus melakukan penataan ulang cabang pemerintahan di afdeling Mandar, terutama Mamasa. Hadirnya pemerintah Belanda di Mamasa yang membawa pengaruh zending memicu transformasi sosial masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan lokal kemudian ikut ke dalam pengaruh zending. 

---

This thesis discusses the process of structuring the administration of the Dutch East Indies government in Mamasa and reviews changes as a result of the influence of the application of the colonial administrative system that began with military expansion in 1906 until the end of Dutch colonial rule in 1942. The changes in Mamasa in the colonial period cannot be simplified to in the view that the colonial government was the driving force that led the passive Mamasa community. However, on the contrary, through the previously formed kinship ties, local elites who were removed from their territories after administrative reorganization were able to react through resistance and were able to anticipate the pressure of the Dutch colonial government. The resistance movement not only had an impact on the security conditions in Mamasa but also forced the Dutch government to rearrange the official decision on the arrangements that had been set beforehand while at the same time reorganizing the branches of government in Mandar, especially Mamasa. The presence of the Dutch government in Mamasa which brought zending influences triggered a social transformation of the community which previously adhered to local beliefs and then joined the influence of zending."

"Skripsi ini membahas perkembangan Partai Komunis Malaya pada kurun 1930- 1948. Penelitian ini memaparkan sejarah awal terbentuknya Partai Komunis Malaya yang diawali dengan kedatangan orang-orang Cina ke wilayah Tanah Melayu. Selain itu juga terdapat penjelasan tentang bentuk perjuangan Partai Komunis Malaya menentang pemerintahan kolonial pada kurun 1930-1948. Skripsi ini juga memaparkan reaksi pemerintahan kolonial Inggris atas pemberontakan Partai Komunis Malaya tahun 1948. Reaksi itu berupa diterapkannya Undang-Undang Darurat sebagai peraturan yang isinya melarang seluruh kegiatan Partai Komunis Malaya.

---

This Thesis describes the development of Malayan Communist Party in the period 1930-1948. The research tells us the early history of the Malayan Communist Party which is started by the arrival of the Chinese people to Malaya. There are also explanations about the Malayan Communist Party's revolt against colonial during the period 1930-1948. This Thesis also describes the reaction of the British colonial towards the Malayan Communist Party's movement in 1948. British colonial applies an Emergency Act as a rule which can ban all activities of the Malayan Communist Party."

"ABSTRAKTesis ini menelusuri basis sosial jagoan Jakarta dan ?dunia bawah?, terutamaperan jagoan Jakarta pascarevolusi Indonesia. Ruang menjadi bagian pentingpenguasaan dan pengendalian jagoan Jakarta dalam mempertahankan kekuasaan,menguasai sumber ekonomi, dan membangun jaringan atau organisasi jagoan.Kekerasan dan protes baik terhadap orang maupun properti melekat erat padajagoan dalam upaya penguasaan di perkotaan. Seorang figur terkemuka jagoanJakarta adalah Letkol Imam Sjafe?i atau Pi?i, kemudian menjadi menteri negaraurusan pengamanan di era Presiden Soekarno. Studi ini memanfaatkan sumberlisan dan tulisan untuk melihat basis sosial jagoan dan struktur sosial masyarakatJakarta. Hubungan antara ruang dan perkembangan ekonomi, dimensi sosialpolitik kriminalitas, dan sejarah Jakarta dari perspektif jagoan menjadi fokusuraian tesis ini.

---

ABSTRACT This thesis trace down the social base of the Jakarta?s champions and the"underworld", mainly the role of Jakarta?s champion in the post revolutionaryIndonesia. Space has become an important part of mastery and control of theJakarta?s champions in maintaining their power, control of economic resources,and building the networks or champions organizations. Violence and protests bothagainst people and property is attached tightly to the hero in an effort to controlthe urban areas. A leading figure of the Jakarta?s champions was LieutenantColonel Imam Sjafe'i or Pi'i, he was one of Sukarno?s minister who hold theposition of state security affairs. This study mainly using the oral and writtensources to find out the social base of the Jakarta?s champions as well as the socialstructure of Jakarta?s commmunity. The main focus of this thesis is explaining therelations between space and economic development and social and politicaldimensions of criminality, and furthermore the history of Jakarta from theperspective of Jakarta?s champions."

"Skripsi ini membahas tentang pasukan kontra-gerilya Korps Marechaussee Te Voet pada masa Perang Kolonial Belanda di Aceh. Berawal dari keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh. Niat tersebut gagal dilaksanakan pada serangan pertama. Kemudian, pada serangan berikutnya Belanda berhasil mendapatkan posisi di Aceh. Karena kuatnya perlawanan masyarakat Aceh yang menggunakan strategi gerilya, Belanda kesulitan untuk memperluas kekuasaannya dan terpaksa menerapkan strategi bertahan di Aceh. Namun, adanya strategi ini membuat Belanda hanya mampu bertahan dari serangan pasukan Aceh tanpa mampu melakukan perluasan wilayah. Untuk itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk suatu pasukan dengan strategi kontra-gerilya bernama Korps Marechaussee Te Voet yang bertugas untuk melawan strategi gerilya pasukan Aceh. Dalam perkembangannya, Korps Marechaussee Te Voet muncul sebagai pasukan yang diandalkan oleh Pemerintah Kolonial untuk melakukan operasi militer melawan pasukan gerilya Aceh.

---

The aim of this thesis is to analyze the use of the counter-insurgency force Korps Marechaussee Te Voet during the Dutch Colonial Wars in Aceh. The history began when the Dutch had desired to conquer the Sultanate of Aceh, but the intention was not succeed in the first attack. After the second invasion, the Dutch finally took control of Aceh. As the form of Aceh people?s defense against the Dutch which used the guerrilla strategy was strong, such condition got the Dutch difficult to mount the invasion there causing them to build the protection/strategy defensible. However, the strategy made the Dutch only capable of withstanding the Aceh forces without any capacities to expand their territory. To end the condition, the Colonial Government formed an army with counter-insurgency strategy called Korps Marechaussee Te Voet which designed to fight Aceh guerrilla tactics. In conclusion, the Korps Marechaussee Te Voet emerges as a reliable force built by the colonial government to conduct military operations against guerrilla forces in Ace."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan pelabuhan Pontianak dalam aspek ekonomi dan politik pada tahun 1771-1942. Sultan Syarif Abdurakhman Al Qadrie mendirikan kerajaan Pontianak dan pelabuhan ini pada tahun 1771, yang letaknya di persimpangan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Sejak saat itulah pelabuhan ini menjadi ramai dikunjungi baik oleh para pedagang nusantara maupun pedagang asing. Perdagangan yang semakin ramai membuat pihak kerajaan ingin memperluas kekuasan ke seluruh Kalimantan Barat. Untuk memperluas kekuasaan tersebut, Kerajaan Pontianak mulai menaklukan Kerajaan Sanggau, Kerajaan Mempawah, Kerajaan Sambas, dan Kerajaan Sukadan. Usaha inipun berhasil karena Kerajaan Pontianak mendapat bantuan dari VOC yang sudah melakukan kontrak politik dengan pihak kerajaan pada tahun 1779. Kontrak politik tersebut membuat VOC ikut campur dalam aktifitas kerajaan baik dalam segi politik, ekonomi, maupun sosial. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, pelabuhan Pontianak mengalami perkembangan perdagangan dan pelayaran yang sangat pesat. Berkembangnya pelabuhan Pontianak, menjadikan pelabuhan Pontianak sebagai pusat kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kalimantan Barat.

---

This undergraduate thesis discusses about the development of Pontianak Port in economy and political aspect in 1771-1942. Sultan Syarif Abdurakhman Al Qadrie established The Kingdom of Pontianak and the port in 1771, which located on the intersection between Kapuas River and Landak River. Since then, the port became busy by the economical activity and visited not only by traders from Nusantara but also from other countries. The growth of trade and other economic activities led the Kingdom to spread its influence on the entire of West Kalimantan. To spread its influence, Pontianak Kingdom started to conquered kingdoms surround it, Sanggau, Mempawah, Sambas, and Sukadan. This effort was successful with helped by VOC which already had a politic contract with the Kingdom in 1779. That politic contract made VOC more or less interfered the Kingdom's politics, economic, and social. In 19th until 20th century, Pontianak port had a significance growth. This growth, made Pontianak port became the entrepot in West kalimantan."