Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini adalah menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) di dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Peran dan kewenangan majelis pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN yang mirip dengan peran majelis kehormatan notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, karena bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan. Majelis kehormatan notaris didalam melaksanakan kewenangannya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang didalam mengambil keputusan atas permohonan dari penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim, adapun hal tersebut dikaitkan dengan rahasia jabatan yang dijanjikan didalam sumpah jabatan oleh notaris menjadi permasalahan tersendiri.Penulis melakukan penelitian di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat dimana didalam memberikan jawaban MKN wilayah Jawa Barat terdapat 3 (tiga) bentuk jawaban yaitu tidak memberikan persetujuan, memberikan persetujuan dan belum memberikan persetujuan. Penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan dari MKN Wilayah Jawa Barat didalam melaksanakan kewenangannya dan pertimbangan-pertimbangan MKN Wilayah Jawa Barat didalam memberikan jawaban lebih mendalam dikaitkan dengan sumpah jabatan yang menjadi janji notaris sebelum melaksanakan jabatannya serta kewenangan lembaga tersebut yang notabenenya bernama majelis kehormatan notaris apakah memiliki kewenangan memberikan persetujuan dalam hal permohonan persetujuan penegak hukum mengenai akta yang menyangkut pertanahan.

---

Since Law Amendment of Notary Function was agreed on early 2014, a new institution  named Majelis Kehormatan Notaris/Honorary Notary Council (MKN) have emerged. Presence of Majelis Kehormatan Notaris were based on Article 66 and Article 66A of Law Act Number 2 Year 2014 regarding changes on Law Act No. 30 year 2004 of Notary Function. Substantial roles of this new institution is to Replace Majelis Pengawasan Daerah/Regional Supervisory Council (MPD) function in agreeing or dismiss a request made by Law Enforcer to obtain original of the deed and/or to call a notary for investigation process. Roles and Authority of regional supervisory council stated in Article 66 UUJN which similar to Honorary Notary Council function, have been removed by Constitution Court (MK) with Constitution Court Decree No 49/PUU-X/2012, since it contradict with Indonesian State Constitution.Ministry of Law and Human Rights have published Ministrial Law and Human Rights Regulation No 7 year 2016 as technical regulation of Honorary Notary Council concerning job and function, terms and conditions of designation and discharge, organization structure, working procedure, also MKN Budgeting as mentioned in Article 66A clause (3) Amendment UUJN. Honorary Notary Council in administering their authority, also include some careful considerations during decision making process on responding of Law Enforcer request (investigator, public prosecutor and/or judge). Most important and problematic issue regarding this request is notary confidentiality of occupation promised by oath.Writer have made a research at Honorary Notary Council of West Java Region Office, which during research MKN have provide writer with 3 form of answers to respond to Law Enforcer request, which are; Did not approve, Approved and have not issue the approval. Writer wish to review how Honorary Notary Council of West Java Region Office perform their responsibilities and how they put consideration by giving more elaborate answers related with notary occupational oath which taken before a notary performing their function, also how the so called authorized institution named as Honorary Notary Council have definite authority in giving approval to Law Enforcer concerning Land Title Deed."

"Rangkap jabatan antara notaris dan advokat secara tegas dilarang dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Akan tetapi masih terdapat oknum notaris yang melanggar hal tersebut dan merangkap jabatan sebagai advokat. Dalam tesis ini akan dibahas sebuah kasus Notaris di Surabaya yang diadukan oleh pelapor karena telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Menariknya, kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan yang menjadi penyebab dirinya diadukan bukan lah kesalahan yang dibuat yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai notaris, melainkan dalam kedudukannya sebagai advokat. Adapun pokok permasalahan mengenai akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan, kemudian akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta dan terakhir sanksi terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 15/B/MPPN/XII/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619/K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.  Adapun Akibat hukum dari notaris yang melakukan rangkap jabatan menurut peraturan perundang-undangan adalah dapat membuat notaris tersebut memperoleh teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuat akta tetapi notaris wajib melaksanakan kewajiban pelaporan terhadap akta yang dibuat maupun tidak dibuatnya. Terakhir akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya membuat seorang notaris dapat diberhentikan dari jabatan notarisnya secara tidak hormat, diberhentikan dari profesi advokatnya, dipidana, dan digugat secara perdata.

---

Multiple positions between notaries and advocates are strictly prohibited in the Act of Notary Position. However, there are still a number of notaries who violate this matter and hold position as advocates. This thesis discusses a case of a Notary in Surabaya who got complained by his client as an advocate. Interestingly, the mistakes made by the notary concerned as the cause of himself being complained is not the wrong made in the position as notary, but in his position as an advocate. The main issues concerning the legal consequences of the notary who do the job duplication, then the consequences of law against the notary who did not carry out its obligation to make the deed and the last sanctions against the notary who served as an advocate and committed fraud againsts his client based on the Decision of the Supervisor of Notary Center Number 15/B/MPPN/XII/2017 and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 619/K/PID/2016. Research method used is normative juridical with qualitative approach. The legal consequences of multiple duplication by notary are notary obtain written reprimand, termination, dismissal with respect, and dismissal with disrespect. Then the notary has no obligation to make the deed but the notary obliged to perform reporting obligation to the deed made or not. The final consequence of law against a lawyer who acts as an advocate and commits a fraud against a client makes a notary can be dismissed in disrespect, dismissed from his advocate profession, convicted, and sued in civil."

"Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT adalah berbeda karena peraturan yang mencakup hal tersebut juga berbeda. Pada praktiknya, kerap ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatan seorang PPAT, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan mengingat bahwa seorang Notaris yang merangkap sebagai PPAT merupakan satu subjek hukum yang sama tetapi menjalankan jabatan yang berbeda. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan hukum penerapan sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian akan berupa penelitian deskriptif analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menganalisa permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang terkait.

---

The Notary Supervisor Council has the duty and authority to supervise and guide the Notary. The supervision and guidance is related to supervision of behavior and implementation of the Occupation of Notary. Based on the provisions of the legislation, a Notary may concurrently act as an PPAT. The implementation of the Occupation of Notary and PPAT is different because the regulations covering this matter are also different. In practice, errors are may occurs for PPAT to implement their duty, which is then followed up with examination by the Notary Supervisor Council. This of course raises a debate considering that a Notary who concurrently serves as a PPAT is one of the same legal subject but runs a different occupation. So that raises the question of how the legal validity of the law enforcement for Notary who concurrently as PPAT by the Notary Supervisory Board of Notaries and how the legal protection of the PPAT in carrying out his occupation. This research is in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used is a qualitative method, with the type of data used in this study is secondary data obtained through library research. The results of the study will be in the form of analytical descriptive research which describes the problems that occur by analyzing problems which are then linked to legislation and legal theory and the implementation of related positive laws."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini membahas mengenai peran putusan perdamaian dalam penyelesaiansuatu gugatan di Pengadilan dan dampaknya terhadap putusan yang diputus MajelisPengawas Pusat Notaris. Dalam kaitannya, adanya tuntutan hukum ke pengadilan olehnotaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan MPDN dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak bersikap profesional atau tidak bersikap objektif sehingga menimbulkan kerugian bagi notaris tersebut disaat bersamaan notaris yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta, wawancara sebagai sarana pelengkap. Penulisan ini menyimpulkan peran Putusan Perdamaian dalam penyelesaian suatu gugatan di Pengadilan untuk mengakhiri sengketa menjadi solusi terbaik agar permasalahan yang timbul tidak melebar jauh dan tidak merugikan para pihak, tentunya putusan perdamaian ini harus sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku dan dampaknya terhadap suatu putusan yang diputus Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) pada prakteknya ternyata sangat berpengaruh. Hal ini didasarkan dalam memutus suatu putusan, MPPN harus melihat fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang terus berkembang selama proses banding. Hasil penelitian menyarankan perlu diciptakan payung hukum mengenai tata cara perdamaian yang lebih merinci dan detail sesuai dengan perkembangan zaman tanpa, menghilangkan esensi tujuan dari perdamaian itu sendiri dan perlu aturan mengenai sanksi bagi Majelis Pengawas yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibanya dengan baik.

---

ABSTRACT

This thesis writing discusses the role of settlement decision in resolving a lawsuit in a Court and its impact on the decision adopted by the Central Notary Supervisory Board. With regards to that, the existence of a lawsuit to the court by the notary against the Regional Notary Supervisory Board (MPDN) due to the failure of MPDN in carrying out its duty and authority with professional or objective manner, which causes harm to such notary, while in the meantime such notary allegedly committed violation of the notary profession. This study uses a normative juridical research method using secondary data as well as interview as complementary means. This writing concludes that the role of Settlement Decision in resolving a lawsuit in a court in order to end the dispute is the best solution so that such problem arise does not widen far and does not harm the parties, still such settlement agreement shall be in accordance with the prevailing laws and the impact towards the decision adopted by the Central Notary Supervisory Board (MPPN) is turned out to be very influential. This is based on resolving a decision, MPPN has to see the facts and events which continuously develop during the appeal process. The result of study suggests that it is necessary to create legal standard/law protection regarding the procedures of settlement which shall be more elaborated and detailed according to the current development without eliminating the essence of the purpose of such settlement itself, and it is necessary to have regulation concerning the sanction for the Supervisory Board that does not exercise its authority and obligation in a well manner.

"

"emerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pembatasan tersebut dikenakan kepada Warga Negara Asing yang berkaitan dengan hak atas tanah yang dapat dimiliki. Untuk dapat menghindari pembatasan itu, Warga Negara Asing biasanya meminjam nama Warga Negara Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah. Pinjam nama ini biasa dituangkan dalam suatu perjanjian dengan nama perjanjian nominee. Untuk lebih menguatkan perjanjian nominee, maka dilibatkanlah Notaris dalam pembuatannya. Berdasarkan ketentuan pada buku III KUHPerdata, perjanjian nominee dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Berhubung pengaturan mengenai perjanjian nominee ini belum ada di Indonesia, perjanjian jenis ini cenderung digunakan dengan maksud untuk menyeludupkan hukum. Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimanakah keberadaan perjanjian nominee ini ditinjau dari peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana pertanggung-jawaban Notaris yang terkait dalam pembuatan perjanjian nominee. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dan data yang digunakan merupakan data sekunder. Perjanjian nominee yang dibuat oleh Notaris, selain melanggar ketentuan yang mengatur diri Notaris itu sendiri (UUJN dan Kode Etik Notaris) juga sangat mungkin melanggar ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia (ketentuan hukum pertanahan, ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum administrasi), sehingga Notaris dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

---

The government applies restrictions on land ownership in Indonesia. These restrictions are imposed to foreign nationals regarding interest in land that can be owned. To avoid such restrictions, foreign nationals are normally borrowing the names of an Indonesian citizen to carry out legal acts on land. These names borrow are normally poured into an agreement termed as the Nominee agreement. To further affirm the Nominee agreement, a Notary would be involved on its arrangements. Based upon the provisions in the Book III of the Indonesian Civil Code, the Nominee agreement is allowed as long as it complies with the legal requirements of an agreement. Since no regulation over this Nominee agreements have yet been issued in Indonesia, at many times this kind of agreement tend to be used with intent to deviate the law. The question afterwards is on how then this Nominee agreement should be viewed from any other applied regulations in Indonesia, and how is the accountability of the Notary in regards to the arrangement of the Nominee agreement. This research is a normative juridical research, are analytically descriptive and the data being used is a secondary data. The Nominee agreement of which commissioned by Notaries, besides violating the rules which govern the Notary itself (UUJN and Notary Ethics Code) are also very likely to violates other legal provisions applied in Indonesia (land law provisions, civil law provisions, criminal law provisions and administrative law provisions), thereby the Notary could be sanctioned according to those provisions.

"

"Konsep dasar jual beli tanah adalah terang dan tunai. Dalam prakteknya terang dan tunai tersebut bisa saja tidak terpenuhi sehingga dibutuhkan instrumen lain agar dapat melakukan jual beli kemudian, instrument tersebut dalam pengikatan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli. Tujuannya adalah mengikat antara penjual dan pembeli agar dikemudian hari jika syarat terang dan tunai terpenuhi dapat dibuatkan akta jual beli di hadapan PPAT. Jika pembayaran sudah lunas penjual dalam PPJB bisa saja tidak ikut hadir di hadapan PPAT saat akta jual beli dilangsungkan, karena dapat diwakili oleh pembeli dengan kuasa menjual dalam PPJB tersebut. Bagaimana kedudukan kuasa menjual sebagai klausul (accessoir) PPJB dengan objek hak atas tanah? Bagaimana perlindungan hukum kepada pembeli objek hak atas tanah berdasarkan kuasa menjual sebagai accessoir dari PPJB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilkakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Kuasa menjual sebagai klausul dalam PPJB dapat digunakan jika harga sudah lunas, kuasa menjual hanya untuk menjual kepada pembeli sebagai penerima kuasa dan harga jual beli sama dengan dalam PPJB. PPJB dapat digunakan sebagai bukti telah berpindahnya hak jika telah dibayar lunas dan sudah dikuasai oleh pembeli dengan itikad baik.

---

Transaction of property in Indonesia based on cash and carry, cash about a payment, and carry about a procedure. If one of this two based can`t accomplished, the transaction of property would by pre-sale agreement. That`s agreement not for transition of land rights, but for binding two parties when two based of the transaction accomplished. When the based of that transaction accomplished, the two parties must meet the officials of land rights (PPAT) to make Real Estate Purchase and Sale Agreement. If the seller can`t meet PPAT, the buyer can meet PPAT with two authority, the first as seller with power of attorney from the seller at pre-sale agreement, second as buyer. How the Power of Attorney as clause at pre-sale agreement? How legal protection for the buyer of land based on the power of attorney as clause of pre-sale agreement? Research methods used in this study are normative legal research being done in an effort to get the required data with respect to problems. The data used are secondary data composed of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition the primary data is also used as the supporter of the legal materials of secondary data. For an analysis of the data by the method of analytic juridical qualitative. The power of attorney for property as clause of pre-sale agreement can be used if the price has paid by the buyer."

"Keberadaan Notaris/PPAT ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik inilah dibutuhkan jasa dari Notaris/PPAT, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani. Dari bukti tulisan tersebut, ada bagian yang berharga untuk dilakukan pembuktian yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris/PPAT yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris/PPAT. Notaris/PPAT dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

---

The existence of Notary / PPAT is very important in people's lives. Because Notary / PPAT guarantees legal certainty to the community regarding the making of authentic deeds needed in community activities both in economic, social or political terms. And to make this authentic deed is needed services from Notary / PPAT, so that the authentic deed can be accepted by all parties concerned and can have legal certainty. Deed is a writing that is intentionally made to be used as evidence if an event occurs and is signed. From the written evidence, there is a valuable part of proof that is proof of the deed. Where a deed is a writing that is made to be used as evidence of an event and is sufficiently signed. It is very unfortunate when there are Notary / PPAT deeds whose content is disputed, doubtful, deemed contrary to law and justice and perceived to be detrimental to his client due to accident or lack of mastery in carrying out his duties and positions and contrary to Notary / PPAT professional ethics. The Notary / PPAT can be liable for his actions in making authentic deeds that are not in accordance with the provisions that apply or are carried out against the law."

"ABSTRAKNotaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Pendirian Korporasi. Korporasi terdiri atas perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Tujuan utama orang mendirikan korporasi adalah untuk menjalankan usaha dan mencari keuangan. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, korporasi banyak digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat. Pemilik manfaat suatu korporasi memiliki kekuasaan yang melebihi organ-organ korporasi lainnya sehingga mampu mengendalikan korporasi tersebut. Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam korporasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan korporasi dalam suatu perusahaan. Banyak orang yang mendirikan korporasi palsu dengan dana yang ia miliki untuk menghindari pajak, melakukan tindak pidana pencucian uang, bahkan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Melihat hal tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap korporasi untuk mengungkap identitas pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia. Notaris sebagai pihak yang berperan dalam membuat Akta Pendirian Korporasi juga memiliki tugas untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat dalam pendirian korporasi. Dalam kolom di website www.ahu.go.id, Notaris memiliki kewajiban untuk mengisi kolom pemilik manfaat dalam suatu korporasi apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris tersebut. Selain itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mewajibkan Notaris untuk melakukan pendaftaran aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS). Aplikasi GRIPS ini dapat mempermudah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaporkan kepada PPATK tentang transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi untuk menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

---

ABSTRACT

 

---

Notary is an authorized official to make authentic deeds. One form of deed made by a Notary is the Corporate Establishment Deed. The corporation consists of limited liability companies, foundations, associations, cooperatives, cooperative partnerships, firm partnerships, and other corporate forms. The main goal of people establishing a corporation is to run a business and seek profits. However, with the development of the times, corporations are widely used by certain elements as a means of committing money laundering and terrorism funding. In this case a new term appears called the beneficial owner. The beneficial owner of a corporation has more power than other corporate organs so that it can control the corporation. With the emergence of the term beneficial owner in the corporation this raises questions about the position of the corporation in a company. Many people who set up fake corporations with funds that they have to avoid taxes, commit money laundering crimes, even to commit acts of terrorism. Seeing this, the Government requires every corporation to reveal the identity of the beneficial owner of every corporation in Indonesia. Notary as the party that plays a role in making the Corporation's Deed of Establishment also has the duty to apply the principle of recognizing service users and benefit owners in establishing a corporation. In the column on the website www.ahu.go.id, Notaries have the obligation to fill in the column of benefit owners in a corporation if there are beneficial owners in the corporation. This was done by a Notary by carrying out the process of identification and verification of the Notary service users. In addition, the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) also requires Notaries to register applications for the Gathering Report Information Processing System (GRIPS). This GRIPS application can make it easier for Notaries and Land Deed Officials (PPAT) to report to PPATK about suspicious financial transactions that have the potential to cause money laundering and terrorism funding crimes.

 

 

"

"ABSTRAK Bank dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada nasabah memiliki risiko pembiayaan bermasalah atau macet. Lelang eksekusi hak tanggungan sebagai upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank pada pelaksanaannya seringkali menghadapi kendala dan permasalahan. Begitu pula yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang dengan adanya usaha penundaan lelang, penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi berlarut-larut, membutuhkan waktu yang relatif lama. Menurut Undang-undang, hak tanggungan memiliki ciri mudah dan pasti pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana kendala lelang eksekusi hak tanggungan yang dihadapi Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang dan bagaimanakah cara penyelesaian pembiayaan bermasalahnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi bank dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan menganalisa langkah-langkah apa saja yang dilakukan bank sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan permasalahan dalam praktek. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kemudian bahan hukum tersebut dideskripsikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa usaha penundaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan nasabah bermasalah tidak perlu dihiraukan oleh Bank sepanjang Bank melakukan analisa pembiayaan, perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan secara sempurna sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketentuan internal yang berlaku di Bank dan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang.

---

ABSTRACT

Banks in channeling funds through financing to customers have a risk of problematic or bad financing. Auction for the execution of mortgages as an effort to settle troubled financing by banks in their implementation often faces obstacles and problems. Similarly, what happened at Bank Jabar Banten, KCP Lippo Cikarang Sharia with the effort to delay the auction, the settlement of problem financing became protracted, requiring a relatively long time. According to the Law, mortgages have easy characteristics and are certainly implemented. The problem raised in this study is how the obstacles to the execution of mortgage rights faced by Bank Jabar Banten KCP Lippo Cikarang Sharia and how to solve the problematic financing. This thesis aims to identify problems and constraints faced by the bank in the process of implementing the auction for mortgage rights and analyze what steps are taken by the bank as an effort to resolve problematic financing. The research method used is normative juridical using a legislative approach and problems in practice. Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Then the legal material is described and analyzed with a qualitative approach to produce analytical descriptive data. Based on the results of the study, it can be seen that the effort to delay the auction of execution of mortgage rights by troubled customers does not need to be ignored by the Bank as long as the Bank analyzes the financing, financing agreement and binding collateral perfectly in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) in the Bank and as regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Law Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights and Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.06/2016 concerning Guidelines for conducting the auction.

"