Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis hal-hal apa saja yang dipertimbangkan saat Amerika Serikat memutuskan untuk menjadikan kota Hiroshima sebagai target utama dijatuhkannya bom atom. Berdasarkan banyaknya penelitian yang sudah ada mengenai Perang Dunia II, terdapat banyak pendapat dari para ahli mengenai alasan Amerika Serikat untuk menjatuhkan kedua bom atom di Jepang. Meskipun Jepang memiliki banyak kota besar, awalnya Amerika Serikat memilih lima kota sebagai target untuk mengakhiri perang, yakni: kota Kyoto, kota Hiroshima, kota Kokura, kota Yokohama, dan kota N?gata. Namun, kota Kyoto yang merupakan kota terpenting bagi kebudayaan Jepang, akhirnya digantikan oleh kota Hiroshima sebagai target utama. Dengan mengetahui pertimbangan apa saja yang diambil oleh Amerika Serikat mengenai kota Hiroshima sebagai target utama serangan bom atom, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya melihat dari sisi kepentingan politik dan militer saja, namun Amerika Serikat ternyata masih mempertimbangkan dari sisi kepentingan budaya.

---

ABSTRACTThis study analyzes what matters were considered when the United States decided to make Hiroshima as a prime target for the dropping of atomic bomb. Based on many existing studies on World War II, there are many opinions from the experts on why the United States dropped both atomic bombs in Japan. Although Japan has many major cities, the United States initially chose five cities as the targets to end the war Kyoto, Hiroshima, Kokura, Yokohama and N gata. However, Kyoto which has been the most important city for Japanese culture, eventually was replaced by Hiroshima as the main target. By knowing what matters were taken into account by the United States about Hiroshima which was selected as the main atomic bomb target, it can be concluded that the United States did not only consider the political and military interests, but the United States also considered the cultural interests."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kedudukan dan peran kaisar berdasarkan dua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Jepang, yakni Konstitusi Meiji dan Konstitusi 1946. Fokus penelitian ini menjabarkan implementasi pasal yang mengatur kedudukan dan peran kaisar di dalam pemerintahan Jepang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi Meiji tidak dijalankan dengan semestinya akibat dominasi militer di dalam pemerintahan. Kaisar Hirohito pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan penuh dalam menentukan kebijakan negara. Kemudian, pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi 1946 berjalan dengan semestinya. Kaisar Hirohito, yang kemudian digantikan oleh Putera Mahkota Akihito, menjalankan kedudukannya sebagai simbol persatuan negara dengan melakukan tugas-tugasnya yang bersifat seremonial.

---

ABSTRACTThis research discussed about the position and role of the emperor according to Meiji Constitution and Constitution of Japan 1946. The main focus on this research is to explain the implementaion of the articles that regulate position and role of the Japanese emperor. The result indicated that the Meiji Constitution articles were not carried out properly due to military dominance within the government. In fact, Emperor Hirohito did not have a full power in determining national policies. On the other hand, the Constitution of Japan 1946 articles worked as it should be. Emperor Hirohito, later replaced by Crown Prince Akihito, performed his position as the symbol of state unity by doing the ceremonial duties. "

"ABSTRAKPendidikan menjadi bagian terpenting dalam menyiapkan generasi suatu bangsa. Keberhasilan suatu bangsa juga dapat diukur dari bagaimana pendidikan diselenggarakan. Jepang adalah salah satu negara di dunia yang memiliki reputasi baik dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam penyelenggaran pendidikan bukan berarti tidak terjadi masalah. Permasalahan yang menyangkut perilaku siswa juga masih terjadi di Jepang, salah satunya adalah futōkō atau ketidakhadiran siswa di sekolah dalam jangka waktu yang lama. Siswa yang tidak hadir di sekolah dalam jangka waktu lama akan menimbulkan dampak negatif, terutama dalam hal sosialisasi. Semakin banyaknya siswa yang tidak hadir di sekolah mengakibatkan keresahan para orangtua dan masyarakat, sehingga pemerintah dianggap penting untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Jepang melalui kementerian pendidikan merancang kebijakan yang dapat membantu siswa yang tidak hadir di sekolah agar tetap dapat mengenyam pendidikan. Selain pemerintah, pihak non profit organization atau NPO juga mengusahakan program untuk membantu para siswa tersebut. Salah satu program NPO yang mendapatkan perhatian pemerintah adalahfree-school, yaitu sekolah bagi siswa futōkō. Undang-undang terbaru yangdisahkan oleh pemerintah telah melegitimasi free-school sebagai salah satu bentuk sekolah yang dapat menyelenggarakan wajib belajar. Melalui undang-undang ini Jepang telah melakukan perubahan dalam sistem pendidikan dan semakin terbuka dengan sekolah-sekolah jenis baru pada era globalisasi.

---

ABSTRACTEducation is the most important part in preparing generation of a nation. Thesuccess of a nation can also be measured on how education is organized. Japan is one of the countries in the world with good reputation in terms of education. However, it does not mean Japan has no problemin the delivery of education. Problems concerning student behaviour also happened in Japan, one of them is futōkō or the absence of students in school for long periods of time. Students who are absent in school for a long time will have a negative impact, especially in terms of socialization. The increasing number of students who are absent from school leads to anxiety among parents and the community, so the government is considered important to address the problem immediately. Japanese government through Ministry of Education Culture, Sport, Science and Technology (MEXT), designed policies to help students who are absent in school to continue receiving education. In addition to the government, non-profit organizations or NGOs also work on programs to help these students. One of the NPO programs that get government attention is free-school, which is a school for futōkō students. Recent legislation passed by the government has legitimized free-school as one form of school that can provide compulsory education. Through this law Japan has made changes in the education system and is increasingly open to schools of a new kindin the era of globalization."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas media mix yang menggabungkan berbagai media untuk menyampaikan pesan periklanan tertentu. Skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan penggunaan media yang dipakai dalam konten Jepang, yakni Uta no Prince-sama. Konten media yang digunakan adalah game, animasi, media cetak, CD, DVD, game smartphone, dan sebagainya. Selain media mix, produsen juga memanfaatkan potensi karakter dengan melakukan character merchandising. Dengan menggabungkan kedua hal tersebut tercipta simbiosis mutualisme antara fans sebagai konsumen dan produsen sebagai pembuat media. Serta penggunaan internet sebagai penyebar informasi mengenai konten.

---

ABSTRACT Media mix is a form of a promotion by incorporating various media for sending an advertisement message. This research using descriptive analysis method explains the use of media mix from a Japanese content called Uta no Prince sama. The media contents that were involved in this creation are game, animation, books, CDs, DVDs, smartphone games and so on. Other than media mix, the makers of the content used the potential of the character to create character merchandising. The results of collaborating it, is the mutual symbiosis of fans consuming the media and merchandises, and the makers producing it. Also the main use of internet to spread information about the content."