Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan penelitian tentang kebijakan diskriminasi harga minyak tanah untuk keperluan industri dan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak disriminasi harga minyak tanah untuk keperluan industri dan rumah tangga degan menggunakan model permintaan.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di peroleh dari PT Pertamina, BPS dan instansi terkait Iainnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ; pertama, analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan kondisi tentang minyak tanah. Kedua , analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat pengaruh permintaan minyak tanah terhadap kebijakan diskriminasi harga minyak tanah. Program SPSS digunakan untuk memperoleh model permintaan minyak tanah dan Metode Eksponensial Smoothing untuk melakukan peramalan variabel bebas terhadap permintaan minyak tanah. Parameter yang dipakai dalam analisis permintaan adalah elastisitas harga dan elastisitan permintaan.Hasil Analisis Elastisitas harga minyak tanah di DKI Jakarta untuk sektor industri -0,642 dan sektor rumah tangga - 0,857. Sedangkan di Jawa Barat elastisitas harga minyak tanah untuk industri -0,591 dan sektor rumah tangga - 0,935. Berdasarkan elastisitas harga tersebut dapat dijelaskan dampak diskriminasi harga minyak tanah untuk sektor industri dan rumah tangga."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kebijakan penentuan tarif retribusi sampah, dampak pengenaan tarif terhadap aspek kecukupan dan memberikan alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi terutama penentuan tarif untuk komoditas jasa publik.Untuk penentuan tarif alternatif retribusi tersebut digunakan rumuasan sebagai berikut:Ps = TDs = (BOPs +1 + BPMs +1 + BKOs + n): JKOsDari Hasil analisis kebijakan penentuan tarif retribusi jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bengkulu saat ini masih menggunakan Perda no:18 Tabun 1993, yang tarif retribusi tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) jenis yaitu berkisar dari Rp.500,- sampai dengan Rp. 150.000,-. Penerimaan retribusi sampah belum bisa menutupi jasa pelayanan persampahan/kebersihan terlihat pada tahun 2000 sampai dengan 2003 rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan hanya bisa menutupi sebesar 50,37°I° dari biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.Hasil perhitungan menggunakan rumus tarif alternatif tersebut diatas maka pada tahun 2004 sampai dengan 2008 penerimaan retribusi sampah meningkat rata-rata sebesar 5,623% per tahun. Sehingga kalau di rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan tersebut pada tahun 2004 sampai dengan 2008 bisa menutupi biaya jasa pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar 111,4%.Dengan perhitungan tarif alternatif yang baru maka total penerimaan akan dapat menutupi total biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan di pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Kebersihan Kota Bengkulu."

"Pajak Bilyard sebagai salah satu sumber penerimaan daerah di Kota Depok di Tahun 2004, dalam upaya penetapan targetnya belum optimal. Berangkat dari hal tersebut di atas, penelitian tesis ini bermaksud untuk membahas masalah penetapan target, melalui pelacakan terhadap kapasitas pajak (potensi pungut pajak) sehingga Pemda Kota memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan target, dan apabila terjadi gap antara realisasi dengan target dapat dibuat langkah kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan.Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian tesis ini, terutama untuk mengetahui besarnya potensi riil pajak bilyard pada tahun t, diperoleh dengan cara mengalikan tarif pajak bilyard dengan keseluruhan omset bilyard. Kapasitas Pajak Bilyard, diestimasi dengan sistem Fiskal Refresentatif. Karena cara ini selain lebih mudah dibanding cara lain (cara langsung/regresi) juga dapat dilacak basis pajaknya. Di samping ada kelemahan yaitu data dari Dipenda-dipenda apakah benar keakuratannya. Cara Sistem Fiskal Refresentatif yang digunakan menyertakan beberapa daerah lain sebagai acuan dengan karakteristik sosial ekonomi yang relatif sama.Berdasarkan hasil hitungan dapat diketahui potensi riil pajak Kota Depok yang penelitiannya di lapangan di lakukan pada Bulan Desember 2004 s/d Februari 2005 adalah Rp 278.484.426,00 dengan rata-rata perkiraan penerimaan perbulan sebesar Rp 23.070.035,50 dan kapasitas pajaknya dengan basis pajak yaitu jumlah bilyard yang ada di dipenda/yang rill di lapangan. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa tarif efektif rata-rata pungutan pajak untuk setiap bilyard yang beroperasi adalah 2.607.903,63. dari Kota dan Kabupaten yang dijadikan pembanding Kota Bogor sebesar 4.491.620,208 merupakan yang terbaik dan lebih mendekati rata-rata, diikuti Kota Bekasi sebesar 2.414.191,176, dan Kota Depok sebesar 2.369.899,706 tarif efektifnya masih di bawah walaupun walaupun selisihnya tidak terlalu jauh dari rata-rata, sedangkan Kabupaten Bogor sebesar 1.155.904,762 masih jauh dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pajak bilyard yang tercermin dari tarif efektifnya di Kabupaten Bogor. Adapun upaya pemungutan pajak bilyard (tax effort) yang diperoleh dari perhitungan saat setelah memasukkan 2 bilyard yang belum terdaftar yaitu P Bilyard dan Q Bilyard adalah 90,87%, dengan kapasitas panerimaan Pajak Bilyard tahun 2004 sebesar Rp 44.334.361,71 sedangkan realisasi penerimaan pajaknya Rp. 40.288.295,-. Hal ini terjadi karena adanya potensi Wajib Pajak Bilyard yang belum dimasukkan sebagai wajib Pajak di Kota Depok.Apabila realisasi penerimaan pajak bilyard tahun sebelumnya tadi, dijadikan dasar untuk menghitung dan menetapkan target, selain angkanya tidak optimal, implikasinya kasalahan ini akan terbawa lagi ke tahun berikutnya dan sangat menpengaruhi target yang akan dibuat dan cenderung menjadi rendah.Panyebab lain menjadi rendahnya target yang dibuat adanya pemahaman yang keliru dalam menilai prestasi kerja di lingkungan Dinas Penghasil Penerimaan. Dimana suatu prestasi kerja dinilai atas pencapaian suatu target, akibatnya untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi, akan ada kecenderungan menentukan target yang rendah.Berdasarkan hipotesa, target yang didasari perkiraan (taksasi) efektifitas pemungutannya sangat efektif, namun bila perhitungan target berdasarkan potensi sebenarnya dilapangan, maka pemungutan Pajak Bilyard selama tahun 2004 masih belum efektif (optimal), karena masih jauh dari kapasitas yang sebenarnya.Masih belum optimalnya upaya pemungutan Pajak Bilyard di Kota Depok dimana realisasi penerimaan jauh di bawah potensi riilnya, sebagian besar disebabkan faktor-faktor berikut: (i) ketidakmampuan pemda untuk menprediksi tingkat pemanfaat meja bilyard perhari, baik terhadap objek maupun subjek pajak, karena tidak didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. (ii) sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai, terutama sarana transportasi kendaraan bermotor yang menpunyai mobilitas tinggi (seperti sepeda motor), untuk melakukan observasi/sensus, sehingga ketidak tersedianya dapat berdampak pada rendahnya produktivitas, karena lebih memilih yang prioritas yaitu dalam menagih pajak yang ada. (iii) kurangnya keterbukaan dan pihak pengelola sebagai pihak yang menbantu pemda dalam mengimformasikan melalui laporan atas perolehan pajak bilyard yang dipungut sesuai dengan semestinya(cenderung rendah). (iv) kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungut. Yang memang punya kewenangan yang sangat luas (disamping menetapkan pajak, sekaligus memungut pajak) berpeluang terhadap terjadinya kolusi dengan pengelolah Bilyard. (v) Belum adanya (kurangnya) pencatatan yang baik di semua bilyard sehingga sulit melacak potensi sebenarnya tanpa mengadakan sensus/observasi langsung.Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak bilyard perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM perlu peningkatan kualitas dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan,pelatihan, perlu dukungan anggaran untuk peningkatan SDM, memberlakukan prosedur pungut yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna tindakan perbaikan."

"Retribusi Graha Wisata Kuningan adalah salah satu retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di samping berbagai jenis retribusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Salah satu manfaat dari pengenaan Retribusi terhadap komoditas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengembalikan atau menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna membangun sarana dan prasarana atas komoditas tersebut. Dengan demikian, manfaat tersebut akan dapat tercapai apabila penerimaan retribusi Graha Wisata Kuningan paling tidak dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya.Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya penerimaan retribusi adalah besaran tarif yang dikenakan. Dalam kajian ini akan diteliti apakah tarif yang berlaku di Graha Wisata Kuningan telah sesuai atau belum. Apabila belum, akan diteliti besaran tarif yang paling sesuai sehingga penerimaan retribusinya paling tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraannya. Disamping itu untuk mengetahui perkiraan penerimaan retribusi Graha Wisata kuningan, perlu diketahui potensi retribusinya, hal tersebut juga berguna dalam menentukan target retribusi yang akan ditetapkan. Dalam menghitung potensi retribusinya akan dilihat baik dengan menggunakan tarif lama ataupun dengan tarif hasil perhitungan, sehingga akan terlihat perbandingannya."

"Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru memberikan dampak kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat pengguna areal parkir. Kebijakan tersebut menginginkan diantaranya ketertiban arus Ialu lintas dan penyelenggaraan parkir yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya arus Ialu lintas saat ini semakin tidak lancar, areal parkir semakin sempit dan semakin tidak nyaman.Bahwa perparkiran disatu sisi difungsikan sebagai pundi-pundi pendapatan daerah dan disisi Iain perparkiran merupakan bagian integral dari sistem pengaturan Ialu tintas. Optimalisasi retribusi parkir bukan berarti upaya untuk meningkatkan PAD saja, seyogyanya adalah bagaimana agar pengenaan retribusi dapat mensejahterakan masyarakat, menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya dalam meningkatkan kenyamanan, kecepatan dan kemudahan dalam aksesibilitas transportasi dalam kota.Untuk menilai implementasi retribusi parkir di Kota Pekanbaru dilakukan dengan analisa deskriptif, yaitu meiihat penerapan kebijakan pemerintah dan pencapaian hasil yang diperoleh dari retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Penilaian realisasi retribusi parkir ditinjau dengan analisa efektifitas, pertumbuhan, dan kontribusinya terhadap PAD. Hasil penilaian efektifitas menunjukkan peningkatan, penilaian pertumbuhan menunjukkan angka yang relatif tetap, sedangkan kontribusi terhadap PAD semakin menurun.Dari hasil analisa Analitycal Hierarthy Process (AHP) yang dilakukan untuk menentukan prioritas strategi secara parsial dari persepsi Pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru, bahwa prioritas strategi utama pemerintah adalah pengawasan pengelolaan dengan bobot sebesar 0,485 dan kriteria utama adalah penerimaan retribusi. Sedangkan prioritas utama dari strategi masyarakat adalah selektif dengan bobot sebesar 0,433 dan kriteria utama adalah kemudahan dan keamanan.Kemudian dari hasil penerapan analisa AHP dan Game Theory untuk menemukan solusi strategi dan membandingkan preferensi pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi perparkiran, bahwa strategi pernerintah adalah menambah areal parkir dan strategi masyarakat adalah selektif.Penentuan prioritas strategi kebijakan dalam rangka optimalisasi perparkiran, bukan berarti menyatakan bahwa strategi prioritas utama yang mutlak diperlukan dan yang lain tidak perlu, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh kebijakan secara bersamaan mengalami kendala. Pelaksanaan seluruh kebijakan secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yanq Iebih optimal."

"Pada dasarnya penyusunan anggaran Balitbang Depdiknas adalah mencapai tujuan sebagaimana kerangka rencana srtategis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi program dalam Iingkup perencanaan, efektifitas pilihan kegiatan dalam mewujudkan visi-misi organisasi, dan menganalisis pelaksanaan anggaran kinerja pada Balitbang Depdiknas pada waktu mulai dilaksanakannya penerapan anggaran berbasis kinerja (tahun anggaran 2005).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan metode analisis kuatitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur program yang dilaksanakan oleh Balitbang Depdiknas tahun 2005 perlu disesuaikan dengan visi dan misi-nya. Anggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara efektif. Hal utama yang merupakan penghalang (barrier) adalah perangkat peraturan yang belum mendukung dan perencana di lingkungan Balitbang belum siap menerapkan penganggaran berbasis kinerja."

"BAB I PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG MASALAHKegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Dalam upaya memperbesar peran dan kcmampuan daerah dalam pembangunan, Pemda dituntut untuk lebih mandiri di bidang keuangan untuk membiayai operasional rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya merupakan sebagian dari sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rulin dan pembangunan di samping sumber-sumber lainnya. Selengkapnya sumber keuangan daerah terdiri dari :a. PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas daerah, dan penerimaan lain-lain;?b. Bagi hasil pajak dan bukan pajak, seperti PBB dan iuran hasil hutan;c. Subsidi dan bantuan Pusat, seperti SDO (Subsidi Daerah Otonom)1 dan Bantuan Inpres;d. Penerimaan lain yang sail. 1 Sebagian besar SDO dialokasikan untuk belanja pegawai daerah. Berdasarkan UU No.5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan dinas dan penerimaan lainnya merupakan PAD (Pendapatan Asli Daerah).Subsidi dan bantuan Pusat merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rutin dan pembangunan daerah dimana kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi melelui pendapalan asli daerah (terutama rendahnya pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah).Dalam kerangka pembiayaan daerah otonom, pada prinsipnya kedudukan bantuan Pusat bersifat pelengkap, sementara PAD diharapkan lebih berperan. Namun dalam kenyataannya subsidi dan bantuan (SDO dan Inpres) merupakan bagian terbesar dari penerimaan Pemda dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah, dan PAD sebaliknya kecil. (Tabel 1).Tabel 1 Posisi PAD dalam Penerimaan Total Daerah Tk.lNo Uraian 1979/80 1983/84 1988/89 1989/90 1990/911 PAD 30,4 24,3 30,2 31,6 35,53 Subsidi & Bantuan Pusat 69.6 75.7 69.8 68.4 64.5 Total Penerimaan 100 100 100 100 100Sumber: Shah dkk. (1994 p.85) Hasil penelitian Anwar Shah dkk.2, membuktikan bahwa subsidi dan bantuan Pusat itu berperan dua pertiga dari pengeluaran APBD. Seperti tertera pada label 1 bahwa subsidi dan bantuan Pusat dalam penerimaan APBD I sejak 1979/80 sampai dengan 1990/91 rata-rata lebih dari 65%, sedangkan peranan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas daerah, ditambah shared tax dan nontax seperti PBB, iuran hasil hutan dll, rata-rata 30%. Hal ini menandakan bahwa Dati I masih tergantung dari pembiayaan yang dialokasikan dari Pusat berupa subsidi dan bantuan Pusat.Studi mengenai program transfer ini juga dilakukan Robert S Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld3 dalam buku Econometrics Models and Economic Forcast, Me Graw Hill Internasional edition, Singapore tahun 1991. Yang menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada pengeluaran pemerintah (EXP) terdiri dari:a. Subsidi dan bantuan (AID)b. Penerimaan Asli Daerah (INC), danc. Jumlah penduduk (POP).Selanjutnya menurut mereka, secara simultan AID dipengaruhi oleh EXP dan jumlah anak pada sekolah dasar dan lanjutan (PS). Formulasi matematis dari model ini dikemukakan dalam persamaan simultan4 sebagai berikut:- Anwar Shah, et al,, Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia, Isitws ami Reform Options.World Bank Discussion Papaers, No.239,1994. 3 Kutipan dari Daryono Soebagyo, Anahxis Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia, Tesis S-2 UI, 1994. (Tidak DiterWlkan).- Persamaan simuttan adalah suatu keadaan dimana di dalam sisiem persamaan suatu variabel sekaligus mempunyai dua peranan yaicu sebagai independent variable (variabel bebas) dan dependent variabel (variabel terikat). Dalam konteks sistem persamaan ini adalah variabel EXP dan AID."

"This thesis is using a non-parametric methodology, an extention of Linear Programming of what so called Data Envelopment Analysis (DEA). We estimate efficiency scores for DKI Jakarta public secondary high-shcool, using data mainly for year 2004 and 2005. The input measures are constructed from the new entrance student's minimum national examination score (NEM), annual school revenue per student from the government subsidies as well as from the public, while the outputs measures are based on the national examination (UAN) score of the respective students, UAN pass rate, and the rate of students entering public universities. Using DEA we are able to separate schools that might qualify, as "performing well" from those were some improvement might be possible in terms of efficiency, and to identify the benchmarks as well as to provide the input target needed by the inefficient school in order to reallocate their resource more efficiently. Furthermore we advance the use of non-parametric rank-sum test to prove whether the population that grouped by the intensity of school revenue from public per students, would positively correlated with the level of school performance in efficient term."

"Penelitian dengan judul Desentralisasi Bidang Pariwisata Di Daerah : Studi Kasus Peletakan Kewenangan Pengelolaan Taman Wisata Candi Prambanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa Propinsi sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. Selain itu termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota mencakup semua kewenangan selain kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan yang diatur dalam pasal 9.Pariwisata sebagai salah satu sub sektor yang penting peranannya bagi perekonomian nasional maupun daerah, ofeh Pemerintah Propinsi DIY maupun Pemerintah Kabupaten Sleman ditetakkan sebagai sektor unggulan daerah yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian daerah setempat. Candi Prambanan yang merupakan obyek wisata penting bagi sektor pariwisata di DIY dimana pengelolaannya saat ini dilakukan oleh suatu BUMN, telah diperebutkan kewenangan pengelolaannya baik oleh Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman maupun antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Hal ini disebabkan karena lokasi obyek wisata tersebut terletak antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten yang merupakan perbatasan Propinsi Sawa Tengan dengan Propinsi DIY. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang kewenangan pengelolaan Taman Wisata Candi Prambanan (TWCP) di era desentralisasi saat ini, mengakibatkan terjadinya konflik perebutan kewenangan antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.Dari latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pada tingkat pemerintahan manakah pengelolaan Taman Wisata Candi Prambanan sebaiknya diletakkan serta model pengelolaan bagaimanakan yang dapat menjawab tuntutan desentralisasi dari pemerintah daerah pada saat ini? Permasalahan tersebut penulis coba selesaikan dengan pendekatan model desentralisasi fiscal dari Anwar Shah (1994), bahwa untuk menentukan letak suatu kewenangan dapat diukur dengan kriteria-kriteria desentralisasi yaitu : a. economies of scale, b. economies of scope, c. benefit-cost spinout, d. consumer sovereignty, e. political proximity dan d. economic evaluation of sectoral choice.Sedangkan untuk menentukan model pengelolaan terbaik yang dapat menjawab tuntutan desentralisasi dari pemerintah daerah, penulis mengajukan 3 alternatif model pengelolaan yaitu 1. Pengelolaan TWCP secara mandiri oleh pemerintah daerah setempat, 2. Pengelolaan TWCP secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah melalui kepemilikan saham, 3. Pengelolaan TWCP oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat bagi basil (statusquo). Sesuai dengan pendapat World Bank (1998) bahwa untuk meletakan suatu kewenangan hams dilihat juga kemampuan kelembagaannya yang terdiri dari kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan, maka masing-masing tingkat pemerintahan dilihat juga ampek kelembagaanya, sesuai dengan tuntutan persyaratan model yang ditawarkan. Tuntutan persyaratan model 1 antara lain adalah tercapainya skala ekonomi dan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia, Model 2 menuntut kemampuan keuangan dari pemerintah daerah untuk membeli saham yang ditawarkan. Sedangkan model 3 tidak menuntut persayaratan tertentu.Setelah dilakukan penelitian di lapangan dengan menyebarkan kuessioner kepada responden (expert) dan wawancara mendalam maka tingkat pemerintahan yang paling tepat untuk mengelola TWCP adalah Pemerintah Pusat. Hal ini terutama disebabkan karena Masan economic evaluation of sectored choice, yaitu bahwa TWCP peranannya sangat penting bagi perekonomian nasional, regional maupun lokal, sehingga perlu dikelola oleh pemerintah pusat. Ada faktor non ekonomi yang juga sangat menentukan bahwa pemerintah pusat harus mengelola TWCP, yaitu bahwa Candi Prambanan merupakan salah satu world heritage yang ada di Indonesia, dimana pengelolaannya diawasi oleh UNESCO. Karena itu ada kekhawatiran jika kewenangan pengelolaan TWCP diserahkan sepenuhnya kepada pemda setempat akan terjadi eksploitasi terhadap obyek wisata tersebut demi untuk peningkatan PAD, yang pada akhirnya akan merusak keutuhan dan keaslian Candi Prambanan.Selanjutnya setelah dilakukan analisa terhadap laporan keuangan, maka model pengelolaan terbaik yang dapat menjawab tuntutan desentralisasi adalah model pengelolaan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meialui kepemilikan saham. Hanya saja yang menjadi kendala untuk saat ini adalah bahwa pemerintah daerah setempat (Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman) belum mampu untuk membeli sejumlah saham yang ditawarkan. Sedangkan model pengelolaan yang ditempuh oleh pemerintah pusat saat ini yaitu bagi hasil, di mana kewenangan pengelolaan ada di pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sleman bersama-sama Pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan bagi hasil sebesar 5,65% dan 4,35% dari retribusi obyek wisata Prambanan belum memuaskan semua pihak. Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Propinsi Sawa Tengah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan suaka peninggalan sejarah dan purbakala Candi Prambanan serta promosi wisata belum mendapatkan kontribusi keuangan dari retribusi obyek wisata tersebut. Oleh karena itu penulis sarankan agar perlu adanya kontribusi keuangan dari retribusi obyek wisata TWCP terhadap pemerintah propinsi setempat, mengingat kemampuan keuangan pemerintah propinsi saat ini sangat kecil."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang secara luas mulai diterapkan pada tahun 2001 yang berarti semakin besarnya kewenangan daerah dalam mengatur dan merencanakan pembangunan di daerahnya, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih memiliki dasar pengetahuan tentang potensi yang dimiliki sehingga dapat merencanakan program-program pembangunan yang lebih efisien. Tanpa memiliki perencanaan yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah, mengakibatkan alokasi penggunaan sumber daya pembangunan rnenjadi tidak efisien sehingga hasil-hasil pembangunan yang diperoleh juga tidak akan optimal. Perbedaan kondisi daerah menyebabkan corak pembangunan yang dilakukan harus berbeda pula. Jika ingin membangun suatu daerah maka kebijakan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya penelaahan tentang keadaan suatu daerah dapat memberikan informasi yang berguna dalam penentuan kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan disuatu daerah. Permasalahan yang umum terjadi menyangkut perencanaan daerah selama ini termasuk di Kabupaten Haiti Sungai Utara adalah bahwa perencanaan daerah yang dibuat lebih banyak mengadopsi program-program perencanaan di tingkat atasnya. Bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat seperti pola dasar pembangunan, rencana tahunan daerah, rencana lima tahun daerah, dsb, lebih mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat (nasional). Dengan perencanaan yang seperti ini, pembangunan yang dilaksanakan di daerah kemungkinan tidak memiliki relevansi yang besar terhadap kebutuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melihat pertumbuhan perekonomiannya, kontribusi sektorsektor yang menunjukkan peranan dari masing-masing sektor dalam perekonomian, melihat sektor-sektor basis, melihat pergeseran sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di provinsi, serta memberikan alternatif perencanaan strategik dari sektor-sektor terpilih untuk mendapat prioritas pembangunan di masa yang akan datang. Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi daerah khususnya Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, serta bagi penulis sendiri dalam lebih mengenal karakter daerah tempat penulis bertugas. Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profit ekonomi daerah seperti analisa terhadap pertumbuhan ekonomi dengan metode sederhana, perhitungan kontribusi sektor-sektor, alat analisa Location Quotient (LQ), alat analisis Shift-Share, serta penggunaan model SWOT daiam memilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.Berdasarkan analisa terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 1983 - 1998, diketahui 2 (dua) sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 820,19 %; serta sektor Industri Pengolahan/Industri Kecil dengan pertumbuhan 8,84 % pertahun. Berdasarkan kontribusi sektor-sektor di ketahui 2 (dim) sektor yang berperan periling dalam pembentukan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; serta sektor Pertanian. Di tahun 1998 kedua sektor ini memberikan kontribusi masing-masing 39,98 % untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, dan 20,45 % untuk sektor Pertanian. Hasil gabungan analisa Sher-Share dan Location Quotient (LQ) dengan kriteria merupakan sektor basis serta inemiiiki nilai Shift (S) positif memberikan basil prioritas utama adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Melalui identifikasi sektor-sektor menggunakan alat-alat analisa di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri. Dari hasil jajak pendapat yang melibatkan responden Bappeda sebagai badan yang berwenang dalam koordinasi pembangunan di daerah; Bappeda sebagai badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah; Pengusaha sebagai pelaku dunia usaha di daerah; serta LSM sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah, diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategik masing-masing sektor dibuat dengan memperhatikan isu-isu utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut, berdasarkan masukan dari para praktisi teknis di daerah serta pengalaman penulis selama bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor Pertanian dalam jangka pendek maupun jangka panjang menghendaki strategi SO yaitu strategi yang menggunakan segala potensi atau kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam jangka pendek menghendaki strategi SO, sedangkan dalam jangka panjang strategi yang dikehendaki adalah WO yaitu strategi yang berusaha mengatasi/meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun sektor Industri (industri kecil/kerajinan) dalam jangka pendek memilih strategi WO, dan dalam jangka panjang strategi terpilih adalah strategi WT yaitu strategi yang dengan segala kelemahan yang ada berusaha untuk mengatasi segala tantangan yang ada."