Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh iklan politik di televisi (paid televised political commercials) yang ditayangkan pasangan kandidat Megawati - Hasyim terhadap perilaku memilih bagi warga di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah dapat mendapatkan gambaran tentang pengaruh iklan politik di televisi terhadap perilaku pemilih di kelurahan tersebut pada Pilpres 2004 sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor lain yang menyebabkan iklan-iklan itu berpengaruh atau tidak.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai demokrasi, demokratisasi, perilaku memilih, komunikasi politik, kampanye politik, dan iklan politik. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan pembagian kuesioner yang disertai wawancara. Penetapan responden (n=100) ditentukan melalui teknik sampling random terbatas dan penelitian ini bersifat analitis kuantitatif.Dan penelitian ini ditemukan bahwa iklan politik kandidat presiden di televisi ikut mempengaruhi perilaku pemilih di Kelurahan Kebagusan, dan iklan politik pasangan kandidat Megawati - Hasyim tidak mampu mempengaruhi perilaku pemilih di kawasan tersebut karena beberapa faktor.Faktor utama yang menyebabkan iklan Megawati - Hasyim tidak mampu mempengaruhi perilaku memilih warga adalah citra Megawati yang dianggap kurang mampu dalam memimpin negara dan keberadaan Megawati di Kebagusan yang tidak memberi manfaat maupun perubahan positif kepada warga. Padahal, Megawati mendapat dukungan yang cukup besar dari tetangganya tersebut pada Pemilu sebelumnya (1999).Implikasi teoritisnya adalah bahwa iklan politik di televisi bukan satu-satunya faktor yang dengan serta-merta mampu mempengaruhi perilaku memilih bagi pemilih di Kelurahan Kebagusan pada Pilpres 2004. Masih ada beberapa faktor lainnya yang ikut merniliki andil dalam mempengaruhi pilihan politik masayarakat Kebagusan, terutama citra maupun reputasi kandidat presiden dan pasangannya.

---

General election is convinced as the most democratic mechanism to select political elite. Base on that assumption, the realization of presidential election in 2004 which Indonesian citizen can decide their own president and vice president directly for the first time not only became the most important documentation of general elections in Indonesia, but also recorded as a golden episode of the democratization process in this country.

One of the most important parts of the process in the direct presidential election in 2004 is the permission for all of the candidates to do political campaign in any commercial advertisement in television (paid televised political commercials) to influence voting behavior. It seems expensive regarding to the campaign budget; however the effectiveness of a paid televised political commercial has been proven in convincing voting behavior and win the election in several countries, especially in the United States of America.

This research aims to get a description of the influence of paid televised political commercials which is showed by Megawati Soekamoputri and Hasyim Muzadi as a pair to induce voting behavior in Kebagusan Township, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. The research question of the research is how do the paid televised political commercials displayed by the candidates influence the people's of Kebagusan choices in the presidential election in 2004. Independent variable of in this research is political advertisement of Megawati and Hasyim in television in the campaign period in the election. The dependent variable is voting behavior of the people of Kebagusan Township in the same election.

The research is used theories of democracy, democratization, voting behavior, political communication, political campaign, and political advertisement. To answer the research question, a field research is done by asking some respondents with questionnaire and followed by depth interview. The respondent is determined by limited random sampling and the research is classified as quantitative analyses.

The conclusion of the research is that there is no significant correlation between political advertisement of Megawati and Hasyim with voting behavior of Kebagusan people. The stigma of Megawati's disability as a political leader and their neighbor, and the willing of significant transformation made the political advertisement of the pair candidates in television meaningless for the voters in the township."

"Krisis adalah peristiwa yang dapat kapan saja terjadi pada setiap perusahaan, Baik yang sudah diprediksikan ataupun yang belum. Setelah melewati krisis hanya dua hal yang akan terjadi, perusahaan tidak dapat memanajemen dengan baik yang mengakibatkan kehancuran atau perusahaan semakin berjaya karena telah terbukti kemampuannya setelah melewati masa-masa sulit. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tentang bagaimana PT. AXAMandiri Financial Services (PT. AMFS) melaksanakan manajemen krisis.Penulis tertarik untuk meneliti PT. AMFS karena penulis ingin mengetahui bagaimana sebuah perusahaan keuangan melakukan strategi komunikasi manajemen krisis dengan tidak adanya PR pada perusahaan. Oleh karena itu pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan manajemen krisis yang dilakukan, bagaimana penyebab krisis diidentifikasi, bagaimana strategi komunikasi dilaksanakan, bagaimana model komunikasi yang diterapkan dan gangguan komunikasi apa saja yang timbul, dan bagaimana penilaian pelaksana dan khalayak komunikasi terhadap program yang dilaksanakan.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan strategi komunikasi manajemen krisis pada perusahaan keuangan dan menganalisis efektifitas strategi komunikasi manajemen krisis, sehubungan dengan tidak adanya PR atau departemen komunikasi di dalam struktur perusahaan.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan paradigma postpositivism. Desain penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus turtggal dengan multilevel analisis. Dalam hal ini level analisis penulis adalah manajemen PT. AMFS dan Financial Advisor/FA (sebagai khalayak). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada narasumber sebagai data primer dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen perusahaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa data adalah teknik analisa studi kasus kronologi (time series). Sebagai penentu kriteria keabsahan data penulis meminta pada narasumber untuk meninjau draft tesis sebagai validitas internal dan menggunakan protokol studi kasus sebagai ukuran reliabilitas.Pada bab analisa data penulis menggambarkan kronologis krisis yang terjadi di PT. AMFS, bagaimana cara manajemen PT. AMFS menggunakan strategi komunikasi manajemen krisis sebagai upaya peredaman krisis dan gambaran penilaian baik dari manajemen maupun FA sebagai evaluasi dari pelaksanaan strategi komunikasi manajemen krisis PT. AMFS.Ditemukan hal yang menarik dari penelitian ini bahwa teori Public Relations (PR) tidak hanya dapat dilakukan dengan baik oleh seorang PR officer, tetapi dapat diterapkan dilevel mana saja bagi yang membutuhan. Terutama bagi level yang langsung berhubungan dengan publik perusahaan.Tanggapan yang cepat diperlukan pada saat menghadapi krisis. Sebaiknya perusahaan sudah memiliki crisis planning tersendiri, meskipun krisis belum terjadi. Sehingga apabila terjadi krisis, mama kepanikan yang terjadi pada internal perusahaan dapat segera diatasi. Informasi yang jujur dan terbuka merupakan kunci dan upaya penenangan kepanikan publik. Memberikan informasi yang tidak benar hanya menjadi bumerang di kemudian han.Penciptaan komunikasi dua arah dengan pemberian informasi yang jujur dan terbuka. Mebuat tercapainya pemahaman bersama yang menghasilkan keputusan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pembinaan komunikasi dengan konsumen yang sudah membeli produk dapat menciptakan hubungan baik. Sehingga bila terjadi goncangan pada perusahaan, konsumen tidak langsung panik dan memberi justifikasi tertentu pada perusahaan. Disinilah peran penting seorang PR untuk membina hubungan baik dengan publik yang pada akhirnya menciptakan kesetiaan pada konsumen.Dari hasil penelitian penulis melihat banyak teori PR yang diterapkan secara praktis oleh PT. AMFS dalam membuat dan melaksanakan strategi komunikasi manajemen krisis. Hubungan baik itu merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang yang memang tidak bisa diukur lewat hasil pada jangka pendek. Apabila tidak ada seorang PR. Paling tidak pada level yang langsung berhadapan dengan publik atau konsumen diberikan keterampilan seorang PR.Sebagai rekomondasi dari hasil penelitian ini adalah perlu diadakan penelitian kepada FA tentang tingkat kepuasan kerja FA terhadap manajemen PT. AMFS, karena bagaimanapun FA adalah ujung tombak perusahaan. PT. AMFS perlu melakukan kontrol informasi yang diberikan FA pada nasabah. Misalnya dengan menghubungi nasabah secara acak untuk mencek informasi yang dilakukan oleh FA. Perlu adanya standart informasi tersentral meskipun cara penyampaiannya berbeda-beda disesuaikan oleh keadaan cabang, tetapi isi pesan yang disampaikan sama sehingga tidak membuat nasabah kebingungan."

"Lepas dari kontroversi yang ada dan pengertian yang diputuskan oleh mahkamah Konstitusi bahwa Pilkada bukan Pemilu atau sebaliknya, Pilkada tetap merupakan sebuah ajang politik, proses pelembagaan demokratisasi dalam rangka memilih kepala pemerintahan di tingkat regional untuk rnendapatkan legitimasi politik yang kuat dari rakyat. Dalam prosesnya, tenw ada banyak kepentingan - kepentingan politik yang bermain, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemilihan dan kualitas cut-put yang dihasilkan. Tidak terlepas juga purnawirawan TNI dan Polri sebagai salah satu komponen keluarga besar ABRI, yang secara hukum mereka adalah masyarakat sipil yang tidak lagi bertugas di kesatuan dan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, turut menjadi kekayaan keragaman latar belakang pemilih di Indonesia.Pada kegiatan Pilkada Kota Bandar Lampung yang lalu purnawirawan TNI dam Polri yang berdomisili di Kota Bandar Lampung turut memberikan aspirasi politiknya dalam kegiatan tersebut. Perubahan politik internal ABRI tersebut dengan sendirinya juga membawa perubahan pada Purnawirawan baik secara institusi ataupun secara individu sebagai komponen dari Keluarga Besar ABRI, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat selain hubungan yang ada selama ini secara institusional, juga disebabkan kenyataan yang ada seperti yang dikatakan oleh Brigjen TNI Saurip Kadi dalam Dwi Fungsi dan Penampilan TNI adalah, menyadari bahwa purnawirawan walaupun secara struktural maupun secara institusional tidak punya hubungan dengan lembaga ABRI di era reformasi, namun kenyataannya lingkungan di mana mereka berada tidak terpebaskan dari pengaruh kultur ABRI yang mereka bawa (semasa anggota ABRI aktif), hal ini cukup menggugah perhatian peneliti untuk mengetahui kecenderungan prilaku memilih pumawirawan TNI dan Poin Kota Bandar Lampung pada kegiatan Pilkada Kota Bandar Lampung.Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana cara purnawirawan TNI dan Poin memberikan suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, dan bagaimana purnawirawan TNI dan Poin menyatakan aspirasinya mengenai isu - isu yang dinyatakan para kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta bagaimana pendapat pumawirawan TNI dan Paid terhadap kandidat yang ikut di dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2005.Tujuan dari penelitian ini adalah; mencoba mengetahui dan menganalisis cara purnawirawan TN! dan Polri memberikan suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, kemudian mencoba mengetahui dan menganalisis pumawirawan TNI dan Polri dalam menyatakan aspirasinya mengenai isu - isu yang dinyatakan para kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta mencoba mengetahui dan menganalisa pendapat pumawirawan TNI dan Polri terhadap kandidat yang ikut di dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2005.Metodologi yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma positivisme, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data melalui dua cara yaitu data sekunder dan data primer. Untuk data primer, informasi akan diperoleh melalui wawancara mendalam - in-depth interview, dan dibantu dengan suatu guide interview . Laporan akan dituangkan dalam bentuk naratif. Untuk menjamin keabsahan penelitian, perlu adanya kredibilitas sumber tentang isu - isu yang potensial , hal itu menjamin keotentikan dart informasi yang diperoleh. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari data ? data kepustakaan baik dari menelusuri studi - studi atau literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini, bernaung didalam ilmu Komunikasi Politik diantaranya Teori Perilaku Pemilih, Persuasi, Propaganda, dan Retorika. Penelitian ini juga menggunakan tradisi penelitian konstruktivis, dan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah kepatuhan akan sebuah kebijakan yang diteruskan dengan suatu perintah adalah merupakan karakteristik kaum militer, adanya sistem komando yang mengharuskan setiap anggota untuk tunduk dan patuh pada perintah atasannya, serta para purnawirawan dalam menentukan suaranya terjadi proses membujuk dan dibujuk didalam perbincangan antara sesama pumawirawan tersebut, dan berdasarkan landasan pandangan yang sudah ada didalam tiap - tiap diri purnawirawan serta informasi yang masing - masing mereka miliki, didalam proses komunikasi interpersonal tersebut terjadi saling bujuk dan memberikan informasi tambahan sebagai referensi untuk direnungkan kemudian oleh para purnawirawan TNI dan Polri. Perhatian purnawirawan TNI dan Polri terhadap isu atau program yang ditawarkan kandidat peserta pemilu, lebih banyak menyoroti isu pendidikan. Agar pandangan mereka terhadap permasalahan yang dihadapi Kota Bandar Lampung ini dapat dijadikan masukan bagi pihak kandidat, dan dijadikan salah satu perhatian atau prioritas dalam program kerja kandidat jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung perode 2005 - 2010, sebagian pumawirawan atau key informan lebih banyak menggunakan jalur hubungan personal antar para purnawirawan, hal ini memperlihatkan solidaritas tinggi dengan sesama purnawirawan.Personal kandidat, bagi purnawirawan TNI dan Polri merupakan seberapa mampu dan sebaik apa tingkat pendidikan yang dimiliki kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung. Selain itu personal kandidat bagi purnawirawan adalah dengan melihat karir yang dimiliki oleh kandidat pada saat mencalonkan diri sebagai kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta tidak pernah bermasalah dengan hukum di negara kita. Penampilan fisik juga menjadi landasan personal kandidat baik atau tidak menurut key informan, seorang calon pemimpin yang baik ia juga harus mempunyai penampilan personal yang baik, adapun pesona personal yang dimaksud adalah penampilan, pembawaan yang segar, rapih dan gagah serta berkharisma. Key informan mengetahui siapa dan bagaimana kandidat atau personal kandidat peserta pilkada Kota Bandar Lampung, mereka mengetahuinya melalui media dan non media, mulai dari surat kabar, selebaran, melalui kegiatan kampanye, sampai pada dimana informasi diperoleh dan orang - orang terdekat key informan seperti istri, anak dan juga teman - teman sesama purnawirawan."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya konflik antara kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kampar dengan jajaran dibawahnya serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kampar. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana seorang kepala daerah melakukan fungsi komunikasi kepada jajaran pemerintahannya dan masyarakatnya. Selanjutnya studi ini juga mencari faktor yang mendorong atau memicu terjadinya konflik tersebut dilihat dari aspek komunikasi yang dilakukan Bupati Kampar.Dalam penulisan tesis ini ada beberapa kerangka konsep yang dipergunakan untuk menganalisis konflik yang terjadi antara pimpinan daerah dengan berbagai elemen masyarakat, seperti komunikasi formal dan informal dalam suatu organisasi, komunikasi organisasi birokrasi, karena yang menjadi konsentrasi penelitian juga adalah organisasi pemerintahan yang bersifat birokrasi. Kernudian iklim komunikasi organisasi Serta komunikasi dan kepemimpinan dari suatu organisasi. Gaya kepemimpinan dau gaya bahasa yang digunakan oleh seorang pemimpin juga sangat penting dalam jalannya kegiatan organisasi. Demikian juga dengan kompetensi komunikasi dari pemimpin, tanpa memiliki kompetensi komunikasi yang baik seorang pemimpin tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pemimpin juga harus menjadi seorang komunikator yang efektif dalam organisasi. Dalam suatu konflik juga ada komunikasi diantara pihak-pihak yang berkonflik, dan komunikasi ini disebut dengan komunikasi politik.Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripslkan temuan-temuan dari penelitian yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya Lokasi penelitian dilakukan di pemerintahan Kabupaten Kampar, Riau, karena permasalahan yang diteliti terjadi di daerah tersebut. Sedsngkan yang menjadi subyek penelitian atau yang disebut juga dengan informan adalah orang-orang yang mengetahui secara langsung konflik yang terjadi ataupun juga terlibat dalam permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam dengan informan serta Studi kepustakaan. Adapun laporan penelitian ini disajikan secara naratif dengan mengungkapkan life story dari para informan.Temuan-temuan penelitian mengungkapkan eskalasi konflik yang terjadi, faktor-faktor penyebab munculnya konflik, komunikasi organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kampar baik itu komunikasi informal maupun informal. Dan juga temuan tentang gaya kepemimpinan Serta gaya komunikasi yang digunakan oleh pemimpin ketika berinteraksi dengan bawahan ataupun masyarakat luas di Kampar. Kompetensi komunikasi dari Bupati Kampar juga menjadi perharian dalam penelitian ini sebab hal ini juga menjadi pemicu munculnya konflik. Dan dalam tulisan ini juga dikemukakan komunikasi politik yang terjadi dalam konflik walaupun tidak begitu mendalam.Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Pemicu konflik yang terjadi sebagian besar dipicu oleh gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi dari Bupati Kampar, dan juga kompetensi komunikasi dari bupati tersebut. Pada bagian ini juga terdapat implikasi teoritis dan praktis Serta rekomendasi dari tulisan ini. Adapun yang menjadi rekomeudasi akademis dari tulisan ini adalah ditujukan kepada para akademisi yang tertarik dengan penelitian seperti ini dapat lebih mendalami komunikasi politik yang terjadi dan mencermati peran media massa dengan pemberitaannya sehingga konflik tersebut menjadi isu nasional. Sedangkan unluk para pemimpin di pemerintahan ataupun bentuk organisasi lainnya hendaknya disadari bahwa gaya kepemimpinan itu adalah hal yang perlu jadi perhatian khusus. Dan pemimpin juga hendaknya memperhatikan kornpetensi komunikasi yang dimilikinya. Kompetensi yang baik akan memudahkan pemimpin untuk memahami komunikasi yang dilakukannya pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi."

"Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu wujud dari kepedulian perusahaan terhadap Iingkungannya. Sebagai sebuah organisasi, perusahaan dituntut dapat memperhatikan Iingkungannya sebagai wujud kepedulian sosial dari perusahaan yang tidak semata berorientasi kepada profit semata. Kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan Iingkungannya, juga dapat menjadi jalan strategis dalam membangun hubungan dengan stakeholder. Hal ini disebabkan sebagai sebuah organisasi dukungan stakeholder akan menciptakan sebuah image positif terhadap organisasi dan membangun reputasi. Image dan reputasi perusahaan akan tercapai dengan baik, jika ada kerjasama serta hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Dan, hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya peran serta public relations dalam setiap program. Walaupun demikian, harus disadari bahwa program komunikasi tidak semata-mata menjadi tangggungjawab departemen public relations dan komunikasi. Setiap individu dan bagian dalam perusahaan memiliki peran yang penting untuk menciptakan image yang positif terhadap perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi PT.Bogasari dalam menyelenggarakan program tanggungjawab sosial. Bagaimana peranan departemen public relations dan komunikasi dalam penyelenggaraan program tangungjawab sosial. Bagaimana bentuk program tanggungjawab sosial yang diselenggarakan PT.Bogasari, dan bagaimana pandangan dan reaksi penerima manfaat program tangungjawab sosial. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitalif dan jenis penelitian deskriptif. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara melalui bentuk wawancara tidak terstruktur atau indepth interview dengan sejumlah informan yang menurut penulis cukup kompeten, yaitu asisten CEO merangkap Direktur Departemen Kemitraan, Bp.Paulus Soegiono, Manager humas, Bapak Roland Tunay, praktisi departemen kemitraan lbu Sukwanti dan praktisi public relations, lbu Santi Sumiyati. Di pihak stakeholder penerima manfaat. wawancara dilakukan pada Sakijan, perwakilan dari UKM; Ahmad Kohar dari pengurus rumah singgah puspita, Rika Anggraini dari LSM dan Fhelis Sudaryanto dari Dewan kelurahan Kalibaru. Dari data-data yang dikumpulkan ternyata program tanggungjawab sosial yang diselenggarakan oleh PT.Bogasari masih berorientasi pada produk yang mereka hasilkan. Hal ini dapat dilihat dari seluruh UKM yang didukung adalah berbasis tepung. PT.Bogasari delam memberikan bantuan Iebih pada pinjaman lunak pada UKM tersebut. Karena UKM memberi kontribusi yang besar bagi perusahaan, maka budget yang dikeluarkan PT.Bogasari lebih besar pada penguatan UKM. Beberapa program langungjawab sosial lain, ada yang dalam bentuk charity. Namun hal itu hanya sebagian kecil saja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi PT.Bogasari dan perusahaan lainnya dalam menyelenggarakan program langgungjawab sosial. Dari sisi akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kepentingan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan program tanggungjawab sosial dan reputasi perusahaan. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu komunikasi, khususnya manajemen korporasi."

"Komunikasi dan manajemen Public Relations (PR) yang efektif akan sangat menentukan kelancaran dan kelangsungan hidup organisasi. Menurut Wilson, PR adalah fungsi manajemen yang berarti melekat atau tidak lepas dari manajemen yang bertujuan untuk membina pengertian, simpati, dan dukungan dari publik, baik internal maupun eksternal, untuk menciptakan kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran PR ini sangat panting dalam suatu organisasi karena selain dapat membantu suatu organisasi dan anggotanya untuk saling menyesuaikan diri satu sama lain, PR juga dapat membina hubungan baik dengan berbagai khalayak serta dapat menumbuhkembangkan eitra yang positif.AIPO (ASEAN Inter-Parliamentary Organization) didirikan sebagai organisasi yang tumbuh dan bermuara dari bawah, atas dasar kesadaran bersama untuk menjalin kerjasama yang lebih erat di antara masing-masing parlemen negara-negara anggota ASEAN. Sidang-sidang Umum AIPO yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali sampai sekarang, tidak lepas dari peran Executive Committee (EXCOM) AIPO yang secara implisit menjalankan tugas dan fungsi sebagai PR sehingga kegiatan persidangan dapat bed alan dengan lancar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pola komunikasi dan kegiatan manajemen PR baik di dalam Sidang-sidang Umum AIPO pada khususnya maupun di dalam organisasi AIPO itu sendiri pada umumnya. Hasil penelitian akan dianalisis serta akan dihasilkan beberapa saran kebijakan untuk AIPO, sehingga bilamana perlu dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem komunikasi dan inanajemen PR di dalam organisasinya.Di dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang lebih banyak mengandalkan sumber data sekunder dalam bentuk laporan sidang-sidang AIPO, buku panduan AIPO, Statuta AIPO, bulletin berkala dan semua leaflets yang mampu menggambarkan dan mendeskripsikan kegiatan AIPO di Jakarta dan di beberapa negara anggotanya. Adapun data primer hanya dilakukan manakala diperlukan dan digunakan sebagai data pendukung. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap dua orang staf Sekretariat AIPO di Jakarta. Hasil penelitian akan disajikan dan dianalisis secara deskriptif dan kontekstual dalam bentuk laporan naratif berdasarkan perbandingan data basil pengamatan dengan data basil wawancara, perbandingan data basil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan, dan pengecekan antara sumber tertulis yang satu dengan sumber tertulis lainnya yang relevan.Secara umum dari basil penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan komunikasi di dalam organisasi regional AIPO telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan dapat berlangsungnya setiap kegiatan AIPO sesuai dengan topik-topik yang telah diagendakan yang menunjukkan kelancaran pola komunikasi upwards dan downwards di dalam organisasi ini, meskipun pada faktanya pola komunikasi upwards yang lebih banyak dilakukan. Adapun pola komunikasi downwards, lebih ditekankan pada pendelegasian tugas-tugas yang hams dikerjakan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, EXCOM AIPO telah melakukan tugas-tugas ke-PR-an secara terbatas. Tugs PR menurut konsep PR yang sebenarnya belum dilakukan. Peran EXCOM maupun peran Sekretariat Jenderal AIPO lebih berfungsi sebagai liaison daripada sebagai koordinator ataupun sebagai sekretaris AIPO biasa. Baik EXCOM maupun Sekjen AIPO lebih menyerupai Commonwealth Relations Office seperti halnya yang terdapat di dalam Organisasi Negara-negara Persemakrnuran Inggris. Oleh karena itu, lebih tepat EXCOM maupun Sekjen AIPO disamakan sebagai AIPO Relations Office.Disarankan kepada AIPO untuk membentuk suatu departemen baru yaitu Public Relations dan Media Relations Department agar mekanisme kerja hubungan keluar dan ke dalam serta hubungan dengan media dapat berjalan lebih lancar dan harmonis. Selain itu, fungsi dan tugas EXCOM dan Sekjen AIPO juga perlu dibantu oleh seorang Liaison dalam organisasi-organisasi humas yang besar."

"Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) merupakan sebuah organisasi bare di Indonesia yang dapat dijadikan sarana untuk menjembatani berbagai kepentingan Pemerintah Kabupaten serta menjalin solidaritas dalam rangka memperkokoh kesatuan nasional. APKASI mempunyai pecan yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan Otonomi aerah, dan mampu mengakomodasikan serta memperjuangkan aspirasi dart seluruh Pemerintah Kabupaten yang inenjadi anggotanya.Selama kurang iebih 3 tahun APKASI secara tegas dan konsisten telah menyatakan sikapnya kepada Pemerintah Pusat dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah. Walaupun pada akhimya UU 2211999 direvisi oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2004, namun gaung dan perjuangan APKASI dalam penundaan revisi dinilai Iebih menonjol daripada Asosiasi Pemerintah Pemerintah Daerah Iainnya di Indonesia.Permasalahan penelitian ini difokuskan kepada bagaimanakah pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan di APKASI yang dirumuskan dalam tiga permasalahan panting yaitu bagaimana APKASI melakukan komunikasi dengan anggotanya, bagaimana hubungan antar anggota di dalam proses pembuatan keputusan Asosiasi, dan bagaimana pengaruh tersebamya keanggotaan APKASI terhadap partisipasinya di dalam proses pembuatan keputusan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan organisasi di APKASI, dan dukungan yang diberikan dalarn upaya penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah_ Sedangkan texnik pengambilan data ditakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, pengumpulan data-data sekunder dan studi pustaka. Kesimpulan panting yang diperoleh dart basil penelitian ini antara lain adalah interaksi komunikasi seperti yang tercemnin dalam struktur organisasi APKASI tidaklah cukup untuk membangun komunikasi interpersonal, apabila tidak didukung dengan ketersediaan informasi yang kontinyu untuk seluruh anggota.Struktur komunikasi di APKASI menunjukan struktur jaringan komunikasi yang kurang tersentralisasi (struktur Y), dan struktur semua saluran yang memungkinkan setiap anggota bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya terutama di tingkat KORWIL. Sifat anus informasi yang serentak dan berurutan dilakukan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan APKASI. KORWIL mempunyai peran yang besar untuk penyampaian informasi yang berurutan dan urnpan balik dalam pembuatan keputusan organisasi.Pola dasar arus informasi yang memungkinkan semua anggota dapat berkomunikasi satu sama lain tidak berjalan efektif karena perbedaan tingkat pemanfaatan teknologi dan jauhnya }etak antar anggota secara geografis. Komunikasi melalui surat-menyurat dan pengunaan teknologi komunikasi (seperti telepon, faksimili, e-mail) menjadi sarana interaksi komunikasi utama.Tiga bentuk jaringan komunikasi yaitu bentuk jaringan vertikal dua arah, horisontal (lateral), dan diagonal diiakukan oleh APKAS1. Bentuk jaringan diagonal terbukti menjadi jaringan komunikasi yang memberikan kontribusi besar dalam komunikasi interpersonal di APKASI dengan parlisipasi dan kerjasama dart para Pejabat dan Staff di jajaran Pemerintah Kabupaten dalam berbagai pertemuan dan kegiatan yang relevan.Masa pergantian jabatan di Pemerintah Daerah, permasalahan-permasalahan daerati, dan terhambatnya informasi dan lingkungan merupakan gangguan (noise) yang mempengaruhi besar kecilnya kesempatan dalam memberikan umpan balik. Komunikasi interpersonal di APKASI daiam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah mengidentifikasikan karakteristik panting adanya hubungan interpersonal yang berbeda-beda dalam hat keluasan dan kedalaman.Komunikasi interpersonal di APKASI dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah dipengaruhi adanya power yang melekat kepada Bupati, yang mempunyai posisi sebagai Dewan Pengurus Asosiasi dan mempunyai kemampuan yang besar untuk memberikan persuasi untuk mengontrol perilaku anggota Asosiasi. Pembuatan keputusan di APKASI merupakan proses dimana pars anggota berusaha mencapai konvergensi yang ditempuh melalui musyawarah danfatau pemungutan suara."

"Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti Barbie sebagai ikon budaya (kecantikan dan budaya konsumerisme) dilihat pada konteks Indonesia. Untuk melihat ini digunakan iklan perawatan (pembentukan) tubuh yaitu iklan impressions yang selalu muncul dalam Majalah Kartini.Kerangka pemikiran yang digunakan untuk melihat hal ini adalah Barbie Culture milik Mary F. Rogers, yang melakukan penelitian mengenai Barbie sebagai ikon budaya (kecantikan dan budaya konsumerisme). Shoemaker dan Reese untuk faktor-faktor yang mempengaruhi isi media, ideologi Althusser, pembacaan text Stuart Hall, dan feminis sosialis sebagai pisau analisanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, kepada pihak terkait dan studi literatur. Metode analisa datanya digunakan Critical Discourse Analysis Norman Fairdough untuk melihat produksi dan konsumsi teks.Hasil yang didapat dari analisa dan diskusi yang dilakukan adalah dengan karakteristik tubuh plastiknya, Barbie bukan hanya merupakan ikon kecantikan dan ikon budaya konsumerisme (seperti yang dikatakan Rogers) tetapi Barbie juga bisa menjadi ikon visual kekerasan fisik bagi kecantikan ragawi perempuan."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Wieke, Wiana. "Strategi Persuasi Kampanye Senator Hillary Rodham Clinton Sebagai Kandidat Calon Presiden 2008 Partai Demokrat di Amerika Serikat". Jakarta: Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, 2008 Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan kegagalan strategi kampanye Hillary Clinton sebagai seorang calon presiden dari partai Demokrat Amerika yang memiliki peran penting dalam menciptakan serangkaian program kegiatan kampanye dengan strategi dan taktik komunikasi secara persuasif. Permasalah penelitian adalah bagaimana kegagalan strategi persuasi Hillary Clinton mengubah pendapat-pendapat umum menjadi pendapat politik dalam menciptakan Hillary Clinton menjadi calon presiden di partai Demokrat. Metode yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis interpretatif, yaitu akan mendekripsikan dan menginterprestasikan berbagai peristiwa dan konteks yang berkaitan dengan strategi persuasi Hillary Clinton selama masa kampanye. Adapun teknik penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Strategi kampanye yang diterapkan dalam kampanye Hillary Clinton dalam pencalonan presiden di partai demokrat di bantu oleh sekelompok orang dan dipimpin oleh chief strategist yang menjalankan secara profesional yang bertujuan menciptakan kegiatan-kegiatan promosi yang dikemas dalam bentuk publikasi selama masa kampanye berlangsung, dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik sebagai bahan promosi. Penerapan penggunaan media sebagai bahan promosi merupakan perwujudan dari penerapan siklus komunikasi dua arah dan pihak komunikator menyampaikan pesan-pesan melalui media kepada penerima pesan, untuk memberikan image positif pada penerima pesan dalam hal ini masyarakat Amerika agar memberikan hak suaranya kepada Hillary Clinton sebagai calon presiden dari partai Demokrat. Tetapi hasil pemungutan suara menghasilkan suara terbanyak adalah Senator Barack Obama dengan selisih suara yang tidak terpaut jauh dengan Senator Hillary Clinton di pemilihan awal partai Demokrat dan menunjukkan bergesernya strategi komunikasi politik persuasi Hillary Clinton ke taktik incumbency challenger atau strategi offensif."