Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan antara dua warganegara yang berbeda, dimana satu pihak warga negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing. Calon suami istri sebelum atau pada waktu perkawinan atau suami istri setelah perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin dalam perkawinan campuran, yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan mengenai harta kawin berupa hak atas tanah, tidak dapat berlaku surut terhadap hak atas tanah yang diperoleh sebelum adanya perjanjian kawin. Status hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan dan hak guna, usaha, tidak dapat dipunyai atau dimiliki oleh warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana jika hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang diperoleh selama perkawinan campuran, dilakukan pemisahan harta berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji keabsahan perkawinan campuran,  subjek dan objek hak atas tanah dan waktu  hak atas tanah diperoleh, yaitu sejak atau sebelum  perkawinan campuran sah secara hukum. Harta kawin berupa hak atas tanah yang diperoleh sebelum perkawinan campuran sah, tetap merupakan milik pribadi masing masing suami istri, yang tidak dapat dijadikan objek pemisahan harta  Harta kawin berupa hak atas tanah yang diperoleh setelah perkawinan campuran sah, yang oleh undang-undang pokok agraria, dilarang dipunyai oleh warga negara asing melalui perkawinan campuran, tidak dapat dilakukan melalui pemisahan harta.

Kata Kunci: Harta Kawin, Perkawinan Campuran, Pemisahan Harta

---

ABSTRACT Mixed marriage is a marriage between two different citizens, where one party is an Indonesian citizen and the other is a foreign citizen. Prospective husband and wife before or at the time of marriage or husband and wife after marriage, can make a marriage agreement regarding property in marriage. Agreements for marriage in mixed marriages, which are made after the marriage takes place regarding the property of marriage in the form of land rights, cannot apply retroactively to the rights to land acquired prior to the marriage agreement. The status of land rights in the form of property rights, building use rights and usufructuary rights, business, cannot be owned or owned by foreign citizens either directly or indirectly. What if the land rights in the form of building usufructuary rights obtained during mixed marriages are carried out by the separation of assets based on court decisions. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the validity of mixed marriages, the subject and object of land rights and when land rights are obtained, ie from or before a mixed marriage is legally legal. Marital assets in the form of land rights acquired before a mixed marriage are legal, still private property of each husband and wife, which cannot be the object of the separation of assets of married property in the form of land rights obtained after a legal mixed marriage, which is based on agrarian law, prohibited from being owned by foreign nationals through mixed marriages, cannot be done through the separation of property.

Keywords: Marriage Assets, Mixed Marriage, Property Separation

 

"

"Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini, banyak kalangan masyarakat yang memiliki ide-ide kreatif dan prestasi yang melahirkan Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu dari beragam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Pemerintah dalam merumuskan pasal yang mengatur bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia patut didukung dan diapresiasi. Namun dalam prakteknya, belum banyak ditemui bahkan tidak ditemui jaminan fidusia dalam bentuk Hak Cipta. Hal tersebut terjadi karena belum terdapat ketentuan lebih lanjut dan jelas yang mengatur mengenai mekanisme Hak Cipta digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat Akta Jaminan Fidusia dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas Hak Cipta mengingat fidusia atas Hak Cipta adalah merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dan dalam hal ini Notaris memiliki peranan dan tanggung jawab atas pembuatan Akta Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

---

Along with the current development and technology, many people have creative ideas and achievements that invented Intellectual Property Rights. One of the various Intellectual Property Rights is Copyright which as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In Article 16 paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright stipulated that Copyright can be used as a fiduciary guarantee. The government in formulating articles that stipulate the copyrights can be used as fiduciary guarantees should be supported and appreciated. However, in practice, there have not been many people found that even fiduciary guarantees in the form of Copyright have not been found. This happened because there were no further and clear provisions related to the Fiduciary Guarantee mechanism over Copyright. This thesis discussed the issue of the role of notary as a public official who has the authority to make a Fiduciary Guarantee Deed in the making of fiduciary guarantee deeds over Copyright considering that fiduciary over Copyright is a relatively new thing in law industry. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Based on the results of the study, it can be concluded that Copyright can be used as a fiduciary guarantee and in this case the Notary has the role and responsibility for making the Fiduciary Guarantee Act on Copyright which is used as an object of fiduciary guarantee."

"Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris diluar jabatannya dapat tetap dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 2 Kode Etik Notaris karena pada prinsipnya jabatan notaris terus melekat dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi notaris tersebut walau sedang tidak menjalankan jabatannya sekalipun. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) pokok permasalahan yaitu pertama, dampak pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris dan kedua, tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan tanda tangan pada Surat Penyerahan Tanah (SPT) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408/K/Pid/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan kepada norma hukum tertulis dengan menggunakan sumber berupa data sekunder. Data tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana mengenai pemalsuan serta jabatan notaris, buku-buku serta jurnal yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang Penulis teliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa terdapat tiga dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris, pertama dampak terhadap S yang mengalami kerugian materiil, kedua dampak terhadap SPT yang tanda tangan didalamnya dinyatakan palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Nomor 3250/DTF/2014, dan ketiga dampak terhadap M yang dinyatakan bersalah “Mempergunakan Surat Palsu”. Tanggung jawab M selaku notaris ialah berupa tanggung jawab etika/moral, profesi, maupun hukum. Dalam kasus ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pid/2016, M dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan.

---

Falsification of signature conducted by public notary outside their professional designation may be penalized with Article 16 Paragraph (1) of UUJN and Article 2 of Notary Code of Ethics. In principle, the public notary title is adhered and could not be disaggregated from such individual even though it is conducted outside their position as public notary. In this research, there are 2 (two) main issues to be discussed. First, the effect from signature falsification conducted by public notary. Second, the responsibility of the public notary towards the falsification of signature on the Land Handover Letter (SPT) in regards with Supreme Court of Indonesia Decree No. 408/K/Pid/2016. The method use in this research is juridical normative which emphasized on written law or norm with secondary data. The aforementioned data was use to analyze criminal regulation related to forgery/falsification and public notary, books and journals which have relevant connection with the issues in this research. The result of this research shown, that there are 3 (three) impact from the falsification of signature conducted by public notary. First, the impact to S which suffer material damage. Second, the impact to the Land Handover Letter (SPT) which was signed is deemed falsified through Minutes of Criminal Laboratory Research Number 3250/DTF/2014. Third, the impact to M which was sentenced guilty with “Using Falsified Letter”. Furthermore, M’s responsibilities as public notary is moral/ethical, profession, and legal responsibilities. In this case, pursuant to Supreme Court of Indonesia Decree Number 408/K/Pid/2016, M was sentenced guilty, legally and validly conducting criminal action, which was “Using Falsified Letter” as stipulated in Article 263 Paragraph (2) Criminal Code and sentenced with 5 months of imprisonment."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT karena telah menerbitkan akta kuasa mutlak beserta akta jual beli sebagai turunannya sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta kuasa mutlak yang dikeluarkan oleh Notaris atas dasar penyalahgunaan keadaan, akibat hukum dari akta jual beli yang tidak sesuai kehendak para pihak, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang didukung wawancara. Kemudian jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier serta metode analisa yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Kuasa mutlak dalam praktek dilarang karena dibuat untuk menyimpangi aturan-aturan mengenai pemindahan hak atas tanah yang berlaku dengan tujuan untuk memiliki jaminan yang diberikan oleh debitur atau dialihkan kepada orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai jaminan yang seharusnya, Dalam Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan akta kuasa mutlak dimana akta tersebut dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga akta tersebut batal demi hukum, begitu juga akta jual beli sebagai turunannya secara otomatis juga batal demi hukum dan dalam hal ini Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan administratif. Batalnya kuasa mutlak dan akta jual beli tersebut mengakibatkan keadaan kembali seperti sediakala dimana kedua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

---

This thesis discusses the illegal acts carried out by a Notary in his position as Land deed Official because he has issued an absolute deed of power along with a sale and purchase deed as derivatives as a form of legal smuggling in relation to the process of buying and selling land. The problems that will be examined in this study are the validity of the absolute power deed issued by a Notary on the basis of misuse of the situation, the legal consequences of the deed of buy and purchase that are not in accordance with the wishes of the parties, and the Notary`s responsibility for the deed. The research method used by the author is a normative juridical literature study supported by interviews. Then the type of data used is the type of secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials and also tertiary legal materials and the analysis method used by the author is a qualitative approach. Absolute power in practice is prohibited because it is made to deviate the rules regarding the transfer of applicable land rights with the aim of having guarantees given by the debtor or transferred to others at prices that are not in accordance with the guaranteed value, In Decree Number: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, the Notary in his position as Land Deed Official committed an illegal act issuing an absolute power deed where the deed was prohibited by the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982, so that the deed was null and void, so was the sell and purchase agreement automatically also null and void by law and in this case notaries can be asked for civil and administrative responsibilities. The cancellation of the absolute power of attorney and the sell and purchase agreement resulted in the situation returning to where the two agreements were deemed to have never existed."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu membuat akta dengan namanya sendiri pada saat dirinya melaksanakan cuti. Atas pelanggaran tersebut, Notaris dan Notaris Pengganti diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya. Proses pemeriksaan berlanjut hingga pemberian sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana bentuk implementasi dari fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta eksekusi putusan Majelis Putusan Wilayah berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Implementasi bentuk pengawasan Notaris secara preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris sedangkan pengawasan secara kuratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi kepada Notaris. Eksekusi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat belum dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menindaklanjuti Usulan Pemberhentian dengan Hormat yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah kurangnya komunikasi yang baik di antara Majelis Pengawas Pusat dengan Majelis Pengawas Wilayah. Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris sangatlah dibuthkan demi terjaminnya perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

---

This thesis discusses the violations committed by a Notary who made a deed with his own name during his leave. Regarding this violation, the Notary and Substitute Notary were examined by the Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat. The inspection process continues has led to the Decision Number 2/PTS/ Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. Until this thesis was compiled, there was no decision made by the Majelis Pengawas Pusat Notaris to follow up on the decision. The problem statements of this thesis are how is implementation of the Majelis Pengawas Notaris and the execution of the Majelis Pengawas Notaris decision which sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. The legal research method used is normative juridical. This writing is using normative juriducal method. The typology of this research is evaluative. The nature of the research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data used is secondary data. The preventive supervision was done by conducting a routine inspection to the Notary office to check the Notary protocol while curative supervision carried out in the form of sanctioning the Notary. The Honorable Discharge Proposal has not yet been executed since the Majelis Pengawas Pusat Notaris has not followed up the Majelis Pengawas Wilayah decision regarding the sanction. The main reason of the delay is the lack of good communication among the supervisory board, regardless the Majelis Pengawas Wilayah Notaris or the Majelis Pengawas Pusat Notaris. It is necessary for the supervisory institutions to sinergyze in order to ensure the protection of legal certainty."

"

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli membutuhkan suatu akta autentik yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, akan tetapi akta jual beli yang seharusnya menjadi kewenangan PPAT dibuat dalam bentuk Akta Notariil. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam tesis yang penulis susun tentang akta jual beli nomor 16 yang seharusnya dibuat oleh PPAT justru dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Bagian akhir dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris x dengan membuat Akta Jual Beli nomor 16 telah melanggar ketentuan yang mengatur adanya akta jual beli yang dibuat PPAT, akta jual beli nomor 16 yang dibuat oleh notaris x tidak dapat dijadikan alat bukti untuk dapat dilakukannya peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta jual beli nomor 16  terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian atas kerugian materil maupun imateril. Hal tersebut dikarenakan notaris melakukan perbuatan hukum yang bukan menjadi kewenangannya, untuk itu seharusnya baik notaris maupun PPAT bertindak sesuai dengan kewenangannya yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

 

---

Land purchase and sell is a legal act that results in transition of land rights, the process of purchasing and selling requires an authentic deed which is useful as a term for the process of transitioning land rights. But the deed of land purchase and sell, which should be the authority of PPAT, made in the form of Notarial Deed as in the deed of purchase and sell number 16. This research is using normative-juridical method with library research as the data collection methods. Data collection tool in this study is through the study of documents with qualitative analysis methods. The final part of this research concluded that the making of deeds carried out by Notary X who has made the Deed of Purchase and Sell number 16, had violated the provision which is regulate the making of deed of purchase and sell by PPAT. Number 16 Deed made by Notary X cannot be used as evidence for the transition of land rights in the Defense Office, the legal consequences of the notary who made number 16 deed for the actions he did, then the notary can be asked for his responsibility in the form of compensation for material or immaterial losses. This is because the notary performs a legal act that is not his authority, for this reason both the notary and PPAT should act in accordance with their authority determined by the Laws and Regulations.

 

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu membuat akta dengan namanya sendiri pada saat dirinya melaksanakan cuti. Atas pelanggaran tersebut, Notaris dan Notaris Pengganti diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya. Proses pemeriksaan berlanjut hingga pemberian sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana bentuk implementasi dari fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta eksekusi putusan Majelis Putusan Wilayah berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Implementasi bentuk pengawasan Notaris secara preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris sedangkan pengawasan secara kuratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi kepada Notaris. Eksekusi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat belum dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menindaklanjuti Usulan Pemberhentian dengan Hormat yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah kurangnya komunikasi yang baik di antara Majelis Pengawas Pusat dengan Majelis Pengawas Wilayah. Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris sangatlah dibuthkan demi terjaminnya perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the violations committed by a Notary who made a deed with his own name during his leave. Regarding this violation, the Notary and Substitute Notary were examined by the Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat. The inspection process continues has led to the Decision Number 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. Until this thesis was compiled, there was no decision made by the Majelis Pengawas Pusat Notaris to follow up on the decision. The problem statements of this thesis are how is implementation of the Majelis Pengawas Notaris and the execution of the Majelis Pengawas Notaris decision which sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. The legal research method used is normative juridical. This writing is using normative juriducal method. The typology of this research is evaluative. The nature of the research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data used is secondary data. The preventive supervision was done by conducting a routine inspection to the Notary office to check the Notary protocol while curative supervision carried out in the form of sanctioning the Notary. The Honorable Discharge Proposal has not yet been executed since the Majelis Pengawas Pusat Notaris has not followed up the Majelis Pengawas Wilayah decision regarding the sanction. The main reason of the delay is the lack of good communication among the supervisory board, regardless the Majelis Pengawas Wilayah Notaris or the Majelis Pengawas Pusat Notaris. It is necessary for the supervisory institutions to sinergyze in order to ensure the protection of legal certainty. "

"Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa penguasaan fisik atas tanah harus beralaskan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak yang menjadi pemegang hak. Adapun sengketa Tanah Surapati 29/33 di Kota Bandung, suatu bidang tanah yang telah terdaftar berdasarkan UUPA pada SHGB No. 43/Ds. Balubur, dimulai sejak peristiwa G.30.S/PKI yang berdampak suatu penguasaan fisik atau okupasi militer yang mengambilalih tanah berikut bangunan milik perserorangan. Pada putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa penguasa fisik yang saat ini menempati tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu perbuatan melwan hukum, sekalipun sudah beritikad baik dengan merawat dan membayar kewajiban pajak atas tanah tersebut yang telah dikuasai sejak 1966 hingga sekarang. Sementara Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memberikan suatu rekomendasi atas hak prioritas kepada ahli waris pemegang hak sebelumnya yang terdaftar untuk melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sehingga demikian demi keadilan dan kemanusiaan, dinamika politik tidak menghapus hak-hak keperdataan seseorang.

---

This thesis analyzing how the national agrarian law (land law) regulates the aspect of physical tenure of land, which is required in relation to register the land, become the matter that being expected, as the land dispute that mentioned in Supreme Court Decision No. 978 K/PDT/2014, dated 26 August 2014. This research includes legal normative study or bibliography study using secondary data source. The result shows that physical tenure of land needs to have the legal rights of such land. The procedure to obtain the rights of land must comply with the prevailing law, so with its legal certainty to secure the rights of the subject that act as the right holder. While the land dispute of Tanah Surapati 29/33 located in Kota Bandung, an area of land that registered under national land law (Law No. 5/1960, known as UUPA) on Guna Bangunan certificate No. 43/Ds. Balubur, has started on the accident of G.30S/PKI that resulted in physical tenure or military occupancy that took over the land with its building which eventually belongs to private person. On the abovementioned Supreme Court decision, the judges panel had decided that the current physical tenure are not duly the law therefore such act must conclude as unlawful act, despite the good will to take care and paid the tax for such land since their tenure on 1966 until now. While the National Land Bureau (BPN) are ordered to give recommendation of "priority right" for the heirs of the registered rights holder to apply for land rights for such land. Therefore, in matter of justice and humanity, the dynamic political situation are not degrading the private rights of any person."

"Penelitian ini membahas mengenai kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur dengan jaminan berupa boedel waris. Bank dalam hal memberikan kredit harus memiliki keyakinan dan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menunjang keyakinannya tersebut, salah satu cara yang dilaksanakan antara lain adalah mensyaratkan adanya jaminan kredit kepada calon debitur. Dalam hal penjaminan benda tidak bergerak berupa boedel waris oleh debitur yang merupakan salah satu dari ahli waris, maka hal tersebut berarti debitur turut pula menjadikan hak waris dari para ahli waris lainnya menjadi jaminan atas utangnya kepada bank. Seiring berjalannya waktu, apabila di kemudian hari debitur mengalami gagal bayar, maka pihak bank akan menyita jaminan berupa boedel waris tersebut dan kemudian dieksekusi untuk mendapatkan pencairan dana guna pelunasan utang debitur. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan ahli waris terhadap boedel waris dan substansi serta prosedur pembebanan Hak Tanggungan. Selain itu, apabila boedel waris dijadikan jaminan utang kepada pihak lain, maka kemungkinan adanya kreditur lain yang kedudukannya menjadi terpengaruh oleh bank sebagai kreditur pemegang hak jaminan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Hasil dari analisa dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh ahli waris berkedudukan serta bertindak sebagai penjamin oleh karena mereka wajib turut menandatangani perjanjian penjaminan, yang berarti memahami risiko yang akan timbul. Selain itu, dengan adanya pembebanan Hak Tanggungan atas boedel waris menyebabkan kedudukan bank sebagai kreditur dengan hak jaminan kebendaan diutamakan dari kreditur lain yang mungkin ada.

---

This research discusses about banking credits by the debtor with a unitary of inheritance as the collateral. In giving credit, the bank must has trust and apply the precautionary principle to the debtor. For support the trust, the bank can require a collateral to guarantee the debtor’s debt. In case of the debtor make an immovable object in the form of unity of inheritance as a collateral, it means that the debtor use the inheritance rights of all the heirs as the collateral of his debt. By the time, if the debtor cannot pay the debt, so the bank will confiscate and execute the collateral to get the repayment. Therefore, the problems of this study is about the position of heirs against unitary of inheritance also the substance and procedure of mortgage. On the other hand, if the unitary of inheritance used as collateral to the bank, so there is a possibility to another creditors whose position is affected by the bank as the creditor that hold the collateral right. The type of research in this research is analytical-descriptive, while the data type used in this research is secondary data. The analysis result of this research is about all the heirs act as guarantor because they all signed the collateral agreement. It means all the heirs know the risk that might be exist due to the endorsement they gave. Other than that, the bank as the collateral right holder will be prioritized in get the repayment of the debt beside all the creditor with no collateral."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan kekuatan Surat Keterangan Ganti Rugi dalam tatanan normatif hukum tanah nasional serta implikasi hukum dari penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi oleh PT Hasrat Tata Jaya di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN PBR juncto Putusan Nomor 349/PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis-normatif. Kedudukan dari SKGR dalam tatanan normatif hukum tanah nasional bukan merupakan alas hak kepemilikan suatu bidang tanah sebagaimana sertipikat, melainkan hanya berupa bukti penguasaan fisik atas suatu bidang tanah yang kemudian dapat di daftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk menjadi hak milik. Surat dasar seperti SKPT maupun SKGR tidak mungkin dapat dinyatakan membuktikan kepemilikan suatu pihak atas suatu bidang tanah lebih daripada pihak lain yang memegang sertipikat atas suatu bidang tanah yang sama. Ketika suatu SKGR diterbitkan di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai, harus diteliti kembali apakah terdapat faktor yang mempengaruhi keabsahan sertipikat tersebut, misalnya terdapatnya cacat administrasi dalam prosedur penerbitannya. Saran yang dapat diberikan adalah bagi masyarakat yang masih menguasai tanah Negara berdasarkan surat-surat dasar seperti Surat Keterangan Pemilikan Tanah maupun Surat Keterangan Ganti Rugi baiknya memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sedang gencar di lakukan pada saat ini untuk mendaftarkan tanahnya guna mendapatkan bukti hak kepemilikan atas tanah yang kuat berupa sertipikat dan tidak seterusnya hanya berpegangan kepada SKPT maupun SKGR yang hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan fisik permulaan atas bidang tanah tersebut.

---

The issues of this thesis are the standing and the power of Certificate of Compensation (SKGR) within the normative order of the national land law and the legal implication of a Certificate of Compensation (SKPT) by PT Hasrat Tata Jaya that is published on a land with a Right to Use Title in the verdict number 349/PK/PDT/2017 juncto Pekanbaru district court verdict number 75/Pdt.G/2007/PN PBR. The analysis is conducted through a normative-juridical view. Seen from the normative order of the national land law, the Certificate of Compensation shall not be deemed as a land ownership title, instead just as a proof of domination of a land that could be registered into an ownership right subsequently. Neither SKGR nor SKPT shall prevail the existence of a land certificate, and in the case of the aforementioned, the validity and legality of the land certificate should be examined carefully. Author suggests the citizens who dominate a land only with a basis of either SKGR or SKPT should make use of the Complete Sistematical Land Registration (PTSL) to register their land in order to claim a strong proof of land ownership, in a form of land certificate. "