Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor yang mampu menggerakkan perekonomian hingga membentuk suatu pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut teori Growth Pole Theory oleh Perroux (1950), penetapan KSN sebagai pusat pertumbuhan diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya untuk meningkatkan iklim investasi. Kawasan Strategis Nasional (KSN) memiliki nilai strategis dan dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan pertahanan keamanan. KSN diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan harus disusun rencana tata ruangnya dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN). Secara fungsi, rencana tata ruang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh izin berusaha. Namun, dari jumlah KSN yang ditetapkan, hanya terdapat 20% yang sudah memiliki RTRKSN, sehingga diperlukan adanya evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penetapan KSN dan RTRKSN terhadap investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa yang paling mempengaruhi nilai investasi secara berturut-turut adalah penetapan KSN SDATT, KSN Lingkungan Hidup, KSN Pertahanan dan Keamanan, serta KSN Ekonomi. Dengan demikian, teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan secara teoritis dan empiris tidak relevan dengan penetapan KSN Sosial Budaya karena koefisien yang dihasilkan tidak dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap investasi. Hal ini selain dikarenakan masih melekatnya tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat, juga karena kurangnya dukungan Pemerintah Daerah untuk membuka peluang perizinan berusaha di wilayah tersebut. Sementara itu, ditinjau dari pengaruh penetapan RTRKSN terhadap investasi, hanya KSN Pertahanan dan Keamanan yang koefisiennya bernilai signifikan terhadap investasi. Sedangkan KSN Ekonomi, KSN Sosial Budaya, dan KSN Lingkungan Hidup memiliki koefisien yang tidak signfikan terhadap investasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa investor hanya mempertimbangkan penetapan suatu wilayah sebagai KSN, tetapi tidak memperhatikan ketersediaan RTRKSN. Hal ini dikarenakan adanya implementasi otonomi daerah di Indonesia bahwa penyusunan rencana tata ruang di daerah lebih dulu disusun daripada rencana tata ruang nasional.

---

Investment or capital investment has become one of the factors capable of driving the economy, leading to the formation of regional economic growth. According to the Growth Pole Theory by Perroux (1950), the designation of National Strategic Areas (Kawasan Strategis Nasional or KSN) as growth centers is expected to attract investors to invest their capital in order to improve the investment climate. National Strategic Areas are categorized based on economic, social-cultural, natural resource and/or high technology, and territorial boundaries interests. The designation of KSN is mandated in the National Spatial Planning Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional or RTRWN), and its spatial plan must be formulated in the form of the National Strategic Areas Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional or RTRKSN). Functionally, spatial planning is used as one of the instruments to obtain business permits. However, out of the designated KSNs, only 20% have their respective RTRKSN, necessitating an evaluation.This research aims to understand the influence of KSN designation and RTRKSN  on investment. The research method used is Ordinary Least Square (OLS). The results of this study indicate that the factors that most sequentially affect investment value are the designation of KSNs in the areas of Natural Resources and High Technology, Environment, Territorial Boundaries, and Economy. Thus, the growth pole theory posited both theoretically and empirically is not relevant to the designation of Social-Cultural KSN, as the coefficients produced cannot depict its influence on investment. This is attributed not only to the persistence of traditions, customs, and cultural practices within the community but also to the lack of support from Local Governments to open business licensing opportunities in those areas. On the other hand, considering the influence of RTRKSN on investment, only Territorial Boundaries KSNs that have coefficients significantly impacting to investment. Meanwhile, Economic KSN, Social-Cultural KSN, and Environmental KSN that are not significant to investment. This is due to the implementation of regional autonomy in Indonesia, where regional spatial plans are established before national spatial plans. This explains that investors are only considering the designation of an area as KSN, but do not pay attention to the availability of RTRKSN because each district/city already has a Regional Spatial Plan (RTRW) as a form of implementation of regional autonomy."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap jumlah pekerja migran di kabupaten dan kota pada tahun 2015-2019. Dari variabel yang diukur dalam penelitian ini dengan regresi Random Effect Model (REM) ditemukan fakta bahwa variabel yang memiliki tingkat elastisitas tinggi adalah jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun sebelumnya, dan jumlah PMI pada 2 tahun sebelumnya, serta luas wilayah, dan jumlah populasi. Variabel dalam penelitian ini antara lain: tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat kemiskinan, indikator pendidikan dan PDRB per kapita dengan variabel kontrol jumlah penduduk, luas wilayah (daratan dan lautan), Jawa-luar Jawa, dan kabupaten/kota. Dari simpulan penelitian, Pemerintah setidaknya memiliki 2 (dua) pilihan kebijakan, pertama, apabila Pemerintah memandang bahwa pengiriman pekerja migran merupakan manifestasi ketidaksejahteraan/kemiskinan daerah kab./kota, maka Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memfokuskan pada program-program penanggulangan kemiskinan di daerah kantong PMI melalui program padat karya, meningkatkan PDRB per kapita dan Harapan Lama Sekolah (HLS), terutama di daerah kabupaten yang memiliki populasi tinggi, terutama di Jawa, dan memiliki luas wilayah yang tidak besar, dan kebijakan yang akan diambil pemerintah sekurang-kurangnya dimulai dari 2 tahun sebelumnya. Kedua, apabila pemerintah melihat pengiriman pekerja migran sebagai aset yang harus dihandel Pemerintah, fokus kebijakan pemerintah dipusatkan pada daerah terutama kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dengan HLS yang rendah, populasi tinggi, di Jawa, dengan luas wilayah yang sempit.

---

This study aims to analyze the effect of welfare levels on the number of migrant workers in districts and cities in 2015-2019. From the variables measured in this study using the Random Effect Model (REM) regression, it was found that the variables that had a high level of elasticity were the number of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the previous year, and the number of PMIs in the previous 2 years, as well as the area, and the number of migrant workers. population. The variables in this study include: the level of community welfare as measured by the level of poverty, education indicators and GRDP per capita with the control variables being population, area (land and sea), Java-outer Java, and districts/cities. From the conclusion of the study, the Government has at least 2 (two) policy options, first, if the Government views that sending migrant workers is a symbol of poverty/poor in the regencies/cities, then the government must carry out policies by focusing on poverty reduction programs in PMI enclaves through labor-intensive programs, increasing per capita GRDP and expected years of schooling, especially in districts that have a high population, especially in Java, and have a small area, and policies that the government will take at least start from the previous 2 years. Second, if the government sees the sending of migrant workers as an asset that must be handled by the government, there are several government on the regions, especially districts with high poverty rates, with the expectation of low years of schooling, high population, in Java, with a narrow area."

"Peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai katalisator percepatan pembangunan. Upaya sinergi kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia menghasilkan capaian indikator kesetaraan gender nasional yang terus meningkat. Namun pada tingkat dunia, posisi Indonesia masih terbilang cukup rendah seperti WBL Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 149 dari 190 negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Penelitian ini melihat bagaimana capaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, dengan menggunakan fixed effect panel data kabupaten/kota selama periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam capaian pendidikan selama periode observasi, terutama di luar wilayah Jawa Bali. Di sisi lain, peningkatan kesetaraan gender melalui rasio lama bersekolah perempuan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pula dengan rasio perempuan pada tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SMP sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terutama di sektor industri.

---

Gender equality, particularly in the areas of education, health, and employment, also serves as a stimulant for faster growth. In Indonesia, efforts to synergize gender equality in development results with national gender equality indices continuing to improve. However, Indonesia's place in the globe remains poor, as measured by the 2021 WBL Index, where it is rated 149th out of 190 nations. To support growth, efforts to increase the number and quality of human resources are continuing, including providing individuals with opportunity to get the broadest possible education. Using district/city fixed effect panel data for the period 2011-2020, this study examines the attainment of gender equality in education in Indonesia, as well as how it links to economic growth as development’s measures. The study's findings show that during the observation period, there was still a gender gap in educational achievement, particularly outside of the Java-Bali region. Increasing gender equality through the ratio of women's years of schooling, as well as the ratio of women to the workforce with a junior high school education that is in line with the needs of the workforce, especially in the industrial sector, contributes positively and significantly to regional economic growth."

"Indonesia sebagai negara berkembang berupaya mengoptimalkan penerimaan PMA dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PMA Indonesia berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran namun tidak disertai penurunan jumlah pekerja informal. Dilihat dari pola sebarannya, realisasi PMA tidak terjadi secara acak melainkan mengikuti karaktersitik daerah penerima dan terkait dengan jenis sektor yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PMA sektoral terhadap tenaga kerja yang mencakup pekerja formal, pekerja informal, dan pengangguran menggunakan data panel kabupaten kota tahun 2010-2019. Kami menggunakan Spatial Durbin Model (SDM) untuk merelaksasi asumsi spatial independent yang umumnya digunakan dalam penelitian terdahulu. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMA sektoral memiliki pengaruh spasial yang berbeda terhadap perubahan tenaga kerja. Pengaruh PMA lebih besar terhadap perubahan tenaga kerja daerah lain dibandingkan daerah penerima itu sendiri. PMA manufaktur mampu memberikan keuntungan spasial yang lebih baik dibandingkan PMA sektoral lainnya. PMA agrikultur, PMA pertambangan, dan PMA agregat menurunkan kualitas pekerjaan akibat tradeoff antara pekerja formal dan informal. PMA agrikultur merupakan kategori PMA yang memberikan manfaat terendah bagi tenaga kerja di Indonesia karena berperan meningkatkan pengangguran sekaligus menurunkan kualitas pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia, spesialisasi sektor, dan infrastruktur berperan signifikan dalam menentukan pengaruh spasial PMA sektoral terhadap tenaga kerja. Hasil analisis menekankan pentingnya mempertimbangkan efek spasial PMA terhadap perubahan tenaga kerja.

---

Indonesia as a developing country is trying to optimize FDI receipts in order to increase employment. The increase in Indonesian FDI correlated with a decrease in the unemployment rate but not with a in the number of informal workers. The distribution of FDI realization does not occur randomly but follows the characteristics of the recipient area and is related to the type of sector received. This study aims to examine the role of sectoral FDI on the workforce which includes formal workers, informal workers, and unemployed using panel data from city districts in 2010-2019. We use the Spatial Durbin Model (SDM) to relax the assumptions of spatial independence that are commonly used in previous studies. The estimation results show that sectoral FDI has a different spatial effect on changes in the workforce. The influence of FDI is greater on changes in the workforce of other regions than the receiving regions themselves. Manufacturing FDI is able to provide a better spatial advantage than other sectoral FDI. FDI in agriculture, mining, and aggregate reduce the quality of work due to the tradeoff between formal and informal workers. FDI in agriculture is a category of PMA that provides the lowest benefits for workers in Indonesia because it plays a role in increasing unemployment as well as reducing the quality of work. The quality of human resources, sector specialization, and infrastructure play a significant role in determining the spatial effect of sectoral FDI on the workforce. The results of the analysis emphasize the importance of considering the spatial effect of FDI on changes in the workforce."

"Fenomena anak yang bekerja hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam mengatasi pekerja anak dapat dilihat dari komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2025. Salah satu faktor yang paling sering disebut sebagai penyebab munculnya pekerja anak adalah kemiskinan. ILO mengungkapkan salah satu cara agar keluar dari kemiskinan, adalah dengan melakukan migrasi. Remitansi (kiriman uang) yang dikirimkan oleh para migran ke daerah asal sebagai produk dari migrasi menjadi alternatif pendapatan bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga diharapkan anak tidak harus terjun ke dunia kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh remitansi terhadap partisipasi kerja anak adalah dengan menggunakan 2SLS dengan bantuan variabel instrumental. Hasil regresi 2SLS menunjukkan bahwa remitansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi kerja anak. Intervensi pemerintah dalam mengadakan pelatihan pengelolaan remitansi serta menyediakan sekolah gratis bagi masyarakat miskin diharapkan dapat mampu memperkecil partisipasi kerja anak.

---

The phenomenon of child labor has been a problem in Indonesia. The determination in dealing with this problem can be seen from the Government's commitment to free Indonesia from child labor by 2025. One of the factors most often cited as the cause of child labor is poverty. The ILO revealed that one of the ways to get out of poverty is by doing a migration. Remittances sent by migrants to areas of origin as a product of migration are an alternative income for households to meet their daily needs, so it is hoped that children do not have to enter the world of work just to make ends meet. In this study, the method used to see the remittances effect on children's work participation is the 2sls with the help of an instrumental variable. The regression result shows that remittances have a negative and significant effect on children's work participation. Government intervention in conducting training on remittance management and providing free schools for the poor is expected to reduce children's work participation."

"Tesis ini membahas Dampak Pembangunan Jalan Tol Cipularang Terhadap Pengguna Jalan Tol Serta Perekonomian di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini merupakan Observasional kualitatif dengan menggunakan metode analisis Biaya dan Manfaat serta Kerangka Kerja Logis. Berdasarkan hasil penelitian, Jalan tol Cipularang memberikan dampak positif terhadap pengguna jalan tol, berupa penghematan dilihat dari sisi biaya operasi kendaraan, biaya akibat penurunan waktu tempuh, dan dari turunnya jumlah kecelakaan. Untuk perekonomian Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil evaluasi: dampak positifnya dirasakan oleh sektor industri pengolahan bukan migas, dan dampak negatifnya dirasakan oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan serta sektor UKM. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan: untuk mengurangi biaya- biaya bagi pengguna jalan tol, Jasa Marga hendaknya memberikan peningkatan pelayanannya. Sementara untuk mengatasi dampak pembangunan tol Cipularang terhadap perekonomian Purwakarta, pihak Pemda hendaknya melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan dan mempromosikan keunggulan wilayahnya. Serta melakukan kajian lebih lanjut dalam rangka rencana pengajuan proposal permohonan ke Jasa Marga untuk pembukaan interchage (pintu-masuk) baru dari tol Cipularang ke Purwakarta.

---

This thesis concerns about the evaluation impact of Cikampek-Purwakarta- Padalarang (Cipularang) toll road construction to its users who use Cipularang toll road and the economy in Purwakarta Regency. Research which involved i s Observational Qualitative and it uses Cost and Benefit Analysis Method as well as Logic Framework Matrix. Based on the research result, Cipularang toll road brings benefits in term of cost saving. Such as, vehicle operating cost, travel time cost, and accidents cost. Despite all the drawbacks that may occur from evaluation to the economy in Purwakarta Regency, it gives positive impacts to industrial sector and gives negative impacts to agriculture sector, Services, trade, restaurant and hotel sector, and UKM sector. It is recommended that this construction may reduce all the costs for whosoever uses Cipularang toll road, in this certain case Jasa Marga Ltd is expected to provide more Services. Furthermore, in order to overcome the impact of Cipularang toll road to Purwakarta’s economy, local government is demanded to obtain further observation. This is required to lodge legal proposal to Jasa Marga Ltd for opening new interchange, and also to promote Purwakarta Regency."

"Penelitian ini menggunakan analisis input-output dan model Miyazawa. Pengembangan tabel input-output menjadi tabel Miyazawa dilakukan dengan memasukkan rumah tangga sebagai salah satu sektor dalam perekonomian dan membagi sektor tersebut menjadi tiga kelompok menurut pendapatannya. Kesimpulan penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pariwisata di Sulawesi Tengah semakin memperbesar ketimpangan pendapatan meskipun dampak terhadap jumlah tenaga kerja yang ditimbulkannya lebih banyak diserap oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian ini menyarankan apabila pemerintah ingin memperbaiki distribusi pendapatan, maka alokasi pengeluaran pemerintah bidang pariwisata sebaiknya terfokus pada sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan dan lebih memberdayakan rumah tangga berpendapatan rendah pada program dan kegiatannya.

---

This research uses The Input-Output analysis and The Miyazawa model. The Miyazawa model constructed by inserting the household as an endogenous factor and then dividing them into three groups based on their income level. The conclusion of this research is that the government expenditure in tourism and culture in Central Sulawesi increasing income inequality although its impact on the total amount of labor is more absorbed by the group of low-income households. The results suggest that if the government wants to improve income distribution through the tourism policy, the allocation of government expenditure should focus on Tourism and Cultural Services sector with more empowering the low-income household groups on programs and activities."

"Tesis ini mengevaluasi kebijakan penyusunan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi dampak pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dengan menggunakan kuesioner dan checklist untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dalam mengelola permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan personil ahli dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah sekitar Kota Surakarta dalam mengelola dampak lingkungan, pendefinisianan masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan kajian AMDAL, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan, serta perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL.

---

This thesis evaluates policy on Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) in addressing the impact of spatial development Surakarta. This study uses Regulatory Impact Analysis (RIA) using a questionnaire and checklist to evaluate the impact of these policies to manage environmental problems. The results of this study suggest that in implementing policies, governments need to prepare expert personnel and infrastructure related to environmental management, strengthening coordination among local governments around Surakarta in managing environmental impacts, definition of society who may participate in the preparation of AMDAL studies, implementation supervision and monitoring of sustainable, as well as socialization and assistance needed to do local governments in the implementation of the preparation of the AMDAL study."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Klaten dalam melakukan pembangunan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisioner, yaitu kuisioner SWOT dan kuisioner AHP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.

---

ABSTRACT

This thesis focuses on prioritizing regional development policy strategies on Klaten Regency with SWOT and AHP Analysis Approach. The research uses 2 instruments; those are SWOT questionnaires and AHP questionnaires. This research recommends Klaten Regional Government to increase economic growth by strengthening micro economies."

"This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian."