Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 63 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tumang, Yurina M.`
Depok: Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia, 2005
T23022
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ester Meryana Ishanty
Abstrak :
Tesis ini membahas skema Single Area Payment Scheme (SAPS) yang diberlakukan kepada sembilan negara anggota Uni Eropa (UE-9) yang merupakan negara eks-sosialis. Skema tersebut memberikan pembayaran langsung secara bertahap kepada UE-9, dan dengan persentase awal yang rendah. UE-9 keberatan akan skema ini dengan anggapan akan memberatkan pertumbuhan dari sektor pertaniannya. Hal ini mengingat pembayaran secara penuh (100 persen) baru akan diberikan pada tahun 2013, untuk kelompok Visegrad dan tiga negara Baltik, sedangkan Bulgaria dan Rumania akan diberikan penuh pada tahun 2016. Dengan analisa dan penghitungan nilai Revealed Comparative Advantage terhadap faktor produksi dan komoditas pertanian UE-9, maka akan terlihat apakah skema ini sebenarnya menghambat atau tidak. ......EU-9, which is the ex-socialist countries, has been applied the Single Area Payment Scheme (SAPS) since 2004. The debate happened to the scheme, especially with the phased-in payment. EU-9 have a minimum starting level of payment with 25 percent in 2004, and will be fully given (100 percent) in 2013. Bulgaria and Rumania have different percentage according to the year their entered UE, with 35 percent in 2009 and will be 100 percent in 2016. They see it as an unfair treatment since they need it full as their agricultural sector still have to be developed. EU-15, as the old member states, applied for the SPS, as the different scheme. The differences between the scheme are the payment percent and the liabilities. Since UE-9 have given the phased-in level of direct payment, it could be hampered the agriculture sector to grow. By counting and analysing the potential of factor production and comparative advantage by using RCA score, the effect of SAPS could be known.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30519
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Gede Arsa Adi
Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian thesis yang beriudul "Pembangunan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Daerah - Studi Kasus : Usahatani di Kahupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan" adalah untuk menentukan keterkaitan pembangunan pertanian dengan kondisi Ketahanan Nasional di daerah berdasarkan pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan dari aspek Astagatra Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan, studi kepustakaan dan sumber informasi lainnya. Data dianalisis secara tabulasi dan deskriptif.

Keadaan dan kondisi pertanian yang umumnya ditangani oleh masyarakat pedesaan merupakan cermin kemakmuran. Sebagai hasil interaksi faktor lingkungan dan sosial budaya di Timor Tengah Selalan telah berkembang bermacam-macam pola usahatani, yang secara keseluruhan cenderung berpola usahatani campuran. Petani dominan menanam tanaman pangan seluas-luasnya terutama jagung dan ubi kayu serta beternak, terulama sapi dan babi. Luas lahan usahatani rata-rata 2,15 ha per keluarga tani dan kemampuan mengolah tanah rata-rata 1,25 ha per musim tanam.

Kecukupan pemenuhan konsumsi pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan para petani cukup memadai, yaitu jagung 306,106 kg setara beras per kapita per tahun dan ubi kayu 102 kg setara beras per kapita per tahun. Kecukupan pangan itu didukung oleh adanya tradisi diversifikasi dalam pola konsumsi pangan. Demikian pula kriteria kesejahteraan petani menurut Sajogyo (1976) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani Timor Tengah Selatan tergolong dalam kategori cukup, yaitu Rp. 5.941.800 per tahun per keluarga tani atau setara dengan 990,3 kg beras per kapita per tahun.

Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi petani memberikan andil dalam menunjang Ketahanan Nasional di daerah. Karena kuatnya perekonomian masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan usahatani dapat mendukung terbentuknya ketangguhan kondisi Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional.
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Nasir Basyah
Abstrak :
Salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional adalah jumlah penduduk yang besar. Apabila mereka itu dibina dengan baik, dapat dikerahkan sabagai sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar itu dapat pula menjadi faktor penghambat dan merupakan titik rawan dalam mata rantai pembangunan nasional. Dalam kenyataan besarnya jumlah penduduk dan penyebarannya yang tidak merata seringkali nenimbulkan kondisi yang kurang sehat dalan bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan, mengingat rendahnya pendidikan dan kondisi kesehatan. Menurut data statistik, pertumbuhan penduduk dan angkatan keria pada kurun waktu 1981-2010 dapat diganbarkan sebagai berikut. Dalam dasawarsa 1961-1971. Laju pertumbuhan penduduk kira-kira sebesar 2,1 2 pertahun, sedangkan.pada kurun waktu 1971-1980 dan 1980-1985 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,3 2 dan 2,1 2 pertahun. Kurun waktu 1990-2000 pertumbuhan penduduk.
Depok: Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iskandar Agung
Abstrak :
Dalam pasal 33 UUD'45 ayat 1 ditegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cita-cita konstitusional itu kemudian oleh sementara pihak diterjemahkan ke dalam bentuk koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dan perlu ditumbuhkembangkan menjadi soko-guru perekonomian nasional jangka panjang. Seiring dengan itu, pemerintah Orde Baru memberikan pula komitmen "tinggi" terhadap upaya menumbuhkembangkan bangun usaha koperasi, yang diperlihatkan melalui: - pembentukan Departemen Koperasi dibawahi seorang Menteri; - pembentukan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin); - dikeluarkannya UU No. 12 Th. 1967 Tentang Perkoperasian, yang kemudian diperbaharui dengan UU. No. 25 Th. 1992; - dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 2 Th 1978 Tentang BUUDIKUD; - dan lain-lainnya. Perjalanan koperasi dalam era Orde Baru telah berlangsung lebih dua dasa warsa, namun masih memperlihatkan hasil yang belum memuaskan. Peran koperasi dalam memberikan sumbangan kepada pendapatan nasional masih kecil, serta tertinggal dari bangun usaha lain (perusahaan negara dan perasahaan swasta). Lalu, masih perlukah mewujudkan cita-cita menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional jangka panjang? Komitmen pemerintah untuk tetap mempertahankan departemen tersendiri yang diajukan khusus menangani masalah perkoperasian memasuki era PJPT II menunjukkan, bahwva masih terdapat komitmen karat untuk menumbuhkembangkan bangun usaha ini di bumi Indonesia. Namun seyogyanya komitmen tersebut perlu didukung oleh kondisi obyektif, bahwa koperasi benar-benar dapat diandalkan guna mencapai tujuan tersebut. Untuk itu koperasi harus berhasil, dalam arti mewujudkan berbagai kontribusi kepada berbagai pihak, yakni anggota, masyarakat, konsumen, bangun usaha lain, dan pemerintah. Implisit, untuk menrenuhi cita-cita konstitusional, koperasi bukan hanya dituntut tumbuh berkembang di nusantara, tetapi memperlihatkan indikasi perkembangan usaha dan mewujudkan kontribusi sebagaimana halnya suatu bangun usaha yang tergolong berhasil. Pemenuhan persyaratan itu sekaligus akan berkonsekuensi terhadap pembentukan Ketahanan Wilayah/Daerah di mana bangun usaha koperasi itu berada, terutama dalam lingkup Kecamatan. Lebih lanjut, tumbuh suburnya koperasi di negara kita dan mewujudkan kontribusinya tendensi akan memperlihatkan pula kemampuannya dalam membentuk kondisi Ketahanan Nasicncrl yang tangguh. Berdasarkan pernyataan terakhir di atas penelitian ini dilaksanakan, yakni ingin mengetahui penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah. "sejauhmana konirihusi yang diwujudkan oleh koperasi, implikasi terhadap pembentukan Ketahanan Wilayah/Daerah, serta kemampuannya dalam mendukung kondisi Ketahanan Nasional? " Penelitian dilaksanakan terhadap dua koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dengan benluk komoditi berbeda, yakni Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) - Pengalengan di Kabupaten Bandung - Jawa Barat, dan Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) - Pedan di Kabupaten Klaten - Jawa - Tengah . Kedua 'Koperasi dinilai berhasil oleh pihak yang berkompeten, dan menyandang predikat Koperasi Teladan Utama. Data Penelitian dikumpulkan melalui teknik kuesioner , wawancara , dan studi dokumentasi . Teknik kuesioner terutama dil jukan untuk memperoleh data dari anggota Koperasi melalui sarnpel responden , yakni sebanyak 90 orang untuk responden KPBS-Pengalengan dan 45 orang responden Primkopti-Pedan yang diperoleh secara creak (random sampling). Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari Pengurus dan Pelaksana Koperasi, Tokoh Masyarakat, dan lain-lainnya. Studi dokumentasi, khususnya digunakan untuk memperoleh data-data tentang penyelenggaraan kegiatan usaha kedua koperasi obyek penelitian. KPBS - Pengalengan didirikan tahun 1969, sedang Primkopti - Pedan tahun 1982. Inisiatif pendirian kdua Koperasi tampak memiliki alasan yang sama, yakni didasarkan alas kondisi kehidupan Peternak sapi perah di sekitar Kecamatan Pengalengan maupun Pengrajin Tahu-Tempe di sekitar Kecamatan Pedan yang memprihatinkan. Bedanya, jika pembentukan KPBS - Pengalengan diprakarsai oleh pemerintah daerah setempat, sedangkan Primkopti-Pedan olch seorang warga anak dari salah satu keluarga pengrajin. Penyelenggaraan kegiatan usaha kedua koperasi , sampai tahun 1994 lalu memperlihatkan perkembangan yang menyolok, baik dari segi anggota, hasil produksi, Modal Usaha , Simpanan Anggota , dan sebagainya. Dari segi anggota , pada mula berdirinya KPBS-Pangalengan hanya berjumlah 616 orang, tetapi tahun 1994 telah mencapai 7.996 orang. Di Primkopti - Pedan yang semula hanya memiliki anggota 63 orang , tahun 1994 telah berjumlah 282 orang. Dari segi produksi, hasil produksivusu ternak sapi anggota KPBS-Pengalengan hanya kurang dari 1,5 juta kilogram. Hasil produksi Primkopti-Pedan pada tahun 1982 hanya mencatat sekitar 1000 ton, dan tahun 1994 telah mencapai sekitar 11.600 ton. Tetapi tahun 1994 telah mencapai 55 juta kg. Dari segi modal usaha, jumlcrh modal usaha semula KPBS-Pangalengan hanya sekitar Rp. 5 juta, dan tahun 1994 telah melebihi Rp. 18 milyar. Primkopti-Pedan pada rival berdirinya hanya memiliki modal sekitar Rp. 10 juta, dan tahun 1993 telah mencatat hampir mendekati Rp. 1,5 milyar. Sejalan dengan itu, jumlah simpanan anggota yang tercatat di KPBS-Pangalengan pada tahun 1969 hanya sebesar Rp. 706 ribu, tetapi tahun 1994 meningkat drastis menjadi Rp. 5 milyar. Di Primkopti-Pedan, simpanan anggota pada tahun 1982 sekitar Rp. 1,8 juta, dan tahun 1993 meningkat menjadi Rp. 77, 7 juta. Data di atas nrenunjukkan perkembangan kegiatan usaha dari kedua koperasi obyek pembahasan. Bagaimana dengan kontribusi yang diwujudkan? Dalam memusatkan perhatian kepada anggota dari ketua koperasi tersebut, penelitian ini menghasilkan, bahlva keseluruhan responder, (anggota koperasi) menjawab "koperasi tempat mereka bergabung bermanfaat dalam kehidupan mereka". Kedua koperasi telah memberi kepastian, bahwa beternak sapi perah maupun kerajinan tahu) tempe, dapat diandalkan sebagai pekerjaan tetap dan tumpuan kehidupan keluarga. Pekerjaan itu membahva perolehan pendapatan tetap setiap bulannya, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis. Kontribusi kedua koperasi juga diwujudkan melalui unit usaha logistik (KPBS-Pangalengan) maupun Toko Serba Ada (Primkopti-Pedan) sebagai wvadah pemenuhan kebutuhan konsumsi anggota dengan cara pembayaran angsuran. Dari segi kesehatan, kontribusi kepada anggota itu tercermin pula melalui kerja sama KPBS-Pangalengan dengan Tenaga Medis setempat melalui kegiatan Asuransi Kesehatan (Dana Kesehatan Ternak), maupun penyediaan fasilitas Klinik Kesehatan oleh Primkopti-Pedan kepada anggotanya. Penelitian juga menghasilkan, kedua koperasi dapat mewujudkan kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya, antara lain berupa penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung. Kedua koperasi telah menyerap sejumlah orang sebagai karyawan di dalam organisasi usahanya, serta membuka peluangpeketjaan akibat keberadaannya. Kontribusi lain adalah turut andilnya kedua koperasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, seperti bantuan dana renovasi tempo, ibadah, sarana pendidikan, dan sebagainya. Kontribusi lain, yakni kepada konsumen, kedua koperasi obyek pembahasan memperlihatkan wujud yang berbeda. Khususnya di KPBS-Pangalengan, kontribusi kepada konsumen yang bersifat non-kelembagaan meliputi tiga jenis kegiatan usaha, yaitu di bidang persusuan, Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR; dan Kepariwisataan. Di bidang persusuan, kontribusi itu diwujudkan dengan penyediaan susu murni setiap harinya kepada konsumen rumah tangga di kota Bandung dan Jakarta melahri perwakilan koperasi. Di bidang perbankan, KPBS-Pangalengan memberikan bantuan pinjaman kepada warga masyarakat sekitar yang membutukan dana tertentu, seperti bantuan modal pengembangan usaha, biaya pendidikan, dan lain-lainnya. Di bidang Kepariwisataan, kontribusi itu terwujud melalui pemidkan Hotel di wilayah Kecamatan Pangalengan yang dapat digunakan oleh pendatang yang membutuhkan tempat bermalam. Pada Primkopti-Pedan, kontribusi kepada konsumen diwz judkan melalui pemenuhan stock tempe dan produk aneka kripik. Produk tempe terbatas kepada pemasaran konsumen lokal, sedangkan aneka kripik lebih tersebar di 16 daerah (termasuk Kabupate Klaten) di pulau Jawa dan Bali. Kontribusi kpbs-pangalengan kepada bangan usaha lain terwujud dalam dua bentuk, yakni koperasi mitra kerja dan perusahaan industri pengolahan susu (IPS). Koperasi ini tidak hanya menampung produksi susu dart anggotanya saja, tetapi juga produksi nun' dart anggota koperasi lain di sekitar wilayah propinsi Jawa Barat sebagai mitra kerja. Sampai tahun 1994 KPBS-Pangalengan telah menjalin hubungan dengan 17 koperasi peternak sapi perah mina kerja. Sebanyak 80 persen produk susu yang diolah dan dipasarkan oleh KPBS-Pangalengan merupakan hash produksi susu dart peternak sapi perah anggotanya, sedangkan 20 persen berasal dart anggota koperasi mitra kerja. Implisit, KPBS-Pangalengan memberi kontribusi jaminan pekerjaan dan penalehan pendapatan kepada anggota koperasi mitra kerjanya. Kontribusi KPBS-Pangalengan ke perusahaan IPS terwujud dalam bentuk susu yang telah melalui milk treatment. Tercatat tiga perusahaan IPS yang selama ini men jadi penampung (baca: pembeli) praduksi KPBS-Pangalengan, yaitu PT. Indomilk, PT. Ultra Jaya, dan PT Frisian Flag Indonesia. Sejauh ini telah terjalin hubungan yang saling menguntungkan antar pihak koperasi dengan perusahaan IPS terrebut. Akhirnya, kontribusi kedua koperasi obyek penrbahasan kepada pemerintah memiliki ujud yang berbeda pula. Pada KPBS-Pangalengan, kontribusi itu dapat dihedakan ke dalam tiga bentuk hirarkhi pemerintahan, yakni Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Dalam lingkup Kabupaten, terwujud melalui penarikan dana retribusi oleh Pemda setempat sebesar Rp. 2,- per liter susu yang terjual. Menurut informasi, himpunan dana retribusi ini menjadi salah satu sumber dana pembangunan, terutama ditujukan untuk membantu pelaksanaan pembangunan di Kecamatan lain yang tergolong "kurang maju ". Dalam lingkup Kecamatan, kontribusi itu antara lain terwujud dari peranan KPBS-Pangalengan dalam mengisi pendapatan daerah Kecamatan Pangalengan khususnya. Berdasarkan perhitungan, sekitar 17,2 persen pendapatan Kecamatan Pangalengan pada tahun 1994 merupakan sumbangan KPBS-Pangalengan terhadap pendapatan anggatanya, dan sekitar 20,0 persen dari jumlah penduduk di wilayah ini bertumpu hidup dari pekerjaan peternakan sapi perah. Dalam lingkup Desa, kontribusi yang diwujudkan oleh KPBS-Pangalengan adalah penyisihan dana dari warga masyarakat anggota koperasi sebesar Rp. 1,- per liter susu yang terjrral. Himpunan dana ini, menurut keterangan sejumlah aparatur desa setempat, dimanfaatkan untuk merenovasi Kantor Desa, pembangunan pos-pos kamling /pos ronda, dan lain-lainnya. Pada Primkopti-Pedn, terutama dalam lingkup Kecamatan Peda, kontribusi koperasi ini terhadap pendapatan daerah mencalat sebesar 6.34 persen. Kontribusi lain adalah pembangunan tempat pengalahan limbah industri untuk menjaga keserasian dan kebersihan lingkungan, serta menjadi lumpuan hidup sekitar 1,23 persen dari jumlah penduduk di wilayah Kecamatan ini. Uraian di atas memperlihatkan, bahwa kedua koperasi obyek pembahasan telah menunjukkan keberhasilannya sebagai bangun usaha, balk dari segi perkembangan usaha maupun kontribusi yang diwujudkan. Sejumlah faktor penunjang dapat di antisipasi dalam penelitian ini, antara lain: - Tingkah laku ekonomi beternak sapi perch (KPBS-Pangalengan) maupun kerajinan tahu-tempe (Prinmkopti-Pedan) telah dikenal dan digeluti sejak lama oleh warga masyarakat di sekirarnya; - Dukungan kondisi Iingkungan fisik sekitar, terutama dalam upaya melakukan pengembangan kegiatan usaha beternak sapi perah maupun kerajinan tahutempe; - Keseriusan dan ketekunan Pengurus dan Pelaksczna dalam mengelola kegiatan usaha. Salah satu ha/ yang perlu dicatat, - pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya ditangani oleh Pelaksana (bukan Pengurus) melalui sistem perikatan; - Dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai sesuai dengan tuntutan yang ada, seperti komputerisasi, pemakaian mesin-mesin pengolahan canggih, dan sebagainya; - Kegiatan pemasaran yang berhasil memperpendek jarak, tanpa adanya ikut campur pihak "luar" yang terlalu jauh; - Keterlibatan pemerintah dalam posisi yang " wajar ", dalam arti terbatas kepada proses penrbinaan saja, seperti organisasi usaha, manajemen, pembukuan keuangan, dan sebagainya, tanpa terlalu jauh ikut campur ke clalam pengelolcan kegiatan usaha, Di sisi lain, dalam kegiatan usaha yang digeluti kedua koperasi obyek pembahasan, pemerintah telah berhasil menciptakan iklim kondusif, salah satunya dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Th. 1985 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional, yang antara lain menghimbau kepada perusahaan IFS untuk mengutamakan pemakaian hasil produksi susu dalam negeri terlenih dahulu, dan barn melakukan impor terhadap kekurangan yang ada. Perkembangan usaha dan perwujudan kontribusi kedua koperasi di atas berimplikasi terhadap pembentukan kondisi wilayah/daerah Kecamatan setempat khususnya. Dengan kcrta lain, kedrra koperasi telah menunjukkan peranannya dalam membentuk kondisi Ketahanan Wilayah/Daerah dalam lingkup Kecamatan (dan juga Kabupaten), terutama dalam aspek-aspek ideolagi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, atau dikenal dengan sebutan Panca Gatra. Peranan tersebut antara lain: Dari segi ideologis: Kedua koperasi obyek pembahasan telah rnemupuk nilai kebersamaan para anggotanya yang tercermin melalui sistem kerja berkelompok, penganrbilan keputrrsan secara bersama, dan sebagaina. Hal ini sejalan dan memperkuat nilai kebersamaan yang umumnya dianut oleh masyarakat Indonesia, ideologis Pancasila, serta cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 UUD " 45. Dari segi politik: Kedua koperasi telah mengenalkan dan menanamkan cascara berorganisasi modern, yaitu peranan dan fringsi bangun uscrha dalam mencapai peningkatan hidup anggota (dan keluarganya). Melalui pengelolaan usaha yang terorganisir secara baik, usaha yang dijalankan anggota dapat menjadi sumber penghasilan tetap yang lebih baik serta wahana peningkatan taraf hidup mereka. Di samping itu, melalui koperasi diintrodusir dan dikomunikasikan pula nilai-nilai demokratis sesuai dengan ciri yang disandang oleh bangun usaha koperasi; Dari segi ekonomis: Kedua koperasi telah menjalankan peranan dalam meningkatkan pendapatan anggota, sehingga mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk menrenuhi kebutuhan ekonomis sehari-hari. Bukan itu saja, kedua koperasi telah menciptakan dan menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung; Dari segi sosial-budaya: Dampak dari perolehan pendapatan tetap yang meningkat, memungkinkan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan sebagainya; Dari segi pertahanan-keamanan: Karena kualitas penduduk yang meningkat serta pemahaman dan kesadaran akan nilai kebersamaan yang semakin kuat, mengakibatkan kesadaran terhadap keamanan lingkungan yang meningkat pula. Hal ini membawa kepada kondisi pertahanan-keamanan di wilayah sekitar yang semakin membaik atau tangguh. Salah satu wujud nyata adalah andil penyisihan sebagian hasil pendapatan anggota untuk kepentingan membangun pos-pos kamling I pos ronda, serta partisipasi aktif warga masyarakat terhadap gerakan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Berdasarkan hasil studi kepada kedua koperasi obyek pembahasan, tampak bahwva pada dasarnya koperasi dapat menunjang pembentukan kondisi Ketahanan Nasional yang tangguh. Namun persyaratan mana yang harus dipenuhi adalah, kemampuan itu baru akan terwujud apabila koperasi tumbuh subur di bumi nusantara serta mencapai keberhasilannya sebagaimana yang diperlihatkan oleh kedua koperasi obyek pembahasan. Permasalahannya adalah, bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? Dari pengalaman kedua koperasi di was, dapat dltarik beberapa pelajaran yang perlu diperhatikan dalam upaya menumbuhkembangkan bangun usaha koperasi agar dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, yaitu: - Kegiatan usaha yang dija/ankan bukan merupakan hal yang relatif "baru" dikenal, melalnkan telah ada sejak lama, terintegratif dalam drrr serta menjadi orientasi tingkah laku ekonomi warga masyarakat sehari-hari; - Didukung oleh kondisi lingkungan sekitar, terutarna dalam upaya pengembangan usaha; - Keseriusan dan ketekunan dari Pengurus don Pelaksana. Dalam hal ini harus dibedakan antara kedua pihak tersebut, pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha harus dijalankan sepenuhnya oleh Pelaksana (bukan Pengurus) yang diperoleh koperasi melalui sistem perikatan; Sedapat mungkin memperpendek jarak pemasaran amara koperasi dengan konsumen, tanpa melibatkan pihak ketiga yang terlalu 'jauh " dalam kegiatan pengelolaan pemasaran tersebut; Keterlibatan pemerintah perlu berada pada batas dan posisi yang "wajar ", dalam arti hanya dalam konteks pembinaan tanpa terlalu dadam mencampuri pengelolaan kegiatan usaha. Termasuk dalam pembinaan ini adalah upaya pemerintah untuk tetap mewujudkan iklim kondusif, misalnya dengan memberikan perlindungan kepada kegiatan usaha koperasi untrrk mencegah adanya tindakan intervensi oleh pihak swasta. Namun yang perlu diperhatikan, perlindungan itu haruslah disertai dengan upaya untrrk membuat koperasi menjadi mandiri dan kompetitif nantinya, dan bukan menjadi manja serta ketergantungan terhadap peran pemerintah tersebut.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Dian Indrianty
Abstrak :
Uni Eropa (UE} merupakan pasar mebel erbesar di dunia dan sangat menjanjikan bagi pars produsen mebel, terutama asal negara berkembang. Indonesia memiliki tradisi sebagai negara penghasil mebel dan juga sejarah panjang dalam mengekspornya ke UE. Penelitian ini menyajikan gambaran tentang kondisi pasar mebel UE, dengan analisis pada aspek ekonomi yaitu perkembangan konsumsi dan impor di negara-negara terseleksi serta struktur penjualan mebel; aspek kebijakan perdagangan non-tarif yang berkaitan dengan perdagangan mebel dan pengaruh dari aspek sosial-budaya terhadap permintaan produk mebeI terutama dilihat dari perilaku konsumen (consumer behaviour). Penelitian ini akan bertitikberat pada peluang dan tantangan bagi pengembangan ekspor mebel Indonesia. Dengan demikian, masalah-masalah panting yang mempengaruhi industri mebel Indonesia akan dianalisis. Hubungan antara masalah-masalah tersebut dengan kinerja ekspor mebel Indonesia dalam perdagangan mebel dunia dan ke UE juga akan diteliti. Penelitian difokuskan pada household furniture karena kelompok mebel ini memiliki potensi permintaan di pasar UE. Selain itu, kelompok mebel ini juga memiliki pangsa yang besar dari keseluruhan ekspor mebel Indonesia, Oleh karena itu strategi bauran pemasaran sebagai sarana untuk meningkatkan ekspor juga akan dianalisis.
The European Union (EU) is the largest furniture market by far and is very lucrative to furniture producers, especially those from developing countries. Indonesia has a long tradition of producing furniture items and exporting them to the EU. This study presents an overview about the condition of the EU furniture market, with analysis on the economic aspects such as the development of consumptions and imports in selected countries as well as distribution structure; non-tariff trade policy that is relevant to the furniture trade and the influence of socio-cultural aspects to the demand for furniture products especially with regard to the consumer behaviour. The primary focus of this study is the opportunities and challenges for the development of Indonesian furniture export. Thus, important issues that affect the Indonesian furniture industry will be examined. The relationship of these issues to the performance of the Indonesian furniture exports in the global furniture trade and to the EU will also be studied. This study focuses on the household furniture since this group of furniture has demand potentials in the EU market. It also has a large share from the total Indonesian furniture export. Thus, the marketing mix strategy as the means of boosting the export sales will also be analyzed.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20655
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Wiriadidjaja
Abstrak :
Hutan Indonesia merupakan hutan yang kedua terbesar di dunia setelah Brasil. Lebih dari tiga dekade dengan eksploitasi hutan tanpa terkendali membuat hutan-hutan tersebut semakin hilang dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Studi terakhir tentang kehutanan mengindikasikan bahwa apabila tingkat kerusakan hutan tidak dapat ditahan, maka hutan yang tersisa akan hilang dalam waktu 10-15 tahun. Selama bertahun-tahun Komisi Eropa telah membangun substansi program pembangunan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia di sektor kehutanan. Program kerjasama yang dikenal dengan Program Kehutanan Komisi Eropa - Indonesia (ECIFP) didasarkan pada keperluan untuk melindungi dan mengelola secara lestari sumber daya hutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat, pembangunan umum ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Analisa penelitian difokuskan terhadap lima proyek ECIFP yang secara total kontribusi bernilai sekitar 110 juta Euro. Pada saat sekarang tinggal hanya satu proyek aktif yang tersisa yaitu Proyek Pengelolaan Kebakaran Hutan Sumatera Selatan. Dalam implementasinya proyek-proyek tersebut menemui beberapa kendala yang banyak disebabkan oleh kondisi dalam negeri Indonesia, seperti lemahnya penegakan hukum dan tata pemerintahan yang belum stabil. Namun sisi kelemahan juga terdapat pada konsep kerjasama itu sendiri. Adanya perbedaan agenda antara Komisi Eropa dan Indonesia, serta kurangnya kepercayaan dan transparansi membuat proyek-proyek tersebut tidak efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuannya. Saat ini sedang dijalankan sebuah proyek baru dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan proyek-proyek sebelumnya. Komisi Eropa dan pemerintah Indonesia dalam agenda kerjasama kali ini lebih memfokuskan kepada isu penataan pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan perdagangan. Tujuan dari proyek yang disebut sebagai FLEGT ini adalah untuk memperkuat fasilitas pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari, dan dengan demikian dapat mengatasi kegiatan pembalakan liar yang telah banyak terjadi
The forests of Indonesia are currently the second largest in the world, after those of Brazil. However they are disappearing at an alarming rate following more than three decades of uncontrolled exploitation. Recent studies indicate that, if the current rate of deforestation is not arrested, the remaining forests will disappear within 10-15 years. The European Commission has had a substantial development co-operation program with the Government of Indonesia (Goal) in the forestry sector for many years. Previously known as the EC-Indonesia Forest Program (ECIFP), conserve and sustainable manage Indonesia's forest resources taking account of the welfare of local populations, general development of the Indonesian economy and global concerns. This research focuses on five of the ECIFP projects which had a total value of 110 million Euro. At the moment there is just one residual project active under the ECIFP: The South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP). In the implementation phases, those projects met some challenges caused by the state condition of Indonesia, such as weaknesses in law enforcement and unstable governance. On the other side the concepts of the projects weren't relevant enough with the condition they had to face. Conflict of interests between European Commission and Indonesia, and lack of trust and transparency lead the projects to inefficiency and ineffectiveness. Currently the European Commission and Government of Indonesia is focusing their agendas in a smaller scale project named Forest Law Enforcement, Good Governance and Trade (FLEGT). The project aims to build good governance in Indonesia, strengthen law enforcement and trade. Those aims are planed to strengthen the GoI's capacity in managing the forests sustainable and therefore able to tackle the increasing illegal logging activities.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20772
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widiyatna
Abstrak :
Kenaikan harga BBM di awal Maret 2005 telah memicu kenaikan berbagai harga barang-barang kebutuhan pokok terutama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dikhawatirkan kenaikan berbagai harga barang dan jasa akan menambah beban hidup masyarakat dan akan menambah jumlah penduduk miskin. Untuk mengurangi beban, hidup masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang dana kompensasi BBM yang berwujud dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Mengevaluasi bagaimana pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tunai dan mendeskripsikan respon masyarakat. 2. Mengevaluasi apakah dana bantuan langsung tunai yang disalurkan telah rnencukupi atau meringankan beban penduduk miskin. 3. Mengidentifikasi apakah penyaluran dana bantuan langsung tunai dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan wilayah. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi pengumpulan data berupa observasi, wawancara, penelitian kepustakaan, Diskusi Kelompok Terarah. Penentuan responden menggunakan purposive sampling dan menggunakan analitis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian dana BLT belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan alur/prosedur yang diterapkan oleh BPS. Penyebabnya adalah beragamnya pengertian mengenai kemiskinan, hubungan kedekatan antara pencacah, ketua RW dan ketua RT dengan warga secara emosional ingin tetap menjaga hubungan baik dengan warga, sehingga dalam mendata terkadang tidak melihat tingkat kemiskinan warga. Respon yang muncul dari warga kekecewaan narnun dapat dimengerti oleh warga karena hubungan yang baik tersebut serta adanya solidaritas yang kuat dan persaudaraan yang telah lama terjalin sehingga antara warga yang mendapatkan dana bantuan langsung tunai dengan yang tidak mendapatkan telah terbiasa saling membantu. Warga yang mendapatkan dana bantuan Iangsung tunai biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok terutama konsumsi/ buat makan. Uang yang didapatkan sebesar Rp. 300.000 per tiga bulan hanya dihabiskan dalam jangka waktu dua minggu namun bagi warga uang tersebut sangat berarti dan sangat bermanfaat -dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok keluarga serta dirasakan cukup meringankan beban hidup meskipun belum dapat melepaskan warga dari lingkaran kemiskinan. Penyaluran dana BLT didukung dengan lingkungan warga yang mempunyai solidaritas kuat, adanya kebersamaan, saling membantu, terus bekerja, kreatif mampu mengelola lingkungan menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk usaha. Ternyata telah memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan ketahanan wilayah. Mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif tanpa ada gangguan dan ancaman terhadap masyarakat dan pemerintah.
The rise oil price at the beginning of March 2005 has triggered the rise in any consumable, mainly consumed by people. It is worried to increase ant goods and service price, consequently make public charge become heavier and will increase the amount of poor population. To decrease public charge, government issue Inpres No. 12, 2005 concerning oil compensation fund in the kind of cash direct help (BLT). This research, the purpose are follows: 1. To evaluate how to distribution of cash direct done and description people respond it. 2. Evaluate whether or not cash direct help distributed has been sufficient or soften life charge of poor people. 3. Identify whether or not distribution of cash direct help can give contribution to the increasing of domestic tenacity. While methodological research used is analytical descriptive research method through qualitative approach, include collecting data like observation, interview, library research, Focus Group Discussion. The appointment of respondents use sampling purpose and qualitative data analysis. The result of this research indicates that allocation of BLT fund is not yet fully implemented in accordance with applied procedure by BPS. It is caused by any senses of poverty, closeness relation between census taker, head of RW and head of RT with people emotionally who want to always keep good relationship with people. Appeared response is disappointed, but it can be understood by people because that good relationship and strong solidarity and friendship has been built for a long time, so there is mutual help between people who receive help or not. People who have received cash direct help actually use their fund to buy their basic need, mainly for eating. The amount of money received is Rp. 300.000 per three months, but it spends only in two weeks, but that money is very significant for people and very useful in meeting their family need as well as to soften their life charge, although they can not yet disengage their own selves from poverty circle. Distribution of BLT fund is supported by strong solidarity, togetherness, mutual help, continuity to work, creativity to manage environment has become opportunity to be used as a business. In fact, this fund has given positive contribution to the increasing of domestic tenacity, can create save and conducive environment indicated from harmonious atmosphere and stability without disturbance and threat to public and government.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20489
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>