Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerjasama keamanan Jepang dengan Uni Eropa (UE) yang telah berlangsung cukup lama, dinilai masih sangat minim dan terbatas. Namun, di masa pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Ditandai dengan kerjasama keamanan kedua pihak yang terlibat dalam misi kontra pembajakan di Somalia dan pembuatan Perjanjian Kerjasama Strategis (Strategic Partnership Agreement, SPA) sebagai kerangka kerja yang mengikat dan berkekuatan hukum, menimbulkan optimisme Jepang-UE terhadap semakin eratnya kerjasama keamanan kedua belah pihak di masa yang akan datang. Pertanyaan dalam penelitian adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Jepang di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam melakukan kerjasama keamanannya dengan UE?. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori adaptive foreign policy James N. Rosenau. Analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Jepang dalam melakukan kerjasama keamanannya dengan UE di masa pemerintahan Abe, dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternalnya. Faktor internalnya adalah kepemimpinan dari Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri dan reformasi kebijakan pertahanan dan keamanan yang menginginkan Jepang lebih proaktif berkontribusi untuk perdamaian. Sedangkan faktor eksternalnya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS dengan kebijakan-kebijakannya dan perkembangan dari peran UE sebagai aktor keamanan global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan dokumen. Data bersumber dari pemerintah dan pernyataan yang diterbitkan dan jurnal, buku dan situs internet.

---

Japanese security cooperation with the European Union (EU) that has been going on for quite a long time, but still considered very minimal and limited. However, during the reign of Japanese Prime Minister Shinzo Abe there was a significant development. Marked by the security cooperation of the two parties involved in the counter-piracy mission in Somalia and the creation of a Strategic Partnership Agreement (SPA) as a binding and legally enforceable framework, it has raised optimism between Japan and the EU in the increasingly tight cooperation between the two parties which will come. The questions in the study are: What factors influence Japan during the reign of Prime Minister Shinzo Abe in conducting security cooperation with the EU? This research uses James N. Rosenau's adaptive foreign policy concept and theory. The analysis in this study found that Japan in carrying out its security cooperation with the EU in Abe's reign, was influenced by changes that occurred in its internal and external environment. Its internal factor is the leadership of Shinzo Abe as Prime Minister and defense and security policy reforms who want Japan to be more proactive in contributing to peace. While the external factor is the election of Donald Trump as US President with his policies and the development of the EU's role as a global security actor. This study uses qualitative methods through literature and document studies. Data sourced from the government and published statements and journals, books and internet sites."

"Kondisi Jepang yang sedang mengalami stagnansi ekonomi, dan kekurangan tenaga kerja produktif, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan strategi ekonomi dengan tujuan untuk memecahkan kedua masalah tersebut. Strategi ini disebut dengan Womenomics, berpusat kepada usaha pemerintah memfasilitasi potensi terpendam para  perempuan Jepang agar dapat lebih aktif dalam dunia kerja tanpa harus memilih antara pekerjaan atau keluarga. Meskipun demikian, ternyata strategi ini memunculkan masalah-masalah baru. Salah satunya adalah kasus maternity harassment yang terjadi di lingkungan kerja Jepang.Digunakan empat media massa online dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari dua portal media besar Jepang yaitu Yomiuri Grup dan Nikkei Grup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif konten analisis dan purposeful sampling untuk membatasi artikel yang digunakan berfokus kepada kualitas bukan kuantitas artikel. Teori yang digunakan adalah analisis framing media oleh Entman untuk menganalisis isi berita terkait isu tersebut, dan teori dicipline and punish untuk membantu menjelaskan munculnya fenomena maternity harassment dalam perusahaan Jepang.Dalam penelitian ditemukan keempat portal media menunjukkan peran kolaboratif dan fasilitatif dalam menyampaikan artikelnya. Media membingkai (framing) bahwa terdapat jarak antara implementasi regulasi dengan keadaan dalam perusahaan. Media membingkai bahwa iklim perusahaan Jepang menggunakan kehamilan sebagai push factor perempuan agar keluar dari perusahaan.

---

The condition of Japan's stagnan economic, and the lack number of productive workforce, has prompted the government to issue an economic strategy with the aim to solving these two major problems. This strategy is called Womenomics, centered on the government's efforts to facilitate the hidden potential of Japanese women to be more active in the bread workforce without having to choose between work or family. However, it turns out this strategy raises new problems. One of those problem is the case of maternity harassment that occurs in the Japanese work environment.Four online mass media were used in this research, which are part of two major Japanese media portals Yomiuri Group and Nikkei Group. This research used qualitative content analysis and purposeful sampling method to limit the focus on quality not quantity of the articles. This research used analysis of media framing model by Entman to analyse the news content related to the issue, and the theory of discipline and punish by Foucault to help explain the emergence of the phenomenon of maternity harassment in Japanese companies.This research found the media articles show collaborative and facilitative role in spreading maternity harassment issue. The media frame there are gap in the interaction between the government strategies implementation, companies, and female workers. Media also frame that Japanese corporate culture used pregnancy as a push factor to force women to leave their career."

"Sistim stratifikasi Shi No Ko Sho adalah sistim stratifikasi masyarakat Jepang pada zaman Edo (1600-1867). Sistim stratifikasi tersebut ditetapkan secara resmi dan tegas oleh pemerintah Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Ieyasu berasal dari kaum Samurai dan ia berhasil mendirikan pemerintah mi_liter yang berpusat di kota Edo pada tahun 1603. Pemerintah Tokugawa secara tegas membagi masyarakat Jepang menjadi empat kelas yaitu kelas Samurai (Bushi), kelas Petani (Nomin), kelas Pengrajin (Kosakunin), dan terakhir kelas Pedagang (Shonin). Tingkatan kelas ini kemudian dikenal dengan Shi No Ko Sho, yang kemudian dilaksanakan secara keras dan kaku. Dengan adanya ketentuan mengenai pembagian kelas tersebut maka seseorang tidak dapat pindah ke tingkatan yang lebih tinggi walaupun ia memiliki kemampuan dan bakat. seseorang memperoleh tingkatan kelas di dalam masyarakat hanya berdasarkan keturunannya saja. Tujuan pemerintah Tokugawa adalah agar kelas-kelas di dalam masyarakat tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Tokugawa. Penguasa berusaha memecah dan memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain dengan mengadakan diskriminasi-diskriminasi yang kuat. Sistim ini berlangsung hingga beberapa generasi dan akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sistim ini runtuh. Faktor tersebut antara lain, karena adanya politik isolasi maka negara dalam keadaan damai sehingga kaum Samurai mulai kehilangan fungsinya dan hanya hidup bermewah-mewahan saja, masuklah kekuatan kelas Pedagang yang lambat faun dapat berperan dalam kehidupan pedagang. Didobraknya politik pintu tertutup oleh pemerintah Amerika sehingga pemerintah Tokugawa runtuh. Dengan runtuhnya pemerintah yang bersifat feodal tersebut maka runtuh pula sistim stratifikasi masyarakatnya. Kemudian sistim startifikasi Shi No Ko Sho dihapus oleh kebijaksanaan Kaisar Meiji."

"Saya tertarik untuk menulis skripsi mengenai sankin koti ini, karena beberapa alasan, diantaranya; pertama secara pribadi saya tertarik pada bidang sejarah khususnya sejarah politik Jepang, dan sankin kotai adalah sebuah contoh mengenai kebijakan politik jepang pada masa lalu, kedua, sankin kotai, menurut saya mempunyai keistimewaan khusus yang sangat menarik bagi saya, baik dalam sejarah, proses, fungsi, dan bahkan kehancurannya, secara lebih jelas dapat dibaca pada skripsi saya. Alasan yang ketiga adalah sankin kotai sebagai sebuah sistem politik berfungsi dengan sangat bagus, dan sukses sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, namun sankin kotai dipandang dari sudut moral adalah tidak sukses. Adanya kontradiksi inilah yang membuat sankin kotai unik sekaligus menarik bagi saya untuk diteliti dan ditulis. Dalam skripsi ini akan ditulis mengenai bagian pertama, pendahuluan, termasuk di dalamnya; latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, struktur pemerintahan Tokugawa termasuk di dalamnya"

"Adanya pangkalan militer asing di suatu negara pada umumya akan mengundang masalah. Apalagi bila pangkalan militer tersebut adalah pangkalan militer salah satu negara adidaya. Di Jepang, pada tahun 1952-1960 terjadi gerakan anti Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika yang dimotori oleh Partai Sosialis Jepang dan Partai Komunis Jepang. Gerakan ini didukung oleh mahasiswa dan kaum buruh. Mereka melakukan demonstrasi massa dan pemogokan umum yang pada akhirnya menyebabkan PM Nobusuke Kishi (1957-1960) harus mundur dari jabatannya."

"Meirokusha adalah perkumpulan para cendekiawan beraliran Barat yang sangat banyak berperan dalam masyarakat Jepang pada jaman Pencerahan yang berlangsung sekitar tahun 1870-an. Perkumpulan tersebut berhasil membangkitkan semangat rakyat Jepang untuk memajukan negaranya. Segi yang paling penting dari Meirokusha adalah luasnya pemikiran dan pandangan para anggotanya. Perkumpulan ini mengadakan diskusi yang sangat luas mengenai filsafat, pendidikan, ilmu politik, pembaharuan bahasa, hukum dan ekonomi. Meiroku Zasshi merupakan majalah Jepang pertama yang memuat tulisan tulisan tentang topik ini. Pembaharuan-pembaharuan terjadi secara teratur dan mempengaruhi seluruh pemerintahan, diantaranya di bidang ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Jepang yang feodal berusaha mengangkat dirinya ke taraf yang sama seperti negara negara modern lainnya. Di bawah slogan Wakon Y?sai (semangat Jepang teknologi Barat) yang dikaitkan dengan slogan Fukoku Ky?hei (negara kaya militer kuat) Jepang memacu modernisasi dengan kecepatan yang luar biasa."

"Manchuria merupakan gaya hidup bagi Jepang. Selain itu, letak Manchuria sangat strategis untuk menahan serang_]an Komunisme Rusia dan menyerang Cina. Hal terakhir inilah yang di dijadikan alasan Jepang untuk menduduki Manchuria. Manchuria dapat menyediaknn bahan baku untuk Industri Jepang dan sebagai tempat pemasaran hasil-hasil Industrinya. Untuk itu ditempatkanlah satu divisi angkatan darat yang disebut Tentara Kwantung. Tentara Kwantung dengan per_sonil 4.350 orang ini bertanggung jawab dalam mempertahankan daerah-daerah di Manchuria yang menjadi milik Jepang dan melindungi orang Jepang yang berada di sana. Tetapi se_benarnya tidak hanya hal itu saja yang mereka lakukan, mereka menaklukkan daerah-daerah yang abadi Manchuria yang belum ditaklukkan Jepang. Akhirnya Tentara Kwantung barhasil menaklukkan seluruh Manchuria dan mendirikan Negara Manchukuo pada tahun 1932, Tindakan Jepang di Manchuria itu mendapat tantangan dunia internasional. Untuk itu Liga Bangsa-bangsa mengutus Komisi Lytton untuk menangnni kasus ini. Jepang diminta untuk meninggalkan Manchuria, tetapi Jepang monolak dan akhirnya keluar dari Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1933."

"ABSTRAKPada tanggal 2 September 1945, dilaksanakan upacara penyerahan Jepang kepada Sekutu. Penyerahan itu sendiri dilakukan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada waktu itu Kaisar Hirohito sendiri yang mengumumkan pernyataan menyerah kepada Sekutu, yakni dengan menerima deklarasi bersama negara-negara Sekutu yang termuat dalam Deklarasi Potsdam. Peperangan Jepang-Sekutu ditandai dengan penyerangan Pangkalan Militer Amerika: di Pearl Harbor 1941. Karena berlangsung di Pasifik, maka disebut Perang Pasifik. Pada mulanya memang Jepang banyak mendapat kemenangan; tetapi kemudian keadaannya berbalik. Amerika yang tidak senang dengan aksi Jepang di Pasifik akhirnya bersama dengan sekutu-sekutunya menggempur Jepang dan Jepang menderita kekalahan. Pada tahun 1943 Sekutu menuntut Jepang untuk menyerah, tetapi tidak diabaikan. Pada tahun 1945, melalui Deklarasi Potsdam, kembali Sekutu menuntut Jepang menyerah, dan Jepang tetap mengabaikan tuntutan tersebut. Karena itu Amerika atas nama Sekutu memberi peringatan dengan menjatuhkan bom atom atas kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus,Kaisar Hirohito yang telah menyaksikan banyak kehancuran dalam negerinya akibat peperangan, akhirnya menyatakan agar peperangan dihentikan. Padahal pada tahun 1941, Kaisar Hirohitolah yang memberi pernyataan perang kepada Arnerika. Skripsi ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya peranan Kaisar Hirohito dalam penyerahan Jepang kepada Sekutu dan sejauh mana tindakan yang diambil oleh kaisar Jepang saat itu, setelah negara Jepang menyerah kepada Sekutu.

---

"

"ABSTRAKTujuan penulisan skripsi ini, yang dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sastra pada tahun 1996, ialah memaparkan serta mengkaji pemikiran dari seorang politikus pada zaman Meiji, yaitu Mori Arinori dalam memodernisasikan Jepang. Kesimpulan yang diperoleh dari pengkajian seorang tokoh Mori Arinori adalah bagaimana dia dapat mencetuskan pemikirannya untuk memodernisasikan Jepang, dengan gaya dan pikirannya yang berani dan gigih. la memiliki tekad yang tinggi untuk memajukan Jepang dengan hasil pemikirannya yang modern. Latar belakang keluarga dan pendidikan yang dipelajarinya menjadikan Mori Arinori memiliki pemikiran bergaya Eropa. Negara Jepang yang pada saat itu menurut Mori sangat ketinggalan zaman, sehingga tidak akan mengalami kemajuan jika tidak melakukan tindakan modernisasi seperti penghapusan kebiasaan menyandang pedang pada kaum samurai, pemakaian bahasa Inggris, dan mengajarkan pendidikan bergaya militer. Karena dinilai pemikirannya terlalu berani dan...

---

"