Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa penguasaan fisik atas tanah harus beralaskan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak yang menjadi pemegang hak. Adapun sengketa Tanah Surapati 29/33 di Kota Bandung, suatu bidang tanah yang telah terdaftar berdasarkan UUPA pada SHGB No. 43/Ds. Balubur, dimulai sejak peristiwa G.30.S/PKI yang berdampak suatu penguasaan fisik atau okupasi militer yang mengambilalih tanah berikut bangunan milik perserorangan. Pada putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa penguasa fisik yang saat ini menempati tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu perbuatan melwan hukum, sekalipun sudah beritikad baik dengan merawat dan membayar kewajiban pajak atas tanah tersebut yang telah dikuasai sejak 1966 hingga sekarang. Sementara Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memberikan suatu rekomendasi atas hak prioritas kepada ahli waris pemegang hak sebelumnya yang terdaftar untuk melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sehingga demikian demi keadilan dan kemanusiaan, dinamika politik tidak menghapus hak-hak keperdataan seseorang.

---

This thesis analyzing how the national agrarian law (land law) regulates the aspect of physical tenure of land, which is required in relation to register the land, become the matter that being expected, as the land dispute that mentioned in Supreme Court Decision No. 978 K/PDT/2014, dated 26 August 2014. This research includes legal normative study or bibliography study using secondary data source. The result shows that physical tenure of land needs to have the legal rights of such land. The procedure to obtain the rights of land must comply with the prevailing law, so with its legal certainty to secure the rights of the subject that act as the right holder. While the land dispute of Tanah Surapati 29/33 located in Kota Bandung, an area of land that registered under national land law (Law No. 5/1960, known as UUPA) on Guna Bangunan certificate No. 43/Ds. Balubur, has started on the accident of G.30S/PKI that resulted in physical tenure or military occupancy that took over the land with its building which eventually belongs to private person. On the abovementioned Supreme Court decision, the judges panel had decided that the current physical tenure are not duly the law therefore such act must conclude as unlawful act, despite the good will to take care and paid the tax for such land since their tenure on 1966 until now. While the National Land Bureau (BPN) are ordered to give recommendation of "priority right" for the heirs of the registered rights holder to apply for land rights for such land. Therefore, in matter of justice and humanity, the dynamic political situation are not degrading the private rights of any person."

"Penelitian ini membahas mengenai kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur dengan jaminan berupa boedel waris. Bank dalam hal memberikan kredit harus memiliki keyakinan dan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menunjang keyakinannya tersebut, salah satu cara yang dilaksanakan antara lain adalah mensyaratkan adanya jaminan kredit kepada calon debitur. Dalam hal penjaminan benda tidak bergerak berupa boedel waris oleh debitur yang merupakan salah satu dari ahli waris, maka hal tersebut berarti debitur turut pula menjadikan hak waris dari para ahli waris lainnya menjadi jaminan atas utangnya kepada bank. Seiring berjalannya waktu, apabila di kemudian hari debitur mengalami gagal bayar, maka pihak bank akan menyita jaminan berupa boedel waris tersebut dan kemudian dieksekusi untuk mendapatkan pencairan dana guna pelunasan utang debitur. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan ahli waris terhadap boedel waris dan substansi serta prosedur pembebanan Hak Tanggungan. Selain itu, apabila boedel waris dijadikan jaminan utang kepada pihak lain, maka kemungkinan adanya kreditur lain yang kedudukannya menjadi terpengaruh oleh bank sebagai kreditur pemegang hak jaminan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Hasil dari analisa dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh ahli waris berkedudukan serta bertindak sebagai penjamin oleh karena mereka wajib turut menandatangani perjanjian penjaminan, yang berarti memahami risiko yang akan timbul. Selain itu, dengan adanya pembebanan Hak Tanggungan atas boedel waris menyebabkan kedudukan bank sebagai kreditur dengan hak jaminan kebendaan diutamakan dari kreditur lain yang mungkin ada.

---

This research discusses about banking credits by the debtor with a unitary of inheritance as the collateral. In giving credit, the bank must has trust and apply the precautionary principle to the debtor. For support the trust, the bank can require a collateral to guarantee the debtor’s debt. In case of the debtor make an immovable object in the form of unity of inheritance as a collateral, it means that the debtor use the inheritance rights of all the heirs as the collateral of his debt. By the time, if the debtor cannot pay the debt, so the bank will confiscate and execute the collateral to get the repayment. Therefore, the problems of this study is about the position of heirs against unitary of inheritance also the substance and procedure of mortgage. On the other hand, if the unitary of inheritance used as collateral to the bank, so there is a possibility to another creditors whose position is affected by the bank as the creditor that hold the collateral right. The type of research in this research is analytical-descriptive, while the data type used in this research is secondary data. The analysis result of this research is about all the heirs act as guarantor because they all signed the collateral agreement. It means all the heirs know the risk that might be exist due to the endorsement they gave. Other than that, the bank as the collateral right holder will be prioritized in get the repayment of the debt beside all the creditor with no collateral."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan kekuatan Surat Keterangan Ganti Rugi dalam tatanan normatif hukum tanah nasional serta implikasi hukum dari penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi oleh PT Hasrat Tata Jaya di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN PBR juncto Putusan Nomor 349/PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis-normatif. Kedudukan dari SKGR dalam tatanan normatif hukum tanah nasional bukan merupakan alas hak kepemilikan suatu bidang tanah sebagaimana sertipikat, melainkan hanya berupa bukti penguasaan fisik atas suatu bidang tanah yang kemudian dapat di daftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk menjadi hak milik. Surat dasar seperti SKPT maupun SKGR tidak mungkin dapat dinyatakan membuktikan kepemilikan suatu pihak atas suatu bidang tanah lebih daripada pihak lain yang memegang sertipikat atas suatu bidang tanah yang sama. Ketika suatu SKGR diterbitkan di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai, harus diteliti kembali apakah terdapat faktor yang mempengaruhi keabsahan sertipikat tersebut, misalnya terdapatnya cacat administrasi dalam prosedur penerbitannya. Saran yang dapat diberikan adalah bagi masyarakat yang masih menguasai tanah Negara berdasarkan surat-surat dasar seperti Surat Keterangan Pemilikan Tanah maupun Surat Keterangan Ganti Rugi baiknya memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sedang gencar di lakukan pada saat ini untuk mendaftarkan tanahnya guna mendapatkan bukti hak kepemilikan atas tanah yang kuat berupa sertipikat dan tidak seterusnya hanya berpegangan kepada SKPT maupun SKGR yang hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan fisik permulaan atas bidang tanah tersebut.

---

The issues of this thesis are the standing and the power of Certificate of Compensation (SKGR) within the normative order of the national land law and the legal implication of a Certificate of Compensation (SKPT) by PT Hasrat Tata Jaya that is published on a land with a Right to Use Title in the verdict number 349/PK/PDT/2017 juncto Pekanbaru district court verdict number 75/Pdt.G/2007/PN PBR. The analysis is conducted through a normative-juridical view. Seen from the normative order of the national land law, the Certificate of Compensation shall not be deemed as a land ownership title, instead just as a proof of domination of a land that could be registered into an ownership right subsequently. Neither SKGR nor SKPT shall prevail the existence of a land certificate, and in the case of the aforementioned, the validity and legality of the land certificate should be examined carefully. Author suggests the citizens who dominate a land only with a basis of either SKGR or SKPT should make use of the Complete Sistematical Land Registration (PTSL) to register their land in order to claim a strong proof of land ownership, in a form of land certificate. "

"Secara das sollen, hibah tanah harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Namun, secara das sein dikenal adanya perjanjian pengikatan hibah tanah. Permasalahan hukum muncul manakala perjanjian tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akta hibah, sedangkan obyek hibah sudah digunakan oleh penerima hibah, seperti dalam kasus Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A (penerima hibah) dan PT. B (pemberi hibah). Dalam hal penerima hibah hanya mempunyai bukti berupa perjanjian pengikatan hibah, perlu dilakukan analisis yuridis mengenai kedudukan dan fungsi perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah sebagai perjanjian obligatoir serta keabsahan dan akibat hukum Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A dengan PT. B yang sudah daluarsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan teknik pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kedudukan perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah sebagai perjanjian obligatoir termasuk kedalam perjanjian bantuan berupa perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan perjanjian pokoknya yaitu akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Perjanjian ini hanya melahirkan hak dan kewajiban para pihak, tetapi belum memindahkan hak milik. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A dengan PT. B adalah tidak sah karena perjanjian tersebut secara yuridis telah berakhir dengan lewatnya jangka waktu pembuatan akta hibah berikut dokumen tanah lainnya yang menjadi obyek perikatan sebagaimana kesepakatan para pihak. Untuk itu, perlu adanya pembatasan jarak antara pembuatan akta hibah setelah ditandatanganinya perjanjian pengikatan hibah dan pencantuman pelimpahan wewenang dalam perjanjian pengikatan hibah apabila pemberi hibah meninggal dunia.

---

In das sollen, land grants must be carried out with a grant deed made by PPAT. However, it is basically known that there is an Agreement on Binding of Land Grants. Legal problems arise when the agreement is not immediately followed up with the making of a Grant Deed, while the object of the grant has been used by the recipient of the grant as is the case in the Agreement on Binding of Land Grants between PT. A as the recipient of the grant and PT. B as the grantor. In the event that the recipient of the grant only has evidence of transfer of rights in the form of a Grant Engagement Agreement, it is necessary to do a juridical analysis of the position and function of the Grant Engagement Agreement on the object of land rights as a legal agreement and legal and legal agreement between the PT. A with PT. B that has expired. This study uses a normative juridical method that is descriptive analytical and uses secondary data analyzed by qualitative approach techniques. From the results of the study, it was found that the position of the Grant Engagement Agreement on the object of land rights as an obligatory agreement was included in the assistance agreement in the form of a preliminary agreement which served to prepare the main agreement namely the Grant Deed made by PPAT. This agreement only gives birth to the rights and obligations of the parties, but has not transferred ownership rights. The validity of the Agreement on Binding of Land Grants between PT. A with PT. B is invalid because the agreement has legally ended with the passing of the period of making the grant certificate and other land documents which become the object of the engagement as agreed by the parties. The suggestion from the author is that there is a need to limit the distance between the making of a grant deed after the signing of a binding agreement on the grant and the inclusion of delegation of authority in the binding agreement of the grant if the grantee dies."

"Penyaluran kredit oleh Bank mengandung risiko adanya ketidakmampuan debitur dalam melunasi utangnya, untuk itu pembuatan perjanjian kredit selalu diiringi dengan perjanjian pembebanan jaminan. Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan yang digunakan oleh Bank untuk menjamin pelunasan utang debitur. Pembebanan jaminan Hak Tanggungan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas objek jaminan. Apabila dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang turut memiliki objek jaminan maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Permasalahan menarik untuk diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pengikatan Hak Tanggungan atas tanah harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1228K/PDT/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris, mengetahui tanggung jawab PPAT atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum, dan mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pengikatan hak tanggungan atas tanah harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam kasus ini tidak sah karena ketidakwenangan pemberi Hak Tanggungan melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. Untuk itu PPAT seharusnya bertanggung jawab atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum. Selain itu, perlindungan hukum bagi ahli waris dalam kasus ini adalah dalam bentuk preventif dan represif.

---

Credit disbursement by the Bank carries the risk of the inability of the debtor to repay the debt, for which every credit agreement is always accompanied by a guarantee agreement. Mortgage Guarantee is one of the guarantee institutions used by the Bank to guarantee repayment of debtor debts. The imposition of mortgage guarantee must be carried out by the party authorized to take legal action on the object of guarantee. If the drafting of the Mortgage Guarantee Deed (APHT) is carried out without the consent of the party who also owns the object of guarantee, it will cause problems in the future. An interesting problem to be raised in this thesis is regarding the imposition of mortgage guarantee to inherited land that made without the consent of the heirs in the case of the Supreme Court verdict Number 1228K/PDT/2018.

The purpose of this research is to find out how the validity of the APHT to inherited land that made without the consent of the heir, to know the responsibility of the PPAT that made juridical defect APHT, and to know legal protection for the heirs against the mortgage guarentee imposition to inherited land that made without the consent of the heirs. This research was conducted by the research of normative-juridical, namely by collecting data sourced from literature and by analyzing data qualitatively. This research is conducted using an analytical description type of methods. Data on this research is secondary data gathered using literature studies.

Based on the results of the study it can be concluded that the Mortgage Guarantee Deed (APHT) in this case is invalid because of the inability of the mortgage guarantee giver to take legal action against the object of the guarantee without the consent of the heirs. PPAT while doing their job must be carefully and thoroughly analyze the parties. In addition, legal protection for the heirs in this case is in the form of preventive and repressive measures."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami degradasi yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris harus menghormati langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mendisiplinkan perbuatan Notaris.

---

This thesis discusses how to accountability of a notary public who commits negligence or even intentional in the conduct of his office, such as in the Decision of the Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016 where the notary made a conflicting deed with Material truth. The issues discussed include Notary's accountability of the deed which is contrary to material correctness and the legal consequences of notarized deed that contradicts to the material truth under the verdict Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016. The research uses a juridical-normative form of descriptive-analytical. Also using the secondary type of data by using document studies and data analysis using a qualitative approach. The results of this research that the deed was made by the notary was degraded which causes the deed to be deed under hand and notary must respect the steps conducted by the Notary Supervisory Board to discipline Notary actions."

"Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754. Utang piutang diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian dibarengi dengan penyerahan benda sebagai jaminan. Faktanya di dalam masyarakat masih banyak di temukan benda yang dijadikan jaminan bukan benda miliknya tetapi benda milik orang lain. Adakalanya pemilik tidak mengetahui benda tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam utang piutang. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Menurut sifatnya, penelitian yang akan dilakukan memiliki tipe penelitian deskriptif analisis dengsn jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian hutang piutang dapat menggunakan objek jaminan milik orang lain/ pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut menyetujui digunakannya objek tersebut menjadi jaminan hutang piutang. Penandatanganan akta notaris (partij acte) oleh para penghadap secara bersama-sama dan dihadapan notaris merupakan syarat mutlak yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN, dimana jika tidak dipenuhi maka akta notaris akan kehilangan otentisitasnya (akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan), kecuali ada halangan untuk membubuhkan tanda tangan dengan tetap memperhatikan pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN (surrogat).Terhadap pembuatan aktanya notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata maupun pidana.

---

Debt is money borrowed from others and lent to others. Debt in the Civil Code is called a loan and loan agreement regulated in article 1754. Debt begins with an agreement called a debt agreement between two legal subjects called the debtor and creditor, then accompanied by the handover of objects as collateral. There are still many people found in objects that are used as collateral, not their belongings, but objects belonging to others. Sometimes the owner does not know the object is used as collateral in the debt. This study uses a juridical-normative research method. The study was a descriptive-analytical study uses secondary data, and data obtained by the documents or library materials.

Based on the study, the debt agreement can use the collateral object owned by another person / third party if the third party agrees to use the object as collateral for the debt. The signing of the notary deed (partij acte) by the viewers together and before the notary is an absolute requirement specified in article 16 paragraph (1) letter m and paragraph (7) UUJN, where if not fulfilled, the notary deed will lose its authenticity (deed only has the evidentiary power as a deed under the hand), unless there is an obstacle to affix a signature while paying attention to article 44 paragraph (1) and (2) UUJN (surrogat). Accountability can be requested both administratively, civilly and criminal."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Pihak Ketiga terhadap Pengajuan Kredit Tambahan Tanpa Persetujuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai implikasi hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan pihak yang sama, nomor yang sama dan tanggal yang sama tetapi memiliki isi yang berbeda, selain itu dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai jaminan hak tanggungan atas tanah milik pihak ketiga terhadap pengajuan kredit tambahan tanpa persetujuan berdasarkan studi putusan, serta mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN yaitu implikasi adanya pembatalan dan tidak berkekuatan hukum 2 (dua) akta autentik yang dibuat oleh Notaris Faisal yang merupakan akta kuasa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pihak ketiga selaku pemilik sertifikat hak milik yang tanahnya dijadikan objek jaminan, kredit yang diajukan dibatalkan, para tergugat yang terlibat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan sertifikat hak milik yang dijadikan agunan harus dikembalikan. Selain itu, mengenai jaminan hak tanggungan yang dijadikan objek jaminan ternyata tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab Notaris atas perbuatannya, Notaris mendapat teguran tertulis serta harus turut menanggung ganti rugi dengan tanggung renteng atas kerugian Hj. Ellydawati selaku pihak ketiga yang dirugikan.

---

ABSTRACTThis research discusses about The Guarantees of Mortgage Land Rights on Third Parties Asset of the Submission Towards Additional Credit without Approval (Study of Decision of the Medan District Court Number: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN). The problem in this study is about the legal implications of the authentic deed made by a Notary with the same party, the same number and the same date but has different contents, besides that in this study also will discuss the guarantee of mortgage rights to third parties land towards additional credit applications without approval based on the study of decisions, and knowing the notary's responsibility for the authentic deed he made. This study uses juridical-normative research methods, the typology of research used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools, namely by studying documents and interviews. The results of this study are based on Decision Number: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN, namely the implications is vid ab initio and non-legal enforceable of 2 (two) authentic deeds made by Notary Faisal which is a deed made without knowing and without the approval of the third party as the owner of the certificate of ownership, the land is used as the object of guarantee, the proposed loan is canceled, the defendants involved are declared to have committed an unlawful act, and the certificate of ownership used as collateral must be returned. In addition, the guarantee of the security rights used as the object of the guarantee has never been registered with the Land Office because it is not in accordance with the applicable provisions. Then as a form of responsibility of the Notary for his mistakes, the Notary receives written reprimand and must also bear compensation with joint responsibility for the loss of Hj. Ellydawati as the third party who was aggrieved."

"Perjanjian Utang Piutang adalah perjanjian dimana pihak kreditur memberikan sesuatu kepada debitur, dengan syarat pihak debitur mengembalikan dengan jumlah yang sama. Namun diperlukan jaminan atas utang salah satunya hak atas tanah dengan menggunakan Hak Tanggungan, namun ada kalanya kreditor tidak menginginkan eksekusi dalam hak tanggungan, melainkan menggunakan PPJB dan Kuasa Untuk Menjual, yang mana bila debitor ingkar janji, maka kreditor dapat menjual atau memiliki jaminan tersebut. Dengan permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimanakah kekuatan hukum pembuatan akta PPJB dan kuasa untuk menjual yang didasarkan pada perjanjian Utang piutang (analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt), status peralihan hak atas tanah dan AJB yang dibuat berdasarkan akta PPJB dan kuasa menjual yang didasarkan pada perjanjian Utang piutang dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh notaris untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. pada putusannya hakim menetapkan bahwa PPJB dan Kuasa Untuk Menjual yang dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan yang awalnya adalah Utang piutang menjadi jual beli, dan tidak sesuai dengan sebab yang halal karena tujuannya menguasai objek secara melawan hukum. Serta pemindahan hak atas tanah yang dilakukan adalah batal demi hukum, serta upaya yang dilakukan notaris adalah harus menjalankan jabatan dengan tidak berpihak dan menjelaskan akta kepada para pihak.

---

Credits Agreement are agreements where the creditor gives something to the debtor, provided that the debtor shall return the same amount. However, collateral for debt is required , one of them is the rights to land by using Mortgage, but sometimes when creditors do not want execution in mortgages, but use PPJB and Power of Attorney to Sell, which if the debtor breaks the promise, then the creditor can sell or have the guarantee. while the problems formulated,  how is the legal force of making PPJB deeds and the power to sell based on the debt agreement (analysis of the Surakarta District Court`s decision Number 115/Pdt.G/2017/PN.Skt), the status of the transfer of land rights and AJB passed or made on the basis of the PPJB deed and the power of attorney to sell based on the debt agreement and what efforts can be made by the notary to protect the interests of both parties in the case. This study uses normative legal research methods, with descriptive analytical research typology. in its decision the judge stipulates that the PPJB and the power of attorney to sell made are invalid, non-binding and null and void because the legal terms of the agreement are not fulfilled, which are not in accordance with the initial agreement that the debt becomes a sale and is not in accordance with the legal because the goal is to control the object against the law. As well as the transfer of land rights carried out is null and void by law, and the efforts made by the notary are to carry out the position impartially and explain the deed to the parties."

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."