Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata antara satu region dengan region lainnya. Pembanaunan dapat terjadi apabila ada aktivitas ekonomi yang bertumbuh di dalamnya, khususnya pada daerah yang baru berkembang, perbedaan SDA dan barang modal (capital stock) akan mempunyai penoaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang memiliki barang modal iebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan dei Egan daerah yang memiliki sedikit barang modal.Perbedaan pendapatan karena perbedaan kepemilikan awal faktor produksi tersebut menurut teori neoklasik akan dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Dengan proses tersebut hasil pembangunan akan menetes (trickle down) dan menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru.Peneilitan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Sumatera Utara selama 21 tahun (1983-2003) jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan disparitas distribusi pendapatan regional serta kemungkinan terjadinya transformasi sektoral (pergeseran dari sektor primer Ice sektor sekunder).Untuk mengkaji permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan formula Indeks Williamson (CVw) .dan Indeks Theils. Sedangkan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya transformasi sektoral di!akukan perhitungan rasio NTB sektor primer terhadap total PDRB setiap tahunnya dan tingkat laju pertumbuhan PDRB sektorai.Berdasarkan hasil pene!!tan, ditemukan laju Pertumbuhan Produk Domestik Brutto (PDRB) Propinsi Sumatera Utara rata-rata per tahun tanpa rnigas tei nyata menghasiikan pertumbuhan yang iebih tinggi (6,58%) daripada dengan migas (5,91%). Hal ini disebakan SDA yang sangat dominan terdapat pada sektor pertanian. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB menurut region erat kaitannya dengan tingkat aktivitas ekonomi yang terjadi disetiap region. Laju pertumbuhan rata-rata tertinggi terdapat pada Region Pantai Timur bagian Selatan sebesar 7,70%, diikuti, region pegunungan sebesar 6,32:'c, region pantai tirnur bagian utara sebesar 6,31% clan region pantai barat sebesar 6,15%. Peranan PDRB Sektoral terhadap total PDRB selama 21 tahun sangat erat kaitannya dengan keberadaan sumberdaya alam. Sektor pertanian merupakan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu di atas 30% dari total PDRB setiap tahunnya, sedangkan sektor penggalian merupakan kontribusi terkecil yaitu di bawah 0,53% dikarenakan tidak semua region memiliki sumber daya alam tersebut. Sedangkan menurut region, region pantai timur bagian utara menyumbangkan PDRB yang terbesar yaitu di atas 40% setiap tahunnya dan yang terkecil region pantai barat di bawah 15% setiap tahunnya.Sementara itu kontribusi PDRB sektoral menurut region, region pegunungan menyumbang terbesar untuk sektor pertanian yaitu 11,15% dari total PDRB, region pantai timur bagian utara menyumbang sektor industri dan perdzgangan yang terbesar yaitu masing-masing 8,39% dan 9,75%.Perkembangan nilai CVw di Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 21 tahun (1983-2003) cenderung mengalami fluktuasi. Periode 1983-1987, nilai CVw rata-rata relatif konstan (0,269) dengan peaturnbuhan ekonomi sebesar 6,97%. Nilai Indeks Theils untuk Tw berkisar 0,0104-0,0159 (16,18%-21,34%) lebih kecil dan Indeks Theils Tb yaitu berkisar 0.0535-0,0587 (78,66%-80,99%). ini artinya disparitas yang terjadi pada periode ini disebabkan oleh disparitas antar region (Tb).Periode 1988-1992 adalah merupakan periode disparitas, karena nilai CVw rata-rata mencaoai nilai yang tertinggi yaitu sebesar 0,357 dan pertumbuhan ekonomi rata--rata sebesar 9,42%. Te~ladi trade-off antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, dimana Hipothesis Simon Kuznets dengan U terbalik terjadi pada periode ini. Sejalan dengan itu, Indeks Theils, ketimpangan yang terjadi cenderung meningkat, dimana nilai indeks Tw berkisar 0,0131-0,0266 dan nilai Tb 0,0541-0,0740.Periode 1993-1997, terjadi penurunan nilai CVw rata-rata menjadi 0,311 sebagai akibat dari dampak krisis ekonomi sehingga terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi rata-rata menjadi 5,68%. Disparitas di dalam region (Tw) mengalami fluktuasi berkisar antara 0,0146-0.0167 sedangkan antar region (Tb) berkisar 0,0568-0,0647.Pericde 1998-2003, pemekaran wilayah membawa pengaruh pads peningkatan disparitas regional, sedangkan dampak otonomi daerah (2001-2003) Lelum terlihat dengan jelas. lni disebabkan waktu pengamatan yang terlalu singkat untuk melihat dampak yang terjadi terhadap suatu kebijakan yang dibuat. Akan tetapi dalam periode tersebut setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Indeks Theis Tb dalam periode ini cenderung mengalami peningkatan. sebagai akibat pulihnya kembali roda perekonomian yang hancur akibat krisis ekonomi. Keberadaan sektor pertanian di hampir semua region ternyata dapat dijadikan sektor penyangga (buffer) terhadap disparitas. Hal ini terbukti dimana nilai CVw dengan sektor pertanian CVw rata-rata selama 21 tahun sebesar 0,308. Sedangkan tanpa sektor pertanian sebesar 0,570. sementara itu Indeks Theils tanpa sektor pertanian menyebabkan terjadinya disparitas yang tinggi antar region (Tb) berkisar 0,0868-0,1269.Trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (CVw) sangat dipengaruhi dari keadaan aktivitas ekonomi didaerah yang diindikasikan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung akan meningkatkan Indeks Williamson (CVw). Sedangkan pada saat pertumbuhan ekonomi yang rendah (negatif), Indeks Williamson cenderung menurun. Ini terbukti pada scat terjadi krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi negatip berpengaruh terhadap Indeks Williamson yang rnenurun. Sementara itu, pasta pemekaran wilayah ternyata membawa pengaruh terhadap Indeks Williamson (CVw) yang cendei-ung rnenurun.Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 21 tahun (1983-2003) telah mengalami perkembangan pada masing-masing sektor. Sektcr Pertanian masih tetap memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pernbentukan total PDRB, diikuti sektor industri dan sektor perdagangan. Dengan demikian, belurn terbukti terjadi transformasi sektorai dari sektor pertanian ke sektor industri."

"Gagasan yang melatarbelakangi penulisan ini adalah bahwa proses pembangunan di negeri ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada berbagai ketimpangan, baik ketimpangan antar wilayah maiipun antar kelompok masyarakat. Ketimpangan pembangunan tersebut yakni ketimpangan pada akses pendidikan, sarana perumahan dan sarana sosial lainnya. Salah satu kelompok masyarakat yang "kurang beruntung" dalam perjalanan bangsa yang sudah merdeka 61 tahun ini dikenal dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Tujuan penelitian ini untuk mencari kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal.Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis dengan Analisa deskriptif , Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP).Hasil analisis menunjukkan bahwa Segi positif dari Program PKAT adalah telah berhasil meningkatkan pendapatan warga KAT, berhasil menciptakan terselenggaranya suatu kehidupan warga KAT untuk menetap dalam suatu lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang tertata rapi, sehat ke dalam Engkungan Rumah Tangga. Menurut hasil analisa ekspert dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal akan dapat terwujud apabila : Target kemandirian warga KAT dapat dicapai, Kendala sumber daya manusia warga KAT yang diberdayakan dapat teratasi, Perilaku utama adalah warga KAT sendiri sebagai tokoh central, Strategi yang paling diprioritaskan adalah peningkatan dan pengintensifkan partisipasi warga KAT."

"Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan memperluas lapangan kerja. Agar pembangunan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diperlukan peran serta masyarakat. Adanya kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dan pembangunan perekonomian yang berakar pada kekuatan masyarakat maka pemerintah kemudian berupaya untuk menerapkan suatu kebijakan melalui perancangan berbagai program pembangunan yang melibatken masyarakat sebagai salah satu komponennya. Sebagal salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program P2MPD serta menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program tersebut maka penelitian yang dilakukan adalah dengan mengambii salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang menerima alokasi program tersebut sebagai obyek studi. Lokasi yang dipilih sebagai obyek penelitian yaitu Kecamatan Seputih Mataram yang terletak di bagian timer wileyah Kabupaten Lampung Tengah. Dipilihnya kecamatan ini sebagai obyek studi karena walaupun herjarak re/atif dekat dengan ibukota kabupaten namun basil pembangunan yang tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarananya masih dirasa sanget minim apabila dibandingkan dengan ketersediaan sarana den prasarana ibukota kabupaten.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai pelaksanaan Program P2MPD yang dianalisa secara deskriptif. Hasil analisa yang diperoleh kemudian dijadikan dasar dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Proses (AHP) yang didasarkan pada persepsi pars responden ekspert.Hasil analisa menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program P2MPD di Kabupaten Lampung Tengah, terutama di Kecamatan seputih Mataram belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kendala/permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Walaupun demikian,. ban yak segi positif yang dapat diambil dan bermanfaat dengan dilaksanakannya Program P2MPD sebagai salah satu program pemerintah.Pelaksanaan Program P2MPD di lokasi studi telah barhasil dalam menciptakan dan meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu Program P2MPD berhasil dalam meningkatkan peran organ isasi masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan dilaksanakannya Program P2MPD, fungsi sarana dan prasarana ekonomi pedesaan lebih meningkat sehingga ha! ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah terutama di kampung-kampung tertinggal.Program P2MPD yang merupakan media bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya telah berhasil membangkitkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Meskipun masyarakat merupakan tokoh sentral dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, namun peran fasilitator masih tetap dibutuhkan. ICeberadaan fasilitator ini dikaitkan dengan kemampuan masyarakat yang diberdayakan yang relatif masih sangat terbatas yang masih tetap membutuhkan pendampingan balk dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap perneliharaan.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila target kemandirian masyarakat dapat dicapai. Apabila ditinjau dari sisi kendala, maka kendala yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian adalah mengenai kualitas masyarakat yang diberdayakan. Oleh karena itu pelaku yang paling berpengaruh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah aparat pemerintah yang berperan selaku penentu kebijakan. Jadi walaupun program yang dijalankan oleh pemerintah menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral pembangunan, namun peran pemerintah tetap diperlukan sebagai penga was atau pembina dalam mengatasi kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Menurut hash analisa dari persepsi responden ekspert, bahwa strategi yang paling diprioritaskan agar kebijakan tersebut dapat terwujud adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pemeliharaan dan pengawasan.Dari hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika peran masyarakat lebih dipentingkan maka hat ini tidak akan mengubah strategi prioritas, yang berarti bahwa mendorong partisipasi aktif masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Demikian juga apabila pendapat responden dari pihak akademisi dianggap lebih berpengaruh dibanding pendapat responden lain, make hash anatisis menunjukkan bahwa tidak ada perubahan strategi prioritas. Hal ini berbeda apabila pendapat responden dari pihak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Bappeda lebih dipentingkan dibanding pendapat responden lain. Menurut Bappeda, strategi yang diutamakan adalah melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan optima!. Hal ini berkaitan dengan target yang dinarapkan tercapai dari sudut pandang Bappoda dan juga dikaitkan dengan penitikberatan sasaran kegiatan Program P2MPD, yaitu terciptanya akses sarana dan prasarana ekonomi pedesaan."

"Tulisan ini berangkat dari keinginan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertekad menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan. Sebagai daerah yang telah Iama dikenal sebagai penghasil timah, hampir seluruh kegiatan perekonomian bergantung pada industri timah. Dampak negatif dari perkembangan industri timah ini adalah eksploitasi yang berlebihan sehingga terjadi degradasi lingkungan. Perlu disadari cadangan timah kian menipis dan timah akan habis.Oleh karena itu penulis ingin menganalisis peranan sektor pariwisata (sektor hotel, sektor restoran dan sektor jasa hiburan dan rekreasi) yang diharapkan mampu menjadi andalan untuk menjaga kestabllan perekonomian daerah dimasa depan, Untuk itu akan dilihat kinerja sektor pariwisata ini dalam pembentukan output, nilai tambah bruto, permintaan antara dan permintaan akhir. Menganalisis keterkaltan ke belakang dan ke depan, angka pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja. Serta melihat dampak ekonomi konsumsi kepariwisataan terhadap kontribusi perekonomian daerah (output, nilai tambah bruto, upah/gaji, pajak tidak langsung, dan tenaga kerja).Model yang digunakan adalah model input output dengan memanfaatkan tabel input output Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2005 yang disusun dengan klasifikasi 45 sektor berdasarkan tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen. Dengan menggunakan model perekonomian tertutup dilihat kontrlbusi sektor pariwisata terhadap total sektor-sektor dalam perekonomian daerah dan terhadap sektor pariwisata sendiri dengan menggunakan tipe II.Hasil penelitian menunjukkan sektor pariwisata hanya berperan relatif kecil terhadap total permintaan perekonomian daerah, terlihat dari total permintaan akhir dan total permintaan antara sektor pariwisata yang masih sedikit. Peranan terbesar masih didominasi oleh sektor industri terutama industri timah. Demikian terhadap angka pengganda sektor pariwisata belum mampu masuk dalam sepuluh besar sektor utama pencipta pengganda terbesar. Rendahnya peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian ini tentunya butuh perhatian serius dari Pemerintah Daerah.Sektor pariwisata memiliki keterkaitan ke belakang atau daya penyebaran diatas rata-rata. Ini memlliki arti bahwa sektor-sektor pariwisata mempunyai kemarnpuan yang cukup tinggi untuk menarik pertumbuhan output industri hulunya. Dengan demikian sektor-sektor pariwisata akan menumbuhkan sektor-sektor pendukungnya. Pada keterkaitan ke depan atau derajat kepekaan sektor hotel dan sektor jasa hiburan dan rekreasi kemampuannya mendorong sektor hilir masih berada dibawah rata-rata derajat kepekaan. Namun sektor restoran memiliki keterkaitan yang tinggi dalam mendorong sektor-sektor lain. Hai ini menggambarkan sektor restoran relatif mampu melayani permintaan sektor-sektor lain.Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk memperoleh kontribusi yang besar dari sektor pariwisata, maka pelaksanaan investasi dan pelaksanaan program visit babel archi 2010 akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah."

"ABSTRAKPeran jender merupakan peran yang dilaksanakan oleh Iakl-lakl danperempuan karena jenis kelamin mereka berbeda, peran ini tidak sama sesuaimlai dan norma sosial-budaya yang mengkonstrukslkannya.Kebutuhan praktls jender adalah kebutuhan yang muncul dalam keseharfan,sedangkan kebutuhan strategis jender merupakan upaya jangka panjang danberkaltan dengan upa ya memperbaiki posisi sosial perempuan.Saat pendapafzn keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar,maka perempuan akan bekerja untuk menambah keuangan keiuarga.Perempuan berpendidikan tinggi akan bekerja di sektor fomral, sedangkanperempuan yang berpendidikan relalif rendah akan terserap di selctorinformal. Penelitian ini akan melihat upaya peningkatan tzaraf hiduppembatik tulis melalui peran jender yang berlaku dalam komunitas tensebut,dengan menggunakan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focused GroupDiscussion, FGD) dan Pnoses Hirarki Analitik (Analyticai Hierarchy Process,AHP).FGDDari Hasil FGD, diketahui bahwa mayontas pembatik berpendidikanrendah dan memiliki suami yang bekerja sebagai tukang/ buluh. Jikasedang bekerja, pendapatan suami adalah Rp. 20.000,- perharinya. Tapiseringkali suami terpaksa tinggai dlmmah selama berbulan-bulan karenatidak mendapat pekerjaan. Jika suami tidak bekerja, maka pendapatankaum pembatik yang menjadi bantalan ekonomi keluarga. Padahalproduktivitas mereka terbatzs 3 lembar kain (tapih) perbulan dan harga jualRp. 70.000 - Rp 120.000, dengan demikian keuntungan bersih yang dicapaitidak iebih dari 150.000,-Beberapa pembatik mulai melakukan spesialisasi denganmenyerahkan tahap-tahap bertentu dalam pengolahan kain batik untukdikerjakan oleh rekan sesama pembatik. Hasilnya cukup menggembimkan,produktivitas meningkat hingga 60%, yaitu S lembar tapih perbulan. Meskidemikian penambahan produktivims ini belum dibarengi denganpeningkatan permintaan. Akibatnya pembatik kurang termotivasi untukmenekuni pekerjaannya.Kecilnya skala usaha membuat pembatik tidak memisahkanmanajemen keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Akibatnya saatkeluarga menghadapi kebutuhan mendesak, produksi terhenti karena danayang tersedia dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Jikakekurangan modal, pembatik akan meminjam dan rekan sesama pembatikataupun sanak famili. Pilihan int dirasakan Iebih praktis, tanpa mengikutsertakan lembaga keuangan yang dianggapnya memniki prosedur berbellt.Sebagai mata pencahanan, IKRT Batik Tegalan masih dipandangsebelah mat:a. Penyebabnya antara Iain tidak jelasnya a1okasi waktu danproduktivitas yang menurun saat pembatik memiliki anak balita. Meskipembatik tidak merasakan adanya beban ganda akibat beragam peran yang hams dllakukan, sikap ini dlsebabkan sistem sosial yang beriakumenempatkan perempuan sebagai penanggung jawab urusan rumahtangga. Sama halnya dengan pekerjaan rumah tangga lain, batik dianggapsebagai umsan perempuan.Hubungan antar pembatik juga kurang harmonis. Hal ini terutamadisebabkan keberadaan kelompok dalam komunitas batik yang tidak banyakberfungsi. Padahal jlka dimanfaalkan secara malcimal, kelompok dapatmenjadi jembatan informasi antar pembatik, antara pembatik denganpemennlah (berkaitan dengan berbagai program/ kebijakannya) dan antarapembatik dengan konsumen. Menilik sisi psikologis perempuan yang nelatifIebih mudah bersosialisasi, maka manajemen kelompok yang balk akanmembuat pembatik dapat sallng memotlvasi.AHPTahap selanjutnya, hasil FGD yang diperbandingkan dengan berbagaipenelitlan serupa kemudian menjadi input bagi hirarki backward pmcessdalam tahap AHP. Hirarki backward proces dari peningkatan taraf hidupperempuan pembatik terdiri alas lima level. Level Pertama mempakantujuan utama (GOAL) yang lngln dlcapal, adalah Penlngkatan Taraf HidupPerempuan Pembatik Tulis Tegalan melalul Pelan Jender. Level 2 adalahSkenasio, ada 3 (tiga) altematif skenarlo (berupa pendekatan-pendekatanatas peran jender para pembatik) yang yang dapat dilakukan untukmencapai GOAL, yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2)Melestarikarl budaya Iokal, (3) Pemberdayaan perempuan. Level 3 adalahKendala, ada 4 (empat) kendala besar dalam melaksanakan skenariountuk mencapai tujuan, yaitu: (1) Keterbatasan modal, (2) 'l'ldak adanyainformasi pasar yang lebih Iuas, (3) Beban ganda penempuan, (4)Manajemen kelcmpok yang tidak berfungsi. Level 4 adalah Pelaku, secaragaris besar ada 4 pelaku yang terlibat dalam proses ini, yaitu: (1)Pemerintah Kota Tegal, (2) Lembaga Keuangan atau perbankan, (3)Pembatjk, (4) Masyarakat. Level 5 adalah Kebijakan, ada 5 alternatifkebijakan yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Pelatihan Teknls, (2) Membukaakses ke pasar yang lebih Iuas, (3) Kemudahan plnjaman modal, (4)Pelatihan manajernen usaha berbasis pola usaha perempuan, (5) Kemitraandengan designer.Kuesioner' AHP dibagikan kepada 13 orang expert yang dipercayamengetahui permasalahan yang berkaltan dengan upaya peningkatan tarafhidup pembatik Kota Tegal. Dalam penghitungan persepsi skala Iokal, totalexpert dibagi menjadi empat unsur. Keempatnya memberikan jawaban balkdengan tlngkat lnkonsistensi dibawah 0,1, yaltu unsur Pemerintah (0,02),unsur Pembatik (0.02), unsur Lembaga Keuangan/ Perbankan (0.03) danunsur Masyarakat (0.05).Dalam skala priorltas Iokal, rnasing-masing unsur memberikanpersepsi yang bervariasi. Unsur Pemerintah memprionlaskan skenario:peningkalan kesejahtelaan keluarga (0.561), kendalaz keterbatasan modal(0.486), pelaku: Pemkot Tegal (0.463) dan kebijakan: kemudahanpinjaman modal (O.2S6). Unsur Pembatik memprlonlaskan skenario:peningkamn kesejahteraan keluarga (0.561), kendala: liclak adanyainformasl pasar yang lebih Iuas (0362), pelaku: Pemkot Tegal (O.522) dankebijakan: pelalihan manajemen dan pola usaha perempuan (0.242). Unsur Lembaga Keuangan/ Perbanksan memprioritaslcan skenarlo: pemberdayaanperempuan (0.653), kendala: tidak adanya informasi pasar yang Iebih luas(0.353), pelaku: Pemkot Tegal (0.350) dan kebijakan: pelaljhan teknis(0.281). Unsur Masyarakat memprioriliaskan skenario: peningkaliankaejahteraan keluarga (O.593), kendala: keterbatasan modal (0.499),pelaku: Pemkot Tegal (0.461) dan kebljakan: kemudahan plnjaman modal(0.333).Sedangkan dalam priodtas global dimana pemenntah sebagaipengambil kebijakan memiliki bobot 20%, maka persepsi yang dihasilkanmemprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.S23),kendala: keterbatasan modal (0.458), pelakuz Pemkot Tegal (0,474) dankebijakan: kemudahan plnjaman modal (0253). Persepsi global ini memllikitingkat inkonslstensi 0.03.Kesirnpulan PenelitianSecara umum, keberadaan komunltas pembaljk bukan hanya untukmelestarikan tradisi lokal, namun yang Iebih penting Iagi, membatikmerupakan altematif pekerjaan bagi para perempuan yang tidak memillkikesempalan untuk bekerja di sektor formal. Stagnasl usaha batik Tegalansesungguhnya tirnbul kanena kebljakan yang dlbuat tidak tepat sasaran.Bebefapa kesimpulan yang clapat: diambil setelah melakukanpenelitjan adalah:1. Pemerintah masih mempunyai porsi terbesar sebagai pihak yangbertanggung jawab dan dapat meningkatkan taraf hidup pembatikTegalan. Meski Lembaga Keuangan/ Bank juga dapat berperandalam pengembangan IKRT Batik, namun patut dlpertlmbangkankondisi psikologis pembatik yang tidak terblasa berhubungandengan Perbankan.2. Ketidak sesuaian persepsi antara Pemerintah dan Masyarakatmenjadikan kebijakan yang diberikan tidak menyentuh akarpermasalahan. Pemerintah (clan institusi lain pendukungnya)menganggap kendala terbesar adalah permodalan, makakebijakan yang muncul Iebih diprioritaskan pada pernberian modalPembatik justru menganggap kendala yang Iebih penting adalahkurangnya lnformasi pasar, sehingga selain pelatihan manajemenyang berbasis pola usaha perernpuan, kebijakan Iain yangdiharapkan adalah membuka pasar yang Iebih luas. Akibat ketidaksesuaian ini, maka suntikan modal dari Pemerintah tidakmenambah output produksi. Penyebabnya, pembatik tidakmengetahui pasar Iain untuk menyalurkan kelebihan produksinya.Pemasaran terhenti, perputaran modalpun terhambat.3. Prloritas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Iebih difokuskanpada sisi penawaran (supply side) akibatnya pembatik menjadiobyek kebijakan karena skillnya dianggap kurang dan menjadipenyebab tidak munculnya market clearing di pasar batik.4. Sebaglan besar para pengrajin masih menganggap kegiatannyahanya sebagai pengisi waktu luang, sehingga motlvasi untukmengembangkan usahanya sangat terbatas.5. Apablla kebljakan yang ditempuh adalah bantuan/ kemudahanpermodalan, dalam-hal ini tentu saja pernberi kredit harus yakin bahwa membatik merupakan kegiatan yang bernilai ekonomis.Aspek jender dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah denganmemperhatikan kesulitan yang ?khas" perempuan sepertikepemilikan kolateral dan pola usaha yang khas} sehingga kredityang diberlkan dapat sesuai dengan kondisi pengusaha IKRT Inl.y 6. Upaya peningkatan taraf hidup perempuan pembatik seharusnyabenar-benar merupakan kebijakan yang bersifat partisipatif. Untukitu karakter pembatik yang tidak dapat dilepaskan dari kultur Iokalharus difahami oleh para pembuat kebijakan.Saran dan Rekomendasi Kebijakan1. Upaya melibatkan Lembaga Keuangan/ Bank sebaiknya difasilitasioleh Pemerlntah Kota Tegal, karena walau bagai mana punPerbankan tetap memillki orientasi keuntungan dalam menjalankanusahanya. Dengan jaminan ataupun pengakuan pemerintah padaPerbankan terhadap industri kerajinan batik, maka BUMD ini akandapat memberikan kredit Iunak yang sesual dengan karakteristiksosial-budaya mereka.2. Langkah awal menuju profesionalitas dapat dimulai denganpembukuan keuangan usaha yang terpisah dari keuangan keluarga.Laporan ini dapat menjadi pertimbangan saat melakukanperrnohonan kredit usaha kecil ke Perbankan. Sedangkan secaraumum beban ganda dapat dlatasi dengan kerja bersama dalamkelompok.3. Sisi penawaran yang selama ini menjadi fokus pengembangan IKRTBatik sebaiknya juga diimbangi oleh sisi permintaannya (demandside). Kerjasarna dengan designer dapat memecahkan masalah ini,karena pembatik tidak hanya dapat mempelajari trend, tapi jugamendapatkan pangsa pasar dan sarana promos! produk.4. Bantuan modal, pelatihan teknls serta pelatihan manajemen yangselama ini diadakan oleh Disperinclag Kota Tegal akan lebih baiklagi jika mempertimbangkan pola usaha bersama/ kelompok,dengan pertimbangan nllai budaya dan tradisi yang berlaku dalamkomunitas tersebut.5. Membangun pengertian masyarakat di setiap kesempatan bahwabatik rnemiliki misi budaya, sehingga tidak hanya menjaditanggung ja :ab perempuan saja.6. Pendekatan pemberdayaan perempuan akan sangat bermanfaatbagi pengembangan IKRT Batik karena masalah yang dihadapisangat spesifik dan kompleks. Langkah strategis yang perludilakukan adalah melibatkan kaum perempuan dalam setiap prosespengammtan kebijakan di Ilngkungan mereka, misalnya melaluiMusrenbangkel, bukan hanya sebagal wakll dari organisasi khasperempuan seperti PKK, tapi sebagai pengusaha kecil yangberpotensi.7. Para pengambil kebijakan sebaiknya mengembangkan wawasandan pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan, khususnyaIKRT yang dijalankan oleh pengusaha perempuan. Pengembanganwawasan bukan hanya bagi dinas atau kantor tertentu saja.

---

"

"Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas regional antar Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Utara dari Tahun 2000 - 2008. Selain melihat disparitas di penilitian ini juga melihat faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkan disparitas itu sendiri. Hasil dari penelitian di indikasikan naiknya angka disparitas di Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2000-2008. Banyak faktor yang menyebabkan disparitas tersebut antara lain , Alokasi Pembentukan Modal Tetap, Tingkat pendidikan , Jumlah Tenga Kerja

---

This research is aimed at analyzing regional disparity among regencies North Sumatera Provinces from 2000 up to 2008. Williamson?s weighted coefficient of variation is used to measure the regional disparity in North Sumatera. Besides of regional disparity , this research has identified any factors that have been influencing the regional disparity. The result of analyzes indicates that there is increasing regional disparity among regencies in North Sumatea during 2000 -2008. Many factors caused disparity are Lag PDRB Per Capyta, Investment Allocation (PMTDB) Human Capital, and employer."

"ABSTRAKTesis ini membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan busway yang meliputi faktor tarif busway, pendapatan perkapita, tarif bus lain dan jumlah penduduk pada provinsi DKI Jakarta, dan memberikan masukan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam peningkatan pelayanan bagi pengguna busway akan mampu meningkatkan permintaan busway di provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya dilakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai tarif busway di DKI Jakarta dan kualitas pelayanannya sehingga dapat disesuaikan dengan pendapatan perkapita masyarakat dan selera masayarakat akan kebutuhan sarana transportasi umum.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about determinant factors that affect demand of Busway, including Busway?s tariff, income per capita, another buses? tariff, and population of DKI Jakarta Province. This research also wants to give policy recommendation for DKI Jakarta government that increasing service for Busway?s passengers will increase demand of busway in DKI Jakarta Province. This is a quantitative research with descriptive design and recommends that government needs to examine about the Busway?s tariff and service quality in DKI Jakarta Province comprehensively, so DKI Jakarta government can adjust the tariff with income per capita and the taste of commuters."

"Perekonomian Kabupaten Kudus memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap industri rokok/pengolahan tembakau. Perkembangan industri ini kedepan kurang bagus, karena menjngkatnya kesadaran hidup sehat tanpa rokok, dan campur tangan pemerintah dalam menentukan harga jual eceran, penetapan cukai yang tinggi bahkan cukai ganda, dan perkiraan rencana stagnasi produksi tahun 2015-2020.Penelitian ini bcrtujuan mengidentifikasi sektor/sub sektor lmggulan di Kabupaten Kudus selain industri pengolahan tembakau, sebagai langkah antisipasi untuk menentukan stmtsgi pembangunan ekonomi dimasa datang. Analisis dilakukan terhadap PDRB riil Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tcngah tahun 2000-2006,tanpa komponen industri pengolahan tembakau. Dengan mengglmakan metodc Klassen T}po!og)4 Shy?-Share dan Location Quotient (LQ), dihasilkan enam (6) klasifikasi yang berbeda yaitu unggulan, potensial, berkembang, tumbdh, tenekan dan tertinggal. Terbukti sebagai unggulan adalah (i) sektor perdagangan, hotel dan restoran (sub sektor perdagangan besar dan eoeran), 69 sektor industri pengolahan (sub sektor industri tanpa migas khususnya industri makanan dan minuman; kertas dan barang cetakan; alat angkutan, mesin, dan peralatan; barang lainnya), dan sub-sub sektorjasa swasta sosial kemasyarakatan.Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pcrtimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan strategi kebijakan ekonomi yang lebih naemprioritaskan sektor/sub sektor unggulan

---

Kudus economy was highly dependens on tobacco industry. But whitc the increase of awareness for healthy life and government interference on retail selling price, through high and double tax, make the growt of tobacco industry seems have no prospect in the future. Production stagnancy forecast in 2015-2020 also contribute to its slower growth.

This research aims to identify base sector/sub sector other than tobacco , industry, as an anticipation to determine Kudus district strategy on economic I development in the future. The analysis use on real GRDP 2000-2006 of Kudus l and Central Java, excluding tobacco industry component.

Typology, Shift-Share and Location Quotient (LQ) methods, give six different 4; classification of sectors as follows : excel, potent, develop, growth, depress, and 5 undeveloped. Trading, hotel & restaurant sector (wholesale and retail sub sector), Q manufactur (non oil & gas industry, especially food and beverages; printing and paper; transportation, apparatus and machinery; others product), and social &. E community service is proven to be the exceled sector in Kudus.

The result of this research could be use for Kudus government in a determine strategic economic policy."

"The striking large investments in the wood manufacturing industry especially after the fi1ip provioed bv the increases in oil revenue, in its turn will change the production technology has been used by this industry. This changes, undisputed1y will have a profound impact on labour absorption and labour productivity. The wood manufacuring industry has been the focus on this thesis since most of the studies on wood maufacturing industry in Indonesia until the time being, were mostly laying the stress on their production capacity and export performances. Less attention or studies has been undertaken in discussing the production technology and its impacts on labour acsorption and labour productivity which are accounted to be one of the most important factors for success in increasing export performances. stUdY are: the production capacity as well Specifically, tne objectives of the as this 1. To review the changes and trendS of production tecnniques in the wood manufacturing indusry. 2. To estimate the changes in labour acsorption or its empioyment elasticity. 3. To estimate the value of the elasticity of substitution in this industry . . 4 . . To estimate the changes in laoour producti.vity in this industry. Based on the past experieces and previous studies discussing the similar topiC, tne study in tnis thesis also utili~ing the Constant Elasticity of SUDstitution (CES) production function as a theoritical baCKground of tne analysis. The labour demand function and lacour prOductivity were derived from the CES production function. The economic parameters of these functions were estimated after changing its mathematical forms into its statistical regression mOdels. By evaluating the capital-labour ratio (K/L), it can be concluded whether the wood manufacturing industry tenos to be capital intensive or VIce versa."

"Sejak turunnya harga minyak pada dasawarsa tahun 1980an, pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya untuk mencari sumber-sumber penerimaan baru di luar migas. Karena itu pemerintah Indonesia mulai memberlakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendorong peningkatan ekspor non migas dan berusaha mencari potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Salah satu potensi yang sedang menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah Indonesia bagian Timur, khususnya Irian Jaya. Pengembangan ekspor di Irian Jaya akan membawa manfaat baik secara nasional maupun bagi daerah Irian Jaya itu sendiri. Secara nasional pengembangan ekspor akan memperbaiki posisi Neraca Pembayaran Indonesia dengan meningkatnya penerimaan dari ekspor. Di sisi lain pengembangan ekspor di Irian Jaya juga akan meningkatkan pendapatan daerah melalui efek multiplier dan kaitan ekspor dengan sektor-sektor lainnya, baik yang bersifat forward linkage Usaha untuk mengetahui kebijaksanaan apa yang pal~ng tepat dalam mengembangkan ekspor di Irian Jaya menggunakan 3 pendekatan, yaitu: - Uji model dengan menggunakan model Pradumna B Rana untuk melihat seberapa jauh peranan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. - Melihat peranan berbagai sektor terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi, dan prospek pengembangan industri. peranan sektor industri terhadap ekspor. - Survey langsung terhadap beberapa perusahaan ekspor di Irian Jaya untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapinya. Dari hasil pengukuran terhadap beberapa indikator "tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: - Sektor ekspor relatif lebih efisien dibadingkan dengan sektor non ekspor. Karena itu usaha merangsang pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan ke sektor ekspor. - Industri belum berkembang di Irian Jaya, sementara itu perkembangan di sektor industri pengolahan lebih ditentukan oleh peningkatan investasi, bukan oleh penambahan labor. Karena itu usaha pengembangan industri sebaiknya diarahkan untuk merangsang iklim investasi, yangterutama ditujukan pada pengembangan produk dari sektor primer. - Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ekspor berkisar pada masalah transportasi dan penyediaan dana. Karena itu usaha untuk mengembangkan ekspor sebaik nya diarahkan pada penyediaan fasilitas dan prasarana, dan juga memperluas penyediaan kredit melalui pengembangan sektor perbankan dan sektor-sektor lainnya. Pengembangan industri dan ekspor dapat diarahkan pada industri primer, sekunder dan tersier, baik yang bersifar highly capital intensive, moderately capital intensive dan labor intensive. Kebijaksanaan yang diambil dapat berupa deregulasi, swatanisasi, dan liberalisasi perdagangan, dan meliputi kebijaksanaan fiskal, moneter dan perdagangan internasional. Ada 4 hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pengembangan industri dan ekspor di Irian Jaya yaitu growth centers, sunk cost, subsidi dan distribusi pendapatan, dan desentralisasijsistem otonomi daerah."