Perkembangan teknologi dan pembangunan bangunan-bangunan gedung maupun infrastruktur di perkotaan telah mengakibatkan terbatasnya ruang dan tanah yang tersedia. Fenomena ini menjelaskan betapa pentingnya pengaturan akan ruang di atas tanah yang sistematis dan komprehensif. Ruang di atas tanah dalam UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 disebut sebagai ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air. Pengaturan hukum Indonesia terhadap penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah memiliki kaitan erat dengan hak atas tanah, dimana kewenangan penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah bersumber dari Hak Menguasai Negara yang diatur Pasal 2 Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan sebagai akibat hukum dari hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 4 Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Pelaksanaan penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah di Indonesia dapat dilihat dalam praktik stasiun-stasiun layang dan jalan-jalan rel layang Prasarana MRT Jakarta, Jembatan Multiguna Senen dan Jembatan Pondok Indah Mal yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum di DKI Jakarta yang didasari pada Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan nasional yang ada dan membandingkan pengaturan akan ruang dalam Hukum Belanda dan Hukum Singapura dengan cara menelaah pengaturan yang ada serta menganalisis dalam perspektif Hukum Indonesia. Penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah merupakan tindakan hukum menguasai ruang di atas tanah dengan batas-batas yang ditentukan dalam penataan ruang dan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
Technological developments and the construction of buildings and infrastructure in urban areas have resulted in limited available space and land. This phenomenon explains the importance of systematic and comprehensive regulation of airspace. Airspace in the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960 are referred as space which are above earth and water. Indonesian regulation on control and utilization of airspace has a close connection with land rights, where the authority to control and utilization of airspace comes from the State Ownership Rights which are regulated in Article 2 of the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960 and as a legal consequence of land rights as stipulated in Article 4 of the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960. The implementation of control and utilization of airspace in Indonesia can be seen in the practice of elevated stations and elevated railroad tracks of the Jakarta MRT Infrastructure, Senen Multipurpose Bridge and Pondok Indah Mall Bridge which cross above infrastructure and/or public facilities in DKI Jakarta which are based on Building Construction Permits. This study analyzed national legislation and compared the regulations of airspace in Netherlands Law and Singapore Law by examining existing regulations and analyzes in the perspective of Indonesian Law. This study explains the need for regulation of a new land rights in the form of air space rights.
"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pembeli berkaitan dengan pelunasan pembayaran objek dalam Akta Pengikatan Jual Beli akibat Notaris yang tidak membayarkan titipan uang pelunasan atas objek perjanjian. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah keabsahan hukum Akta Pengikatan Jual Beli atas pembayaran yang tidak lunas, perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan Akta Pengikatan Jual Beli, dan akibat hukum terhadap notaris yang tidak membayarkan titipan pembayaran dari pembeli kepada penjual sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tersebut merupakan akta autentik yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak pembeli berupa pembuatan pengikatan jual beli dalam akta autentik dan perlunya kuasa menjual yang dapat diberikan kepada pihak pembeli dan perbuatan Notaris yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka atas perbuatannya tersebut dijatuhi sanksi pidana.
This thesis discusses about legal protection of the buyer related to the payment of object in the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement due to a Notary who does not pay the deposit money of the object of the agreement. The main problem in this thesis is the legal validity of the Deed of Conditional Sale and Purchase if the payment paid in stages, legal protection for the buyers in the implementation of the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement, and legal consequences for notaries who do not paid the money from buyer to seller in accordance with the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement. The research method used in this study is a normative legal research with descriptive-analytical of research type. The results of the study concluded that the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement made by the Notary is an authentic deed in accordance with the laws and regulations, legal protection that can be given to the buyer is conditional sale and purchase agreement made in authentic deeds and power of sell that can be given to the buyer and the act of a Notary who proven to have fulfilled the elements of a criminal offense are subject to criminal sanctions.
"Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut membutuhkan jaminan guna pemenuhan pembayaran utang nasabah. Seringkali proses pengikatan jaminan membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara nasabah membutuhkan dana pembiayaan dari bank sesegera mungkin. Dalam hal ini Notaris mengeluarkan covernote yang menjadi pegangan bagi bank agar dapat segera mencairkan pembiayaan. Tesis ini membahas mengenai dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan murabahah serta tanggungjawab Notaris terhadap covernote bermasalah dalam kaitannya dengan pembiayaan murabahah di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dan didukung dengan hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dibaca atau ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan adalah gagalnya bank mengikat jaminan sehingga jika nasabah wanprestasi, bank dapat mengajukan gugatan perdata untuk sita harta yang lain milik nasabah yang bersangkutan. Covernote bukanlah sebuah akta autentik, maka tanggung jawab covernote hanya mengikat Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan covernote tersebut.
One of functions of sharia bank is to distribute financing fund to the public. The financing requires collateral to fulfill customer's debt. The process of guarantee's agreement takes time, while customers need the fund from the bank as soon as possible. In this case, the Notary issues a covernote which become a grip for bank to immediately disburse financing. This thesis discuss the the effect of covernote in the murabahah financing’s agreement in sharia bank and notary’s responsibility for problematic covernote in murabahah agreements in sharia bank. The research method used in this study is normative jurical research. Research typology used is descriptive analytical. The data used is secondary data through the library research. The data analysis method used is a qualitative method, namely data obtained, read or interpreted by the researchers themselves. The results of the study show that the existence of the covernote is as supporting document issued by the notary as bank’s partner in disbursing the contract. And due to the covernote is not an authentic deed, the responsibility is only binds for the Notary as the party who issued it.
"
Tesis ini membahas tentang kasus penolakan pengangkatan pelaksana wasiat menyebabkan wasiat menjadi terhambat pelaksanaannya. Permasalahannya adalah terdapat dua dokumen yang disiapkan agar langsung ditandatangani oleh para ahli waris. Kedua dokumen tersebut tidak dibacakan serta dijelaskan terlebih dahulu kepada para ahli waris, sehingga hanya 9 dari 15 ahli waris yang menandatanganinya. Kedua dokumen tersebut yakni Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama yang berisi mengenai pengangkatan pelaksana wasiat baru. Penulis mempertanyakan bagaimana kedudukan kedua dokumen tersebut serta tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif lalu dijabarkan dalam bentuk deskriptif analitis. Kedudukan kedua akta yang ditolak para ahli waris merupakan akta partij atau akta pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan karena tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi. Tanggung jawab notaris terhadap kedua akta yang tidak dibacakan, tidak diberikan atau diperlihatkan isinya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yakni notaris dapat diberi sanksi yang ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila isi akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pembagian warisan.
This thesis discusses the case of rejection of the appointment of executor of a will which causes the will to be hampered by its implementation. The problem is that there are two documents prepared to be signed directly by the beneficiary. Both documents were not read out and explained in advance to the beneficiaries, so only 9 of the 15 heirs signed. Both documents are the Deed of Joint Statement and Collective Agreements concerning the appointment of executors of the new will. The author questioned how the position of the both documents and the notary’s responsibility for the deed made. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research typology. The author uses secondary data collected through literature. The research data is analyzed qualititatively and then described in descriptive analytical form. The position of the two deeds rejected by the beneficiary is the type of partij deed or deed of the party that has power of proof such as the deed under the hand because it is not read by the notary before the parties and witnesses. The notary’s responsibility for the two deeds that are not read out, not given or shown in their contents, based on Undang-Undang Jabatan Notaris and Kode Etik Notaris, namely the notary may be sanctioned by Majelis Pengawas Notaris. Notary can also be asked for civil liability if the contents of the deed cause a loss to the distribution of inheritance.
Key words:
Executor of Testament, Position of Deed, Responsibility of Notary
"
