Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi sebagai bagian dari perkembangan saat ini telah membentuk pasar baru bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan teknologi, yaitu pasar digital. Google sebagai pelopor di pasar digital menjadi pemain terkemuka dan dengan demikian memegang posisi dominan di beberapa pasar digital termasuk Android App Store dan layanan pencarian umum. Namun, Komisi Eropa menemukan bahwa Google telah menyalahgunakan posisi dominannya di pasar Android App Store dan melanggar Pasal 102 TFEU melalui Mobile Application Distribution Agreement (MADA) yang salah satu ketentuannya mewajibkan produsen smartphone untuk melakukan pre-install Google Search App sebagai prasyarat untuk mendapatkan Play Store. Praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar inilah yang memengaruhi implementasi Undang-Undang Pasar Digital di Uni Eropa untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah Google menyalahgunakan posisi dominannya dan melakukan penjualan bersyarat (tying) sesuai dengan Pasal 25 dan 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menganalisis peraturan persaingan yang dapat mengatur persaingan secara efektif dalam ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa praktik Google termasuk sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum persaingan di Indonesia belum memadai untuk mengatur persaingan di pasar digital secara efektif. Dengan demikian, penting bagi otoritas persaingan Indonesia untuk memberlakukan peraturan persaingan pada pasar digital yang menerapkan kewajiban dengan pendekatan per se illegal dan menerapkan prinsip ekstrateritorial.

---

Digitalization as an imminent part of current development has established a new market for business actors, especially tech companies, namely the digital market. Google, as the forerunner in the digital market became a prominent player and thus hold dominant positions in several digital markets including Android App Store and general search service. However, the European Commission found that Google has abused its dominant position in the Android App Store market and violated Article 102 TFEU through Google’s Mobile Application Distribution Agreement (MADA) which one of the provisions obligates smartphone manufacturers to pre-install Google Search App as a pre-requisite for obtaining the Play Store. These kinds of practices that big-tech companies have committed to influence the implementation of the Digital Market Act in the European Union to create fair competition in the digital economy. Therefore, the purpose of this research is to assess whether Google abuses its dominant position and perform tying agreements in accordance with Article 25 and 15 of Law Number 5 of 1999 and to analyze the competition framework that can effectively regulate competition in the digital economy. The research method that is used is judicial normative which is done by analyzing secondary data using qualitative method. This research found that Google's practice would constitute a violation under Law Number 5 of 1999 and that the competition framework in Indonesia is not sufficient enough to regulate competition in the digital market effectively. Therefore, it is essential for Indonesian competition authorities to enact competition regulations in the digital market that implement per se obligations and have an extraterritorial principle. "

"Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, harus ada peraturan yang mengatur persaingan usaha. Di Indonesia, UU No. 5 tahun 1999mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan ini muncul karena banyaknya kasus praktek monopolidan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti bisnis di Indonesia yang dikuasai oleh keluarga konglomerat atau pihak-pihak tertentu yangmenyingkirkan usaha kecil. Larangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah larangan penguasaan pasar dan larangan diskriminasi usaha. Hal ini berkaitan dengan kasus yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai pengoperasian taksi di Bandara Sultan Hasanuddin oleh PTAngkasa Pura I, dimana terdapat laporan dugaan yang disampaikan oleh Blue Bird Group terhadap PT Angkasa Pura I terkait pelanggaran Pasal 19huruf a dan d UU No. 5 Tahun 1999. KPPU kemudian melakukan penyelidikan terhadap tindakan PT Angkasa Pura I dan menjadikannya sebagaiterlapor, dan telah memulai persidangan hingga pada tahap tanggapan dari terlapor. Namun, terlapor kemudian membuat pakta integritas perubahanperilaku yang menyatakan bahwa terlapor mengakui kesalahannya dan berkomitmen untuk mengubah perilaku yang dituduhkan. Penelitian inimenggunakan metode penelition yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan terlapor melanggar Pasal 19 huruf a dan d UUNo. 5 Tahun 1999 dan dampak hukum dari tindakan tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa PT Angkasa Pura I, dari pendekatan rule of reason, tidak melanggar pasal yang dituduhkan oleh terlapor dan dampak hukum yang ditimbulkan oleh tindakan mereka membantu operator taksi lain dibandara dan menimbulkan dampak positif.

---

In order to create a healthy business environment, there must be regulations governing business competition. In Indonesia, Law No. 5 of 1999governs the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, this regulations arose due to the numerous instances ofmonopolistic and deceptive business practices, for instance, Indonesian businesses being controlled by conglomerate families or certain parties where they exclude small businesses. Prohibitions stated in the law are prohibition on market dominance and prohibition on business discrimination. Itrelates to the case that will be discussed in this thesis regarding taxi operations in Sultan Hasanuddin Airport by PT Angkasa Pura I, where a report ofallegations are submitted by Blue Bird Group towards PT Angkasa Pura I regarding the violation of Article 19 a and d of Law No. 5 of 1999 on market dominance and discrimination. KPPU then investigated PT Angkasa Pura I’s act, making them the reported party, and has started the trialuntil the stage of response from the reported party. However, the reported party then made a change of behavior integrity pact, stating that theyacknowledge their wrongdoings and committed to changing their alleged behavior. This research uses the juridical-normative method and is todetermine whether the reported party’s action violated Article 19 a and d of Law No. 5 of 1999 and the legal impacts of their action. This thesisconcludes that PT Angkasa Pura I, from the rule of reason approach, did not violate the alleged article from the report and the legal impacts causedby their action helps other taxi operators at the airport and caused a positive impact."

"Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pangan, layaknya minyak goreng, menciptakan variasi strategi penjualan oleh pelaku usaha yang hendak bersaing satu sama lain untuk menjual produknya. Melihat banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat bersaing di pasar bersangkutan, pelaku usaha melakukan penjualan secara tying agreement dan bundling dalam menjual minyak goreng hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu merupakan perbuatan yang tergolong sebagai persaingan usaha tidak sehat, yang mana telah merugikan berbagai pihak mulai dari Pengecer hingga Konsumen dengan tidak adanya hak yang diberikan untuk memilih produk yang sebenarnya diinginkan. Berdasarkan program Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah, Minyakita hadir dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk menanggulangi kasus tersebut. Hanya saja, tying agreement dan bundling masih kerap terjadi, yang salah satunya dilakukan oleh distributor di Provinsi Lampung. Pada kasusnya, Konsumen diwajibkan untuk membeli produk lada bubuk apabila ingin membeli Minyakita. Sehingga, skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait dugaan tying agreement dan bundling yang akan dikaitkan dari sisi Hukum Persaingan Usaha berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yuridis-normatif digunakan sebagai bentuk penelitian ini, dimana penulis lebih memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang tidak tertulis dan tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik. Selain itu, penulis juga akan menganalisis lebih lanjut terkait dampak hukum terhadap perjanjian terikat dan bundling, serta dampak terhadap implementasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPPU. Kesimpulannya, distributor telah memenuhi unsur Pasal 15 Ayat 2 Hukum Persaingan Indonesia. Namun, belum ditemukan bukti kesepakatan dan KPPU diharapkan mengusut lebih lanjut terkait kasus ini.

---

Increasing public consumption of food supply, such as cooking oil, creates a variety of sales strategies by business actors who want to compete with each other to sell their products. Seeing that many business actors are unable to compete in the relevant market, business actors carry out sales by means of tying agreements and bundling in selling cooking oil in almost all regions of Indonesia. The acts is classified as unfair business competition, which has harmed various parties ranging from Retailers to Consumers in the absence of the right to choose the desired product. Based on the Minyak Goreng Rakyat program issued by the government, Minyakita are established in addition with the Highest Retail Price to overcome this issue. However, tying agreements and bundling still occur frequently, one of which is carried out by distributors in Lampung Province. In this case, consumers are required to buy pepper powder products in order to buy Minyakita. Thus, this thesis aims to provide an analysis regarding allegations of tying agreements and bundling which will be related from the perspective of Business Competition Law based on Law No. 5 of 1999 and other related laws and regulations. Juridical-normative is used as a form of this research, which the author more focused on unwritten and written legal rules by using library research methods that are related with the topics. In addition, the author will also analyze further regarding the legal impact on bundling and tying agreements, as well as the impact on the implementation of regulations that have been issued by KPPU. In conclusion, the distributor has fulfill elements of Article 15 Paragraph 2 of Indonesian Competition Law. However, it is not found yet the evidence of agreement and KPPU is expected to investigate more regarding this case. "

"Jasa Titip Luar Negeri (Jastip) service, or proxy service, providers have gained prominence in Indonesia's luxury goods industry, raising concerns about potential unfair business competition. These services help customers buy luxury designer bags at lower prices from overseas markets, leading to price disparities in the local market. This issue highlights the urgency to understand the broader context of Indonesian competition law and the implications of predatory pricing practices within the luxury goods industry. Therefore, this thesis examines the potential of unfair business competition arising from the alleged predatory pricing practices on luxury designer bags by Jastip service providers in Indonesia based on Law No. 5 of 1999. The research method used is juridical normative, which involves a comprehensive review of relevant literature, including legal frameworks, legal theories, and comparison studies. The research concludes that the pricing strategy of Jastip providers, while not considered predatory pricing by the bright line evidence theory, can foster unfair competition through price manipulation, violating Article 21 of the Indonesian Competition Law. The findings of this research contribute to a better understanding of the potential implications of predatory pricing on luxury designer bags by Jastip service providers in Indonesia.

---

Maraknya penyedia jasa titip luar negeri (Jastip) dalam industri barang mewah telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kegiatan usaha ini membantu pelanggan membeli tas mewah dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih rendah, sehingga menimbulkan perbedaan harga yang signifikan jika dibandingan dengan harga retail. Permasalahan ini menunjukan akan pentingnya memahami konteks yang lebih luas terkait hukum persaingan usaha di Indonesia dan implikasi dari praktik penetapan harga jual rugi dalam industri barang mewah. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat praktik penetapan harga jual rugi yang diduga dilakukan oleh penyedia Jastip terhadap tas mewah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, meliputi tinjauan komprehensif terhadap literatur, termasuk kerangka hukum, teori, dan studi perbandingan. Menurut teori bright line evidence, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penetapan harga oleh penyedia Jastip, meskipun tidak dianggap sebagai jual rugi, tetap dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang disebabkan dengan adanya manipulasi harga, yang melanggar Pasal 21 UU Persaingan Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terkait potensi implikasi dari praktik penetapan harga jual rugi terhadap tas mewah oleh penyedia jasa titip luar negeri di Indonesia."

"Kepailitan memberikan sarana bagi debitor dan kreditor untuk mencapai penyelesaian pembayaran utang, di mana debitor dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Salah satu mekanisme yang kerap digunakan adalah debt to equity swap yaitu konversi utang menjadi saham. Mekanisme tersebut diajukan oleh debitor dan dituangkan dalam rencana perdamaian yang nantinya disepakati oleh para kreditor dan kemudian dihomologasi. Dalam hal ini, kreditor nantinya akan berubah menjadi pemegang saham perseroan debitor. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai akibat hukum debt to equity swap dalam rangka perdamaian di PKPU serta bagaimana perlindungan hukum kreditor pasca debt to equity swap. Secara khusus, pembahasan akan dihubungkan dengan fenomena saham tidur, yaitu saham yang tidak aktif diperdagangkan dan bersifat tidak likuid dalam jangka waktu yang panjang. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif dengan metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal. Dilakukan studi kasus atas PKPU PT Waskita Beton Precast Tbk yang menggunakan konversi utang menjadi saham untuk menyelesaikan utangnya, di mana saham perseroan merupakan saham tidur. Terjadi penyelundupan hukum dikarenakan konversi utang menjadi saham telah membebaskan PT Waskita Beton Precast Tbk dari kewajibannya melakukan pembayaran kepada kreditor. Para kreditor yang semestinya mendapatkan pembayaran dalam bentuk uang berujung mendapatkan pembayaran dalam bentuk saham yang tidak likuid dan susah dijual.

---

Bankruptcy serves as a mechanism for debtors and creditors to attain a resolution of debt payments, affording debtors the opportunity to restructure their indebtedness. One frequently utilized mechanism is the debt-to-equity swap, involving the conversion of debt into equity. This mechanism is proffered by the debtor and delineated in a composition plan assented to by the creditors and homologated. In this scenario, creditors are subsequently transformed into shareholders of the debtor company. This research endeavors to explicate the legal ramifications of debt-to-equity swaps within the context of the debt settlement, as well as the legal safeguards extended to creditors subsequent to debt-to-equity swaps. Specifically, the discourse will be correlated with the phenomenon of sleeping stocks—stocks that remain inactive in trading and exhibit a lack of liquidity over an extended temporal span. This research is presented in the form of a normative juridical study utilizing doctrinal research methodologies. A case study was undertaken on the debt settlement of PT Waskita Beton Precast Tbk, which employed debt conversion into shares to discharge its obligations, wherein the company's shares qualified as dormant. Legal impropriety ensued as the conversion of debt into shares absolved PT Waskita Beton Precast Tbk from its obligation to fulfill payments to creditors. In this case, creditors who were initially entitled to receive remuneration in the form of currency, ultimately received compensation in the form of shares that proved illiquid and challenging to divest."

"Transformasi ekonomi di negara Indonesia tidak terlepas dari dukungan aktivitas pertambangan batubara sebagai salah satu objek galian yang dioptimalisasikan baik oleh individu perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas sebagai pelaku usaha. Implementasi pertambangan batubara hanya dapat diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang telah diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang dinamis. Rumusan masalah adalah pengaturan usaha pertambangan serta tinjauan investasi klasifikasi objek galian di Indonesia. Penelitian ini juga menelusuri praktik pemberian izin usaha pada usaha penambangan batubara di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan menurut metode yuridis normatif dan menelusuri Undang-Undang terkait dengan Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunan lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menguraikan penjelasan mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Ketentuan sebelum diubah untuk mengakomodasi ketentuan pertambangan nasional agar selaras dengan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan keterbukaan investor, serta pelestarian ekosistem ekologi. Investasi di bidang pertambangan terbuka untuk investor dengan ketentuan pemenuhan minimum 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh investor dalam negeri melalui Bursa Efek Indonesia. Pembenahan peraturan persaingan usaha di bidang pertambangan mineral batubara mempunyai objektif untuk mencegah pertentangan ketentuan terkait perizinan berusaha dengan penanaman modal dalam sektor jasa pertambangan. Pemerintah hadir dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur dan tidak melawan hukum. PT X mempunyai potensi melakukan praktik oligopoli, pembuatan perjanjian seperti perjanjian tender, dan/atau pendominasian pasar melalui posisi dominan. Dengan ini, PT X mempunyai kemampuan untuk menentukan besaran produksi, klasifikasi jenis, pendistribusian, dan pertumbuhan per kapita batubara yang selaras dengan ketentuan persaingan usaha.

---

Economic transformation in Indonesia is inseparable from the support of coal mining activities as one of the excavation objects which is optimized both by individuals and legal entities such as limited liability companies as business actors. The implementation of coal mining can only be carried out by complying with the provisions of laws and regulations that have been updated to suit the needs of the dynamic community and government. The issue of the research is the regulation of the mining business and the investment review of the classification of excavated objects in Indonesia. This research also explores the practice of granting business licenses to coal mining businesses in Jambi Province. The research was carried out according to normative juridical methods and traced the Law related to Mineral and Coal Mining along with other related derivative regulations. The results of this study describe the explanation regarding Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law No. 4 of 2009. Provisions before being amended to accommodate national mining regulations so that they are aligned with national interests, legal certainty, and investor transparency, as well as the preservation of ecological ecosystems. Investments in the mining sector are open to be purchased by investors through the Indonesia Stock Exchange with the condition that a minimum fulfillment of 51% (fifty one percent) is owned by domestic investors. The objective of reforming business competition regulations in the coal mineral mining sector is to prevent conflicting provisions related to business licensing and investment in the mining services sector. The government is present in creating a business competition climate that is fair and not against the law. PT X has the potential to practice oligopoly, drafting cartel agreements, and/or dominating the market. With this, PT X has the ability to determine the amount of production, type classification, distribution, and growth per capita of coal in line with the provisions of business competition."

"Tulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban kurator dalam melakukan tugasnya terhadap harta pailit agar tidak menyebabkan kerugian terhadap kreditor atau debitor pailit yang dibandingkan dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Pembahasan juga ditinjau dari pertimbangan hakim pada kasus terdahulu di Indonesia dan Amerika Serikat mengenai kasus kurator yang digugat oleh para pihak dalam kepailitan atas dasar tindakan yang tidak beritikad baik sehingga menyebabkan kerugian terhadap para pihak dan harta pailit. Untuk mencari jawaban dari tulisan ini, tulisan ini ditulis dengan metode penelitian doktrinal. Peran kurator sebagai satu-satunya lembaga dalam kepailitan yang berwenang melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit membuat kurator memikul tanggungjawab yang besar kepada para pihak dalam kepailitan atas harta pailit. Atas tanggung jawab yang besar itu maka undang-undang kepailitan mengatur agar kurator dapat bertanggung jawab terhadap kerugian atas harta pailit dan para pihak kepailitan. Tetapi pada praktiknya atas adanya tanggung jawab kurator tersebut maka tidak sedikit kasus pada pengadilan yang melakukan penggugatan terhadap kurator atas tindakan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan para pihak. Maka dari tanggung jawab tersebut, ditentukan bahwa kurator dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh para pihak atau kerugian terhadap harta pailit apabila tindakan yang dilakukan tersebut terbukti merupakan tindakan di luar kewenangan yang dimiliki oleh kurator yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tugasnya sebagai kurator.

---

This paper discusses the responsibility of the trustee in conducting his duties towards the bankruptcy estate so as not to cause any disadvantage to creditors or bankruptcy debtors compared to the provisions of bankruptcy law applicable in the United States. The discussion is also reviewed from the consideration of judges in previous cases in Indonesia and the United States regarding cases of trustees being sued by parties in bankruptcy on the basis of actions that are not in good faith, causing harm to the parties and the bankruptcy estate. To find the answers, this paper is written using doctrinal research method. The role of the trustee as the only authorized entity in bankruptcy to manage and settle the bankruptcy estate makes the trustee bear a great responsibility to the parties in bankruptcy for the bankruptcy estate. For this great responsibility, the bankruptcy law regulates that the trustee can be responsible for the loss of bankruptcy assets and bankruptcy parties. However, in practice, due to the trustee's responsibility, there are many cases in which the court sues the trustee for bad faith actions that cause losses to the bankruptcy estate and the parties. From this responsibility, it is determined that the trustee can be personally liable for losses suffered by the parties or losses to the bankruptcy estate if the actions taken are proven to be actions outside the authority granted to the trustee by law to perform his duties as a trustee."

"Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian multirateral World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk mendisiplinkan pemberian subsidi untuk penangkapan ikan. Perjanjian ini baru berlaku saat tiga perempat dari seluruh negara anggota WTO memberikan instrumen penerimaan kepada WTO. Namun demikian, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak nelayan kecil hingga saat ini belum mengirimkan instrumen penerimaan itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus mengkaji implikasi dari AFS terhadap industri perikanan. Tulisan ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu konstruksi larangan subsidi perikanan dalam WTO dan implikasi jika AFS berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah AFS memiliki implikasi positif dan negatif AFS jika ia berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Perjanjian tersebut dapat mengurangi penangkapan ikan yang ilegal oleh kapal asing dan penangkapan ikan yang berlebih di Indonesia. Akan tetapi, AFS juga mengancam Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait subsidi perikanan karena beberapa ketentuan subsidi di Indonesia bertentangan dengan perjanjian tersebut. Namun demikian, besarnya keuntungan atau kerugian tersebut akan bergantung terhadap bagaimana Indonesia dapat menegosiasikan pengecualian kebijakan AFS terhadap negara berkembang dan menerapkan kebijakan yang mendukung industri perikanan di Indonesia.

---

The Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) is a World Trade Organization (WTO) multilateral agreement which aims to discipline the provision of subsidies for fishing. This agreement will only come into effect when three-quarters of all WTO member countries submit instruments of acceptance to the WTO. However, Indonesia, which is a maritime country with many small fishermen, has not yet sent the acceptance instrument. Therefore, the Indonesian Government must examine the implications of AFS for the fishing industry. This paper has two main issues, namely the construction of a ban on fisheries subsidies in the WTO and the implications if AFS applies to the fishing industry in Indonesia. This paper uses doctrinal research method. The results of this research are that AFS has positive and negative implications of AFS if it applies to the fishing industry in Indonesia. The agreement can reduce illegal fishing by foreign vessels and overfishing in Indonesia. However, AFS also threatened the Indonesian government to make changes to laws and regulations related to fisheries subsidies because several subsidy provisions in Indonesia conflict with the agreement. However, the magnitude of these benefits or losses will depend on how Indonesia can negotiate exceptions to the AFS policy for developing countries and implement policies that support the fishing industry in Indonesia."

"Pinjaman online berkembang sangat pesat, namun terdapat tantangan dan pontensi masalah yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia. Penerapan bunga dalam pinjaman ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan pinjaman online di Indonesia dan analisis regulasi dan peran pemerintah dalam menerapkan pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah terdapat peraturan mengenai pinjaman online secara umum di Indonesia yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Namun, belum terdapat peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan. Pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan bentuk inovasi yang sangat baik. Disisi lain, pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi karena dilakukan dengan menerapkan bunga. Seharusnya bantuan diberikan tanpa dikenakan bunga dan dibayarkan setelah lulus dan/atau mendapatkan pekerjaan (gaji) yang layak sehingga tidak memberatkan pengguna. Pada hakikatnya, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana amanat dalam Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah khususnya Kemdiktisaintek dan OJK perlu merumuskan peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar dapat memberikan akses pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan terjangkau sehingga tidak ada bunga yang memberatkan, mengintegrasikan layanan pembiayaan ke dalam program pendidikan, atau menerapkan skema Income Contingent Loan, perlu juga melakukan upaya preventif dan represif untuk mengawasi pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan, lalu bagi penyelenggara pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan dapat menyesuaikan dengan ketentuan UU Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, jika memang harus mengenakan bunga sebaiknya memiliki skema subsidi bunga untuk mahasiswa, OJK sebagai regulator perlu menetapkan melalui revisi POJK atau SEOJK maupun melalui penerbitan kebijakan baru. Kemudian, pengguna pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan wajib melunasi pinjaman sesuai perjanjian karena jika tidak dapat berdampak pada reputasi kredit dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

---

Online loans are growing rapidly, but there are challenges and potential problems that require serious attention. One of them is online loans for education financing in Indonesia. The application of interest in these loans is contrary to Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law. This research was prepared using doctrinal research methods. The author describes and analyzes two problems in this research, namely the regulation of online loans in Indonesia and the analysis of regulations and the role of the government in implementing online loans for education financing in accordance with existing regulations in Indonesia. The results of this study show that there are already regulations regarding online loans in general in Indonesia which are regulated in POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology- Based Joint Funding Services and SEOJK Number 19/SEOJK.05/2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Funding Services. However, there are no specific regulations regarding online loans for education financing. Online lending for education financing in Indonesia is a very good form of innovation. On the other hand, online loans for education financing in Indonesia currently contradict Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law because they are made by applying interest. Assistance should be provided without interest and paid after graduation and/or getting a decent job (salary) so as not to burden users. In essence, every citizen has the right to education as mandated in Article 31 of the 1945 Constitution. Thus, the government, especially the Ministry of Higher Education, Science and Technology and Financial Services Authority, needs to formulate special regulations related to online loans for education financing in order to provide inclusive, equitable, and affordable access to education so that there is no burdensome interest, integrate financing services into education programs, or apply the Income Contingent Loan scheme, it is also necessary to make preventive and repressive efforts to supervise online loans for education financing, then for online loan providers for education financing can adjust to the provisions of the Higher Education Law. However, if they have to charge interest, they should have an interest subsidy scheme for students, OJK as a regulator needs to determine through revisions to POJK or SEOJK or through the issuance of new policies. Then, users of online loans for education financing are required to repay loans according to the agreement because otherwise it can have an impact on credit reputation and potentially lead to legal consequences."

"Pinjaman online berkembang sangat pesat, namun terdapat tantangan dan pontensi masalah yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia. Penerapan bunga dalam pinjaman ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan pinjaman online di Indonesia dan analisis regulasi dan peran pemerintah dalam menerapkan pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah terdapat peraturan mengenai pinjaman online secara umum di Indonesia yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Namun, belum terdapat peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan. Pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan bentuk inovasi yang sangat baik. Disisi lain, pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi karena dilakukan dengan menerapkan bunga. Seharusnya bantuan diberikan tanpa dikenakan bunga dan dibayarkan setelah lulus dan/atau mendapatkan pekerjaan (gaji) yang layak sehingga tidak memberatkan pengguna. Pada hakikatnya, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana amanat dalam Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah khususnya Kemdiktisaintek dan OJK perlu merumuskan peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar dapat memberikan akses pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan terjangkau sehingga tidak ada bunga yang memberatkan, mengintegrasikan layanan pembiayaan ke dalam program pendidikan, atau menerapkan skema Income Contingent Loan, perlu juga melakukan upaya preventif dan represif untuk mengawasi pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan, lalu bagi penyelenggara pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan dapat menyesuaikan dengan ketentuan UU Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, jika memang harus mengenakan bunga sebaiknya memiliki skema subsidi bunga untuk mahasiswa, OJK sebagai regulator perlu menetapkan melalui revisi POJK atau SEOJK maupun melalui penerbitan kebijakan baru. Kemudian, pengguna pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan wajib melunasi pinjaman sesuai perjanjian karena jika tidak dapat berdampak pada reputasi kredit dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

---

Online loans are growing rapidly, but there are challenges and potential problems that require serious attention. One of them is online loans for education financing in Indonesia. The application of interest in these loans is contrary to Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law. This research was prepared using doctrinal research methods. The author describes and analyzes two problems in this research, namely the regulation of online loans in Indonesia and the analysis of regulations and the role of the government in implementing online loans for education financing in accordance with existing regulations in Indonesia. The results of this study show that there are already regulations regarding online loans in general in Indonesia which are regulated in POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology- Based Joint Funding Services and SEOJK Number 19/SEOJK.05/2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Funding Services. However, there are no specific regulations regarding online loans for education financing. Online lending for education financing in Indonesia is a very good form of innovation. On the other hand, online loans for education financing in Indonesia currently contradict Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law because they are made by applying interest. Assistance should be provided without interest and paid after graduation and/or getting a decent job (salary) so as not to burden users. In essence, every citizen has the right to education as mandated in Article 31 of the 1945 Constitution. Thus, the government, especially the Ministry of Higher Education, Science and Technology and Financial Services Authority, needs to formulate special regulations related to online loans for education financing in order to provide inclusive, equitable, and affordable access to education so that there is no burdensome interest, integrate financing services into education programs, or apply the Income Contingent Loan scheme, it is also necessary to make preventive and repressive efforts to supervise online loans for education financing, then for online loan providers for education financing can adjust to the provisions of the Higher Education Law. However, if they have to charge interest, they should have an interest subsidy scheme for students, OJK as a regulator needs to determine through revisions to POJK or SEOJK or through the issuance of new policies. Then, users of online loans for education financing are required to repay loans according to the agreement because otherwise it can have an impact on credit reputation and potentially lead to legal consequences."