Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi inklusif dapat diartikan sebagai penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Konsep pembangunan inklusif tidak hanya dilaksanakan dalam program pembangunan nasional, tetapi juga harus diterapkan dalam pembangunan daerah bahkan hingga level desa. Dalam pemerataan pembangunan, kelembagaan ekonomi desa memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi, optimalisasi potensi dan sumber daya. Sinergitas antar kelembagaan ekonomi desa di suatu daerah/kabupaten akan memberikan pengaruh besar dalam terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah kondisi daya dukung kelembagaan ekonomi desa yang meliputi: BUMDes, KUD, dan IKM sebagai independen variabel (X), dapat memberikan pengaruh nyata atau signifkan terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Proksi inklusivitas pembangunan ekonomi ditinjau berdasarkan skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai dependen variabel (Y). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu Infrastruktur Ekonomi, Karakteristik Wilayah, dan Penduduk Miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis regresi data panel menggunakan data cross section dan time series pada 369 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rentang waktu 2019-2021.Analisis regresi dalam penelitian ini akan mengurai hubungan antar variabel yang ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan 3 pilar IPEI, yaitu: 1. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 3. Perluasan akses dan kesempatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan kelembagaan ekonomi di tingkat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif dalam kerangka pembangunan nasional. Keberadaan BUMDes, KUD, dan IKM sebagai unit usaha menunjukkan bahwa dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang diharapkan menjadi sebuah ekosistem pasar/ekonomi di tingkat lokal. Dari hasil estimasi dapat ditinjau ketiga komponen ini menunjukkan hasil positif signifikan terhadap IPEI. Berdasarkan tinjauan pada tiga (3) Pilar IPEI, ketiga aspek kelembagaan ekonomi desa tersebut juga menunjukkan hubungan positif signifikan. Penelitian ini merekomendasikan untuk penguatan, keberlanjutan dan sinergitas kebijakan terkait kelembagaan ekonomi desa. Serta mendorong agar pengukuran pembangunan ekonomi inklusif hingga pada level desa.

---

Inclusive economic development can be interpreted as creating broad access and opportunities for all levels of society in an equitable manner, increasing welfare, and reducing disparities between groups and between regions. The concept of inclusive development is not only carried out in national development programs, but must also be applied in regional development even down to the village level. In equitable village development, rural economic institutions play an important role in maintaining rural economic sovereignty. Synergy between rural economic institutions in a region/regency will have a major influence on the realization of inclusive and sustainable regional development. The purpose of this study was to see whether the carrying capacity of rural economic institutions which include: BUMDes, IKM and Koperasi Unit Desa (KUD) as independent variables (X), can have a real or significant influence on the inclusiveness of economic development in Indonesia. The economic development inclusiveness proxy is reviewed based on the Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) score as the dependent variable (Y). This study also uses control variables, namely Economic Infrastructure, Region Characteristics, and Population. This study uses a quantitative approach, panel data regression analysis using cross section and time series data in 369 regencies across Indonesia in the 2019-2021 timeframe.

Regression analysis in this study will break down the relationship between the variables reviewed based on overall aspect and the 3 pillars of IPEI, namely: 1. Economic growth and development, 2. Equal distribution of income and poverty reduction, 3. Expansion of access and opportunity. Analysis was also carried out on category 5 regions/large islands in Indonesia. The results of this study indicate that the existence of economic institutions at the rural level has an influence on inclusive economic development within the framework of national development. The existence of BUMDes, KUD, and IKM as business units shows that they can provide benefits to the community which are expected to become a market/economic ecosystem at the local level. From the estimation results, it can be seen that these three components show significant positive results for IPEI. The three institutional components of the rural economy show different relationships in influencing each IPEI pillar. This research recommends strengthening, sustainability and synergy of policies related to rural economic institutions. As well as encouraging measurement of inclusive economic development down to the rural level."

"Penelitian ini membahas tentang resiko kecelakaan kerja pada pekerja bukan penerima upah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa setiap pekerjaan memiliki resiko potensial yang perlu diperhatikan dan dikendalikan. Faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan kerja, dan situasi pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan yang parah pada kesehatan mental dan fisik pekerja, meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak pekerja bukan penerima upah yang memiliki resiko kerja, kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode estimasi logistik dan menemukan bahwa tingkat resiko kerja berpengaruh positif terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja.

---

This research discusses the risk of work accidents among non-wage workers in Indonesia during the COVID-19 pandemic. In this study, it was found that every occupation carries potential risks that need to be considered and controlled. Human factors are the main cause of work accidents, and the COVID-19 pandemic has put severe pressure on the mental and physical health of workers, increasing the risk of work accidents. The results show that despite many non-wage workers having work-related risks, the ownership of work accident insurance remains low. This research uses logistic estimation method and finds that the level of work risk positively influences the ownership of work accident insurance."

"Salah satu aspek penentu kondisi perekonomian suatu negara adalah kualitas human capital. Melalui investasi pada kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Peningkatan kesehatan dari status gizi yang lebih baik menjadi faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi di jangka Panjang Namun permasalahan gizi masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh berbagai negara khususnya Indonesia. Salah satu aspek yang mendukung percepatan penurunan permasalahan gizi pada anak adalah kualitas air dan fasilitas sanitasi yang digunakan oleh anak tersebut sehari-hari. Dengan meggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 dengan menggunakan indikator antropometri akan digunakan untuk menilai status gizi seorang anak. Menggunakan model analisis logit biner untuk melihat berapa besar peluang seorang anak mengalami permasalahan gizi berdasarkan kondisi air dan fasilitas sanitasi yang digunakan dengan variabel kontrol lainnya. Selain itu, menggunakan model ordered logit juga digunakan untuk menilai tingkat keparahan permasalahan gizi pada anak.Hasil estimasi logit biner ditemukan bahwa fasilitas sanitias berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemungkinan anak mengalami stunting dan underweighr sedangkan kondisi air berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemungkinan anak mengalami wasting. Berdasarkan tingkat keparahan gizi, ditemukan bahwa fasilitas sanitasi yang layak secara signifikan mengurangi kemungkinan anak mengalami permasalahan gizi yang lebih parah. 

---

One aspect that determines the economic condition of a country is the quality of its human capital. Investing in health can lead to a better quality of life. Improved health from better nutritional status is an important factor for long-term economic growth. However, nutritional problems are still a major problem faced by various countries, especially Indonesia. One aspect that supports the acceleration of the reduction of nutritional problems in children is the quality of the water and sanitation facilities used by them daily. Using data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS), anthropometric indicators will be used to assess the nutritional status of a child. Using a binary logit analysis model to see how likely a child is to experience nutritional problems based on the condition of water and sanitation facilities used with other control variables The results of the binary logit estimation found that sanitation facilities have a significant effect on reducing the likelihood of children experiencing stunting and underweight, while water conditions have a significant effect on reducing the likelihood of children experiencing wasting. Based on the severity of nutrition problems, it was found that proper sanitation facilities significantly reduced the likelihood of children experiencing more severe nutrition problems."

"Terdaftar dan memiliki akta kelahiran adalah hak bagi semua manusia, sebagaimana diakui dalam Sustainable Development Goals. Akan tetapi, masih ada anak, terutama pada golongan-golongan tertentu, yang belum memiliki akta kelahiran. Studi ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor orang tua maupun rumah tangga yang mempengaruhi kemungkinan seorang anak memiliki akta kelahiran, dengan variabel utama yang diamati ialah kepemilikan identitas legal orang tua. Dengan menggunakan data Susenas 2019, 2020, dan 2021 yang dianalisis secara individu per tahun dan analisis gabungan, ditemukan bahwa kemungkinan anak memiliki akta kelahiran dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan identitas legal orang tua. Selain itu variabel faktor orang tua dan rumah tangga lain menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak dipengaruhi oleh faktor internal dari karakteristik dan faktor eksternal dari lingkungan tempat tinggal.

---

Being registered is everyone’s right. It is acknowledged in Sustainable Development Goal by United Nation. However, there are still kids who are not registered by their parents, especially in certain characteristic groups. This study aims to find the characteristics, both household and parents that influences the children’s chances of being registered. This study will use parents’ ownership of legal identity as the main variable. Using Susenas 2019, 2020, and 2021 that is analyzed individually and used as pooled data, it is found that parents’ ownership of legal identity has a positive impact toward children’s ownership of birth certificates. Other parents and household characteristics also show that children’s registration is influenced by both internal factors of household and parents characteristics and also external factors of residential characteristics."

"Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengaruh antara kejadian bencana alam, kerugian modal manusia dan kerugian modal finansial terhadap aliran masuk FDI. Hasil ini menemukan bahwa kejadian bencana alam, kerugian modal manusia yang diwakili oleh variabel meninggal, dan kerugian finansial yang diwakili oleh kerusakan infrastruktur berpengaruh terhadap penurunan FDI. Kejadian bencana alam dapat menghancurkan berbagai fungsi di suatu negara seperti modal produktif dan modal manusia sehingga menimbulkan kehilangan tenaga kerja terampil serta mengakibatkan relokasi pemulihan ekonomi yang seharusnya dilakukan untuk pembangunan sumber daya suatu wilayah, dialihkan karena adanya kerusakan infrastruktur yang menopang sektor produksi. Fenomena tersebut menyebabkan investor memindahkan investasinya ke wilayah lain sebagai bentuk evaluasi risiko dan strategi dari perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of natural disasters, human capital losses and financial capital losses on FDI inflows. These results find that the occurrence of natural disasters, loss of human capital as represented by the variable died, and financial losses as represented by damage to infrastructure have an effect on the decline in FDI. Natural disasters can destroy various functions in a country such as productive capital and human capital, causing loss of skilled workers and causing the relocation of economic recovery which should be carried out for the development of a region's resources, diverted due to damage to infrastructure that supports the production sector. This phenomenon causes investors to move their investments to other areas as a form of evaluating the risk and strategy of the company."

"Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor yang mampu menggerakkan perekonomian hingga membentuk suatu pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut teori Growth Pole Theory oleh Perroux (1950), penetapan KSN sebagai pusat pertumbuhan diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya untuk meningkatkan iklim investasi. Kawasan Strategis Nasional (KSN) memiliki nilai strategis dan dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan pertahanan keamanan. KSN diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan harus disusun rencana tata ruangnya dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN). Secara fungsi, rencana tata ruang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh izin berusaha. Namun, dari jumlah KSN yang ditetapkan, hanya terdapat 20% yang sudah memiliki RTRKSN, sehingga diperlukan adanya evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penetapan KSN dan RTRKSN terhadap investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa yang paling mempengaruhi nilai investasi secara berturut-turut adalah penetapan KSN SDATT, KSN Lingkungan Hidup, KSN Pertahanan dan Keamanan, serta KSN Ekonomi. Dengan demikian, teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan secara teoritis dan empiris tidak relevan dengan penetapan KSN Sosial Budaya karena koefisien yang dihasilkan tidak dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap investasi. Hal ini selain dikarenakan masih melekatnya tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat, juga karena kurangnya dukungan Pemerintah Daerah untuk membuka peluang perizinan berusaha di wilayah tersebut. Sementara itu, ditinjau dari pengaruh penetapan RTRKSN terhadap investasi, hanya KSN Pertahanan dan Keamanan yang koefisiennya bernilai signifikan terhadap investasi. Sedangkan KSN Ekonomi, KSN Sosial Budaya, dan KSN Lingkungan Hidup memiliki koefisien yang tidak signfikan terhadap investasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa investor hanya mempertimbangkan penetapan suatu wilayah sebagai KSN, tetapi tidak memperhatikan ketersediaan RTRKSN. Hal ini dikarenakan adanya implementasi otonomi daerah di Indonesia bahwa penyusunan rencana tata ruang di daerah lebih dulu disusun daripada rencana tata ruang nasional.

---

Investment or capital investment has become one of the factors capable of driving the economy, leading to the formation of regional economic growth. According to the Growth Pole Theory by Perroux (1950), the designation of National Strategic Areas (Kawasan Strategis Nasional or KSN) as growth centers is expected to attract investors to invest their capital in order to improve the investment climate. National Strategic Areas are categorized based on economic, social-cultural, natural resource and/or high technology, and territorial boundaries interests. The designation of KSN is mandated in the National Spatial Planning Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional or RTRWN), and its spatial plan must be formulated in the form of the National Strategic Areas Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional or RTRKSN). Functionally, spatial planning is used as one of the instruments to obtain business permits. However, out of the designated KSNs, only 20% have their respective RTRKSN, necessitating an evaluation.This research aims to understand the influence of KSN designation and RTRKSN  on investment. The research method used is Ordinary Least Square (OLS). The results of this study indicate that the factors that most sequentially affect investment value are the designation of KSNs in the areas of Natural Resources and High Technology, Environment, Territorial Boundaries, and Economy. Thus, the growth pole theory posited both theoretically and empirically is not relevant to the designation of Social-Cultural KSN, as the coefficients produced cannot depict its influence on investment. This is attributed not only to the persistence of traditions, customs, and cultural practices within the community but also to the lack of support from Local Governments to open business licensing opportunities in those areas. On the other hand, considering the influence of RTRKSN on investment, only Territorial Boundaries KSNs that have coefficients significantly impacting to investment. Meanwhile, Economic KSN, Social-Cultural KSN, and Environmental KSN that are not significant to investment. This is due to the implementation of regional autonomy in Indonesia, where regional spatial plans are established before national spatial plans. This explains that investors are only considering the designation of an area as KSN, but do not pay attention to the availability of RTRKSN because each district/city already has a Regional Spatial Plan (RTRW) as a form of implementation of regional autonomy."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap jumlah pekerja migran di kabupaten dan kota pada tahun 2015-2019. Dari variabel yang diukur dalam penelitian ini dengan regresi Random Effect Model (REM) ditemukan fakta bahwa variabel yang memiliki tingkat elastisitas tinggi adalah jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun sebelumnya, dan jumlah PMI pada 2 tahun sebelumnya, serta luas wilayah, dan jumlah populasi. Variabel dalam penelitian ini antara lain: tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat kemiskinan, indikator pendidikan dan PDRB per kapita dengan variabel kontrol jumlah penduduk, luas wilayah (daratan dan lautan), Jawa-luar Jawa, dan kabupaten/kota. Dari simpulan penelitian, Pemerintah setidaknya memiliki 2 (dua) pilihan kebijakan, pertama, apabila Pemerintah memandang bahwa pengiriman pekerja migran merupakan manifestasi ketidaksejahteraan/kemiskinan daerah kab./kota, maka Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memfokuskan pada program-program penanggulangan kemiskinan di daerah kantong PMI melalui program padat karya, meningkatkan PDRB per kapita dan Harapan Lama Sekolah (HLS), terutama di daerah kabupaten yang memiliki populasi tinggi, terutama di Jawa, dan memiliki luas wilayah yang tidak besar, dan kebijakan yang akan diambil pemerintah sekurang-kurangnya dimulai dari 2 tahun sebelumnya. Kedua, apabila pemerintah melihat pengiriman pekerja migran sebagai aset yang harus dihandel Pemerintah, fokus kebijakan pemerintah dipusatkan pada daerah terutama kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dengan HLS yang rendah, populasi tinggi, di Jawa, dengan luas wilayah yang sempit.

---

This study aims to analyze the effect of welfare levels on the number of migrant workers in districts and cities in 2015-2019. From the variables measured in this study using the Random Effect Model (REM) regression, it was found that the variables that had a high level of elasticity were the number of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the previous year, and the number of PMIs in the previous 2 years, as well as the area, and the number of migrant workers. population. The variables in this study include: the level of community welfare as measured by the level of poverty, education indicators and GRDP per capita with the control variables being population, area (land and sea), Java-outer Java, and districts/cities. From the conclusion of the study, the Government has at least 2 (two) policy options, first, if the Government views that sending migrant workers is a symbol of poverty/poor in the regencies/cities, then the government must carry out policies by focusing on poverty reduction programs in PMI enclaves through labor-intensive programs, increasing per capita GRDP and expected years of schooling, especially in districts that have a high population, especially in Java, and have a small area, and policies that the government will take at least start from the previous 2 years. Second, if the government sees the sending of migrant workers as an asset that must be handled by the government, there are several government on the regions, especially districts with high poverty rates, with the expectation of low years of schooling, high population, in Java, with a narrow area."

"Peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai katalisator percepatan pembangunan. Upaya sinergi kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia menghasilkan capaian indikator kesetaraan gender nasional yang terus meningkat. Namun pada tingkat dunia, posisi Indonesia masih terbilang cukup rendah seperti WBL Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 149 dari 190 negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Penelitian ini melihat bagaimana capaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, dengan menggunakan fixed effect panel data kabupaten/kota selama periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam capaian pendidikan selama periode observasi, terutama di luar wilayah Jawa Bali. Di sisi lain, peningkatan kesetaraan gender melalui rasio lama bersekolah perempuan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pula dengan rasio perempuan pada tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SMP sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terutama di sektor industri.

---

Gender equality, particularly in the areas of education, health, and employment, also serves as a stimulant for faster growth. In Indonesia, efforts to synergize gender equality in development results with national gender equality indices continuing to improve. However, Indonesia's place in the globe remains poor, as measured by the 2021 WBL Index, where it is rated 149th out of 190 nations. To support growth, efforts to increase the number and quality of human resources are continuing, including providing individuals with opportunity to get the broadest possible education. Using district/city fixed effect panel data for the period 2011-2020, this study examines the attainment of gender equality in education in Indonesia, as well as how it links to economic growth as development’s measures. The study's findings show that during the observation period, there was still a gender gap in educational achievement, particularly outside of the Java-Bali region. Increasing gender equality through the ratio of women's years of schooling, as well as the ratio of women to the workforce with a junior high school education that is in line with the needs of the workforce, especially in the industrial sector, contributes positively and significantly to regional economic growth."

"Indonesia sebagai negara berkembang berupaya mengoptimalkan penerimaan PMA dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PMA Indonesia berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran namun tidak disertai penurunan jumlah pekerja informal. Dilihat dari pola sebarannya, realisasi PMA tidak terjadi secara acak melainkan mengikuti karaktersitik daerah penerima dan terkait dengan jenis sektor yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PMA sektoral terhadap tenaga kerja yang mencakup pekerja formal, pekerja informal, dan pengangguran menggunakan data panel kabupaten kota tahun 2010-2019. Kami menggunakan Spatial Durbin Model (SDM) untuk merelaksasi asumsi spatial independent yang umumnya digunakan dalam penelitian terdahulu. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMA sektoral memiliki pengaruh spasial yang berbeda terhadap perubahan tenaga kerja. Pengaruh PMA lebih besar terhadap perubahan tenaga kerja daerah lain dibandingkan daerah penerima itu sendiri. PMA manufaktur mampu memberikan keuntungan spasial yang lebih baik dibandingkan PMA sektoral lainnya. PMA agrikultur, PMA pertambangan, dan PMA agregat menurunkan kualitas pekerjaan akibat tradeoff antara pekerja formal dan informal. PMA agrikultur merupakan kategori PMA yang memberikan manfaat terendah bagi tenaga kerja di Indonesia karena berperan meningkatkan pengangguran sekaligus menurunkan kualitas pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia, spesialisasi sektor, dan infrastruktur berperan signifikan dalam menentukan pengaruh spasial PMA sektoral terhadap tenaga kerja. Hasil analisis menekankan pentingnya mempertimbangkan efek spasial PMA terhadap perubahan tenaga kerja.

---

Indonesia as a developing country is trying to optimize FDI receipts in order to increase employment. The increase in Indonesian FDI correlated with a decrease in the unemployment rate but not with a in the number of informal workers. The distribution of FDI realization does not occur randomly but follows the characteristics of the recipient area and is related to the type of sector received. This study aims to examine the role of sectoral FDI on the workforce which includes formal workers, informal workers, and unemployed using panel data from city districts in 2010-2019. We use the Spatial Durbin Model (SDM) to relax the assumptions of spatial independence that are commonly used in previous studies. The estimation results show that sectoral FDI has a different spatial effect on changes in the workforce. The influence of FDI is greater on changes in the workforce of other regions than the receiving regions themselves. Manufacturing FDI is able to provide a better spatial advantage than other sectoral FDI. FDI in agriculture, mining, and aggregate reduce the quality of work due to the tradeoff between formal and informal workers. FDI in agriculture is a category of PMA that provides the lowest benefits for workers in Indonesia because it plays a role in increasing unemployment as well as reducing the quality of work. The quality of human resources, sector specialization, and infrastructure play a significant role in determining the spatial effect of sectoral FDI on the workforce. The results of the analysis emphasize the importance of considering the spatial effect of FDI on changes in the workforce."

"Fenomena anak yang bekerja hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam mengatasi pekerja anak dapat dilihat dari komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2025. Salah satu faktor yang paling sering disebut sebagai penyebab munculnya pekerja anak adalah kemiskinan. ILO mengungkapkan salah satu cara agar keluar dari kemiskinan, adalah dengan melakukan migrasi. Remitansi (kiriman uang) yang dikirimkan oleh para migran ke daerah asal sebagai produk dari migrasi menjadi alternatif pendapatan bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga diharapkan anak tidak harus terjun ke dunia kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh remitansi terhadap partisipasi kerja anak adalah dengan menggunakan 2SLS dengan bantuan variabel instrumental. Hasil regresi 2SLS menunjukkan bahwa remitansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi kerja anak. Intervensi pemerintah dalam mengadakan pelatihan pengelolaan remitansi serta menyediakan sekolah gratis bagi masyarakat miskin diharapkan dapat mampu memperkecil partisipasi kerja anak.

---

The phenomenon of child labor has been a problem in Indonesia. The determination in dealing with this problem can be seen from the Government's commitment to free Indonesia from child labor by 2025. One of the factors most often cited as the cause of child labor is poverty. The ILO revealed that one of the ways to get out of poverty is by doing a migration. Remittances sent by migrants to areas of origin as a product of migration are an alternative income for households to meet their daily needs, so it is hoped that children do not have to enter the world of work just to make ends meet. In this study, the method used to see the remittances effect on children's work participation is the 2sls with the help of an instrumental variable. The regression result shows that remittances have a negative and significant effect on children's work participation. Government intervention in conducting training on remittance management and providing free schools for the poor is expected to reduce children's work participation."