Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem informasi digunakan perusahaan untuk mencapai efisiensi dalam menjalankan proses bisnis. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu bentuk perlindungan keamanan atas aset sistem informasi PT AFI. Laporan ini membahas mengenai implementasi pengendalian yang dijalankan PT AFI. Pemeriksaan dan pengujian atas pengendalian keamanan sistem informasi perlu dilakukan untuk meminimalisasi resiko dan memastikan sistem dapat menghasilkan data yang akurat. Metode yang digunakan dalam melakukan proses audit meliputi pengumpulan bukti atas prosedur terkait sistem informasi, wawancara, observasi langsung dan pengujian data konsumen secara manual. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa area terkait sistem PT AFI yang tidak memiliki standar operasional prosedur. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan tim audit berdasarkan RSM Metodology telah sesuai dengan kerangka kerja ISO 27001 yang merupakan salah satu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi.

---

Information system is used by company to reach eficiency of its business process. Information technology general control and application control in a company is one of the security guarantee of information system asset. This thesis writes about the implementation of those controls in PT AFI. Audit and test of information system security control should be made to minimize risk and ensure the system can produce data accurately.

The methods in audit process are collect evidence from information system procedure, interview, direct observation and test the data manually. Based on the analysis that has been done, there are some areas from system in PT AFI that have no operational procedure standards. Procedure that is used by audit team RSM Indonesia, is based on ISO 27001 which is one of international standards about information security management system."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan proses pengelolaan keuangan daerah bagian penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dengan menganalisis kesesuaian antara konsep dan implementasi proses penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Analisis diawali dengan menjelaskan siklus penganggaran keuangan daerah di Indonesia berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang terdiri atas penyusunan KUA dan PPAS, penyiapan pedoman penyusunan RKA-SKPD, penyusunan RKA-SKPD, penyiapan Raperda APBD, pembahasan, evaluasi, dan penetapan. Permasalahan yang terjadi pada sistem penganggaran Pemerintah daerah terdiri dari dua hal yaitu konseptual dan faktual. Permasalahan konseptual terdapat pada tahap pembahasan Raperda APBD yang belum mengakomodasi pembahasan kinerja anggaran. Sementara itu permasalahan faktual terjadi pada hampir seluruh tahap penganggaran karena tidak digunakannya dokumen RKPD sebagai dokumen penyusun anggaran Pemerintah daerah

---

ABSTRACTThe objectives of this internship report are to explain the problems of financial management process based budgeting section of Permendagri No. 13/2006 and to analyze the suitability among regulation and implementation of budgeting process based on Permendagri No. 13 of 2006 towards performance-based budgeting. The analysis begins by describing the area of financial budgeting cycle in Permendagri No. 13 of 2006 which consists of the preparation of KUA and PPAS documents, preparation of guidelines for the preparation of RKA-SKPD, preparation of RKA-SKPD, preparation of draft budget, discussion, evaluation, and determination process. The problems that occur in local government budgeting system consist of two things: the conceptual and factual issues. The conceptual issues are the APBD discussion that not accommodate performance-based budgeting concept. While, the factual issues happen in almost all of phases of budgeting processes because the local government does not use the RKPD as guideline in budgeting process."

"ABSTRAKLaporan ini membahas tentang aspek perpajakan pada perusahaan jasa konstruksisesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia. Analisis yangdilakukan mengacu kepada peraturan perpajakan Indonesia. Ada hal perpajakanyang berbeda untuk perusahaan jasa konstruksi dibandingkan dengan perusahaanlain. Dalam praktiknya, PT BCD telah menerapkan kebijakan ini sesuai denganperaturan pajak yang berlaku untuk setiap aspek perpajakannya.

---

ABSTRACTThis report discusses on the taxation aspect of a contruction company based onregulations and policy in Indonesia. The analysis was conducted refered to taxregulations in Indonesia for construction company. There were differencesbetween regular company and construction company in their taxes. In practice, PTBCD has implemented this policy in accordance with applicable tax regulationsfor every tax aspect it has."

"Laporan Magang ini membahas tentang prosedur audit atas aset biologis pada PT AMC. Prosedur audit dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan bahwa aset biologis milik PT AMC sudah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 16 (Revisi 2011) dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku di Singapura yaitu amandemen IAS 16 dan amandemen IAS 41. Hasil dari audit yang dilakukan bahwa aset biologis pada PT AMC telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material.

---

This report discusses the auditing procedures on biological assets at PT AMC. Audit procedures have been carried out with the aim of getting the assurance that biological assets owned by PT AMC has been presented and disclosed in accordance with the applicable accounting standards in Indonesia, namely PSAK 16 (revised 2011), and also accordance with the applicable accounting standards in Singapore, namely amendment IAS 16 and amendment IAS 41. The results of the audit conducted that biological assets at PT AMC has been presented fairly and free from material misstatement."

"Laporan ini membahas mengenai proses audit atas piutang usaha PT ABC yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur untuk produk komponen pesawat terbang dan memiliki banyak transaksi dengan pihak berelasi. Melalui audit atas piutang usaha PT ABC yang dilakukan, auditor menemukan bahwa perusahaan memiliki saldo piutang yang sudah melewati batas jatuh tempo yang nilainya di atas materialitas perusahaan. Namun, prosedur lanjutan yang dilakukan oleh auditor membuktikan bahwa temuan ini tidak menimbulkan salah saji yang material. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil audit atas piutang usaha PT ABC telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

This report discusses about the audit process of trade receivable of PT ABC, a manufacturing company in aeronautical systems equipment which has a significant amount of related party transactions. Through this audit process, the auditors find that PT ABC has a significant amount of long outstanding accounts receivable. However, based on the further work done by the auditor, this finding has no indication of material misstatement. The audit result showed that the overall trade receivable of PT ABC has been presented fairly in all material respects."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri di kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia dengan mekanisme pembayaran langsung. Penulis menemukan bahwa mayoritas kesalahan penyajian dokumen pertanggungjawaban terletak pada kesalahan pembebanan akun perjalanan dinas. Selain itu, proses verifikasi yang dijalankan memiliki perbedaan dengan SOP-18/SET.M.EKON.3.3.2/2008, dimana pada praktiknya tidak terdapat penyaji data namun terdapat admin routing slip. Penulis juga menemukan bahwa dalam praktiknya, surat perintah membayar dapat dicetak oleh verifikator, hal ini dapat berdampak pada tingginya resiko kecurangan yang mungkin terjadi. Penulis menyarankan agar bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pemisahan tugas untuk verifikator dan pencetak surat perintah membayar, dengan cara menambah jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan, agar kedepannya proses verifikasi dapat berjalan dengan semakin efisien dan efektif.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the verification process of the accountability documents for domestic office travel with direct payment mechanism in the Ministry of Coordinator of Economic Affairs. The author found out, most of the accountability document errors are related to wrong office travel account. Beside that, there are several differences between the implementation of verification process and SOP 18 SET.M.EKON.3.3.2 2008, practically there is no data renderer but there is a routing slip admin. The author also found that the verificator have the authorization to print the payment statement letter, this could result in higher risk of fraud that might happen. The author suggest that the finance team of the Ministry of Coordinator of Economic Affairs should segregate the duties for verificator and the payment statement letter officer, by adding the number of personnels, so the verification process could be more efficient and effective in the future. "

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta. "

"ABSTRAKPenyusunan laporan tahunan PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu pekerjaan paling penting yang harus dilakukan perusahaan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Laporan tahunan perusahaan dapat menggambarkan tata kelola perusahaan, kualitas kinerja bisnis dan non bisnis perusahaan, yang dapat mempengaruhi penilaian para shareholder dan stakeholder yang kemudian dapat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sebagai sebuah konsekuensi, laporan tahunan yang disusun perusahaan harus memenuhi harapan-harapan shareholder dan stakeholder. Selain itu, laporan tahunan juga harus sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 30 tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan. Metode kualitatif digunakan dalam penyusunan laporan magang ini untuk menganalisis bagaimana proses penyusunan laporan tahunan PT Telkom Indonesia Persero Tbk dalam memenuhi ketentuan Surat Edaran tersebut. Hasil analisis telah menunjukkan bahwa komponen-komponen yang dimuat dalam laporan tahunan Telkom sudah sesuai dengan SEOJK No. 30 tahun 2016. Informasi dan materi yang disajikan dalam laporan tahunan Telkom sangat lengkap, valid dan akurat.

---

ABSTRACTThe annual report arrangement of PT Telkom Indonesia Persero Tbk is one of the most important task should be carried out by the company as accounting responsibility to shareholders and stakeholders. The annual report can explain corporate governance practices, business and non business performances that can influence valuations and decisions of shareholder and stakeholder and then it could has impact on success factors in achieving organization goals. As a consequence, annual report is arranged should fulfill shareholder and stakeholder expectations. In addition to that, the annual report should also be accorded with Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 30 tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan. The qualitative method is used to arrange this apprenticeship report in order to analyze how is the annual report process at PT Telkom Indonesia Persero Tbk in fulfilling that provision. The analysis results indicated that components contained in the annual report for period 2016 was accorded with SEOJK No. 30 tahun 2016. Information and material are composed in the annual report of Telkom for period 2016 are valid, complete, detail and accurate."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit estimasi nilai wajar aset biologis PT KS dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 69. Dari sisi prosedur audit, KAP STR, atas perhitungan nilai wajar aset biologis PT KS, sudah mengikuti prosedur audit sesuai dengan standar yang berlaku, SA 540 ISA 540 . PT KS sudah mengadopsi PSAK 69 IAS 41 pada laporan keuangan per 31 Desember 2017. Pengadopsian PSAK 69 berdampak pada kenaikan nilai aset biologis yang cukup signifikan bagi PT KS. Dari sisi perlakuan akuntansi, terkait adopsi PSAK 69, PT KS mungkin dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan value relevance aset biologis. Value relevance dapat ditingkatkan dengan melakukan lebih banyak pengungkapan sukarela voluntary disclosure terutama pengungkapan informasi yang relevan mengenai bearer plants.

---

This report discusses the audit procedure on fair value estimation of biological assets in PT KS and its accounting treatment based on PSAK 69. In terms of audit procedures of the fair value of PT KS rsquo;s biological assets, KAP STR has followed the audit procedures in accordance with applicable standards, SA 540 ISA 540 . PT KS has adopted PSAK 69 IAS 41 in its financial statements as of December 31, 2017. The adoption of PSAK 69 has significantly increased the value of biological assets for PT KS. In terms of accounting treatment, related to the adoption of PSAK 69, PT KS may consider to increase the value relevance of its biological assets. It can be enhanced by making more voluntary disclosure of biological assets, especially relevant information related to bearer plants. "