Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hendra Boor
"Value at Risk pada penelitian ini digunakan dalam rangka meneari tingkat ratio dari risiko masing-masing komponen assets dan liabilities. Sedangkan Linear Programming digabungkan penggunaannya untuk memperhitungkan kendala-kendala yang ada untuk mencari nilai optimal dari komponen tersebut,. Penelitian ini mengumpulkan data assets dan liabilities (exposures) BNI dalam kurun waktu tertentu khususnya yang mempunyai sensitive assets dan sensitive Iiabilities. Selain datanya, interest masing-masing komponen yang diteliti juga diperoleh. Setelah data dikumpulkan, diperoleh nilai rata-rata dan return yield atau cost rate-nya. Hasil kali antara nilai exposures dengan interest-nya diperoleh return nominal untuk assets dan cost nominal untuk liabilities. Nilai ini kemudian dikenal dengan nilai kondisi saat ini. Setelah itu peneliti mengelompokkan sesuai posisi keuangan dan mata uang. Hasil dari pengelompokkan ini diperoleh nilai persentase komposisi saat ini. Selanjutnya risk volatility diperoleh dari hasil kali perubahan interest yang ada dalam kurun waktu penelitian dengan nilai t-table pada nilai confidence level 99%, yaitu 2,33. Risk volatility ini dikalikan dengan nilai exposures diperoleh Value at Risk. Untuk mendapatkan risk ratio, peneliti membagi return nominal atau cost nominal dengan Value at Risk. Risk ratio digunakan sebagai koefisien dari model pada Linear Programming yaitu untuk memaksimalkan risk ratio on assets dan meminimalkan risk ratio on liabilities.
Hasil pengolahan dengan menggunakan linear programming menunjukkan nilai yang diharapkan (expected I optimum value). Hasil dari nilai optimum ini berbeda dengan nilai kondisi saat ini. Untuk membuktikan apakah kondisi assets dan liabilities Bank BNI belum mempunyai kondisi optimal dilakukan dengan membandingkan nilai nominal pada optimal condition dengan existing condition yang dikenal dengan room available. Hal yang penting adalah membandingkan nilai return nominal (assets) atau cost nominal (liabilities) dari optimal condition dengan existing condition untuk memperoleh return benefit dan cost saving. Diversifikasi benefit untuk Rupiah diperoleh nilai sebesar Rp 732 milyar per tahun, sedangkan untuk Valuta Asing diperoleh nilai sebesar US$ 9,69 juta per tahun.
Hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat optimal komponen Assets dan Liabilities pada Bank BNI dengan menggunakan model Value at Risk dan Linear Programmming masih menunjukkan kondisi yang kurang optimum dan dari basil proses diperoleh suatu komposisi yang lebih menguntungkan. Besarnya potensi risiko (Value at Risk) dapat dijadikan referensi bagi manajemen dalam mengukur potensi risiko dirnasa mendatang. Komposisi baru yang diharapkan akan memperoleh diversifikasi benefit yang lebih baik. Walaupun salah satu komponen, yaitu Iiabilities valas menunjukkan hasil yang lebih merugi, namun bila kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh pada assets valas secara bersama-sama masih dapat menunjukkan hasil benefit yang lebih baik.
"
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi A. Lukito
"Seiring dengan perkembangan perekonomian dan persaingan yang semakin ketat, kelangsungan hidup maupun kesempatan berkembangnya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana serta akses terhadap sumber dana yang tersedia. Alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan umumnya berasal dari modal sendiri atau hutang. Pinjaman dari bank merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia. Deregulasi Pakto '88 memberi kemudahan persyaratan pendirian bank, sehingga mengakibatkan munculnya sejumlah bank-bank baru.
Menghadapi kesempatan investasi yang menguntungkan dalam kondisi keterbatasan modal, maka pendanaan melalui hutang kepada bank merupakan cara yang relatif cepat bagi perusahaan untuk dapat merealisasi peluang-peluang yang ada. Selanjutnya terjadi ekspansi kredit yang tak terkendali dan peningkatan jumlah kredit macet yang cukup berarti. Tetapi penggunaan pinjaman bank yang berlebihan justru akin berpengaruh negatif pada cash flow perusahaan. Apalagi saat ini kondisi perbankan nasional sedang mengalami keguncangan karena krisis moneter.
Sumber pendanaan lain yang layak untuk dipertimbangkan adalah sumber dana yang memberikan biaya lebih murah dibanding pinjaman bank. Penerbitan saham atau pendanaan melalui pasar modal adalah alternatif selain hutang bank pada saat suku bunga bank tinggi. Selain memperoleh sumber pendanaan, perusahaan juga mendapat keuntungan lain. Sebagian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar hutang bank, dengan demikian beban bunga dan cicilan menjadi ringan. Struktur modal menjadi lebih baik dengan turunnya rasio debt to equity.
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T18847
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pandu Ismutadi
"Karya Akhir ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, tahapan dan kendala yang dihadapi pada saat implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) pada sektor publik dengan studi kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dengan adanya penerapan ERP diharapkan sektor publik menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan proses bisnisnya.
Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan kendala penerapan ERP pada sektor publik dan mengetahui langkah-langkah serta prasyarat penerapan ERP pada sektor publik.
Penerapan ERP menggunakan perangkat lunak opensource yaitu Open ERP, dalam kajian ini dapat dilihat batasan kemampuan Open ERP dalam penerapan ERP pada Inspektorat Jenderal KESDM.
Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada para pengambil keputusan dalam menerapkan ERP pada sektor publik dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan proses bisnis di instansinya.

This thesis aims to determine the benefits, phases and obstacles encountered during the Enterprise Resource Planning (ERP) implementation in the public sector with the case in the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. With the implementation of ERP, public sector is expected become more efficient and effective in running business processes.
The purpose of this study was to identify the benefits and constraints of ERP implementation in the public sector and knows the steps and prerequisites on the public sector's ERP implementation.
ERP implementation using open source software, that is Open ERP, It can be seen in this study, the Open ERP limitation of the ability in the application of the Open ERP.
The result of this study is expected to be material considerations to decision- makers in implementing ERP in the public sector in order to streamline business processes.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T34659
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Harries Hidayat
"Salah satu peran pasar modal adalah sebagai lembaga yang dapat melakukan pemupukan modal dan mobilisasi dana secara produktif. Menurut Fama (1970) dan Ferguson (1983), pasar modal akan mewujudkan hal tersebut dengan efektif apabila pasar modal itu efisien. Makna yang terkandung dalam pasar modal efisien adalah harga-harga sekuritas di pasar modal telah mencerminkan seluruh informasi yang tersebar luas. Dengan demikian dapat lebih mendukung perkembangan ekonomi karena adanya alokasi dana dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif dan akan mempermudah para pelaku pasar modal dalam melakukan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Tujuan pokok penelitian ini adalah menguji asosiasi laba tahunan dengan harga saham di BEJ. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan bahwa pasar modal telah efisien dalam bentuk setengah kuat yang menyatakan dengan tersebarnya informasi baru (informasi earnings, dividend dan lain-lain) maka harga sekuritas seharusnya bereaksi dengan menyesuaikan ke tingkat harga yang baru.
Selain tujuan pokok tersebut, juga diamati asosiasi laba tahunan dengan harga saham berdasarkan ukuran perusahaan dan perubahan Debt Equity Ratio (DER). Ukuran perusahaan didasarkan pada nilai kapitalisasi setiap saham, sedangkan perubahan DER didasarkan pada perbandingan DER tahun ini dengan DER tahun sebelumnya.
Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari BEJ. Data tersebut meliputi harga harian saham dan Index LQ-45 tanggal 9 sampai dengan 29 Desember 1997 untuk perhitungan expected return setiap saham (ERj), laporan keuangan perusahaan tahun 1996 dan 1997 yang telah diaudit untuk perhitungan tingkat perubahan laba (% earnings change) dan perubahan DER, nilai kapitalisasi saham untuk menentukan ukuran perusahaan, serta harga harian saham dan Index LQ-45 selama 15 hari setelah laporan keuangan tahun 1997 dipublikasikan untuk perhitungan cumulative abnormal return (CAR).
Berdasarkan hasil uji statistik, terdapat asosiasi yang signifikan antara laba dengan cumulative abnormal return (CAR). Selanjutnya dilihat seberapa besar variasi perubahan harga saham dipengaruhi oleh variasi perubahan laba, dengan melihat nilai R_ Square. Dan hasil uji statistik terlihat tingkat asosiasi laba dengan harga saham sebesar 18,62%. Koefisien slope (beta) sebesar +0,0041 menunjukkan bahwa setiap perubahan (kenaikanlpenurunan) laba I% maka investor memperoleh kenaikan/penurunan abnormal return sebesar 0,0041%.
Selanjutnya, sampel dibagi menjadi dua kelompok portofolio berdasarkan nilai kapitalisasi saham, yaitu kelompok perusahaan besar dan kelompok perusahan kecil, dengan batas pemisah nilai kapitalisasi saham Rp. 1 Trilyun. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa asosiasi laba tahunan dengan harga saham tidak dipengaruhi secara nyata (signifikan) oleh ukuran perusahaan. Hubungan yang tidak signifikan ini terjadi kemungkinan karena investor BEJ memandang ukuran perusahaan bukanlah informasi lain (second inrformation) yang relevan dalam membaca informasi laba.
Berikutnya, sampel dibagi menjadi dua kelompok portofolio berdasarkan perubahan DER, yaitu kelompok perusahaan dengan DER yang meningkat dan kelompok dengan DER yang menurun. Hasil pengujian menunjukkan asosiasi laba tahunan dengan harga saham tidak dipengaruhi secara nyata (signifikan) oleh perubahan DER perusahaan emiten. Hubungan yang tidak signifikan ini terjadi kemungkinan karena investor BEJ tidak memandang perubahan proporsi hutang sebagai informasi lain (second information) yang relevan ketika mengamati informasi laba tahunan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, terdapat asosiasi informasi keuangan dengan harga saham. Hal ini membuktikan bahwa investor pasar modal Indonesia telah memperhatikan faktor fundamental perusahaan emiten. Untuk itu diperlukan regulasi dari Bapepam dan pengelola PT. Bursa Efek Jakarta agar emiten lebih terbuka, murni dan jujur dalam penyampaian informasi keuangan yang merupakan indikator perkembangan perusahaannya. Dengan demikian pasar modal Indonesia dapat lebih sehat, dipercaya oleh investor dan menguntungkan semua pihak.
Untuk penelitian selanjutnya perhitungan expected return dapat dimodifikasi misalnya dengan CAPM. Selain itu dapat dikembangkan parameter yang lain seperti laba triwulanan, laba semesteran ataupun informasi lain misalnya stock dividend, stock split, cash dividend, penjualan saham borongan, dan right issue."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T2368
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Kusumaningtyas
"Suatu perusahaan diharapkan mampu mewujudkan good corporate governance seperti akuntabilitas, pengungkapan dan transparansi. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan prinsip keterbukaan (disclosure) karena perkembangan perusahaan dimonitor oleh masyarakat pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Konsekuensinya perhatian berbagai pihak terhadap pelaporan (keuangan maupun non-keuangan) yang dilakukan oleh perusahaan menjadi semakin mendalam (intensif) dan lebih menuntut transparansi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor- faktor seperti jenis KAP berasosiasi secara positif dengan ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan DER mungkin berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan. Penelitian dilakukan atas dasar laporan tahunan 2003 terhadap 50 perusahaan sampel.
Penelitian ini menemukan bahwa besarnya tingkat pengungkapan sukarela (disclosure level) atas laporan tahunan 2003 pada perusahan manufaktur yang terdaftar di BEJ untuk indeks pengungkapan dengan pembobotan adalah 13,5% dan indeks pengungkapan tanpa pembobotan adalah 16%.
Hasil penelitian dengan indeks pengungkapan dengan pembobotan ataupun tanpa pembobotan menunjukkan bahwa jenis KAP berasosiasi secara positif terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan, dan juga jenis KAP berasosiasi secara positif terhadap hubungan antara struktur kepemilikan dan tingkat pengungkapan. Sedangkan jenis KAP berasosiasi secara positif terhadap hubungan antara DER dan tingkat pengungkapan tidak terbukti."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T23828
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri Supriyati
"Laporan Barang Millk Negara (BMN) merupakan salah satu komponen yang mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Asel tetap di dalam neraca bias:mya mempunyai nilai yang sangat besar, Aset Tetap pemerintah diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam penyelenggaraan Tupoksi instansi pemerintahan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Karena nilainya yang sangat besar dan kegunaannya yang sangat penting maka aset tetap pemerintah tersebut perlu dikelola secara efektif Pengelolaan aset tetap pemerintah tersebut bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN. Pengelolaan aset tetap meliputi tahapan Perencanaan Kebutuhan & Penganggaran Aset Tetap, Pengadaan Aset Tetap, Penggunaan Aset Tetap, Pemanfaatan Aset Tetap, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap, Penilaian Aset Tetap, Penghapusan Aset Tetap, Pemindahtanganan Aset Tetap, Penatausahaan Aset Tetap yang terdiri dari Pencatatan, Inventarisasi dan Pelaporan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap. Kuasa Pengguna Barang (KPB) mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengajuan perencanaan kebutuhan aset tetap, pengajuan penetapan status penggunaan aset tetap, melakukan pencatatan dan inventarisasi, menggunakan aset tetap untuk penyelenggaraan Tupoksi lembaga, mengamankan aset tetap. mengajukan usul pemindahtanganan melakukan pengawasan dan pengendalian serta menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang. Kuasa pengguna barang harus menerapkan pengelolaan aset tetap yang baik terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaannya. Pengclolaan aset tetap yang baik akan menjamin keamanan aset yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang dan menghasilkan laporan BMN yang dapat dipercaya. Jika suatu entitas memiliki pengelolaan aset tetap yang baik maka entitas akan dapat menyelenggarakan Tupoksinya dengan baik pula. Pengelolaan aset tetap metupakan salah satu faktor penunjang dalam kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26988
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lilik Fatchuriyah
"Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. serta memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 2007, perlu dilakukan penyempurnaan antara lain penyempurnaan aspek teknis operasional untuk penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari sistem penganggaran berdasarkan kinerja dalam rangka mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Metode Survei kuesioner dan wawancara digunakan dalam kajian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penernpan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penerapan anggaran berdasarkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Sistem ini menekankan pentingnya sisi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dengan penyempurnaan yang terus menerus dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) diharapkan dapat mewujudkan sistem penganggaran yang lebih transparan, efisien dan mempercepat pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26980
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rini Alfiyanti, auhtor
"Karya Akhir ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan tersebut.
Evaluasi ini merupakan evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan/program. Teknik evaluasi yang digunakan adalah peta strategi dan logika program.
Hasil evaluasi yang diperoleh secara keseluruhan adalah pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena target capaian terhadap indikator yang ditentukan tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban daerah penerima dana dekonsentrasi terhadap penggunaan dana dekonsentrasi tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

This thesis is aimed at determining indicators applicable for assessing the accountability of deconcentration in The Ministry of Energy and Mineral Resources and analysing the accountability of the deconcentration using the established indicators.
This evaluation applies qualitative method by mean of summative evaluation concept, evaluation conducted in the end of activity/program implementation. Evaluation technique used is strategic map and program logic.
The whole result of the evaluation is the deconcentration in the Ministry of Energy and Mineral Resources not accountable since targeted established indicators cannot be achieved. This is because the absence of accountability reports from province which used deconcentration fund to The Ministry of Energy and Mineral Resources."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28276
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 >>