Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sehubungan dengan semakin besarnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai kewenangan penuh yang wajib dilaksanakan oleh daerah, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Jambi mampu menggaii potensi sumber daya yang dimiliki secara efisien . Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi maka hal tersebut masih sulit untuk dicapal. Untuk itu perlu dilakukan studi guna merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota iambi agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian, dimana perumusan kebijakan ekonomi tersebut dimulai dengan menetapkan sektor-sektor prioritas untuk dikembangkan.Berdasarkan basil penelitian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Jambi terhadap Propinsi Jambi maupun terhadap perekonomian Nasional diarahkan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran subsektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi yaitu pada subsektor Pengangkutan."

"Jakarta sebagai ibukota negara republik Indonesia memiliki predikat sebagai kota jasa dan perdagangan, Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga dengan adanya sektor yang memiliki keunggulan diharapkan dapat memberikan kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pendorong bagi sektor lainnya. Mengetahui potensi perekonomian provinsi DKI Jakarta melalui analisa sektor unggulan sehingga dapat diketahuo mana sektor basis dan non basis. mana sektor yang mempunyai keunggulan lokasional dan sektor prioritasnya."

"Kebijakan nasional di bidang pendidikan menengah adalah 1) peningkatan akses dan daya tampung, 2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta 3) peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan pendidikan.Sehubungan dengan diberikannya kewenangan sekolah dalam menentukan program kerja dan anggaran pelaksanaan tugas di bidang pendidikan maka perlu dilakukan kontrol terhadap implementasinya. Hal ini perlu untuk menghindari terjadinya ekses yang tidak menunjang tercapainya pengembangan pendidikan itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk : a) memperoleh gambaran dan jawaban, dari masing-masing sekolah sample, apakah terjadi konsistensi antara pola penganggaran yang disusun sekolah dengan komitmen arah pendidikan para stakeholders dan kebutuhan riil sekolah dalam pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, b) menguji keterbacaan serta efektifitas instrumen, terhadap 4 sekolah sample, untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran, komitmen dan kebutuhan serta c) memformulasikan instrumen yang lebih efektif untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran, komitmen dan kebutuhan.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :Komitmen program pendidikan dari para stakeholder.Dari empat sekolah sampel penelitian, semua memiliki komitmen yang sama. Berturut-turut adalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan sekolah terakhir adalah program peningkatan akses dan daya tampung. Dalam program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan sekolah, pembenahan SDM sebagai elternatif kegiatan yang diprioritaskan. Sedangkan program peningkatan akses dan daya tampung, double shift merupakan alternatif kegiatan yang paling tidak dikehendaki.Kebutuhan riil sekolah.Dari empat sekolah sampel penelitian, tiga sekolah telah terpenuhi kebutuhan utamanya dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan penunjang. Tetapi animo lulusan SLTP yang sangat besar tidak disikapi dengan program peningkatan akses dan daya tampung secara serius. Satu sekolah kurang dapat konsisten dalam pemenuhan kebutuhan rill dan komitmen dari para stakeholders. Konsistensi anggaran sekolah.Dari empat sekolah sampel tiga sekolah mampu melakukan alokasi anggaran cukup konsisten dalam mendukung komitmen para stakeholders, maupun dalam pemenuhan kebutuhan riil. Satu sekolah kurang dapat mengalokasikan anggaran secara konsisten dalam pemenuhan kebutuhan hal ini berkaitan dengan aliran dana ke pihak ketiga, sebagai suatu kewajiban, yang cukup besar jumlahnya.Sumber pendanaan.Dari komitmen para stakeholders, dalam hal pencarian sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program kerja sekolah, diperoleh kesimpulan : 3 sekolah (NE, NN dan SN) harapan utama sumber dana dari pemerintah, kemudian disusul dari siswa dan terakhir berharap dari donatur. Sedangkan 1 sekolah (SE), harapan utama sumber dana dari siswa, disusul dari donatur dan terakhir pemerintah.Instrumen penelitian.Hasil utama dari penelitian ini berupa instrumen perencanaan program dan anggaran sekolah yang riil dan partisipatif, disertai dengan software pengolahan data. Instrumen penelitian terdiri dari tiga jenis : 1) instrumen penjaringan komitmen para stakeholders, 2) form pendataan profil dan kebutuhan riil sekolah, 3) form posting alokasi anggaran sekolah.Rekomendasi.Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Mengaplikasikan instrumen dan software pendukungnya kepada sekolah agar diperoleh hasil berikut :- Bagi sekolah, untuk malakukan evaluasi, sekaligus pedornan arah, terhadap konsistensi antara komitmen arah program pendidikan, kebutuhan riil dan anggaran yang disusun sekolah.- Pemerintah, sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam pembinaan sekolah yang bersumber dari para stakeholders di lingkungan sekolah (bottom up).- Masyarakat, sebagai sarana ikut berpartisipasi dan kontrol kepada sekolah dalam penentuan program pendidikan.2. Dalam kapasitas sebagai pembuat standar dan norma, peran pemerintah dalam ikut mengontrol alokasi anggaran sekolah adalah dengan memberikan rambu-rambu terhadap standar pembiayaan yang harus dimunculkan dalam RAPBS.3. Sebagai pertimbangan pengalokasian bantuan (block grant) agar lebih tepat sasaran bagi sekolah.4. Diperlukan uji coba kepada lebih banyak lagi sekolah dengan memperhatikan berbagai keragaman.5. RAPBS diharapkan implementatif dalam pelaksanaan program tahunan sekolah beserta pembiayaannya."

"Pertumbuhan penduduk terutama di daerah perkotaan, selain menambah jumlah ketersediaan tenaga kerja serta meningkatkan aktifitas perekonomian, juga menimbulkan konsekuensi pada makin bertambahnya timbulan sampah.Sampah perkotaan yang tidak dikelola dengan baik, sering mengakibatkan masalah besar. Terjadinya banjir akibat tersumbatnya saluran air dan sungai oleh timbunan sampah yang dibuang di sembarang tempat merupakan peristiwa rutin di kota-kota besar; menumpuknya sampah di pinggir jalan, di perumahan maupun di TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) sering sekali terjadi karena keterlambatan pengangkutan ke TPA."

"Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan besar pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu sebagian besar fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya difaksanakan oleh pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom. Kendala ketersediaan dana yang bergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia ditunjang oleh penerimaan dari Dana Perimbangan. Salah satu sumber dana perimbangan adalah penerimaan bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasal 21). Harapan adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri akan membawa implikasi terhadap bertambahnya bagi hasil pajak kepada daerah. Sampai saat ini, secara umum perhitungan potensi penerimaan pajak khususnya penerimaan PPh OP dan PPh pasal 21 yang terkait dengan penerimaan bagi hasil daerah belum pernah secara khusus dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode seperti yang dilakukan pada penelitian ini.Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung estimasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasa! 21) dan estimasi penerimaan bagi hasilnya bagi APBD Kota Bogor.Penelitian bersifat verifikasi hipotesis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah 1) menghitung potensi dan kapasitas penerimaan PPh Orang pribad! dan penerimaan bagi hasilnya, serta 2) menghitung potensi dan kapasitas penerimaan PPh pasal 21 dan bagi hasilnya.Keterbatasan studi dan metodologi pada penelitian ini adalah data penghasilan per Rumah Tangga; rata-rata jumlah individu per Rumah Tangga (RT); data penerimaan pajak dan bagi hasi) pajak; data WP OP sebagai karyawan dan bekerja di kota Bogor; rata-rata PPh pasal 21 per pemotong pajak; dan tingkat kapasitas.Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah potensi dan kapasitas penerimaan PPh orang pribadi, PPh Pasal 21 dari rumah tangga yang berdomisili di wilayah Kota Bogor dan perusahaan (pemotong PPh Pasal 21) yang berlokasi usaha di wilayah Kota Bogor terus meningkat dan implikasinya terhadap potensi dan kapasitas penerimaan bagi hasil dari kedua pajak penghasilan tersebut (disebut Bagi Hasil PPh OP DN) bagi Kota Bogor juga akan terus meningkat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan WP masih rendah yaitu dibuktikan dengan rendahnya jumlah WP yang telah terdaftar dibandingkan yang belum terdaftar dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh yang juga masih rendah.Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian diketahui terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor dalam melakukan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan intensifikasi penerimaan pajak antara lain : a) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan; b) sulitnya mendapatkan data dari instansi terkait yang berkaitan dengan kegiatan/ aktivitas usaha masyarakat; c) keterbatasan sumberdaya yang dimillki; dan d) kekurangakuratan data (masalah koordinasi antar instansi pemerintah daerah).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbukti dari hasil penelitian potensi dan kapasitas penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 .-memang tinggi. Hal inl juga akan membawa implikasi terhadap potensi bagi hasil PPh pada APBD Kota Bogor akan semakin besar. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21. Implikasinya, realisasi bagi hasil PPh OPDN yang baru mulai diterima pada tahun 2001 juga masih rendah dibandingkan dengan potensinya yang baru mencapai 36,92% sampai 44,28%. Upaya-upaya telah dilakukan oleh KPP Bogor tetapi hasilnya belum optimal.Mengingat penelitian ini apabila dapat diterapkan akan memberikan manfaat bagi kedua pihak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor dan Pemerintah Kota Bogor sebagai bahan perencanaan yang terukur, maka disarankan untuk melakukan: 1) peningkatan kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kantor Pelayanan Pajak Bogor balk formal maupun informal dalam membangun sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha yang ada di wilayah Kota Bogor dan membentuk tim gabungan untuk melakukan pendataan; 2) penyuluhan yang intensif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak; 3) kerja sama dalam pendistribusian SPT Kempos, re-registrasi, dan canvassing 4) pemberian konseling kepada Wajib Pajak melalui Account Representative dan yang terpenting adalah 5) seluruh pihak agar terus menerus meningkatkan reformasi di bidang moral, etika dan integritas menuju good governance."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dikenakan pemerintah kepada para pemilik kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu. Besarnya pengenaan. PKB dihitung berdasarkan perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan kendaraan. Jumlah PKB yang harus dibayar pemilik kendaraan bukan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,5% dari nilai dasar pengenaan PKB.Pembahasan selanjutnya akan dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta yang harus dibayar pemilik kendaraan setiap tahunnya serta bagaimana pelaksanaan pembayaran PKB ini dapat mengakomodir pembayaran PK5 sebagai pajak alas kekayaan, kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Dalam estimasi yang dilakukan, junlah besarnya PKB yang dibayarkan pemilik kendaraan digunakan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah unsur-unsur yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap besarnya jumiah PKB yaitu nilai jual kendaraan, usia kendaraan, kapasitas mesin serta jenis bahan bakar kendaraan yang bersangkutan. Pemungutan PKB di DKI Jakarta didasarkan atas Kepmendagri Nomor 11 tahun 2002 yang dalam pelaksanaannya diberlakukan dengan keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2002. Jeriis kendaraan yang termasuk ke dalam pembahasan ini adalah kendaraan bukan umum yang diproduksi tahun 2002 dan sebelumnya dan tidak termasuk sepeda motor, truk, kendaraan di atas air serta alat-alat berat. Terhadap data yang tersedia dilakukan pengolahan data dengan meng gunakan bantuan program komputer E-views untuk memperoleh hasil perhitungan yang akurat.Setelah dilakukan pengolahan data dengan memperhatikan asumsi-asumsi dalam perhitungan yang digunakan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini ternyata signifikan dalam turut mempengaruhi jumlah pembayaran PKB. Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya penyimpangan¬penyimpangan dalam pelaksanaan pembayaran PKB di DKI Jakarta. Disamping itu pemerintah lebih menekankan PKB sebagai pajak yang dibayarkan sebagai pajak atas kekayaan dan pajak atas kerusakan/ penggunaan jalan. Sedangkan masalah polusi udara kurang mendapat perhatian yang memadai dalam perhitungan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta.Pemerintah seyogyanya melakukan perhitungan secara lebih cermat mengenai masalah polusi udara sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotar tersebut yang mungkin dapat dilakukan melalui perhitungan besaran bobot yang lebih baik. Koordinasi yang lebih baik dari pihak-pihak yang terkait juga diperiukan dalam penetapan PKB ini supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan peraturan yang terbaru bagi masyarakat."

"Tujuan utama skripsi ini adalah menyelidiki tingkat mobilitas modal Indonesia. Bagi Otoritas moneter, tingkat mobilitas modal dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk melihat efektivitas kebijakan makroekonominya -fiskal dan moneter- terhadap peningkatan output perekonomian. Pengukuran tingkat mobilitas modal Indonesia saya lakukan dengan menggunakan model Peter Montiel dan Nadeem U. Hague (1989). Model ini saya olah dengan menggunakan metode OLS (ordinary Least Square). Hasil pengukuran tersebut adalah tingkat mobilitas modal Indonesia dalam periode ini ternyata tinggi, yaitu dengan indeks 0.73 dalam kisaran o (nol) hingga 1 (satu). Implikasinya, menurut Mundell-Fleming (1963), dalam jangka pendek kebijakan moneter efektif untuk meningkatkan output perekonomian tetapi dalam jangka panjang kebijakan moneter harus didukung oleh kebijakan fiskal yang eskspansif. Tingkat mobilitas modal yang tinggi merupakan sinyal yang penting bagi sektor swasta untuk berhati-hati terhadap pinjaman luar negerinya. Tingkat mobilitas modal yang tinggi mencerminkan semakin besarnya potensi terjadinya capital inflow dan capital outflow yang. nantinya akan sangat mempengaruhi kondisi stabilitas makroekonomi."