Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 63 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agus Hadiawan
Abstrak :
Mantapnya ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan, ditentukan oleh tingkat keuletan dan ketangguhan dari masing--masing gatra yang menjadi sub-sub sistemnya, di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, meningkatnya ketahanan nasional di salah satu gatra secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Begitu pula sebaliknya, menurunnya keuletan dan ketangguhan dari salah satu gatra, dengan sendirinya akan berpengaruh pada penurunan kemantapan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan.

Dalam kaitan dengan itu, GBHN menyebutkan bahwa antara pembangunan nasional dan ketahanan nasional terdapat hubungan timbal balik yang positif, dalam arti berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional sedangkan terpeliharanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh akan menghasilkan pembangunan yang baik, yakni terciptanya pertumbuhan (kemajuan) yang terus menerus, pemerataan dan stabilitas dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Menurunnya penerimaan devisa yang berasal dari ekspor minyak bumi dan gas alam cair (migas) sebagai akibat penurunan harga di pasaran internasional yang dimulai pada tahun 1983, relatif telah menurunkan ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi, khususnya terhadap neraca pembayaran dan APBN. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penundaan pembangunan beberapa proyek besar yang banyak mengandung komponen impor, terutama barang modal harus mengalami jadwal ulang. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap impor barang-barang lainya, antara lain dengan cara memberlakukan lisensi impor khusus untuk barangbarang tertentu, atau pemberian monopoli kepada satu atau beberapa importir tertentu untuk barang-barang tertentu. Sebagai subsistem dari sistem ketahanan nasional, melemahnya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi selanjutnya akan berinteraksi dengan sub-sub sistem ketahahan nasional lainnya sehingga akan berpengaruh pula pada ketangguhan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan.

Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi semakin memburuknya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi pada khususnya dan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan pada umumnya yang diakibatkan oleh berkurangnya ketersediaan devisa, ditempuh melalui pengembangan peranan ekspor nonmigas. Dengan kata lain ekspor nonmigas diharapkan akan mampu mensubstitusikan penerimaan devisa yang sebelumnya lebih mengandalkan pada ekspor migas. Dengan demikian kebutuhan devisa untuk melanjutkan pembiayaan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berwawasan nusantara diharapkan tetap tersedia.

Upaya pengembangan ekspor nonmigas merupakan kebijaksanaan yang mengandung variabel strategis. Keberhasilan peningkatan kegiatan tersebut, selain akan lebih menjamin bagi ketersediaan devisa yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku dan barang-barang modal keperluan pembangunan yang belum dapat diproduksikan di dalam negeri atau sudah diproduksikan akan tetapi masih belum cukup, juga berpengaruh positif pada pembukuan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, pengelolaan sumber kekayaan alam yang masih bersifat potensial, pemanfaatan posisi geografis, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberhasilannya secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional. Namun demikian kebijaksanaan ini pun membawa keharusan pada pemerintah indonesia untuk lebih membuka diri. Strategi perdagangan Indonesia yang sebelumnya lebih bersifat "inward looking" atau substitusi impor yang berorientasi kepada pasar di dalam negeri, berubah menjadi strategi "outward looking" atau orientasi ekspor yang bercirikan perdagangan bebas dan perluasan ekspor. Hal ini dengan sendirinya membawa keharusan pada Indonesia untuk lebih meningkatkan peranannya dimasyarakat internasional.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Albert Abdi
Abstrak :
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh lahirnya kebijakan mobii nasional yang ternyata memiliki implikasi internasional, yakni munculnya gugatan tiga negara utama penghasil mobil dunia (Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat) di Forurn WTO. Permasalahan yang berkaitan dengan sengketa mobil nasional dalam forum WTO, berangkat dari adanya perbedaan pandangan diantara pihak yang bersengketa dalam menilai kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO, dimana pada satu menganggap kebijakan mobil nasional bertentangan dengan ketentuan WTO, sementara pada sisi lainnya menganggap kebijakan mobil nasionai dibenarkan oleh ketentuan WTO. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah ingin mengetahui pandangan pihak-pihak yang bersengketa dalam menilai kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang terjadi di forum WTO. Untuk menjawab permasalahan yang acla, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendekatan teori ekonomi politik internasional, khsususnya teori tentang pengambilan keputusan dan rezim internasional. Penulisan tesis ini menggunakan analij.a deskriptif dengan melihat pengaruh masing-masing independent variable terhadap dependent variable. Adapun data yang digunakan dalam studi ini sendiri diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis peroleh momperlihatkan bahwa adanya perbedaan pandangan dianiara negara penggug.at dan negara tergugat dalam rnelihat kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO, sesuai dengan "kepentingan nasional" rnasing-masing, telah menimbulkan sengketa dagang di forum WTO. Oleh karenanya dalam menerapkan :;uatu kebijakan, pemerintah hendaknya berlaku adil (tidak diskriminatif) dan b'Srsikap transparan. Disamping itu kuatnya keterkaitan / ketergantungan antar negara-negara di dunia (globalisasi), kebijakan domestik yang diambil suatu negara harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku di tingkat internasional.
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T508
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Kusumawati
Abstrak :
Tesis ini adalah mengenai ekspor manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat selama periode 1979-1996. Model yang digunakan diadopsi dari Model Luis Catao dan Elisabetta Falcetti (1999) yang kemudian disesuaikan dengan keberadaan data dan kondisi perekonomian Indonesia. Secara umum, bila dilihat dari sisi harga ekspor dapat dikatakan bahwa harga luar negeri, pendapatan mitra dagang, dan permintaan ekspor manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga ekspor manufaktur. Dalam hal ini untuk harga luar negeri dan pendapatan mitra dagang berkorelasi positif, sedangkan untuk permintaan ekspor manufaktur berkorelasi negatif. Dari sisi kuantitas ekspor, variabel tingkat penyerapan domestik dan ketidakpastian nilai tukar secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan harga relatif dan tingkat kapasitas produksi domestik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas ekspor manufaktur. Dalam hal ini untuk harga relatif berkorelasi negatif, sedangkan untuk tingkat kapasitas produksi domestik berkorelasi positif.
2000
T3666
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ani Nigeriawati
Abstrak :
Penulisan tesis ini berangkat dari Iatar belakang bahwa skema forum kerjasama inter-regional Asia-Europe Meeting (ASEM) - dengan kompleksitas dan keragaman yang ada di dalamnya - memiliki sejumiah permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam hubungan kerjasama kelompok Eropa (yang cliwakili oleh 15 negara ariggota UE) dan kelompok Asia (yang diwakili oieh 10 negara Asia Timur) dalam ASEM, bermula dari adanya perbedaan konsep kebijakan iuar negeri yang diterapkan oleh kedua kelompok tersebut, yaitu kebijakan kelompok nsgara-negara anggota UE di daiam ASEM yang cenderung menerapkau konsep-konsep sebagaimana terkandung dalam kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar negeri kelompok negara-negara Asia Timur yang cenderu ng menerapkan nilai-nilai Asia atau yang dikenal sebagai Asian vafues. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi dari perbedaan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar negeri Asia Timur terhadap permasalahan hubungan kerjasama UE dan Asia Timur dalam ASEM. Sedangkan asumsi peneiitian adalah bahwa perbedaan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar Asia Timur memiliki implikasi tertentu terhadap timbulnya permasalahan hubungan kerjasama UE dan Asia Timur da lam ASEM. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori pendekatan realisme dan teori kerjasama (cooperarion) dari Robert O. Keohane. Di dalam teorinya tersebut, Keohane menjelaskan bahwasanya suatu bentuk kerjasama tidalc akan lepas dari timbulnya konflik. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data penelitian adalah melalui Studi puslaka dan Studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari peneiitian ini adalah memang terdapat sejumlah permasaiahan dalam hubungari kerjasama UE dan Asia Timur di ASEM, yaitu (1) masalah perluasan keanggotaan ASEM yang mencakup kontroversi rencana keanggotaan Myanmar, Laos dan Kamboja ke dalam ASEM dan kriteria-kriteria keanggotaan ASEM (2) agenda dialog politic, dan (3) agenda yang berkaitan dengan WTO-related issues. Setelah penelitian dilakukan, dapat dijelaslcan bahwa permasalahan hubungan kerjasama yang dihadapi oleh UE dan Asia Timur di dalarn ASEM disebabkan oleh perbedaan kebijakan Iuar negeri yang dibawa oleh kelompok UE dan kelompok Asia Timur. Berdasarkan hal-hal tersbut di atas, kiranya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan Iuar negeri Asia Timur pada forum ASEM dengan timbulnya permasalahan hpbungan kerjasama kedua kelompok tersebut dalam ASEM.
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T4919
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Mulyadi
Abstrak :
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran strategis terhadap percepatan pemulihan kondisi nasional dan menjaga ketahanan nasional, mengingat jumlahnya menempati posisi terbesar dalam dunla usaha di Indonesia, dan menyerap hampir 90 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada. Dengan demikian, keberpihakan dan penciptaan iklim kondusif pada UMK akan memberikan nilai manfaat langsung terhadap mayoritas masyarakat Indonesia. Telah diakui secara nasional maupun internasional bahwa, LKM adalah institusi yang paling tepat untuk menjadi kendaraan utama dalam upaya pemberdayaan UMK, yang pada sisi lain juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan penggangguran sebagai permasalahan utama nasional. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Garut, dimana dalam propinsi Jawa Barat, termasuk yang kesejahteraan masyarakatnya belum beruntung dibandingkan wilayah lain, namun ada upaya sistemik dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMK. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1. Dukungan LKM dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMK 2. Dukungan LKM dalam meningkatkan kapasitas usaha UMK 3. Peran LKM dalam meningkatkan ketahanan daerah Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian kuantitatif menggunakan metode deskritif analitis. Disiapkan kuisioner sebagai pedoman wawancara terbuka untuk mendapatkan data nominal berkaitan dengan masalah penelitian kepada UMK dan LKM di Kabupaten Garut. Sedangkan data pendukung, didapat dari studi pustaka berbagai literatur dan dokumentasi yang diterbitkan dari berbagai lembaga, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan beberapa instansi di tingkat pusat. Sehingga pada akhirnya, tergambar secara obyektif dukungan LKM terhadap UMK untuk meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Garut. Penelitian di Kabupaten Garut ini dibatasi, dengan tiga permasalahan yang diharapkan jawabannya, yaitu : bagaimana dukungan LKM untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMK di Kabupaten Garut ?; bagaimana dukungan LKM untuk meningkatkan kapasitas usaha UMK ?; dan bagaimana peran LKM dalam meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Garut ?. Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa LKM sangat dibutuhkan dan membantu UMK untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan meningkatkan pendapatan. Demikian pula terhadap peningkatan ketahanan daerah Kabupaten Garut, peran LKM dapat dilihat atas tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan UMK yang juga rata-rata meningkat setelah mendapatkan fasilitas pinjaman dari LKM. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran bagi peningkatan kesejahteraan yang menjadi salah satu faktor utama yang mernpengaruhi ketahanan daerah.
Micro and Small-scale Enterprises (MSE) has strategic function to accelerate national revitalization and resilience. They have significant part in the whole business in Indonesia and provide almost 90% of employment. Therefore support and building conducive climate for MSE will directly create added value for majority Indonesian society. Micro Finance Institution (MFI) have been acknowledging in national and international that they are the perfect institution to become main vehicle in order to empowered MSE, which in the other hand they will also support the eradication of poverty and unemployment as a nation problem. The Research has taken place in Garut Regencycy in West Java Province that has the least prosperity, which the local government has systematic effort to increase the prosperity by empowering MSE. The result of this research is to observe: 1. MFI supports on fulfillment the capital needs of MSE 2. MFI supports on increasing the MSE capabilities 3. MFI roles on increasing the local preservation The Research conducted as quantitative research with analytical descriptive methods. Questionnaires have been made as an open interview guideline to gather the nominal data that related with MFI and MSE research problematic in Garut Regency. The research has been supported also by several literature and documentation published by various institute and local government at Garut Regency. Therefore in the end the MFI supports for MSE to increase the local resilience can be described objectively. The research has been limited for 3 problems which suppose to be resolved, : "How do MFI supports on fulfillment the capital needs of MSE, How do MFI supports on increasing the MSE capabilities and how do MFI take part on increasing the local resilience. The research result's has shown that MFI are really needed on helping MSE to increase their capacities and earnings. Local resilience increase as well as can be shown by improvement of education, health and earnings in average level after receiving MFI loan facilities. These 3 indicators turns into parameter measured for welfare and also as a key factor which affect the local resilience.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17951
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Sutrisno
Abstrak :
Posisi strategis dan sumber daya alam kelautan yang melimpah, tidak menjamin Indonesia untuk mengambil keuntungan dari potensi alamiah ini. Kelemahan penegakan keamanan dan penegakan hukum laut membuat maraknya berbagai ancaman keamanan di perairan Indonesia seperti perompakan, penangkapan ikan illegal, dan pengangkutan kayo illegal. Berbagai ancarnan keamanan laut ini memberikan dampak negatif terhadap sejumlah aspek ketahanan nasional seperti politik, ekonomi dan keamanan. Melalui metode TOWS, tesis ini akan menjelaskan secara kritis data - data kualitatif tentang kekuatan dan kelemahan internal dalam sistem keamanan laut, serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi sistem tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan penataan sistem keamanan laut yang memperhatikan aspek politik, ekonomi, dan keamanan baik di tingkat domestik maupun internasional dengan menerapkan strategi penyempurnaan sistem koordinasi yang telah ada untuk strategi jangka pendek, sambil mempersiapkan dan membentuk Indonesia Coast Guard yang rnerupakan strategi berikutnya. ...... The Strategical position waters and riched maritime resources did not guarantee Indonesia using advantages of this natural potention. The weakness of maritime security and law enforcement make the various maritime threats e.g sea robbery, illegal fishing and illegal logging in Indonesian waters. This threats made negative influence at the several aspect of national resilience especially politics, economic and security. By the TOWS methode , this thesis will descripts critically the qualitative data about the strength and weakness at internal of the system, and the enfluence of opportunity and threats at the external environment, This thesis concluded that Indonesia need a restructuritation of maritime constabulary concerning the dynamics of security, economic, and politic at domestic and international level by aplicating two strategies. Advancing the coordinating system at the short time strategy, while preparing and making the Indonesian Coast guard as the previous strategy.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20212
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wijaya
Abstrak :
Aktifitas untuk mewujudkan keadaan aman dan sejahtera bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara adalah pembangunan unsur-unsur ketahanan nasional secara sinergis. Pembangunan kekuatan pertahanan dan TNI sebagai komponen utamanya dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan nasional. Tetapi pembangunan sebagai implementasi Konsep Ketahanan Nasional hasilnya dapat mendua yakni meningkatkan ketahanan nasional atau sebaliknya menjadi ironi, biaya dan alokasi sumberdaya untuk pembangunan tidak sebanding dengan manfaatnya. TNI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan didukung empat industri farmasi untuk memberikan pelayanan dan dukungan bekal kesehatan dalam implementasi kebijakan pertahanan. Masalahnya masih banyak prajurit yang sakit di daerah operasi, ada keluhan pelayanan dan dukungan obat, tidak bermanfaatnya inovasi, sementara itu pembangunan dan pengembangan industri farmasi terns dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberadaan industri farmasi TN1 mengenai efisiensi dan efektifitasnya untuk kepentingan pertahanan dalam rangka ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah penelusuran data dan survey. Penelusuran data dilakukan untuk mendapatkan data input dan output industri farmasi TNI serta kebutuhan obat di lingkungan TNI. Survei dilakukan untuk mendapatkan data kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Teknik analisis efisiensi berdasarkan perbandingan nilai output terhadap nilai input dan penggunaan kapasitas produksi setiap tahun, mulai tahun 2000-2004. Analisis efektifitas berdasarkan perbandingan nilai output terhadap kebutuhan bekal obat dan perbandingan kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Hasilnya menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dan teknis tahun 2000-2004 berfluktuasi masing-masing berkisar 30 -155% dan 5 - 62%, umumnya tingkat efisiensi kurang dari 100%. Tingkat efisiensi bergantung pada kebijakan penentuan jenis dan kuantitas produksi, semakin besar kuantitas produksi dan jenis produknya bernilai ekonomi tinggi semakin meningkat efisiensi. Rendahnya kuantitas produksi dan rendahnya nilai ekonomi produk menimbulkan rendahnya efisiensi. Hasil produksi hanya memberi kontribusi kurang dari 50% kebutuhan pelayanan kesehatan, dan ironisnya kebijakan produksi belum diarahkan untuk kepentingan dukungan operasi militer, sehingga kapasitas produksi banyak menganggur. Hasil survei kepentingan pada 118 tenaga medis menunjukkan kepentingan obat untuk dukungan operasi militer, distribusi, pemanfaatan produk, teknologi dan mutu bahan baku perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Berdasarkan kondisi belum efektif dan belum efisien, analisis kekuatan dan kelemahan menunjukkan industri farmasi TNI lemah dan terancam yang disebabkan kebijakan suprasistem yang belum memberdayakannya sesuai tujuan dan kapasitas pembangunannya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari sudut pandang implementasi kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional, keberadaan industri farmasi TN1 belum efektif dan belum efisien, Iemah dan terancam. Untuk itu disarankan, dalam jangka pendek ada kebijakan pemberdayaan kemampuan produksi dan distribusinya. Dalam jangka panjang industri farmasi TNI direvitalisasi dan diintegrasikan oleh Departemen Pertahanan R1 agar efisien dan efektif melayani kepentingan pertahanan dan kepentingan nasional di bidang kesehatan.
The activity to implement the National Resilience Concept to provide national security and prosperity is synergistic development of national power elements. The main objective of development of the Indonesian Military (TNI) as the core of national defense force is to provide national security. The result of development as the implementation of National Resilience Concept may be ambiguous namely to improve the national resilience or it may be irony. The expense and allocation of resource for the development is not balance with the benefit thereof. Indonesian Military as the core of defense force is supported by four pharmacy industries to provide the service and medical support in implementing the defense policy However there are still many sick warriors in operation area, complaint on service and medicine support, the absence of benefit on innovation while the pharmacy industry building and development are continuously made. The objective of this research is to analyze the existence of the Indonesian Military pharmacy industry. It is focused on its efficiency and effectiveness for the interest of the national defense and security. The method of this research is data research and survey. The analysis on efficiency is based on the ratio of output value to input value and the use of annual production capacity, as of 2000-2004. Meanwhile the analysis on effectiveness is based on the ratio of output value to the need of medicine and findings of survey of the interest of the users of Indonesian Military pharmacy industry products. The findings there of indicate that the economical and technical efficiency level of 2000-2004 fluctuates around respectively 30-155% and -62% and generally speaking the efficiency level is less than 100%. The efficiency level depends on the policy on production type and quantity determination. The higher the production quantity and economic value of product type, the higher the efficiency. The low production quantity and economic value of product result in the low efficiency. The production contributes only less than 50% of the need of medical service and ironically the production policy is not yet directed to the interest of support for military operation, so that many production capacities are not utilized. The findings of survey on 118 medical workers indicate that it is necessary to take into account and improve the medicine interest to support the military operation, distribution, product utilization, technology and raw material quality. The analysis on strength and weakness indicates that Indonesian Military pharmacy industry is still weak and threatened because of the supra system policy that does not empower it in accordance with the objective and capacity of development. The conclusion of this research indicate that the existence of Indonesian Military pharmacy industry in implementation of defense policy and national resilience is not effective and efficient, weak and is threatened. In short term it requires the empowerment policy to utilize production capacity and product distribution to provide medical support and medical service. 1n long term it is suggested that the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia should revitalize and integrate it for efficiency and effectiveness of national interest and defense interest in medical sector.
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20303
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hermanu Dwi Atmono
Abstrak :
Sampai saat ini masalah kemiskinan masih merupakan fenomena sosial yang terus berkembang. Walaupun banyak upaya untuk mengatasi kemiskinan, tetapi secara mendasar masalah ini belum pernah terselesaikan dengan baik. Secara politis, issue kemiskinan (termasuk kemiskinan di perkotaan) masih diperdebatkan. Mengatasi kemiskinan di perkotaan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin kota untuk dapat mandiri. Namun perlu disadari bahwa kemiskinan di perkotaan adalah masalah multi dimensi yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi semata. Masyarakat miskin perkotaan bukanlah kelompok yang tidak berdaya sama sekali, melainkan pada dasarnya mereka juga mempunyai potensi tertentu yang dapat diberdayakan. Agar mereka dapat melepaskan diri dari problema kemiskinan. Perkembangan pelaksanaan kegiatan bina ekonomi PPMK yang semula ditujukan untuk pemberdayaan "orang miskin", telah bergeser kepada "orang yang perlu diberdayakan yang mempunyai usaha", sehingga dalam beberapa tingkat sudah tidak tepat sasaran. Utamanya lagi, tingkat pencapaian penerima manfaat secara persentase masih kecil. Demikian pula untuk jenis kegiatan bina sosial, pemanfaatan tidak diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi lebih fokus kepada kegiatan karitas dan pemberi santunan padahal tugas ini dapat dicakup dari program lain. Dalam konteks ini, mungkin merupakan cara trickle down effect alit lokal terhadap kondisi tidak diberinya pinjaman dana bagi penduduk miskin. Di sisi lain, kegiatan bina fisik sudah lebih terfokus pada peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Iingkungan, meski di sisi lain, berpotensi pula menimbulkan kesenjangan antar RT. Atas pertimbangan di atas, maka PPMK cenderung memiliki potensi untuk membangun segregasi dan enclave baru di tingkat komunitas yang diciptakan oleh alit lokal. Intervensi negara ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat itu sendiri membawa peluang bagi rejim yang berkuasa untuk kepentingan kelompok mereka. Akibatnya masyarakat menjadi sangat tergantung kepada bantuan pemerintah. Irnplikasinya bukan hanya menambah keuletan dan ketangguhan melainkan ketergantungan.
Until now, poverty problem is still social phenomenon. Although many poverty evaluation has been introduced, but not finished yet with successful. As political issue (include poverty in city), poverty is debate table. The bottom line of Poverty alleviation in city is empowerment effort, to the poor for independence. But we should realize that poverty is multi dimension problem. So the effort of alleviation can not do in economic aspect itself. The city poorer have specific potential to empowerment for them, so they can solver their problem. The activity of economic train in PPMK has changed from empowerment "the poor people" to "the people who need the empowerment and who own the business". So we can say that objective is not right. Especially the target do not cover high percentage many people. In social train, the use of loan not directed to for increase capacity building, but focus in charity activity. In this context is the way to tricle down effect local ellite on condition not gives loan to the poor. In other side physical train activity had focus on health infrastructure improvement although have potential effect on infrastructure gap in RT Level. For that reason, PPMK tend to make segregation and new enclave in community level which created by local elite. State intervention to daily social and economic life without concern to empowerment and self fulfillment community can create the government to influence the community. So the community can highly dependent to aid of government.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T 20767
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Astri Kristi
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8137
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lusi Jowinstianti
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8167
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>