Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arah kebijakan Indonesia sejak tahun 1967 adalah untuk memperoleh modal sebagai penggerak pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Berbagai kebijakan khususnya tentang tentang Pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.Peneiitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kesenjangan perencanaan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan Iahan secara otimal di wilayah hutan lindung Gunung Salak dengan keinginan penduduk yang bermukim di dalamnya, serta memilih alternatif kebijakan melalui analisis kemungkinan strategi dan langkah-Iangkah yang dllakukan oleh pemerintah.Dengan menggunakan metode analisis yang diolah dengan AHP, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pengelolaan Iahan di kawasan hutan lindung menjadi prioritas utama daiam strategi pemerintah, sebagai upaya dalam mencapai sasaran yaitu menjamin terjaganya kawasan hutan lindung Gunung Salak.Sementara bagi masyarakat, strategi penting untuk menjamin kehidupan yang layak adalah dengan memprioritaskan kepastian hak kepemilikan atas lahan yang yang berada di kawasan hutan lindung. Hal tersebut terkait dengan kesejahteraan hidup yang diharapkan secara berkesinambungan."

"Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai Iembaga pembelajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Sejalan dengan kecenderungan ini, penilaian masyarakat terhadap mutu Iulusan sekolah pun terus berkembang. Untuk menjawab tantangan tersebut, sekolah diharapkan untuk terus menerus meningkatkan mutu lulusannya sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat.Kapasitas sekolah sebagai salah satu standar penyelenggaraan belajar mengajar di insititusi pendidikan merupakan suatu ketetapan pemerintah yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Keputusan tersebut berupa entitas yang terkait dalam kapasitas sekolah, di antaranya adalah daya tampung kelas, kebutuhan guru, anggaran pendidikan, fasilitas penunjang, jumlah staf selain guru, dan Iain-lain.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara entitas kapasitas sekolah menengah atas (daya tampung kelas, rasio guru, dan anggaran pendidikan) dengan keberhasilan UAN di kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan antara kapasitas sekolah dengan keberhasilan siswa dalam menempuh UAN, dalam penelitian ini meliputi rasio guru, daya tampung kelas dan anggaran pendidikan."

"Kemiskinan merupakan suatu kondisi tertentu yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan. Rumah tangga miskin umumnya memiliki jumlah rata-rata anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan anggota rumah tangga pada rumah tangga yang tidak tergolong miskin. Keadaan ini diikuti dengan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan kepala rumah tangga serta tenaga kerja yang umumnya bekerja di sektor pertanian.Faktor-faktor seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas, perumahan dan Iingkungan merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan rakyat yang diduga mempengaruhi kemiskinan. Sebagian dari usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk kelompok masyarakat miskin. Hal ini dilakukan pemerintah dengan membangun infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, sarana kesehatan dan sarana pendidikan.Untuk mendukung usaha pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah membuat perencanaan yang akan menghasilkan anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah daerah datam mengelola pemenuhan kebutuhan masyarakat dan operasionalisasi struktur yang mendukungnya. Di dalam anggaran pendapatan belanja tersebut terdapat sisi peneemaan dan sisi pengeluaran daerah yang merupakan sejumlah dana yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung urusan pemerintah daerah tersebut.Hipotesa penelitian ini adalah bahwa anggaran pendapatan belanja daerah dan variabel-variabel kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara berhubungan signifikan dan negatif dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengidentifikasi penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, tingkat kesejahteraan rakyat dan anggaran pendapatan belanja daerah per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2) Menemukan variabel-variabel utama yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara serta mengukur dan menganalisis pengaruh dari variabel-variabel tersebut, 3) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada temuan yang didapat pada penelitian ini.Indikator kemiskinan yang akan diukur didalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin (P0) dan indeks kedalaman kemiskinan (P1). Kemudian variabel-variabel yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, perumahan dan Iingkungan serta anggaran pendapatan belanja daerah.Seluruh variabel di atas merupakan variabel-variabel yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2002 dan 2003. Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model ekonometrika persamaan linier berganda dengan metode OLS untuk data panel yang merupakan kombinasi cross section untuk 19 kab/kota pada tahun 2002 dan 2003.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan total anggaran pendapatan belanja daerah berhubungan negatif dan signifikan dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Variabel-variabel kesejahteraan rakyat juga berhubungan negatif dan signifikan dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Variabel-variabel kesejahteraan rakyat tersebut meliputi persentase penduduk yang buta huruf berhubungan positif dengan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk bekerja pada sektor formal dan persentase wanita berumur 15 - 49 tahun berstatus kawin yang masih mengikuti program keluarga berencana berhubungan negatif dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan.Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah, upaya berupa sosialisasi terhadap pentingnya penduduk memiliki pengetahuan baca tulis, usaha-usaha untuk penyediaan lapangan pekerjaan yang memprioritaskan pada sektorsektor yang mampu menyerap tenaga kerja sektor formal, diperlukannya usaha-usaha pemerintah melalui penyuluhanpenyuluhan tentang pentingnya kesadaran akan kesehatan. Disamping usaha-usaha persuasif tersebut diperlukan juga peran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan penduduk dengan mengoptimalkan sarana dan pra sarana kesehatan.Penelitian ini hanya menggunakan periode waktu dua tahun dan metode analisa regresi yang sederhana serta memiliki keterbatasan dalam hal jumlah variabel-variabel kesejahteraan yang digunakan di dalam model."

"Terjadinya perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah.Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi daerah melalui Indeks Williamson, faktor-faktor yang dianalisa tersebut adalah PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran daerah untuk Pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data 30 propinsi di Indonesia tahun 1989-2003, dengan variabel terikat adalah ketimpangan daerah (yang diukur dengan Indeks Williamson) dan variabel bebas berupa pendapatan per kapita, pengeluaran daerah dan Dummy Krisis untuk pembangunan. Pendugaan dilakukan dengan metode ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa ditemukan bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah disebabkan oleh tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan di Pulau Jawa dan tingginya pendapatan perkapita di Kalimantan Timur yang menyebabkan ketimpangan di luar Pulau Jawa.Interprestasi analisa model regresi menunjukan bahwa ketimpangan daerah dengan melihat faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada saat 2 tahun sebelumnya dan terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan ketimpangan daerah tanpa melihat faktor migas dipengaruhi oleh pendapatan perkapita daerah dan pengeluaran pemerintah.Kebijakan terhadap peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah khusus untuk daerah-daerah miskin atau daerah yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan antar daerah sebab hasil penelitian melihat bahwa pengeluaran pemerintah lebih banyak dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah kaya migas (Kalimantan Timur dan Riau)."

"RINGKASANDengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya perekonomian, meningkatnya pendapatan per kaplta dan taraf hldup masyarakat, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dlpenuhi, sehingga semakin banyak pula keglatan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tlnggi,.. sedangkan dl pihak lain sumber-sumber penerimaan daerah terbatas. Untuk' mengurangi kesenjangan itu harus diusahakan menutupinya melalul penyusunan program yang efektif dan perencanaan anggaran yang efislen. Untuk itu perlu pengelolaan dan pengalokaslan sumber dana yang terbatas pada program atau proyek yang dapat memberikan benefit (manfaat) kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi.Bertolak dari pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonomi di Propinsi Bengkulu, maka permasalahan yang perlu dlcarikan jawabannya dan dibahas dalam penelitlan ini adalah; mellhat struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah Propinsi Bengkulu, potensi sektor-sektor ekonomi, struktur dan pertumbuhan APBD, kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta proyeksi pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan APBD tahun 2001-2005 serta implikasinya terhadap perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonom! Propinsi Bengkulu. Dengan demikalan penelltaan dapat dilakukan langkah langkah dalam penelitlan ini yaitu; (1) Menganalisis struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, (2) Menganalisis potensi sektor-sektor ekonomi daerah dan proyekslnya dalam lima tahun ke depan, (3) Menganalisis struktur dan pertumbuhan serta kemampuan APBD Propinsi Bengkulu dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, (4) Menganalisis pengalokasian anggaran daerah berdasarkan identifikasi sektor-sektor unggulan, (5) Memberikan rekomendasi untuk perencanaan anggaran belanja pembangunan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan di masa datangHasll kajian ekonomi daerah tersebut dEpadukan dengan manganalisis kebiajakan anggaran untuk perencanaan pembanguinan ekonomi dl Propinsi Bengkulu tersebut, digunakan beberapa alat analisls yaitu (1) Analisls Struktur dan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB selama tahun 1993-2000, (2).Analisis Sektor Unggulan dengan cara mengldentiflkasi Sektor Basis dengan LQ (Location Quotient) dan mengldentiflkasi sektor unggulan dengan analisis shift share. (3) Analisls Struktur dan Pertumbuhan APBDselama delapan tahun (1993-2000) akan dlhltung dengan menggunakan persamaan trend exponential. (4) Analisis Kemampuan APBD dengan mellhat raslo penerimaan terhadap PDRB dan raslo penerimaan terhadfcp anggaran belanjain pembangunan. (5) Analisis Sektor-sektor Unggulan dan APBD Lima Tahun ke depandengan menggunakan alat anallsis trend linier.Dari hasil analisis tersebut dlketahui bahwa Struktur ekonomi Propinsl Bengkulu didominasl oleh sektor primer (pertanian) dan sektor tersier, yaitu sektor jasa-jasa, perdagangan, dan angkutan, dengan sektor tersier siap menggeser sektor pertanian dalam jangka panjang. Sektor lain diluar empat sektor yang dibicarakan di atas dikategorikan sebagai sektor bukan basis yang dlanggap kurang berpotensi untuk dlkembangkan lebih lanjut di Bengkulu (LQ<1). Berdasarkan analisis shift share periode tahun 1997-2000 menunjukkan bahwa dalam masa krisls ekonomi, pertekonomian Bengkulu dapat terselamatkan. Kenyatannya pertumbuhan ekonomi Bengkulu lebih cepat bila dibandingkan dengan nasional, karena dalam struktur perekonomian daerah berspesialisasi pada sektor primer, terutama sektor pertanian yang tumbuh cepat dibanding sektor yang sama di tlngkat nasional. Sehlngga masa krisis dapat menolong perekonomian secara umum. Hasil analisis shift share dapat dilihat dari nilai G>R serta Sp dan Sd-nya posltif, dengan demikian Propinsi Bengkulu termasuk wilayah dalam kategorl I (Sp posltif dan Sd positlf), yaitu wilayah yang tumbuh sangat cepat karena pada umumnya daya saing sektor-sektornya yang kuat (kompetitif)-Dalam struktur APBD, dari sisi penerimaan daerah menunjukkan struktur yang rapuh sebagian besar ditunjang oleh bagian subsfdl pusat. Sedangkan peranan PAD semakin kecil, dari kinerja APBD kelihatan kurang efektif, hal Itu tampak pada pengelolaan kuangan daerah seharusnya sumberdaya keuangannya setiap tahun anggaran dapat teralokasikan dalam program secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sisa lebih anggaran tahun lalu yang cenderung menlngkat. Dari Rasio APBD terhadap PDRB tahun 2005 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Perencanaan aloksi anggaran belanja pembangunan sektor-sektor ekonomi tetap berpegang pada kebutuhan sektor yang perpotensi untuk dikembangkan berdasarkan hasil analisis perekonomian daerah. Dengan analisis kinerja perekonomian daerah, untuk perencanaan kedepan diketahui porsi yang ideal serta besarnya dana yang akan di realisasikan kepada setiap program pembangunan ekonomi, dalam hal ini disesuaikan dengan sektor-sektor dalam struktur PDRB 2005 terutama untuk keempat sektor-sektor yang dominan yang telah teridentifikasi sebagai sektor unggulan yang memberikan kontrlbusi yang besar terhadap perekonomian daerah."

"Ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Pada tahap awal pernbangunan ekonomi nasional, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antar provinsi mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar provinsi. Akan tetapi dalam jangka panjang ketika faktor-faktor produksi semakin mobil maka perbedaan antara laju pertumbuhan output antar provinsi cenderung menurun bersamaan dengan meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap provinsi.Penyelidikan dilakukan dengan menggunakan Theil Entropy untuk melihat dimensi spasial ketimpangan regional, Williamson Indeks, dan dekomposisi sektoral untuk rielihat sektor penyebab ketimpangan. Studi ini juga menyelidiki apakah dalam proses pernbangunan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini juga merata di berbagai daerah.Hasil penelitian menemukan ketimpangan pendapatan per kapita antara (between) Jawa-luar Jawa, Kawasan Barat-Timur relatif kecil. Ketimpangan pendapatan per kapita semakin besar terjadi antara DKI Jakarta dengan daerah lainnya, dan antara provinsi kaya dengan provinsi miskin. Ketimpangan justru tetap nyata di dalam (within) wilayah itu sendiri, baik di Jawa, Luar ]awa, KBI, maupun within KTI. Masih ada provinsi miskin di Jawa maupun di Kawasan Barat Indonesia.Dengan migas, baik menggunakan Thail Entropy maupun Williamson Indeks, ketimpangan cenderung menurun. Tanpa migas, indeks ketimpangan antar daerah relatif tidak mengalami perubahan. Saat krisis ekonomi terjadi, indeks ketimpangan antar daerah meningkat.Hasrl penelitian juga menemukan sektor industri merupakan penyebab ketimpangan ekonomi dan sangat terkonsentrasi di daerah maju. Sementara sektor pertanian tersebar merata di daerah yang relatif belum berkembang. Artinya, perkembangan sektor pertanian akan berdampak menurunnya ketimpangan antar daerah. Lain halnya sektor jasa, walaupun nilai tambah sektor ini didominasi oleh Provinsi DKi Jakarta. Namun, sektor ini telah berkembang di daerah yang memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata nasional.Kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan investasi di daerah `miskin' dengan tidak meninggalkan sektor pertanian. Membangun infrastruktur fisik dan non fisik, melakukan kerjasama antar daerah. Membangun daerah dengan potensi dan daya dukung daerah itu sendiri dapat mencegah adanya pemusatan sumber daya ekonomi di daerah/wilayah tertentu."

"Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis, yakni sebagai pusat ibukota sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut merupakan peluang tapi juga ancaman apabila tidak dapat mengelola dan mengembangkan potensi daerah secara efisien dan efektif. Sebagai peluang adalah karena dapat menjadi pusat produksi dan distribusi barang dan jasa, baik dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan maupun di Kawasan Timur Indonesia/Nasional. Sebagai ancaman adalah akan digantikan oleh posisi daerah lain apabila tidak dapat memanfaatkan posisi strategis tersebut.Penelitian ini berusaha menganalisis sektor-sektor strategis dan kebijakan peningkatan daya tarik investasi di Kota Makassar. Sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, yakni sektor-sektor yang mempunyai keunggulan ekonomi, baik dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan maupun secara Nasional. Metode yang digunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi, analisis peranan sektor dalam PDRB, analisis location quotient (LQ) dan analisis shift share. Sedangkan analisis yang digunakan untuk mengetahui kebijakan peningkatan daya tarik investasi pada sektor¬sektor strategis Kota Makassar adalah pendekatan analytic hierarchy Process (AHP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor yang mempunyai keunggulan dibandingkan sektor sejenis dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan adalah sektor industri pengolahan (subsektor industri makanan dan minuman; dan subsektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya); sektor perdagangan, hotel dan restoran (subsektor perdagangan besar dan eceran); serta sektor angkutan dan komunikasi (subsektor angkutan). Sedangkan sektor jasa jasa merupakan sektor cukup potensial untuk dikembangkan dimasa depan, karena mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi dan adanya dukungan sumberdaya alam (jasa pariwisata bahari).Sementara hasil analisis AHP menunjukkan bahwa dalam peningkatan daya tank investasi di Kota Makassar, prioritas yang perlu diperhatikan adalah adanya perbaikan kelembagaan (khususnya kepastian hukum); infrastruktur fisik (penyediaan infrastruktur fisik); sosial politik (kondisi keamanan); ekonomi daerah (peningkaran PDRB per kapita); dan tenaga kerja dan produktifitas (biaya tenaga kerja).Dengan mengidentifikasi sektor-sektor strategis dan peningkatan daya tarik investasi, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengarahkan segala kebijakan untuk mengembangkan pada sektor-sektor strategis dengan mendorong investasi di Kota Makassar."

"Dengan melihat fakta bahwa perkembangan pembangunan manusia di Indonesia yang diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 1996, 1999 dan 2002 mengalami perubahan fluktuatif yang tajam. IPM yang memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu umur yang panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak merupakan suatu kebutuhan dasar (basic needs) yang harus terpenuhi bagi setiap manusia. Perubahan fluktuatif IPM tersebut terjadi secara nasional dan ditingkat provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan manusia tersebut.Mengacu pada berbagai penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh UNDP maupun institusi lain, disampaikan bahwa pembangunan manusia tersebut merupakan fungsi dari indikator perekonomian, indikator pembiayaan pembangunan manusia, indikator kemiskinan, indikator pendidikan dan indikator kesehatan. 3ika dikaitkan dengan fluktuatif indikator IPM yang terjadi di Indonesia, kemungkinan diakibatkan oleh perubahan fungsi/faktor tersebut. Tesis ini akan melakukan pelacakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan serta besarnya kontribusi dari masing-masing faktor tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi arah dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia dimasa datang. Penelitian inl secara khusus dilakukan untuk wilayah studi kabupaten/kota di Provinsi Bali.Untuk mencapai tlujuan tersebut, akan disusun 3 (tiga) model ekonometrik;a yang akan diregresikan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali serta pada 2 (dua) wilayah pembangunan di Provinsi Bari. Diharapkan dapat dihasilkan model yang dapat menjelaskan faktorfaktor yang rriiempengaruhi IPM yang "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistik". Hasil regresi menunjukkan, pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan ekonomi, faktor pembiayaan pembangunan manusia, faktor kemiskinan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Masing-masing faktor tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda untuk setiap model dan pada setiap wilayah studi, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjawab tujuan dari penelitian.Dengan mengetahui kontribusi tersebut, maka rekomendasi kebijakan untuk dijadikan strategi bagi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yaitu: (a) kebijakan peningkatan persentase anggaran pembangunan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena implementasi kebijakan publik berada dipemerintah; (b) kebijakan pengendalian jumlah penduduk miskin menjadi suatu keharusan; (c) peningkatan perturribuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi sebagal sumber pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya."

"Negara yang kaya sumber daya alam lebih memprioritaskan upaya ekplorasi dan eksploitasi untuk tujuan ekspor, bukan untuk meningkatan nilai tambah sumberdaya daya alam itu sendiri seperti yang banyak dilakukan oleh negara miskin sumberdaya alam. Dengan meningkatkan ekspor sumberdava alam negara tersebut dapat mangimpor barang dan jasa yang dibutuhkan. Itulah sebabnya peranan industri manufaktur dalam struktur produksi negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah cenderung relatif kecil dan perubahannya relatif lebih lambat bila dibanding dengan negara yang miskin sumber daya alam (UNINDO, 1992).Pemerintah Kota menetapkan Visi menjadi kota Pangklpinang sebagai kota pusat perdagangan regional, jasa dan industri yang berdaya saing di tahun 2014 dengan misi memacu perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan industri yang berbasi5 lokal dan menciptakan sumberdaya yang berkeunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang (Renstra Kota Pangkalpinang 2004-2008).Strategi pengembangan industri dengan (1) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), industri penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya; (2) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti; (3) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan memfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan (green product). (Arief, 1992).Sementara kondisi perekonomian Kota Pangkalpinang pada tahun 2002 menunjukan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produksi domestik sebesar 561,2 milyar rupiah yang berasal dari output sektor industri manufaktur sebesar 234,83 milyar rupiah atau 41,85% dan sektor jasa sebesar atau 21,59 % sedangkan sisanya berasal dari sektor primer dan sektor utilitas. Hal ini menunjukan sektor industri manufaktur lebih mampu memanfaatkan input yang tersedia dibandingkan sektor jasa.Meskipun telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, akan tetapi masih banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi: (1) bagaimana keterkaitan antara sektor jasa dan industri manufaktur dengan sektor perekonomian lainnya di Kota Pangkalpinang dalam menciptakan keberagaman sumber perekonomian (2) seberapa besar dampak pengembangan sektor jasa dan industri manufaktur terhadap output dan pendapatan masyarakat Kota Pangkalpinang.Menyikapi permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan (1) identifikasi keterkaitan antar sektor industri manufaktur dan jasa dalam menentukan sektor unggulan dan sektor prioritas, (2) identifikasi dampak peningkatan output dan pendapatan jika konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan permintaan ekspor meningkat.Untuk itu digunakan model input output tertutup, dimana sektor rumah tangga dimasukkan kedalam struktur produksi, sehingga dampak terhadap penciptaan output dan pendapatan akan semakin besar."

"ABSTRAKPenelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan model Input Output (I0) melalui : analisis keterkaitan antar-industri (inter-industry linkage analysis) balk backward linkage maupun forward linkage, analisis income multiplier dan employment multiplier serta analisis dekomposisi pertumbuhan. Analisis backward linkage bertujuan untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor lain yang menyumbang input kepadanya, sedangkan forward Iinkage bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor-sektor Iainnya.Analisis income multiplier pada dasarnya melihat apa yang terjadi pada pendapatan (sebagai variabel endogen), apabila terjadi perubahan/ peningkatan permintaan akhir dalam perekonomian (sebagai variabel eksogen). Sedang analisis employment multiplier dimaksudkan untuk melihat efek total dari perubahan/kenaikan lapangan pekerjaan dalam perekonomian, akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir di sektor tertentu.Analisis dekomposisi pertumbuhan pada prinsipnya akan mengidentifikasi pola pertumbuhan output industri pengolahan yang diklasifkasikan kedalam 4 (empat) unsur, yaitu : ekspansi permintaan domestik, ekspansi ekspor, substitusi impor dan perubahan atau perkembangan teknologi. Dalam penelitian ini untuk menguraikan sumber-sumber pertumbuhan output digunakan bentuk umum persamaan dekomposisi pertumbuhan menurut Yuji Kubo, S. Robinson dan M. Syrquin.Dengan menggunakan data utama tabel input-output tahun 1986, 1990 dan 1993, dengan asumsi kondisi perekonomian tahun 1993 relatif tidak berbeda dengan tahun 1996 (sebelum terjadinya krisis), maka dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan pilihan yang patut dijadikan prioritas untuk dikembangkan. Berdasarkan key sectors oriented meliputi industri-industri : a. kimia dasar dan bahan-bahan kimia (19); b. logam dasar, besi dan baja (26); c. alat listrik untuk rumah tangga dan perlenglcapan listrik lainnya (31); d. barang-barang dari karat dan dari plastik (23). Sedangkan berdasarkan backward sectors oriented mencakup industri-industri : a. barang komunikasi dan perlengkapannya (30); b. obatobatan dan jamu (20); c. barang-barang dan logam kecuali mesin dan perlengkapannya (27); d. mesin listrik dan perlengkapannya (29); e. kulit samakan dan olahan, alas kaki dan barang dari kulit lainnya (14); f. kendaraan bermotor dan perlengkapannya (33); g. kosmetik dan bahanbahan kimia lainnya (21); h. alat angkutan lainnya (34); i. peralatan profesional, alat musik dan olah raga (35); j. barang-barang industri lainnya (36), k. barang-barang cetakan dan penerbitan (18) dan industri kertas, !carton dan barang-barang dari kertas dan karton (17).Terhadap industri-industri tersebut yang memiliki keterkaitan relatif kuat menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan dalam output altar' disertai dengan kenaikan permintaan yang culcup berarti atas input yang digunakan untuk proses produksi yang berasal dari output sektor lain yang memilild keterkaitan. Ini merupakan kasus menarik terutama dengan adanya anggapan bahwa proses industrialisasi biasanya disertai dengan semakin eratnya keterkaitan antar satu sektor industri dengan industri lainnya.Dari sisi income multiplier dengan angka pengganda pendapatan yang relatif besar mempunyai arti panting karena dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga melalui peningkatan pendapatannya. Sedangkan pada employment multiplier menunjukkan bahwa peran tenaga kerja sebagai salah satu fait-tor produksi turut memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya output, yang tercermin pada multiplier tenaga kerja itu sendiri.Disamping industri-industri tersebut di atas, industri palcaian jadi (13) dan industri tekstil dan rajutan (12) adalah yang konsisten mengikuti pola ekspansi ekspor yang kuat. Walaupun kedua industri ini mempunyai Indeks Daya Penyebaran Total hanya mendekati rata-ratanya, tetapi industri pakaian jadi (13) mempunyai daya serap tenaga kerja yang relatif tinggi, sedangkcan industri tekstil dan rajutan (12) mempunyai Indeks Daya Penyebaran Langsung yang kuat. Untuk itu kedua industri ini juga patut diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memanfaatkan pasar yang potensial.Berdasarkan hasil analisis makes pengembangan industri pengolahan dapat dilakukan melalui : pendekatan key oriented sedors dan b cinuard oriented sedors dengan tetap memperhatilcan dampak pengganda baik income multiplier ataupun employment multiplier, pola pertumbuhan output serta location quotient (LQ). Kebijakan untuk mengembangkan sektor industri pengolahan unggulan direkomendasikan sebagai berikut :1. perlu peningkcatan investasi bare sekaligus dengan menerapkan teknologi tinggi;2. melakukan efisiensi secara menyeluruh untuk menghasilkan produk unggulan yang kompetitif;3. meningkatkan penguasaan teknologi produksi dalam negeri baik kemampuan operatif, akuisitif, suportif maupun inovatif sebagai upaya memperkecil kandungan impor/mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor;4. meningkatkan produktifitas tenaga kerja di sektor industri dengan memperbaiki serta menyempurnakan struktur pendidikan dan program latihan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor industri pengolahan pilihan;5. memperbesar output produksi untuk memperoleh economic of scale terutama bagi industri pengolahan pilihan yang nilai outputnya relatif kecil;6. memperbaiki sarana fisik termasuk sistem transportasi, peningkatan/perbaikan prasarana lain seperti kegiatan penelitian dan pengembangan serta sistem informasi industri;7. kebijakan untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi seperti : a. menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang kondusif; b. penyederhanaan dan keterbukaan birokrasi, dan c. pengaturan persaingan yang balk dan sehat."